Isu Aktual Sesuai Tema.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Advertisements

Administrasi Pelayanan Publik
Pelayanan Cepat,Tepat, Terjangkau, Transparan dan Kepastian Hukum
RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH (RPS)
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
ISU AKTUAL SESUAI TEMA Egrita Buntara
GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
Oleh: Irwan Apriyanto Class: B Pendidikan Bahasa Inggris
STANDAR 2.
KEBIJAKAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN Badan Kepegawaian Negara
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
GOOD GOVERNANCE.
GOOD GOVERNANCE.
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
AKUNTABILITAS BIROKRASI Bahan - 11 Etika Administrasi Negara Semester VI.
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
Persyaratan Substantif, Teknis,
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
BAB IV PERENCANAAN.
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
PRESENTASI KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
PEGAWAI BERBASIS URUSAN BERDASARKAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
OVERVIEW PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK
Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan
SPM Mohammad Nur Fauzi ( ).
AKUNTABILITAS BIROKRASI
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
AUDIT MANAJEMEN Asas asas manajemen.
DIREKTORAT PEMBINAAN DIKLAT APARATUR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PENGUKURAN EFEKTIVITAS ORGANISASI PEMERINTAHAN
Q-Topper/presentation programmed
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
AKUNTABILITAS BIROKRASI
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
DEFINISI Otoritas Jasa Keuangan / OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan orang lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang.
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
Agied Dharmayantie ( ) Anita Rosalin Hutahayan ( ) Ari Kleryyanti ( )
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
Akreditasi institusi.
Akreditasi Institusi.
Implementasi Reformasi Birokrasi dan Penanganan Benturan Kepentingan
Transcript presentasi:

Isu Aktual Sesuai Tema

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) “ PESERTA MAMPU MEMAHAMI ARTI, MAKNA, SUMBER, PERAN,POSISI SERTA HUBUNGAN ISU AKTUAL SESUAI TEMA DENGAN MATA DIKLAT LAINNYA

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK) PESERTA DIKLAT DAPAT : 1. Menjelaskan arti dan makna Isu 2. Mengetahui pentingnya Isu Aktual bagi Pimpinan 3. Menyebutkan Kriteria dan Area Isu yang dapat ditetapkan 4. Menjelaskan Tema serta hubungannya dengan Isu Aktual 5. Menjelaskan peran dan posisi aktual sesuai tema dalam proses pembelajaran aktualisasi 6. Menyebutkan sumber/asal Isu Aktual 7. Mengidentifikasi Isu

AKTUALISASI proses atau kegiatan mengimplementasikan, melalui pembahasan tema, untuk mengidentifikasi, menggali, serta menindaklanjuti berbagai isu guna penyusunan kertas kerja

AKTUALISASI Isu Aktual Sesuai Tema Kertas Kerja Kelompok dan Angkatan Observasi Lapangan Kertas Kerja Perseorangan

Defenisi Integrity Integritas kerja adalah bertindak konsisten sesuai dengan kebijakan dan kode etik organisasi. Memiliki pemahaman dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan etika tersebut, dan bertindak secara konsisten walaupun sulit untuk melakukannya.

Integrity Kode etik Mengatasi conflict of interest Risk taker atau risk avoider Komitmen Perhatian terhadap sesama

Latar Belakang Perubahan Peran Pemerintah Pelaku Utama Pembangunan FASILITATOR, DINAMISATOR, KATALISATOR

? Kajian Pim 2014 RPJM KE – 1 RPJM KE – 2 2004-2009 2010-2014 Kondisi lebih baik RPJM KE – 1 2004-2009 RPJM KE – 2 2010-2014 ISU STRATEGIS/TANTANGAN YANG DIHADAPI HIGH TRUST Antisipatif, komitmen & konsistensi tinggi 2010 PELAKSANAAN RPJM KE-2 ? 2014 Antisipatif, komitment & konsistensi rendah DISTRUST ISU STRATEGIS/TANTANGAN YANG DIHADAPI Kondisi Terkini dan HASIL EKPD 2004-2008 2014 Kondisi Lebih buruk Butuh Manajemen Perubahan dan Proses Manajemen Pemerintahan

Perubahan Paradigma Organisasi PATERNALISTIS OTORITER SENTRALISTIS TERTUTUP KAKU BIROKRATIS GOVERNMENT BAD GOVERNANCE RASIONALISTIS DEMOKRATIS DESENTRALISTIS TERBUKA LUWES DEBIROKRATIS GOVERNANCE GOOD GOVERNANCE Reformasi STRUKTUR: Aturan, kelembagaan & departe mentasi, HAL, mekanisme kerja & SOP, ALI & ALE, dll. KULTUR: Nilai-nilai, pola pikir / mindset, motivasi / kepribadian, sikap & perilaku, dll.

Strategy … Option for Reform: TRANSFORMASI JIWA WIRA USAHA (REINVENTING GOVT) Catalytic Govt. Community Owned Govt. Competitive Govt. Mission Driven Govt. Results Oriented Govt. Customer Driven Govt. Enterprising Govt. Anticipatory Govt. Decentralized Govt. Market Oriented Govt. Proses Globalisasi; Kebangkitan Civil Society; Tuntutan Penguatan Peran Negara, dll. How to improve efficacy & to induce public sector perfor-mance? Tantangan PRIVATISATION (E.S. Savas) LIMITED GOVERNMENT (John Gray) BANISHING BUREAUCRACY Creating Clarity of Purpose Creating Consequences for Performance. Putting the Customer in the Driver’s Seat. Shifting Control Away from the Top and Center Creating Entrepreneurial Culture Kondisi Pemerintah Saat Ini : Organisasi Pemerintah masih cenderung bersifat mekanik, kurang efisien, daya saing rendah, corrupted, etc.

Kerangka Pikir ( Conceptual Framework ) Kajian Sikap dan Perilaku KKA T E M A D I K L M T S L I S U A K T L KKK KKK Kompetensi Kepemimpinan, Manajerial, Dan Penataan Program Kajian Manajemen Publik KKP KKP OL OL Kajian Pembangun an Ujian

TEMA Pokok-pokok pikiran yang dipakai sebagai dasar untuk memecahkan masalah/isu

Tema Diklat Tema diklat merupakan sumber inspirasi dan pemandu bagi peserta diklat dalam memahami isu-isu aktual yang berkaitan dengan tugas pokok instansinya dan dalam menetapkan isu yang akan diangkat sebagai fokus dalam setiap produk pembelajaran pada struktur kurikulum aktualisasi seperti Kertas Kerja Kelompok (KKK) dan Kertas Kerja Angkatan, Laporan Observasi Lapangan, dan Kertas Kerja Perorangan (KKP)

Tema Diklatpim Tkt 4 Tahun 2012 Melalui Diklatpim 4 Kita Tingkatkan Integritas dalam pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang berkualitas

Persoalan apa yang perlu dikedepankan sebagai isu ?

Pokok Pikiran Integritas Budaya/Perilaku Organisasi Etika Pelayanan Publik Kepemimpinan Performance Management

Sumber Isu Mata Diklat Teknis Substansi Lembaga Kajian Sikap dan Perilaku Kajian Manajemen Publik Kajian Pembangunan

Kerangka Pikir Pelayanan Publik ( UU25/2009 ) Larangan Barang Organisasi Penyeleng gara Penyeleng gara Pelaksana Masyarakat Jasa Publik Pelaksana Pengelola Pengaduan Pengelola Informasi Pengawasan Internal Penyuluhan Pel.Konsultasi Standar Pelayanan Hak dan Kewajiban Tujuan Pembentukan Terpadu Maklumat Pelayanan

Penyelenggara Pelayanan Publik Core Business Psl 8 ay 2 Hak Kewajian Psl 14 Penyeleng gara SPM Psl 15, Psl 20 Profile Penyelenggara Profile Pelaksana Standar Pelayanan Maklumat Pelayanan Pengelola Pengaduan Penilaian Kinerja SIP Psl 15, Psl 20

Perilaku Pelaksana ( Pasal 34 ) Adil dan Tdk Diskriminatif Cermat Santun dan ramah Tegas, andal, tdk berlarut-larut Profesional Perilaku Pelaksana Tdk Mempersulit Patuh pd perintah atasan Patuh pd perintah atasan Menjunjung nilai2 akuntabilitas, integritas Tdk memberikan informasi salah Tdk menyimpang, sesuai kepantasan

Reformasi Birokrasi Kelembagaan : Struktur, organisasi efisien & efektif, rasional, proforsional, ramping, pem bidangan sesuai beban dan sifat tugas, rentang kendali, jejaring kerja, kompetensi & profesionalitas pelaksanaan tugas, strategi organisasi pembelajar Sumberdaya manusia : Standar kompetensi, produktivitas, bersih, berdayaguna, komposisi pegawai sesuai sesuai tupoksi dan beban kerja, penerapan sistim merit, klasifikasi jabatan, sistim diklat, standar kinerja, pola karier, manajemen kepe gawaian unified berbasis kinerja, sistem informasi manajemen kepegawaian, sistem remunerasi yang layak dan adil

Reformasi Birokrasi Tatalaksana/Manajemen : Mekanisme, sistim, prosedur, tatakerja yang tertib, efisiensi & efektifitas, standar operasi, hubungan kerja, proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, proses korporatisasi dan privatisasi, pengelolaan sarana dan prasarana kerja, penerapan perkantoran modern, kearsipan, penataan birokrasi yg efisien & efektif, transparan, akuntabel, hemat, disiplin, pola hidup, efisiensi kerja Akuntabilitas Kinerja Aparatur : Sistim akuntabilitas kinerja, indikator kinerja, penilaian kinerja, sistim informasi

Reformasi Birokrasi Pengawasan yang terkordinasi dengan baik : Sistim pengendalian dan pengawasan, kordinasi, integrasi, sikronisasi, sistim informasi, intensitas tindak lanjut, konsistensi Pelayanan Publik : Standar pelayanan, konsistensi, kelembagaan pelayanan, SDM aparatur ketatalak sanaan, pengawasan, prinsip-prinsip pelayanan, metode dan prosedur pelayanan, produk dan jasa pelayanan, peraturan-perundangan, indeks kepuasan, pengembangan model dan penanganan keluhan, partisipasi masyarakat, proses kerja, Otomatisasi administrasi & perkantoran, kejelasan tugas dan wewenang, tanggung jawab

Reformasi Birokrasi Budaya kerja Produktif : Iklim kerja, etos kerja, motivasi kerja, mindset, nilai-nilai birokrat, perbaikan sikap, tanggung jawab, mengambil resiko, kepastian pengambilan keputusan Kordinasi Program dan Pelaksnaan, Pemantauan, dan Evaluasi : Sistim kerja, Sinkronisasi, Sinergi sitas, Metode, Komitmen Etika Penyelenggaraan : prinsip-prinsip etika

Penyajian Isu Aktual Sesuai Tema Sebelum penyajian mata diklat Isu aktual sesuai Tema, Penyelenggara dan fasilitator perlu memastikan bahwa substansi materi yang disampaikan dalam materi MTSL dan Kajian telah relevan dengan Tema Diklat sehingga dapat memperluas dan memper dalam wawasan peserta terhadap isu aktual yang sedang dihadapi instansinya. Dengan tingkat relevansi yang tinggi, akan lebih mudah mengarahkan, mendalami, dan memper luas wawasan peserta akan kondisi nyata yang ada dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan ( LAN )

Isu Masalah yang Dikedepankan untuk Ditanggapi ( KBBI ) Suatu kondisi nyata terkait dengan Persoalan ( LAN ) Arti Aktual Benar terjadi atau akan terjadi Sedang Menjadi Perhatian Orang Banyak dan merupakan berita hangat

Isu Aktual Masalah atau Pokok Persoalan yang benar terjadi atau akan terjadi ( yang bisa dipertang gung jawabkan ) dan sedang menjadi pem- bicaraan orang banyak Suatu kondisi nyata ( benar-benar terjadi ) terkait dengan persoalan instansi / kewenang annya.

ISU VISI MISI SASARAN PROGRAM IMPLEMENTATIF PELAKSANAAN 5W-1H PEP TUGAS KELOMPOK ISU VISI MISI TEMA DIMENSI-LOKUS TUPOKSI TUJUAN SASARAN KUALIATAS LAYANAN PENDANAAN PEM/SWADANA PROGRAM IMPLEMENTATIF PELAKSANAAN 5W-1H PEP

4 KRITERIA DALAM MEMILIH ISU 1. AKTUAL - sedang terjadi atau sedang dalam proses kejadian, serta sedang hangat dibicarakan 2. KEHALAYAKAN - Menyangkut Kepentingan Orang Banyak 2.PROBLEMATIK – Mengandung suatu permasalahan (menyimpang dari harapan, standar, peraturan yang menimbulkan kegelisahan) yg perlu dicari penyebab dan pemecahannya 3. KELAYAKAN – Bersifat logis, Pantas, Realistis, sesuai wewenang/ tugas dan tanggung jawab

Menggali Isu Mengenali isu dengan mencermati unsur subjek dan keterangannya Isu menarik untuk didiskusikan Memperoleh isu yang menjadi fokus perhatian Mengenali dampak yang akan timbul apabila isu tidak diselesaikan Melakukan penyelesaian isu

Rumusan Narasi Isu Adanya Unsur Subjek ( adanya pelaku ) dan Keterangan ( Kondisi atau Keadaan dari Isu ) Contoh : Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik Aparatur Pada Kecamatan X ( Dimensi Pelayanan ) Subyek : Aparatur Kecamatan X Kondisi/keadaan: Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik Belum adanya standar pelayanan publik pada kecamatan X Subjek : Aparatur Kecamatan X Kondisi/keadan : Belum adanya standar pelayanan

ISU RENDAHNYA KINERJA RENDAHNYA KINERJA APARATUR PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BBM BERSUBSIDI PADA BIDANG DISTRIBUSI MIGAS APARATUR PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BBM BERSUBSIDI

IDENTIFIKASI ISU PERMASALAHAN ASPEK/ DIMENSI PENYEBAB DAMPAK Rendahnya kinerja aparatur pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi Pada Bidang Distribusi Migas Organisasi SDM Ketatalaksanaan Pembagian habis tugas Perumusan tupoksi yang jelas Fungsionalisasi Lini dan Staf Pendelegasian Wewenang Rentang Kendali - Standar Kinerja Job Enrichment/ Job Enlargement Pengembangan Tata Kerja, Mekanisme kerja Sistim kerja

PEMILIHAN ISU Penyebab/ Dampak Kriteria Actual ProblematicKhalayakLayak Prioritas U S G T Pembagian tugas belum habis Perumusan tupoksi kurang jelas Fungsionalisasi tidak jelas Lini dan Staf belum terwujud Pendelegasian Wewenang tidak jelas Rentang Kendali terlalu lebar - Standar Kinerja masih rendah Job Enrichment/ Job Enlargement belum tergambar Pengembangan belum terwujud Sistim kerja Mekanisme kerja Tata kerja A P P A P K L A P K L P K L A P A K L P K L 4 3 12 5 4 4 13 5 4 5 14 5 5 4 14 5 3 4 12 3 3 11 5 5 5 15 5 4 4 13 2 5 10 3 3 3 9 Atas dasar penilaian tersebut maka Standar kinerja yang rendah menjadi isu prioritas

Contoh : Langkah Merumuskan Isu Rendahnya Profesionalisme Aparatur Isu aktual tersebut dapat disebabkan dan berdampak pada tiga aspek atau dimensi yaitu : Kelembagaan (struktur organisasi, orgs efisien dan efektif, rasional, sifat tugas, dsb ) Ketatalaksanaan ( Penataan sistim,Tata kerja, sistim kerja, Mekanisme kerja, dsb ) 3. SDM ( Standar kompetensi, Produktivitas, Kinerja, Komposisi Pegawai, dsb )

Contoh : Langkah Merumuskan Isu Dari hasil analisis terhadap aspek-aspek atau dimensi yang strategis sebagai solusi terhadap Isu diatas adalah lebih kepada aspek SDM aparatur. Dengan demikian maka selanjutnya bagaimana rumusan untuk memformulasikan dalam Tema ?

Contoh Dep. ESDM : Langkah Merumuskan Isu Rendahnya Kinerja Aparatur Pengawasan Pendistri -busian BBM Bersubsidi pada Bidang Distribusi Migas Isu aktual tersebut dapat disebabkan dan berdampak pada tiga aspek atau dimensi yaitu : Organisasi (Fungsionalisasi, orgs. efisien dan efektif, rasional, sifat tugas, perumusan tupoksi,dsb ) Ketatalaksanaan ( Tata kerja, Sistim kerja/pelayanan, Mekanisme kerja, dsb ) 3. SDM ( Standar kompetensi, Produktivitas, Kinerja, Komposisi Pegawai, dsb )

PRINSIP-PRINSIP ETIKA Prinsip Keindahan ( Beauty ) Prinsip Persamaan ( Equality ) Prinsip Kebaikan ( Goodness ) Prinsip Keadilan ( Justice ) Prinsip Kebebasan ( Liberty ) Prinsip Kebenaran ( Truth )

Pola Pikir/Tataran/Dimensi Menteri : Goal ( Politik ) Eselon I : Sasaran ( Visi, Misi ) Eselon II : Strategi ( Kebijakan ) Eselon III : Manajemen ( Program ) Eselon IV : Operasional ( Kegiatan )