PEMANTAUAN TINDAKLANJUT PEMERIKSAAN (TL LHP) BPK DAN APIP

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

INTENSITAS DAN KUALITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

Advertisements

STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

MEMBANGUN ORGANISASI PTN YANG HANDAL DENGAN TATA PAMONG YANG AKUNTABEL DALAM RANGKA PERSIAPAN WTP DISAMPAIKAN OLEH : DADANG GUNAWAN ANGGOTA UTAMA KEUANGAN.

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA K/L/Prop/Kab/Kota

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Pengelolaan Program dan Anggaran Kementerian PP dan PA

MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA

PERTEMUAN PERSIAPAN PROLEG KEMENTERIAN PP DAN PA TAHUN 2015

Focal Point Produk Hukum

TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN RI

RAPAT PERSIAPAN WORKSHOP PENYUSUNAN PEDOMAN IMPLEMENTASI KLASTER KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 7 APRIL 2015 Pusat Penanggulangan Krisis.

KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI

SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA

PERAN DEWAS PENGAWAS PTN BLU ; KONFLIK DAN PERMASALAHAN

Di Universitas Gadjah Mada (UGM)

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

19/Permentan/OT.020/5/2017 HIGHLIGHT PERATURAN MENTERI PERTANIAN RI

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI

OLEH : RADEN SUHARTIYANA

INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 2010

PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

RAPAT PERSIAPAN WORKSHOP PENYUSUNAN PEDOMAN IMPLEMENTASI KLASTER KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan.

Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA

UU REPUBLIK INDONESIA NO

Inspektorat Kabupaten Sleman

LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2016

SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Perdirjen No.55/PB/2012 KPPN KLATEN 30 April 2013.

SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)

KEUANGAN NEGARA Nama Kelompok: Ruth Patricia ( )

SOSIALISASI ADMINISTRASI DANA KAPITASI JKN TAHUN 2017

ANALISIS POLA BANTUAN SOSIAL MASALAH KDRT

Mekanisme kerja KPPPA dan pola untuk menyusun disain program

GELAR PENGAWASAN DAERAH (LARWASDA) Tahun Anggaran 2017

Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA UU NO 15/2004

Drs. Andi K. Lologau, M.M., Ak., CA. Makassar, 17 November 2016

ISTILAH-ISTILAH DALAM AUDIT LINGKUNGAN

SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

INSPEKTORAT KOTA SURABAYA

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD IPDN KAMPUS SUMBAR 2015

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

KEBIJAKAN HIBAH DANA DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN DAN HIBAH DROPPING DALAM RANGKA TERTIB PENATAUSAHAAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Progress Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI

TEUKU NILWAN (Inspektur IV)

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

MATERI PAPARAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR JFU/STAF

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PENILAIAN KINERJA GURU PAI

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2018

KEMENTERIAN KESEHATAN

Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.

WORKSHOP PANDUAN REVIU PENILAIAN KEMBALI BMN TAHUN 2017 – 2018

FINALISASI PROGRAM KERJA REVIU ATAS PENILAIAN KEMABALI BMN DI LINGKUNGAN KEMENRISTEKDIKTI.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA

DESK DATA TINDAK LANJUT LHP

Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah (Secara Umum) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

REGULASI KEUANGAN NEGARA

Kebijakan Pengawasan Atas Tindak Lanjut Temuan BPK Bidang Penelitian

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019.

Penjelasan teknis Reviu

PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN

AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN

TINDAK LANJUT LHP DAN PEMANTAUAN KERUGIAN NEGARA

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.

Transcript presentasi:

PEMANTAUAN TINDAKLANJUT PEMERIKSAAN (TL LHP) BPK DAN APIP POSISI SEMESTER I TAHUN 2014

Dasar hukum APIP melakukan pemantauan TL LHP UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan TLHP Fungsional, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPP dan PA

PEMERIKSAAN BPK

Jumlah TEMUAN, Rekomendasi dan Nilai Rekomendasi PEMERIKSAAN tahun 2005 - 2013 Tahun Pemeriksaan Jumlah Temuan Rekomendasi Jumlah Nilai 2013 17 45 156,158,590.00 2012 10 24 182,608,894.99 2011 16 259,346,740.00 2010 12 14 5,002,285,455.00 2009 2 54,545,454.00 2008 4 5 91,586,872.00 2007 - 2006 9 11 3,286,733.00 2005 Total 72 126 5,749,818,738.99

Perkembangan STATUS TL LHP BPK Tahun Rekomendasi Sesuai Dengan Rekomendasi Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut Belum Ditindaklanjuti Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah 2013 45 26 19 - 2012 24 22 2 2011 16 15 1 2010 14 - - 2009 2008 5 2007 4 2006 11 2005 Total 126 104 Catatan: 22 rekomendasi sudah ditindaklanjuti kembali dan sudah dilaporkan ke BPK pada 4 April 2014.

AUDIT BPKP 2013 ATAS KEGIATAN HIBAH 2012

JUMLAH DAN NILAI TEMUAN HIBAH JUMLAH TEMUAN NILAI TEMUAN TINDAKLANJUT KET. UNFPA 8 1.100.000 Dasar: LAI-396/PW09/ 2/2013/20/05/2013 Status: saldo temuan nol. UNICEF 2 350.000 Dasar: LAP-399/PW09/ 2/2013/25/09/2013

AUDIT INSPEKTORAT 2014 ATAS PENGELOLAAN APBN 2013

JUMLAH DAN NILAI TEMUAN SATKER JUMLAH TEMUAN NILAI TEMUAN TINDAKLANJUT KET. Meneg PP 5 139.200.000,00 - Status: saldo temuan 5 (lima) dan nilai temuan 139,2 juta. Dep. I 2 Status : saldo temuan 2 (dua) Dep. II Status : saldo temuan nol Dep. III 12.300.000,00 1 Status : saldo temuan 1 (satu), dan nilai temuan nol Dep. IV 3 5.168.673,00 Status: saldo temuan 1 (satu), dan nilai temuan nol. Dep. V 4 2.180.000,00 Status: saldo temuan 4 (empat) dan nilai temuan 2,18 juta KPAI Status : Saldo temuan 1 (satu)