REFORMASI BIROKRASI (Sekilas Pemahaman terhadap Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENUNDAAN SEMENTARA PENERIMAAN CPNS
Advertisements

EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
Penilaian dan Pemeringkatan Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
Banjarmasin, Kamis, 18 Maret 2010
Bureaucracy Reform: Progress, Outcomes and Impact KPK 3 Desember 2008.
Disampaikan pada acara
SALINAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA SURAT EDARAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS.
(Kepala Biro Kepegawaian)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
Format Isian Data Pelaporan Kegiatan
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Oleh H
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Jenderal (Setjen)
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
MARTOYO DIREKTORAT SDM DAN UMUM PENCAPAIAN AKHIR TAHUN 2015 &
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Grand Design dan Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
PENGEMBANGAN Manajemen LabORATORIUM Inovasi
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN
SINERGITAS PERENCANAAN
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
Dr. Asropi, SIP, MSi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Review Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional  Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.  Bidang.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENERAPAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI Tugas dan Fungsi Cabang Dinas dalam Rangka Mewujudkan Sekolah Menengah yang Mandiri Drs. ISTU HANDONO, M.Pd. Kepala.
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan Disajikan di Universitas Diponegoro, Semarang 8 November 2011 Bagian Ketatalaksanaan Biro Hukum dan.
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
Herdi Puryanto. GR REFOR SI 9 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.
ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI
KEBIJAKAN KELEMBAGAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019.
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
PRESENTATION SARPRAS ANGGOTA: -AZZA CAHYYA INTIHA.. -DEA KAMELIA SUKMA. -DEVY GUSTI MAHARANI -NUR ISLAMIYA RAHMAN.
Transcript presentasi:

REFORMASI BIROKRASI (Sekilas Pemahaman terhadap Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010)

(Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010) GUNA MEMPERCEPAT TERCAPAINYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, MAKA DIPERLUKAN “REFORMASI BIROKRASI” DI SELURUH KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH. DALAM PELAKSANAAN “REFORMASI BIROKRASI” DIPERLUKAN : GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 – 2025 (GDRB 2010 – 2025)

PELAKSANAAN “GDRB” PELAKSANAAN OPERASIONAL GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI , DITUANGKAN DALAM : “ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI” (RMRB) (DITETAPKAN 5 TAHUN SEKALI) OLEH : MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (Ditetapkan dengan Peraturan Menteri PAN dan RB)

Operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) “GDRB” 2010 – 2025 (Per.Pres no. 81/2010 “RMRB” 2010 – 2014 “RMRB” “RMRB”

CAKUPAN MANAJEMEN PERUBAHAN (APLIKASI) AHU VERSI PERMENPAN-RB NO. 10 Th SARAN UNTUK PENYEMPURNAAN 1.STRUKTUR1. PROSES 2. PROSES2. STRUKTUR 3. ORANG3. SUMBER DAYA MANUSIA 4. POLA PIKIR 5. BUDAYA KERJA4. BUDAYA ORGANISASI (Nugroho, 2013 : 79)

SEPULUH PROGRAM REFORMASI BIROKRASI (Di Tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota) 1.PENATAAN ORGANISASI; 2.PENATAAN TATA LAKSANA; 3.PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR; 4.PENGUATAN PENGAWASAN; 5.PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA; 6.PENINGKATN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK; 7.MANAJEMEN PERUBAHAN; 8.KONSULTASI DAN ASISTENSI; 9.MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN; 10.KNOWLEDGE MANAGEMENT (Nugroho, 2013 : 35)

PEMILAHAN PROYEK/PELAKSANAAN/KEGIATAN DARI SETIAP PROGRAM  DI TINGKAT PEMERINTAH PUSAT SEBAGAI PROGRAM MAKRO;  DI TINGKAT PEMERINTAH PROVINSI SEBAGAI PROGRAM MESO;  DI TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN & KOTA SEBAGAI PROGRAM MIKRO. (Nugroho, 2013 : 35)

MATRIK PEMILAHAN (APLIKASI) PROYEK/PELAKSANAAN/KEGIATAN DARI SETIAP PROGRAM PROGRAM PROYEK / PELAKSANAAN / KEGIATAN : Di Tkt. Pusat (Makro) Di Tkt. PemProv (Meso) Di Tkt. Pem. Kab/Kota(Mikro) 1PENATAAN ORGANISASI 2PENATAAN TATA LAKSANA 3PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM AP. 4PENGUATAN PENGAWASAN 5PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 6PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 7MANAJEMEN PERUBAHAN 8KNOWLEDGE MANAGEMENT 9KONSULTASI & ASISTENSI 10MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN (Nugroho, 2013 : 36)

INDIKATOR “PERBAIKAN” 1.PENGURANGAN BIROKRASI : Menghilangkan tugas-tugas administrasi yang tidak perlu; 2.PEGURANGAN DUPLIKASI : Menghilangkan aktivitas-2 yang identik; 3.ASESMEN NILAI TAMBAH : Menilai aktivitas-2 yang memberikan nilai tambah organisasi; 4.PENYEDERHANAAN : Menurunkan tingkat kompleksitas tugas-2 dan aktivitas-2; 5.PENGURANGAN PENGGUNAAN WAKTU : Menurunkan lama waktu pelaksanaan tugas-2; 6.……

Indikator …….. 6.MELINDUNGI KEMUNGKINAN TERJADINYA KESALAHAN : Membuat proses yang menjadi pelaksanaan tugas tidak mudah untuk keliru atau gagal; 7.PENINGKATAN KUALITAS : Meningkatkan kualitas setiap sumber daya organisasi; 8.STANDARISASI : Mencari satu cara pada setiap tugas dan aktivitas yang dilaksanakan; 9.PEMUDAHAN BAHASA : Mengganti istilah-istilah yang sulit dipahami menjadi istilah yang lebih mudah dipahami; 10.KEMITRAAN DENGAN LEMBAGA PENDUKUNG : Melakukan kemitraan denga lembaga yang mendukung pelaksanaan tugas; 11.OTOMASI : Menggantikan aktivitas-2 rutin yang membuat pegawai bosan dengan perangkat kerja otomasi, termasuk komputer. (Nugroho, 2013 : 98)

SEKIAN…… SEMOGA DAPAT DIMANFAATKAN (Surjadi – Widyaiswara Utama)