REFORMASI BIROKRASI (Sekilas Pemahaman terhadap Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010)
(Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010) GUNA MEMPERCEPAT TERCAPAINYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, MAKA DIPERLUKAN “REFORMASI BIROKRASI” DI SELURUH KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH. DALAM PELAKSANAAN “REFORMASI BIROKRASI” DIPERLUKAN : GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 – 2025 (GDRB 2010 – 2025)
PELAKSANAAN “GDRB” PELAKSANAAN OPERASIONAL GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI , DITUANGKAN DALAM : “ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI” (RMRB) (DITETAPKAN 5 TAHUN SEKALI) OLEH : MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (Ditetapkan dengan Peraturan Menteri PAN dan RB)
Operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) “GDRB” 2010 – 2025 (Per.Pres no. 81/2010 “RMRB” 2010 – 2014 “RMRB” “RMRB”
CAKUPAN MANAJEMEN PERUBAHAN (APLIKASI) AHU VERSI PERMENPAN-RB NO. 10 Th SARAN UNTUK PENYEMPURNAAN 1.STRUKTUR1. PROSES 2. PROSES2. STRUKTUR 3. ORANG3. SUMBER DAYA MANUSIA 4. POLA PIKIR 5. BUDAYA KERJA4. BUDAYA ORGANISASI (Nugroho, 2013 : 79)
SEPULUH PROGRAM REFORMASI BIROKRASI (Di Tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota) 1.PENATAAN ORGANISASI; 2.PENATAAN TATA LAKSANA; 3.PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR; 4.PENGUATAN PENGAWASAN; 5.PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA; 6.PENINGKATN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK; 7.MANAJEMEN PERUBAHAN; 8.KONSULTASI DAN ASISTENSI; 9.MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN; 10.KNOWLEDGE MANAGEMENT (Nugroho, 2013 : 35)
PEMILAHAN PROYEK/PELAKSANAAN/KEGIATAN DARI SETIAP PROGRAM DI TINGKAT PEMERINTAH PUSAT SEBAGAI PROGRAM MAKRO; DI TINGKAT PEMERINTAH PROVINSI SEBAGAI PROGRAM MESO; DI TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN & KOTA SEBAGAI PROGRAM MIKRO. (Nugroho, 2013 : 35)
MATRIK PEMILAHAN (APLIKASI) PROYEK/PELAKSANAAN/KEGIATAN DARI SETIAP PROGRAM PROGRAM PROYEK / PELAKSANAAN / KEGIATAN : Di Tkt. Pusat (Makro) Di Tkt. PemProv (Meso) Di Tkt. Pem. Kab/Kota(Mikro) 1PENATAAN ORGANISASI 2PENATAAN TATA LAKSANA 3PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM AP. 4PENGUATAN PENGAWASAN 5PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 6PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 7MANAJEMEN PERUBAHAN 8KNOWLEDGE MANAGEMENT 9KONSULTASI & ASISTENSI 10MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN (Nugroho, 2013 : 36)
INDIKATOR “PERBAIKAN” 1.PENGURANGAN BIROKRASI : Menghilangkan tugas-tugas administrasi yang tidak perlu; 2.PEGURANGAN DUPLIKASI : Menghilangkan aktivitas-2 yang identik; 3.ASESMEN NILAI TAMBAH : Menilai aktivitas-2 yang memberikan nilai tambah organisasi; 4.PENYEDERHANAAN : Menurunkan tingkat kompleksitas tugas-2 dan aktivitas-2; 5.PENGURANGAN PENGGUNAAN WAKTU : Menurunkan lama waktu pelaksanaan tugas-2; 6.……
Indikator …….. 6.MELINDUNGI KEMUNGKINAN TERJADINYA KESALAHAN : Membuat proses yang menjadi pelaksanaan tugas tidak mudah untuk keliru atau gagal; 7.PENINGKATAN KUALITAS : Meningkatkan kualitas setiap sumber daya organisasi; 8.STANDARISASI : Mencari satu cara pada setiap tugas dan aktivitas yang dilaksanakan; 9.PEMUDAHAN BAHASA : Mengganti istilah-istilah yang sulit dipahami menjadi istilah yang lebih mudah dipahami; 10.KEMITRAAN DENGAN LEMBAGA PENDUKUNG : Melakukan kemitraan denga lembaga yang mendukung pelaksanaan tugas; 11.OTOMASI : Menggantikan aktivitas-2 rutin yang membuat pegawai bosan dengan perangkat kerja otomasi, termasuk komputer. (Nugroho, 2013 : 98)
SEKIAN…… SEMOGA DAPAT DIMANFAATKAN (Surjadi – Widyaiswara Utama)