LAPORAN PROGRAM KERJA MASTEL TAHUN 2003

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROSPEK PENGEMBANGAN INDUSTRI TELEMATIKA DI KALIMANTAN BARAT
Advertisements

Paparan Publik ID-SIRTII Indonesia - Security Incident Response Team
Penerapan e-government di lingkungan pemerintah kabupaten badung
WP OPEN ACCESS 23 Februari MASUKAN-MASUKAN Sampoerna Telekomunikasi Indonesia Indosat Ditjen Postel Systrada.
IT & Demokrasi Onno W. Purbo User Internet Biasa.. Bekas PNS Bekas Dosen ITB.
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
S. Abdulrachman RAPAT KERJA MASTEL 2007 – JAKARTA, 3 Juli 2007 BEBERAPA INFORMASI MENGENAI POKJA PENYIARAN MASTEL, KEGIATAN DAN HASIL KERJANYA.
Satryo Soemantri Brodjonegoro Direktur Jendral Pendidikan Tinggi
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Sistem Informasi di Sektor Publik Muhammad Firdaus.
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
Oleh: Jonathan Parapak
KEMANDIRIAN DESA BERBASIS IT
Perijinan ISP.
1 MASUKAN MASTEL tentang SEKTOR TELEMATIKA 27 Juli 2004.
Bab 2 Model, Strategi, dan Roadmap e-Government
Potret Perilaku Internet Menuju Pemanfaatan WiMax Sylvia W. Sumarlin Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Seminar WiMax oleh Teknik.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
PEMBANGUNAN INOVASI INKLUSIF
Semarang, 14 Desember 2000 REGULASI VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VoIP) Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunmikasi.
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Balai Informasi Masyarakat 1 BALAI INFORMASI MASYARAKAT (BIM) Disajikan untuk Presentasi Progress Project BIM 13 Agustus 2001 MASYARAKAT TELEMATIKA INDONESIA.
INTERNET By APRI SISWANTO, S.KOM.
Computer Network Research Group ITB Internet untuk Pembangunan Onno W. Purbo Institut Teknologi Bandung.
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
Fase Perkembangan e-Gov & Inovasi Layanan Masyarakat (G2C)
Dr. H. Mustika Lukman Arief, SE. MM.
LOGO TINJAUAN LISENSI PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI TERHADAP PENOMENA NGN WORKING GROUP ON LICENSING DIREKTORAT JENDERAL POS.
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Sektor Industri Oleh : Hermien Roosita Asisten Deputi Urusan Manufaktur, Prasarana dan.
TELEKOMUNIKASI DAN JARINGAN
Telekomunikasi & Jaringan
Pertemuan 1 Kontrak Perkuliahan dan Pendahuluan
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
Deputi Bidang Pengembangan Regional
Posisi dan Peran ISP dalam Mempercepat Pembangunan ICT Nasional
KEY ISSUES.
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
Onno W. Purbo Rakyat Indonesia Biasa
Telekomunikasi & Jaringan
PROFESI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
POLICY FOCUS AREAS.
e - Business “e-Government” Sistem Informasi STMIK AMIKOM Purwokerto
Pertemuan 9 Pemasaran dan Komunikasi Koperasi
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
PENGERTIAN KOPERASI.
STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERMENT
Struktur Organisasi Depkominfo di Era Konvergensi
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta Secara Umum
PROSPEK DAN POTENSI UKM.
LAPORAN PROGRAM KERJA MASTEL TAHUN 2003
MELALUI KERIS JATENG MEMACU KEMUDAHAN BERUSAHA
BALAI INFORMASI MASYARAKAT (BIM)
PEMANFAATAN TIK MAHASISWA KKN DESA BANJARSARI
Perijinan ISP.
Telekomunikasi & Jaringan
Telekomunikasi & Jaringan
Pertemuan 20 Pengorganisasian dan Pentingnya Fungsi TI
PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH
Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen asuransi Kesehatan
TEKNOLOGI INFORMASI Strategi Teknologi Informasi Bank Syariah Mandiri menghadapi lingkungan yang terus berubah dan persaingan yang semakin kompetitif adalah:
ICT for Education.
Review Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional  Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.  Bidang.
LAPORAN KEGIATAN DRD TAHUN 2011
MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PUBLIK
Ir Andreas Eddy Susetyo MM
Pertemuan 14 Peningkatan Jaringan Kerja Implikasi Bisnis
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
PRESENTATION GLOBALISASI DI BIDANG HUKUM. NAMA ANGGOTA 1.PUTRA HANDOYO 2.FEBRY ENDRIANI 3.JONATHAN FAZA 4.ARTHA ZABILHA 5.M.RAJAB 6.MONICA DWI 7.WAHYU.
Transcript presentasi:

LAPORAN PROGRAM KERJA MASTEL TAHUN 2003 Oleh: Pengurus MASTEL 2003-2006

PROGRAM KERJA MASTEL 2003-2006 (1) Program pembentukan kebijakan, kelembagaan, dan regulasi telematika, serta koordinasi antar instansi terkait. Program penggerak pasar dan peluang usaha sektor telematika yang mengarah kepada kompetisi yang melibatkan banyak pemain di bidang telematika sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Program pengkajian pemanfaatan teknologi baru. Program Pengembangan dan Penetrasi Infrastruktur, Aplikasi Bidang Telematika serta Konten.

PROGRAM KERJA MASTEL 2003-2006 (2) Program peningkatan peran serta masyarakat serta kerjasama nasional dan internasional bidang telematika Program peningkatan sumber daya manusia dan daya saing industri telematika Indonesia, termasuk penelitian dan pengembangan, rekayasa, pabrikasi dan layanan. Program penyempurnaan dan perluasan bank data, termasuk publikasi kegiatan MASTEL melalui berbagai media, khususnya Internet. Program penguatan dan peningkatan organisasi MASTEL.

Program Pembentukan Kebijakan, Kelembagaan, dan Regulasi Telematika, serta Koordinasi Antar Instansi Terkait (1) Memperjuangkan pembentukan Badan Regulasi Independen – BRTI terbentuk pada Desember 2003 Terbentuknya Komisi Penyiaran Indonesia pada Nopember 2003, salah seorang anggota KPI adalah usulan MASTEL. MASTEL telah memberikan masukan terhadap RUU Informasi Transaksi Elektronis (ITE) dan secara tidak langsung memberikan masukan kepada RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi yang akan menjadi RUU Inisiatif DPR. Memberikan masukan kepada DPR tentang RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dan Implementasi BRTI

Program Pembentukan Kebijakan, Kelembagaan, dan Regulasi Telematika, serta Koordinasi Antar Instansi Terkait (2) MASTEL aktif memberikan masukan tentang kebijakan telematika melalui Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI). Ketua Umum MASTEL menjadi Ketua Pokja VI (Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pembiayaan), serta beberapa orang Pengurus dan anggota MASTEL menjadi anggota Pokja TKTI.

Program Pembentukan Kebijakan, Kelembagaan, dan Regulasi Telematika, serta Koordinasi Antar Instansi Terkait (3) MASTEL telah memberikan masukan terhadap berbagai macam rancangan peraturan-peraturan di bidang telematika: RKM 2,4 GHz KM 31/2003 dan RKM Hubungan Kerja BRTI, Ditjen Postel dan Dephub KM 84/2002 tentang SKTT Rancangan standar televisi digital Pengaturan interkoneksi, frekuensi, USO, dll

Program Pembentukan Kebijakan, Kelembagaan, dan Regulasi Telematika, serta Koordinasi Antar Instansi Terkait (4) MASTEL berupaya untuk membantu para operator dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan OTDA. MASTEL berupaya untuk menjalin hubungan baik dan mengundang pejabat-pejabat tinggi negara untuk dapat memberikan informasi yang terkini kepada anggota MASTEL. MASTEL berperan aktif dalam Delegasi RI ketika menghadiri pertemuan-pertemuan internasional.

Program Pembentukan Kebijakan, Kelembagaan, dan Regulasi Telematika, serta Koordinasi Antar Instansi Terkait (5) MASTEL dibantu oleh USAID mengusahakan untuk mendatangkan konsultan ahli di bidang frekuensi dan topik lainnya untuk memberikan masukan kepada Pemerintah dan Regulator tentang topik-topik yang relevan

Program Penggerak Pasar dan Peluang Usaha Sektor Telematika MASTEL telah memberikan masukan tentang program USO, hingga ditentukannya kontribusi USO dari para operator Sosialisasi tentang WTO, agar memungkinkan anggota MASTEL untuk mengantisipasi liberalisasi pasar telematika baik di dalam negeri ataupun luar negeri MASTEL melaksanakan proyek percontohan Balai Informasi Masyarakat, untuk mencari model bisnis yang sesuai untuk diduplikasi oleh masyarakat luas

Program Pengkajian Pemanfaatan Teknologi Baru MASTEL membentuk Pokja Telekomunikasi Bergerak Generasi ke-3. MASTEL turut mendukung seminar Open Service Access/Parlay

Program Pengembangan dan Penetrasi Infrastruktur serta Aplikasi Bidang Telematika MASTEL telah membentuk tim yang menyusun masukan untuk penyusunan Cetak Biru Telematika (telekomunikasi, teknologi informasi, penyiaran dan manufaktur) yang hasilnya akakn menjadi masukan kepada Pemerintah. MASTEL telah memberikan masukan pada tim-tim yang membahas rencana pembangunan jangka panjang bidang telekomunikasi baik di Bappenas maupun di Kantor Menko bidang Perekonomian

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kerjasama Nasional dan Internasional Bidang Telematika (1) MASTEL terus memperjuangkan peningkatan peran serta masyarakat terutama dalam perumusan kebijakan dan regulasi di bidang telematika MASTEL telah mengkaji Rancangan PP Lembaga Mandiri, dan ternyata MASTEL berpendapat bahwa RPP tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi MASTEL MASTEL menjalin hubungan baik dengan lembaga-lembaga internasional dan lembaga donor seperti ITU, APT, APEC, UNDP, USAID, JICA dan World Bank

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kerjasama Nasional dan Internasional Bidang Telematika (2) MASTEL berperan aktif dalam Delegasi RI ketika menghadiri pertemuan-pertemuan internasional.

Program Peningkatan SDM dan Daya Saing Industri Telematika Indonesia. Memberikan masukan dalam pembentukan standar kompetensi telekomunikasi untuk tingkat SMK – D3, diselenggarakan oleh Depdiknas Mengusahakan kesempatan training untuk anggota MASTEL baik di dalam negeri maupun luar negeri: Penyelenggaraan training CDMA bekerjasama dengan STT Telkom Kesempatan training di Australia dan Swedia Kesempatan training atau seminar di dalam negeri yang diselenggarakan oleh pihak lain

Program Penyempurnaan dan Perluasan Bank Data dan Publikasi Kegiatan MASTEL Penyediaan informasi untuk anggota MASTEL dilakukan melalui : Penerbitan MASTEL News Penyediaan informasi melalui mailing list dan website MASTEL Perbaikan dan peningkatan fasilitas perpustakaan MASTEL

Program Penguatan dan Peningkatan Organisasi MASTEL. Usaha terus menerus dilakukan untuk menjadikan MASTEL sebagai organisasi yang disegani dan mandiri secara finansial, antara lain dengan : Melakukan siaran pers Memberikan masukan tentang isu-isu strategis telematika kepada anggota DPR Sosialisasi tentang berbagai topik teknologi ataupun non teknologi di berbagai seminar Memenuhi permintaan sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan di Ditjen Postel Sekretariat MASTEL telah menempati lokasi yang baru yang memungkinkan diselenggarakannya berbagai aktivitas pokja maupun training in-house

RENCANA PROGRAM KERJA MASTEL TAHUN 2004

Rencana Program Kerja MASTEL 2004 Meneruskan upaya lobby yang persisten dan konsisten untuk mewujudkan penanganan bidang telematika dalam satu kementrian. Berusaha menjadikan telematika sebagai agenda nasional, agar Pemerintah menjadikan pembangunan telematika sebagai prioritas Berusaha memberikan masukan tentang isu-isu strategis bidang telematika kepada DPR, Pemerintah, BRTI dan KPI dalam beberapa topik yang relevan, termasuk untuk RUU, RPP, RKM, dll

Rencana Program Kerja MASTEL 2004 Mengupayakan pembentukan Badan Regulasi yang Independen, mengingat BRTI yang sekarang adalah BRTI untuk masa transisi Memperjuangkan perumusan kembali Cetak Biru Telematika serta perubahan UU Telekomunikasi Memperjuangkan terbitnya Cyberlaws di Indonesia

Rencana Program Kerja MASTEL 2004 Memberikan masukan tentang: pengaturan spektrum frekuensi di Indonesia pengaturan soal satelit (bekerjasama dengan ASSI) program USO tahap 2 pengaturan interkoneksi dan SKTT next generation network pengaturan kompetisi Telekomunikasi generasi ke-3 (3G) Rancangan PP Penyiaran Fungsi dan wewenang tugas KPI dan KPI-D beserta struktur organisasinya Setelah dikaji dalam pokja-pokja.

Rencana Program Kerja MASTEL 2004 Merumuskan masukan MASTEL tentang Green Paper di bidang penyiaran. Aktivitas ini akan melibatkan 2 lokakarya untuk melakukan konsultasi publik yang dilakukan secara terbatas. Berusaha menjadikan MASTEL sebagai Lembaga Mandiri sesuai dengan UU no. 36/99 pasal 5 Mengusahakan terbentuknya Self Industry Regulation di industri telematika Indonesia

Rencana Program Kerja MASTEL 2004 Berusaha mensosialisasikan perlunya konsultasi publik dalam rangka melibatkan peran serta masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan regulasi Berkontribusi kepada Delegasi RI dalam aktivitas/pertemuan regional dan internasional yang relevan seperti APECTEL, WTO, ITU, dll.

Rencana Program Kerja MASTEL 2004 Menyelenggarakan Breakfast Forum secara berkala Menyelenggarakan acara sosialisasi peraturan dan perundang-undangan, maupun topik lain baik kepada anggota MASTEL maupun pihak lain Meningkatkan layanan informasi kepada anggota MASTEL: Perbaikan website MASTEL Penerbitan MASTELNews Penerbitan Laporan tahunan

Rencana Program Kerja MASTEL 2004 Sosialisasi tentang pembentukan Balai Informasi Masyarakat (BIM) agar semakin banyak pihak berinisiatif untuk mendirikannya sehingga Indonesia bisa memperkecil digital divide dan mencapai target WSIS Bekerjasama dengan universitas atau pihak-pihak yang berminat untuk memberikan pembinaan terhadap proyek percontohan BIM

Rencana Program Kerja MASTEL 2004 Menyelenggarakan beberapa seminar atau lokakarya dengan topik-topik: Wireless Telecommunication in Indonesia CEO Conference on Strategic IT Community Access Point in Indonesia, Formulating a Viable Business Model Menyelenggarakan training-training dengan topik yang berbeda bekerja sama dengan institusi pendidikan atau pihak lain.

Laporan Keuangan MASTEL Tahun 2003 & Rencana Anggaran MASTEL Tahun 2004

Laporan Keuangan MASTEL 2003 Kondisi keuangan MASTEL per 31 Desember 2003 adalah sebagai berikut: Kas dan bank Rp. 1.587.900.857 Jumlah pendapatan Rp. 820.536.713 Jumlah Biaya Rp. 751.430.865 Selisih operasi tahun 2003 Rp. 69.105.848 Total Aktiva Lancar Rp. 1.922.084.460

Laporan Keuangan MASTEL 2003 Realisasi pendapatan dari uang pangkal menurun sebesar 30%, donatur turun sebesar 40% dan sponsorship menurun sebesar 43% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan iuran anggota meningkat sebesar 4%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2003 aktivitas MASTEL menurun, dan tidak menyelenggarakan acara seminar-seminar, dimana biasanya ada sisa hasil kegiatan yang cukup besar.

Rencana Keuangan MASTEL Rencana penerimaan tahun 2004 adalah sebesar Rp. 912.000.000,- dan rencana pengeluaran tahun 2004 adalah sebesar Rp. 912.000.000,- Pengurus berencana untuk meningkatkan iuran anggota MASTEL menjadi : Anggota individual Rp. 50.000/bulan Anggota perusahaan Rp. 100.000/bulan Anggota asosiasi Rp. 75.000/bulan Anggota nirlaba Rp. 50.000/bulan Sebagian dana MASTEL, Rp. 600.000.000,- akan ditempatkan ke instrumen Reksa Dana.

Terima Kasih www.mastel.or.id

CETAK BIRU TELEKOMUNIKASI Disampaikan oleh: Subagio Wirjoatmojo

Kepadatan Telepon Total (Sambungan Tetap + Seluler) di Negara-negara Asia tertentu (per 100 penduduk)

Indikator ITU

Komitmen Internasional (WSIS) Mengurangi kesenjangan Informasi (Digital Divide) Separuh populasi Indonesia (125 juta orang) harus dapat mengakses Teknologi Infokom (ICT) melalui Community Access Point pada tahun 2015. Konsekwensinya? Pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung hingga mencapai Kabupaten dan Desa Penyiapan Sistim pembinaan SDM yang tepat guna dan tepat waktu Penyiapan Sistim pendidikan yang komprehensif Penyiapan Sistim pemerintahan yang mendukung e-government Penyiapan aplikasi-aplikasi pendukung

Perubahan Paradigma dalam Telekomunikasi Paradigma Lama Paradigma Baru Pasar Monopolistik Regulasi Sangat Ketat Infrastrukur Telekomunikasi Jasa Dasar dan Non-Dasar Informasi dengan format terpisah untuk Suara, Data, Teks, Gambar Hybrid Analog/ Digital Circuit-Switched Dominasi Saluran Kawat/ Kabel Pentaripan sesuai jumlah ‘menit’ Tergantung Jarak Dominasi Badan Usaha milik Negara ‘Industrial Economy’ Pasar Kompetetif Hampir Tanpa Regulasi Infrastruktur Informasi Jaringan dan Jasa Informasi dalam format Multimedia (konvergensi) Seluruhnya Digital IP (Packet-Switched) Dominasi oleh Nir-Kabel dan Bergerak (mobile) Pentaripan sesuai jumlah ‘byte’ Tidak Tergantung Jarak Dominasi oleh Perush. Swasta dan Perush. Publik ‘New Economy’

Target Industri Telekomunikasi 2015 Iklim usaha yang kompetitif sehingga mengundang investor Tersedianya jaringan telematika Indonesia yang berkemampuan tinggi, menunjang tersedianya layanan telematika yang konvergen dan terintegrasi dengan jaringan telematika dunia Indonesia menjadi pemain internasional yang diperhitungkan serta menjadi hub telematika di Asia Pasifik Dalam 10 tahun penetrasi akses jaringan telematika mencapai 25% (50 juta akses)

Target Industri Telekomunikasi 2015 Target 10 tahun ke depan, 25% penetrasi infrastruktur telematika (kira-kira 50 juta KK) Perkiraan volume aggregate bisnis apabila penetrasi infrastruktur telematika mencapi 25% jumlah penduduk akan mencapai $30 milyar/thn. Dengan investasi sekitar $100 milyar  sedapatnya masuk kedalam perusahaan dalam negeri Buka kesempatan untuk investor/masyarakat membangun infrastruktur telekomunikasi.

Perkiraan Kebutuhan Infrastruktur Telematika Akhir Tahun Sambungan Tetap STB Internet Multimedia* Kapasitas Penetrasi Pelanggan (Kapasitas Terpakai) (juta) 2003 8.074.630 3,7 17.349.354 7,92 1,511 1,281 2004 8.726.066 3,9 22.667.678 10,20 2,228 1,914 2005 9.508.520 4,2 27.985.809 12,43 3,171 2,648 2006 10.454.115 4,6 33.303.941 14,59 4,371 3,637 2007 11.594.976 5,0 38.622.073 16,70 5,863 4,866 2008 12.963.259 5,5 43.940.204 18,76 7,680 6,363 2009 14.591.029 6,1 49.258.336 20,76 9,853 8,153 2010 16.510.494 6,9 54.576.467 22,71 12,417 10,265 2011 18.753.716 7,7 59.894.599 24,62 15,403 12,725 2012 21.352.879 8,7 65.212.730 26,48 18,847 15,562 2013 24.340.042 9,8 70.530.862 28,29 22,779 18,801 2014 27.747.373 11,0 75.848.993 30,06 27,233 22,471 2015 31.607.041 12,4 81.167.125 31,79 32,243 26,598 Sumber: Demand Forecast Ditjen Postel, 2002

Usulan Strategis Perlu Restrukturisasi industri telekomunikasi Duopoli saja tidak cukup. Komitmen pembangunan PT. Telkom dan PT. Indosat hanya 1,8 juta sst hingga tahun 2005 dan 2,1 juta tahun 2006 Relaksasi perijinan telekomunikasi, disertai pengelolaan industri telekomunikasi yang efisien, ekonomis dan transparan Tambah beberapa pemain baru di bidang telekomunikasi paling lambat 2006

Struktur Industri Telematika

Ilustrasi Usulan Pembagian Lisensi Telematika No. Segmentasi industri LIX LI KL TL 1 Network Facilities Providers (NFP) Semua yang membutuhkan: Frekuensi (kecuali unlicensed band) Penomoran Landing rights Int’l gateway Contoh: Jaringan Lokal Jaringan SLJJ Jaringan International STBS Microwave link Satelit-station Tracking Station Satellite Menara SBK VSAT Jaringan Kabel Laut Jaringan Fiber Optic NAP Pemakai unlicensed band PABX 2. Network Services Providers (NSP) Telepon Umum Pemakai unlicensed band WLAN IIX LAN 3. Applications Service Providers (ASP) ISP ITKP SMS MMS WAP e-transaksi

Perbandingan Harga Indonesia vs Internasional SERVICES RP/MIN RP/DAY/ 2HRS RP/MONTH USD INTL   8,500.000 ISP (0809) 150 18,000 540,000 63.529 30.000 1059% (24x7) INTL ACCESS / Mbps 17,000.000 3,000.000 567% E1 ACCESS OR TERM 10,000.000 2,000.000 500% TELEPHONY/local 65 0.008 0.002 413% (6hrs/day-24x7) TELEPHONY/Intl/min 0.200 0.020 1000% CELLULAR 537 0.063 0.040 158% CELLULAR/prepaid 900 0.106 0.070 151% TRANSPONDER-36MHZ 1,300,000.000 900,000.000 144%

Cetak Biru Teknologi Informasi Disampaikan oleh: Richard Kartawijaya

CETAK BIRU TEKNOLOGI INFORMASI The key drivers of the Information Age in the 21st century Enabling people to access information and services anywhere and anytime

PARADIGMA CETAK BIRU TI (1/2) Tantangan : Peningkatan laju pertumbuhan industri TI harus didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia secara luas tentang pentingnya informasi. Menyadari Industri Teknologi Informasi yang sangat luas, Masyarakat Indonesia belum sadar value dari “informasi”, Indonesia tidak memiliki leadership TI  maka Cetak Biru harus Specific, Measurable, Achievable, Relevant & Timely (SMART). Objective : Lebih banyak Masyarakat Indonesia dapat memperoleh manfaat TI Time Frame : 5 tahun dan dapat diperbaharui sesuai pekembangan Approach : Disosialisasikan secara Geografis Dijalankan oleh Pihak Swasta secara Independen Diimplementasikan kepada beberapa Segmen Strategis (etc. Sektor UKM (SME) & Pendidikan) Cetak Biru adalah “white paper” berisikan “to do list” (program aksi) Cetak Biru akan ditulis dengan bahasa yang dapat dimengerti target audensi berlatar-belakang Non-TI Cetak Biru TI disarankan “privately driven” dipacu oleh sektor swasta secara independen Kepemilikan Leadership & sense of ownership terhadap peranan Teknologi dalam pembangunan Bangsa

PARADIGMA CETAK BIRU TI (2/2) Agar dapat benar-benar dijalankan oleh Pihak Swasta, Asosiasi-asosiasi yang tergabung dalam MASTEL diharapkan dapat berpartisipasi sepenuhnya/ memberdayakan anggota 2 nya. . Tujuan dari Cetak Biru adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Disepakati bahwa segmen SME (tidak termasuk home industry) dan pendidikan adalah prioritas Utama. CETAK BIRU JUGA AKAN MEMPERTIMBANGKAN HAL2 BERIKUT: 1. Inventarisasi potensi nasional: SDM Indonesia, mampu tapi mahal 2. Trend Outsourcing 3. Potensi Bisnis TI: margin akan semakin kecil 4. Model Bisnis 5. Tujuan Pemanfaatan TI - Untuk Meningkatkan kualitas hidup - Meningkatkan kebutuhan informasi - Menumbuhkan kebutuhan informasi akan secara bertahap

FRAMEWORK CETAK BIRU TI SEGMEN PENGGUNA: IT PLAYER ENTERPRISE/CORPORATE GOVERNMENT SME EDUCATION HOME INDUSTRY HOME PEOPLE Pada Musim Haji 1998 s/d 2002. Jumlah Rakyat Indonesia pergi Haji stabil 200.000 orang/year. Biaya Haji ONH biasa = USD2,500.00 CETAK BIRU TI Result Oriented Timeframe: 5 yrs Market/user Owner Pre-requisite on every step (Whitepaper & to-do list) Framework TKI per bulan Saudi 15.000 Timur Tengah 10.000 Malaysia 5.000 Taiwan 5.000 Singapore 5.000 1 tahun = 480.000 orang

Milestone CETAK BIRU TI fokus : UKM dan Pendidikan Few SME start to use IT as thei business tool (ex: accounting system) A lot of Warnet & ISP Few ASP No Business Model No Linkage between industry and academician Find Local player as leader of movement Creating business model Piloting in the industry and local geo area Involving association from the beginning Get Sponsorship (Local government, associations, prominet local person) Sharpening business model – creating standard Recruiting SME – in each local geographical area Promote ASPs Generate Group of SME as node of big infrastructure Business Model refinement Using IT for competitive tools and get to market ISP and ASP is available to help SME (ex: RICE & BIM) Business Model is available Using IT for competitive tools & get to market ISP & ASP is available to help SME (ex: RICE & BIM) Business Model is available Integrated SME network in vertical industry 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Increasing Teachers ability in IT Availability of information access increasing Change the teaching methode Increasing teachers ability ini IT Availability of information access increasing Develop networking to form the communitiy begins Find Local Player as leader of movement Involving association f/ the beginning Get endorsement from “Pemda” Information access available through: library study module Develop networking to form the community Get sponsorship from local government Ministry of Education Associations Piloting More learning applications being developed Network has been established at Levels: University High School Junior high school Elementary Integrated study module Reach non formal education Using IT to acquire information and enhance delivery

Balancing 3 Components in 5 Years Aplikasi System Software Computer (Hardware) Infrastructure (Telecommunication) Technology Process People 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Disampaikan oleh: Ari Maricar BIDANG PENYIARAN Disampaikan oleh: Ari Maricar

Cetak Biru Penyiaran UU Penyiaran disusun tanpa didasari penyusunan Cetak Biru Penyiaran Indonesia, dan kurang mempertimbangkan konvergensi teknologi telematika Masih ada beberapa kekurangan dari UU Penyiaran no. 32/2002 yang perlu disempurnakan MASTEL sedang menyusun masukan tentang Green Paper Penyiaran yang akan diserahkan kepada Pemerintah dan KPI

Masalah-masalah Penyiaran Beberapa topik penting di bidang penyiaran yang sedang dikaji antara lain: Pola Dasar Sistem Penyiaran Yang Demokratis Struktur Industri Penyiaran Nasional Kelembagaan (lembaga regulasi, lembaga penyiaran) Perijinan Fungsi Penyiaran Sebagai Public Service Teknologi dan Infrastruktur Konvergensi dan Regulasi

Proses Konsultasi Publik Tim Cetak Biru Penyiaran MASTEL akan melakukan konsultasi publik dengan cara menyebarkan dokumen Green Paper kepada anggota MASTEL, perwakilan masyarakat dan institusi terkait untuk diminta masukannya tentang dokumen Green Paper. Proses konsultasi publik akan dilaksanakan melalui : Website MASTEL Lokakarya di 2 tempat, Jakarta dan kota lain

Proses Konsultasi Publik Hasil dari konsultasi publik akan diserahkan kepada Pemerintah dalam bentuk White Paper tentang Penyiaran. Masukan MASTEL diharapkan menjadi dasar bagi penyusunan Cetak Biru Penyiaran dan perbaikan UU Penyiaran oleh Pemerintah.

PP Penyiaran MASTEL akan menyusun masukan untuk pembahasan PP Penyiaran. Ada 4 Rancangan PP Penyiaran dalam rangka memberikan aturan pelaksana dari UU Penyiaran no. 32/2002

Terima Kasih http://www.mastel.or.id