Struktur Organisasi Depkominfo di Era Konvergensi

Presentasi berjudul: "Struktur Organisasi Depkominfo di Era Konvergensi"— Transcript presentasi:

1 Struktur Organisasi Depkominfo di Era Konvergensi

2 Isu Strategis Konvergensi: Ketidak-seimbangan informasi:
Telco, Internet, Media (TIME Convergent) Fixed-Mobile (FM Convergent) Pos dan Kargo Ketidak-seimbangan informasi: Asing-Lokal Pemerintah-Swasta-LSM-Oposisi Hiburan-Pendidikan-Berita Kesenjangan Digital (Availability, Affordability, Capability): Kota-Desa Pemerintah-Masyarakat-Pebisnis Kekhawatiran terhadap Quality & Security semua lapisan TIK, termasuk content Rendahnya pemanfaatan TIK untuk peningkatan produktifitas, inovasi, dan kolaborasi nasional Rendahnya pemanfaatan informasi dalam mendukung kegiatan-kegiatan sosial-budaya-ekonomi-politik Utilisasi sumberdaya terkait dengan perijinan, pengawasan, penindakan Ketidak-seimbangan pasokan dan kebutuhan produk-produk TIK

3 Pergeseran Paradigma Separate Licensing Unified Licensing Exclusivity
Sharing Vertical Separation Horizontal Separation Open Market Semi-Protected Market Private Initiatives Public Private Partnership Portal/Provider Participative/Sharing ‘Freedom’ of Contents ‘Secured’ Contents Time Based Tariff Volume Based Tariff Weak Executor Roles Strong Executor Roles

4 Arah Kebijakan Penguatan kelembagaan terkait dengan konvergensi:
Penyelenggaraan Terpadu Pemisahan sumberdaya, penyelenggaraan, dan pengawasan Penguatan fungsi dan peran Depkominfo sebagai: Penghasil, pengumpul, dan pengguna informasi Penyedia, penyebar dan pemerata informasi Pengawas informasi Penguatan fungsi dan peran Depkominfo untuk: Membangun fasilitas dan kapabilitas pemanfaatan informasi dan TIK yang merata Menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan informasi dan TIK nasional

5 Arsitektur Regulasi yang Konvergen
Sebaran, Tarif, Kualitas, Keamanan Arsitektur Regulasi yang Konvergen ICT Fund Interkoneksi Layanan Interkoneksi Jaringan Push Pull UCC Live Konten PCC Stored Infrastruct Sharing Penyelenggaraan CSP ASP NSP Resource Sharing NFP Standard Jaminan & Lindungan Perlindungan Konsumen Sumberdaya Number Portability Interkoneksi IP Perangkat Pengguna Interoperability RoW Pengguna Lisensi Interkoneksi Kompetisi & Kerjasama Berbagi Kesetaraan

6 Value Chain Model Publik Standar dan Pengawasan
Pengumpulan Analisis Penyediaan Penyebaran Konten Publik Perijinan Penggunaan Sumberdaya Perijinan Penyelenggara Jaringan Perijinan Penyelenggara Jasa & Aplikasi Perijinan Penyelenggara Konten Standar dan Pengawasan Pemberdayaan dan Pemerataan Penelitian dan Pengembangan

7 Value Chain Model Publik Konten Sumberdaya Penyelenggaraan
Penyediaan dan Penyebaran Informasi Konten Sumberdaya Penyelenggaraan Standar dan Pengawasan Pemberdayaan dan Pemerataan Penelitian dan Pengembangan

8 UU 39/2008 (Kementerian Negara)
Informasi dan Komunikasi termasuk urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945 Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945 (contoh: informasi dan komunikasi) menyelenggarakan fungsi: Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan Pengelolaan barang milik negara Pengawasan dan pelaksanaan tugas bidangnya Bimbingan teknis dan supervisi di daerah Pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional

9 Struktur Organisasi Pimpinan  Menteri
Pembantu Pimpinan  Sekretariat Jenderal Pelaksana  Direktorat Jenderal Pengawas  Inspektorat Jenderal Pendukung Badan

10 Usulan Organisasi Depkominfo
Komisi Komunikasi dan Informatika Menteri Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal DitJen Pengelolaan Sumberdaya DitJen Penyeleng-garaan DitJen Standarisasi dan Kepatuhan DitJen Informasi & Komunikasi Publik Badan Pemberda- yaan & Pemerataan Badan Litbang UPT Balai Monitoring UPT Balai Informasi dan Komunikasi

11 Pengelolaan Sumberdaya
Perencanaan Spektrum Rekayasa Spektrum Perencanaan dan Penataan Sumberdaya Non-Frekuensi Perijinan

12 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pos Penyelenggaraan Jaringan
Penyelenggaraan Jasa dan Aplikasi Penyelenggaraan Program Siaran/Konten/Media Interkoneksi dan Pentarifan

13 Standarisasi dan Kepatuhan
Standarisasi & Kepatuhan Perangkat Standarisasi & Kepatuhan Penyelenggaraan Standarisasi & Kepatuhan Konten dan Media Kepatuhan Penggunaan Sumberdaya Perlindungan Konsumen

14 Informasi dan Komunikasi Publik
Pengumpulan dan Analisis Informasi Penyediaan dan Penyebaran Informasi Pencitraan Negara Koordinasi Kehumasan dan Media Jaringan Informasi Publik

15 Pemerataan dan Pemberdayaan
Penyediaan Jaringan dan Perangkat Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Pendidikan dan Pelatihan Promosi TIK

16 Penelitian dan Pengembangan
Tekno-Ekonomi Kebijakan dan Regulasi Profesi dan Literasi Kebutuhan dan Kepuasan Masyarakat

17 Sekretariat Jenderal Biro Keuangan Biro Perencanaan
Biro Kepegawaian dan Organisasi Biro Hukum Biro Kerjasama Biro Umum Biro Hubungan Masyarakat Pusat (Data dan) Informasi CIO/PPID

18 Menteri SekJen IrJen DirJen Kepatuhan Infokom Publik Badan Litbang
Pemerataan Dan Pemberdayaan Dirjen Penyelenggaraan Sumberdaya SekJen IrJen Perencanaan Frekuensi Rekayasa Perijinan Non Frekuensi Pos Jaringan Konten/Siaran Jasa& Aplikasi Interkoneksi Perangkat Penyelenggara Konten/Media Perlindungan Konsumen Pengumpulan & Analisis Penyediaan & Penyebaran Koordinasi Kehumasan Pencitraan Negara Jaringan Inf. Publik Tekno- Ekonomi Kebijakan & Regulasi Kepuasan Profesi & Literasi Penyediaan Pendampingan Promosi TIK Diklat Keuangan Kepegawaian Umum Hukum Kerjasama Humas Informasi Media Sos-Bud KD & HI KPI KRT