a) Adm. Publik berperan menjamin pemerataan distribusi pendapatan Nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan. b) Adm. Publik melindungi.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pokok Bahasan: Indonesia Kapitalis atau sosialis?
Advertisements

LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
APA OTONOMI DAERAH ? OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN.
Berkelas.
BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH
PEJABAT-PEJABAT PUBLIK :
Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah
MAPEL : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
Penghapusan Piutang Negara
SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DEMOKRASI Prof. Dr. Amir Santoso.
DESENTRALISASI KESEHATAN
Perkembangan Ekonomi Indonesia
ADMINISTRASI PUBLIK DAN ADMINISTRASI BISNIS
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
REDISTRIBUSI TANAH ... ?.
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
Kuliah 7 UU 32 Tahun 2004 Harsanto Nursadi.
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
SISTEMEKONOMI INDONESIA
TANTANGAN KODE ETIK KESEHATAN MASYARAKAT
Konsep Dasar MATERI - 1.
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
PEREKONOMIAN INDONESIA
ADMINISTRASI PEMDA Konsep Dasar Pemerintahan Daerah
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
PERGESERAN PARADIGMA KEPEMERINTAHAN
JENIS-JENIS SISTEM EKONOMI DI DUNIA
Sistem Ekonomi.
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
ORGANISASI PENDIDIKAN DAN TATA KERJA
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
POLITIK DAN KESEHATAN MASYARAKAT
PELAKU EKONOMI DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
SISTEM EKONOMI Pengertian,,,,,,,,,????
ADZIB GAIZHA F A
SISTEM EKONOMI SARAH NOFITASARI A
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
Sistem Ekonomi.
Perkembangan Otonomi Daerah
Hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Presented by: Syaiful Bakhri, S.Sos, MM
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
RASIO PENTINGNYA UU PERSAINGAN
Perekonomian Indonesia-Pertemuan ke-1
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH KELAS IX SEMESTER I.
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
9 Agenda Dasar Hasil Konsensus Desa Membangun Indonesia
PENANAMAN MODAL Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah PERTEMUAN – 11 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Transcript presentasi:

a) Adm. Publik berperan menjamin pemerataan distribusi pendapatan Nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan. b) Adm. Publik melindungi hak-hak masyarakat atas pemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi masy. Uk melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan bagi kelompok masy. Lanjut usia. c) Adm. Publik berperan melestarikan nilai-nilai tradisi masy. yg sangat bervariasi dari generasi kegenerasi berikutnya

KEBAN (2004:15) menerangkan bahwa peran Adm. Publik dapat diamati pada Dinamika Peraturan dan perubahan jenis departemen, penempatan menteri dan semua jajaran dalam jabatannya, peraturan persyaratan jabatan, mekanisme pengangkatan/pemberhentian Gubernur/Walikota/Bupati/Camat/Kepala Dinas dan Kepala Kantor pada tingkat lokal.

Sedangkan Menurut Thoha (2005:53), Orientasi Adm. Publik di arahkan kepada kepentingan dan kekuasaan pada rakyat. Peranan Adm. Publik pada dasarnya adalah untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien, Oleh karena itu setiap kegiatan dalam Adm. Publik diupayakan tercapainya tujuan sesuai dengan yangg direncanakan dan mengandung rasio terbaik antara input dan output.

1 Pelayanan yang diberikan oleh Adm. Negara/Publik lebih bersifat URGEN dibanding dg pelayanan yg diberikan oleh organisasi2 swasta. 2 Pelayanan yg diberikan oleh Adm. Negara/Publik pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli.

3 Dalam memberikan pelayanan kepada masy. pada umumnya, Adm. Negara dan Administrator bersifatnya bersifat relatif berdasarkan undang2 dan peraturan. 4 Adm. Negara/Publik dalam memberikan pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar. 5 Usaha-usaha yg dilakukan oleh Adm. Negara terutama dalam negara Demokrasi (Penilaian dilakukan dan tergantung pada mata rakyat).

1 Adm. Negara/Publik adalah suatu kegiatan yg “unavoidable” 2 Adm.Negara/publik memerlukan kepatuhan 3 Adm. Negara mempunyai Prioritas

4 Adm. Negara Mempunyai ukuran yg tidak terbatas 5 Pimpinan atasnya (Top Management) bersifat Politis 6 Pelaksanaan Adm. Negara/Publik sangat sulit diukur 7 Banyak yang diharapkan dari Adm. Negara/Publik