PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN OLEH SRI SETYO KUSUMAWTI UNIVERSITAS MPU TANTULAR PERTEMUAN 3 TGL 2013

DEMOKRASI 1.ARTI DEMOKRASI Demokrasi : berasal dr bhs Yunani “demos” (rakyat) dan“kratos/kratein” (kekuasaan). Konsep dasar demokrasi berarti “rakyat berkuasa” atau sebuah bentuk kekuasaan dr/oleh/utk rakyat. Demokrasi tdk lepas dr pembahasan ttg peranan neg dan masy, krn pertama hampir semua neg di dunia telah menjadikan demokrasi sbg asas fundamental (hs studi UNESCO awal 1950). Kedua demokrasi sbg asas neg secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masy utk menyelenggarakan neg sbg organisasi tertingginya ttp ternyata demokrasi itu berjalan dlm jalur yg berbeda2 (Rais, 1995:1). 2. IMPLEMENTASI DEMOKRASI Dlm hub nya dg implementasi ke dlm sistem pemerintahan, demokrasi melahirkan sistem yg bermacam2, spt : a. Sistem presidensial, yg menyejajarkan antara parlemen dan presiden dg memberi dua kedudukan kpd presiden yakni sbg kepala neg dan kepala pemerintahan.

LANJUTAN b. Sistem parlementer, yg meletakkan pemth dipimpin oleh perdana menteri yg hanya berkedudukan sbg kepala pemerintahan dan bukan kepala neg, sebab kepala neg nya bisa diduduki oleh rakyat atau presiden yg hanya menjadi simbol kedaulatan. c. Sistem referendum yg meletakkan pemth sbg bag (badan pekerja) dr parlementer. Di beberapa neg ada yg menggunakan sistem campuran antara presidensial dg parlementer, contoh : sistem ketatanegaraan di Perancis dan Ind berdasar UUD PERKEMBANGAN DEMOKRASI Penerapan demokrasi diberbagai neg di dunia, memiliki ciri khas dan spesifikasi masing2, yg lazimnya sangat dipengaruhi oleh ciri khas masy sbg rakyat dlm suatu neg. Demokrasi memp arti yg penting bagi masy yg menggunakannya, sebab dg demokrasi hak masy utk menentukan sendiri jalannya organisasi neg dijamin.

LANJUTAN Jadi neg demokrasi adalah neg yg diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dr sudut organisasi, ia berarti suatu pengorganisasian neg yg dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Henry B. Mayo (Mayo, 1960:70) menyatakan bhw sistem pol demokratis adalah sistem yg menunjukkan bhw kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil2 yg diawasi secara efektif oleh rakyat dlm pemilihan2 berkala yg didasarkan atas prinsip kesamaan pol dan diselenggarakan dlm suasana terjaminnya kebebasan pol. Dlm perkembangannya ketika khd memasuki skala luas, tdk lg berfomat lokal, dan demokrasi tdk mungkin lg direalisasikan dlm wujud partisipasi langsung, masalah demokrasi dlm kegiatan pol tetap berlangsung meskipun prakteknya berbeda.

LANJUTAN Dlm perkembangannya ketika khd memasuki skala luas, demokrasi tdk mungkin lg direalisasikan dlm wujud patisipasi langsung, masalah demokrasi dlm kegiatan pol tetap berlangsung meskipun prakteknya berbeda. Tdk semua WN dpt langsung terlibat dlm perwakilan. Hanya mereka yg krn sebab ttt, spt kemampuan membangun pengaruh dan menguasai suara pol, yg terpilih sbg wakil. Sementara sebag besar rakyat hanya dpt puas jika kepentingannya terwakili. Mereka tak memiliki kemampuan dan kesempatan yg sama utk memgefektifkan hak2 mereka sbg WN.

LANJUTAN 4. KEKUASAAN DLM PEMERINTAHAN Kekuasaan pemth dlm neg dipisahkan menjadi 3 cabang kekuasaan yi : a. Kekuatan Legislatif yi kekuasaan utk membuat UU yg dijalankanoleh parlemen. b. Kekuasaan Eksekutif yi kekuasaan utk melaksanakan UU yg dijalankan oleh pemth. Kekuasaan Yudikatif (mengadili) merupakan bag dr kekuasaan eksekutif (Trias Politica oleh John Locke). c. Kekuasaan Federatif yi kekuasaan utk menyatakan perang dan damai, membuat perserikatan dan tindakan lainnya yg berkaitan dg pihak LN. Kmd Monteque menyatakan bhw kekuasaan neg hrs dibagi dan dilaksanakan oleh 3 badan yg berbeda dan terpisah satu sama lainnya. Masing2 badan ini berdiri sendiri (independen) tanpa dipengaruhi oleh badan lain. Ketiganya adalah : badan Legislatif yg memegang kekuasaan utk membuat Uubadan Eksekutif yg memegang kekuasaan utk menjalankan UU, dan badan Yudikatif yg mmegang kekuasaan utk mengadili jalannya pelaksanaan UU

BENTUK DEMOKRASI DLM PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA 1BENTUK DEMOKRASI Setiap neg memp ciri khas dlm pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasi dan ini ditentukan oleh sejarah neg yg bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup serta tujuan yg ingin dicapai. Torres (Winaputra, 2006) menyatakan demokrasi dpt dilihat dr 2 aspek, a. Formal Democracy : menunjuk pd demokrasi dlm arti sistem pemerintahan. Hal ini dpt dilihat dlm berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai neg. Dlm suatu neg misalnya dpt diterapkan demokrasi dg menerapkan sistem presidensial, atau sistem parlementer. 1). Sistem Presidensial : sistem ini menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung, shg presiden terpilih mendapatkan mandat secara langsung dr rakyat.

LANJUTAN Dlm sistem ini kekuasaan eksekutif (kekuasaan menjalankan pemerintahan) sepenuhnya berada berada ditangan presiden. Oleh krn itu presiden adalah merupakan kepala eksekutif (head of government) dan sekaligus menjadi kepala neg (head of state). Presiden adalah penguasa dan sekaligus sbg simbol kepemimpinan neg. Sistem demokrasi ini diterapkandi USA dan Ind. 2). Sistem Parlemente : sistem ini menerapkan model hub yg menyatu ant kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala eksekutif adalah berada di tangan seorang perdana menteri. Kepala neg adalah berada pd seorang ratu, mis di Inggris atau ada pd seorang presiden mis di India.

LANJUTAN Selain bentuk demokrasi tsb terdpt bebeapa sistem demokrasi yg mendasarkan pd prinsip Filosofi Neg, yi : a. Demokrasi Perwakilan Liberal Prinsip demokrasi ini didasarkan pd suatu filsafat kenegaraan bhw manuia adalah sbg makhluk individu yg bebas. Dlm sistem demokrasi ini kebebasan individu sbg dasar fundamental dlm pelaksanaan demokrasi. Pemikiran Hobbes, Locke dan Rousseau, menyatakan bhw neg terbentuk krn adanya perbenturan kepentingan hidup mereka dlm hidup bermasyarakat dlm sutau natural state. Akibatnya terjadilah penindasan di antara satu dg lainnya. Oleh krn itu individu2 dlm suatu masy itu membentuk suatu persekutuan hidup bersama yg disebut neg, dg tujuan utuk melindungi kepentingan dan hak individu dlm khd masy neg. Atas dasar kepentingan ini dlm kenyataannya muncul kekuatan yg kadangkala menjurus ke arah otoriterianisme.

LANJUTAN Berdasarkan kenyataan yg dilematis tsb, maka muncul pemikiran ke arah khd demokrasi perwakilan liberal, dan hal inilah yg sering dikenal dg demokrasi2 liberal. Individu dlm suatu neg dlm patisipasinya disalurkannya melalui wakil2 yg dipilih melalui proses demokrasi. Menurut Held (2004: 10), menyatakan bhw demokrasi perwakilan liberal merupakan suatu pembaharuan kelembagaan pokok utk mengatasi problema keseimbangan antara kekuasaan memaksa dan kebebasan. Namun perlu disadari apapun yg dikembangkan melalui kelembagaan neg merupakan suatu manifestasi perlindungan, jaminan atas kebebasan individu dlm hidup bernegara. Rakyat hrs diberikan jaminan kebebasan secara individual baik di dlm khd pol, ek,sos,keagamaan bahkan kebebasan anti agama. Konsekuensi dr implementasi sistem dan prinsip demokrasi ini adalah berkembang persaingan bebas, terutama dlm khd ek shg akibatny kebijakan dlm neg sangat ditentukan oleh kekuasaan kapital. Individu yg tdk mampu menghadapi persaingan tsb akan tenggelam. Akibatnya kekuasaan kapitalislah yg menguasai khd neg, bahkan berbagai kebijakan dlm neg sangat ditentukan oleh kekuasaan kapital.

LANJUTAN Menurut analisis P.L. Berger bhw dlm era global dewasa ini dg semangat pasar bebas yg dijiwai oleh filosofi demokrasi liberal, mk kaum kapitalislah yg berkuasa. Kapitalis telah menjadi fenomena global dan dpt mengubah masy diseluruh dunia baik dlm bid sos, pol, maupun kebudayaan. b. Demokrasi Satu Partai dan Komunisme Demokrasi satu partai lazimnya dilaksanakan di neg komunis spt Rusia, China, Vietnam dll. Kebebasan formal berdasarkan demokrasi liberal akan menghasilkan kesenjangan kelas yg semakin lebar dlm masy dan akhirnya kapitalislah yg menguasai neg. Marx (1970:67) mengembangkan pemikiran sistem demokrasi “commune structure” (struktur persekutuan). Menurut sistem demokrasi ini masy tersusun atas komunitas2 yg terkecil. Komunitas yg paling kecil ini mengatur urusan mereka sendiri, yg akan memilih wakil2 utk unit2 administrastratif yg lb besar. Unit2 admiitratif yg lb besar ini akan memilih calon2 administratif yg lb besar lg yg disebut delegasi nas. Susunan ini dikenal dg struktur “piramida” dr “demokrasi delegatif”. Semua delegasi bisa ditarik kembali, diikat oleh perintah2 dr distrik pemilihan mereka dan diorganisasikan dlm suatu “piramida” komite2 yg dipilih secara langsung.

LANJUTAN Oleh krn itu menurut komunis, neg post kapitalis tdk akan melahirkan kemiripan apapun dg suatu rezim liberal, yakni rezim parlementer. Semua perwakilan atau agen neg akan dimasukkan ke dlm lingk seperangkat institusi2 tunggal yg betanggung jawab secara langsung. Menurut pandangan kaum Marxis-Leninis, sistem demokrasi delegatif hrs dilengkapi, pd prinsipnya dg suatu sistem yg terpisah ttp sama pd tingkat partai komunis. Transisi menuju sosialisme dan komunisme memerlukan kepemimpinan yg profesional, dr kader2 revolusioner dan disiplin (Lenin, 1974). Hanya kepemimpinan yg spt itu yg memp kemampuan utk mengorganisasikan pertahanan revolusi melawan kekuatan2 kapitalis dan menguasai rekonstruksi masy. Hal itu dikarenakan perbedaan kepentingan yg fundamental adalah kepentingan kelas, krn titik tolak kepentingan kelas pekerja merupakan suatu kepentingan yg progresif dlm masy, dan krn selama dan setelah revolusi kepentingan kelas pekerja hrs diartikulasikan secara pasti. Oleh krn itu partai revolusionet merupakan hal yg esensial. Partai tsb merupakan yg bisa menciptakan landasan bagi sosialisme dan komunisme (Held, 2004 : 15-17). Berdasarkan teori tsb, maka pengertian demokrasi secara filosofis menjadi semakin luas, artinya masing2 paham mendasarkan pengertian bhw kekuasaan di tangan rakyat.