KEBUTUHAN STRATEGI PENGAWALAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENERAPAN PUG DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERTANIAN
Advertisements

Standar 5.
(PMK No. …../PMK.02/2013, tanggal 28 Juni 2013)
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
REVISI ANGGARAN TA.2014 PERSIAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN TA.2015
KINERJA DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI s.d TAHUN 2013
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL SUMATERA I
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Anggaran Responsif Gender
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) MELALUI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG) Deputi Bidang Pengarusutamaan.
 Sasaran strategisIndikator KinerjaTargetCapaian Meningkatnya pemenuhan hak perempuan dan laki- laki di bidang ekonomi Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG.
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
Pengelolaan Program dan Anggaran Kementerian PP dan PA
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
PENELITIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)
PENYUSUNAN RKP 2013 BIDANG KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 15 Februari 2012.
ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR
KEPALA BIRO PERENCANAAN
Analisis penggunaan buku guru
BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL. POKOK BAHASAN DASAR HUKUM LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SIKLUS PBK 5 KOMPONEN POKOK DALAM PBK PENYUSUNAN STANDAR BIAYA.
ANGGARAN PERSEDIAAN. PENGERTIAN ANGGARAN PERSEDIAAN.
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2018
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Kiat JAWA TIMUR Menjadi PROVINSI BERKEADILAN GENDER.
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
PENYUSUNAN RENSTRA-KL Dr. Bambang Widianto
1. Landasan Berpikir (1) RKA-K/L => merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Renja K/L.
Value Propositions Products/ Services
PAPARAN DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG Disampaikan dalam rangka audiensi dengan Gubernur bersama Tim Driver PPRG.
ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
KRITERIA PENILAIAN AIPT
Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca UU Nomor 23/2014 ttg Pemerintah Daerah dalam Perspektif Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Hotman.
Proses Penyusunan Anggaran BSN Tahun N Jan tahun N-1 Unit kerja mengusulkan RKA kepada ess 1 untuk penetapan prioritas Unit Kerja Ess 1. RKA hasil reviu.
Penyusunann rencana pembelajaran semester (RPS)
Integrasi Hasil GAP dalam Perencanaan Tahunan
Diani Sadiawati Direktur Hukum dan HAM, Bappenas
Pembiayaan Pembangunan
PUSAT TELAAH INFORMASI REGIONAL (PATTIRO) HOTEL MILLENIUM, 24 MEI 2012
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
KEGIATAN 2013 PENETAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ANAK:
IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA
MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER
Integrasi gender dalam sistim PERENCANAAN di DAERAH
PELATIHAN INTEGRASI GENDER DALAM PERENCANAAN & PENGANGGARAN
Mekanisme kerja KPPPA dan pola untuk menyusun disain program
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
PEMBAHASAN BAHAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL TA 2017/2018 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Rapat tanggal.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA BIRO KEUANGAN
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
Integrasi Gender Dalam Musrenbang
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
MEKANISME PENGALOKASIAN DAK FISIK 2018
Kementerian PPN/ Bappenas
Sistem Informasi Perencanaan dan
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
Transcript presentasi:

KEBUTUHAN STRATEGI PENGAWALAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG) UNTUK KEMENTERIAN/LEMBAGA OLEH DRIVER PUSAT STUDI IMPLEMENTASI PPRG

4,79% 4,1% 3,6% Terdapat peningkatan yang konsisten antara jumlah kegiatan, anggaran, dan prosentase setiap tahunnya Cakupan ARG bertambah 2 unit org. Tapi di TA berikutnya, tetap 10 unit org dengan 1 unit org berbeda 2,1%

PERKEMBANGAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER KEMENTERIAN/LEMBAGA

K/L KPP-PA Analisis PPRG K/L BAPPENAS Penelaahan oleh Bappenas dalam Trilateral Meeting belum efektif terhubung dengan penelaahan anggaran BAPPENAS Sebagian K/L masih melihat PPRG sebatas dokumen untuk memenuhi aturan. K/L KPP-PA Kemenkeu Sebagian pendampingan dari KPP/PA terlambat dari siklus perencanaan. Program/Keg. RG idak lagi terakomodasi dalam sistem Penelaahan di DJA Penelaah tidak mengelaborasi pertanyaan mengenai GBS

Titik Kritis Pengawalan PPRG K/L Pendampingan PPRG KPP&PA Trilateral Meeting BAPPE NAS Penelaahan Anggaran KEMEN KEU Titik Kritis Pengawalan PPRG K/L Waktu pendampingan sesuai siklus Standarisasi materi pendampingan Mengingatkan K/L dalam Trilateral Meeting dan Penelaahan Anggaran Menanyakan ARG kepada K/L dan menjelaskan keterkaitan dengan pencapaian nasional. Memasukkan dalam catatan pembahasan Menanyakan ARG dalam pembahasan anggaran. Mengakomodasi dalam sistem danmemunculkan dalam laporan ke K/L. Memasukkan dalam catatan penelaahan MEKANISME DRIVER UNTUK PENGAWALAN PPRG K/L

TERIMA KASIH