Elemen (unsur-unsur) Daerah Otonom

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
APA OTONOMI DAERAH ? OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN.
Advertisements

D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
Berkelas.
Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah
MAPEL : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DESENTRALISASI, DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN
PEMBANGUNAN NASIONAL, SEKTOR DAN DAERAH
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Otonomi Daerah.
Hubungan Fungsional Dan Struktural Pemerintah Pusat Dan Daerah
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
Hukum Tata Negara Bahan ajar Pengantar Hukum Indonesia
Hubungan Antar Pemerintahan
PENGERTIAN Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.
SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
OTONOMI DAERAH. Definisi  Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan.
DESENTRALISASI KESEHATAN
SUB DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN PADA DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PARIWISATA.
STRUKTUR APBD KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Kelompok 2 Nama anggota : Ajeng Bella P. (02) Amalia Utami (03)
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
Otonomi Daerah (Dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Wilayah)
PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL
OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DAERAH OLEH : DEDY ARFIYANTO , SE.MM
PEMERINTAHAN DAERAH NOVIA KENCANA, S.IP., MPA PRODI ILMU PEMERINTAHAN
OTONOMI DAERAH.
Hubungan Keuangan Pemerintah & Daerah
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4208
HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN – KELAS H
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
Pertemuan 11 Pola Hubungan Keuangan
Mendukung Hubungan Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA
PB. 6b. PEMERINTAHAN DESA PENDAHULUAN
PENDAHULUAN: PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI KEKUATAN POLITIK DI INDONESIA
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
Pemerintahan Desa harupermadi.lecture.ub.ac.id.
Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah
Pertemuan 11 Pola Hubungan Keuangan
Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
Otonomi Daerah.
Selvia Nurindah Sari JP081280
KELOMPOK 3: OTONOMI DAERAH.
DR.Suharto,SH.,M.Hum.
Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah
ISU DAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA
PERTEMUAN 6.
PEREKONOMIAN INDONESIA. Dosen :. MUHAMMAD YUSUF INDRA PURNAMA, S. E, M
Model pemisahan kekuasaan dalam bangunan negara Pancasila.
Teori dan Konsep Keuangan Daerah
Tata Kelola Pemerintahan Desa
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
DESENTRALISASI MENGALIHKAN KENDALI MANAJEMEN KEUANGAN KEDAERAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH YANG SEHAT 1 a B.
Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Transcript presentasi:

Elemen (unsur-unsur) Daerah Otonom (Irfan Ridwan Maksum)

Desentralisasi Lemahnya sentralisasi dan dekonsentrasi beriringan dengan persoalan kompleksitas negara bangsa dan pluralitas masyarakatnya. Luasnya geografi menambah rumit fakta tersebut. Negara dapat menerapkan asas desentralisasi. Desentralisasi melahirkan otonomi daerah dan adanya daerah otonom.

lanjutan Daerah otonom di Indonesia ada Provinsi, Kabupaten, dan Kota Provinsi terdiri dari Kabupaten dan Kota Kabupaten adalah daerah otonom yang karakteristiknya dominan rural (perdesaan) Sedangkan Kota adalah daerah otonom yang karakteristiknya dominan urban (perkotaan).

Unsur Daerah Otonom Sebagai bagian dari organisasi negara, daerah otonom memiliki berbagai elemen organisasi: 1. Kesatuan masyarakat hukum sebagai pemilik otonomi dan yurisdiksinya 2. Organ pemerintahan daerah yang menjalankan Otonomi 3. Sumberdaya untuk menjalankan otonomi. 4. Berbagai Institusi Lokal yang kait-mengkait dengan penyelengggaraan otonomi daerah.

Kesatuan Masyarakat Hukum Bersifat formal, berlandaskan hukum terdapat yurisdiksi Ditetapkan batas-batas jangkauan masyarakat hukum yang mana---domisili. Ditetapkan dalam satuan jangka waktu yang jelas mulai berstatus---mulai kapan? Memiliki yurisdiksi peran dalam konteks apa yang menjadi kewajiban dari kesatuan masyarakat hukum tersebut dalam konteks Negara—wewenang/ urusan (yang di-otonomikan).

lanjutan Urusan pemerintahan secara nasional terbagi atas urusan yang tabu didesentralisasikan berarti mutlak pemerintah Pusat, dan urusan yang dapat didesentralisasikan. Dalam urusan yang tabu didesentralisasikan dapat dikembangkan Sentralisasi murni, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Dalam urusan yang dapat didesentralisasikan, sebagai sebuah organisasi pemerintah pusat sebagai pemegang kendali organisasi tetap harus memiliki peran yang dapat dilakukan dengan sentralisasi Murni, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan pula. Urusan yang didesentralisasikan terdiri dari urusan wajib dan urusan sukarela dari daerah otonom.

Organ Daerah Otonom Untuk menjalankan otonomi, dalam daerah otonom terdapat organ-organ pemerintahan: Organ politik yang melakukan proses pengambilan kebijakan di daerah otonom (DPRD dan Kepala Daerah); dan Organ administrasi yang melakukan proses pelaksanaan kebijakan di daerah otonom (birokrasi daerah)….kantor, badan, UPT, dan lain-lain.

Sumberdaya daerah Otonom Daerah otonom memiliki sejumlah sumberdaya sebagai layaknya sub-organisasi dari organisasi negara: Keuangan SDM Teknologi Local indigenous Dll.

lanjutan Keuangan daerah otonom terdiri dari berbagai sumber, terutama: (1) pendapatan asli daerah (PAD) dan (2) dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pendapatan asli daerah berasal dari pajak dan retribusi daerah, dan badan Usaha milik daerah. Dana Perimbangan dapat berasal dari (1) perimbangan bagi hasil yang bersumber dari pajak dan Non pajak; (2) bantuan; dan (3) pinjaman.

lanjutan Dana perimbangan bersumber dari pajak a.l: PBB, PBHTB, dan lain-lain. Bersumber dari Non Pajak dari SDA. Bantuan pemerintah sekarang ini diberi nama: dana alokasi umum (block) dan dana alokasi khusus (specific). Pinjaman juga merupakan sumber penerimaan dalam keuangan daerah

SDM Sumberdaya manusia dalam daerah otonom dapat menyangkut angkatan kerja dalam daerah otonom dapat pula yang dimaksud adalah personil pemerintah daerah. Angkatan kerja dalam daerah otonom menunjukkan kemampuan menyeluruh dalam kegiatan ekonomi, sedangkan personil pemerintah daerah menandakan kemampuan aparatur pemerintah daerah yang bersangkutan.

Teknologi dan Local Indigenous Elemen daerh otonom yang penting adalahs ejauh mana tahapan (tipikal) masyarakat mengolah segala potensinya untuk meraih kemajuan daerah otonom tersebut dengan kata lain teknologi yang ada. Teknologi tersebut terkadang didorong oleh pengetahuan asli masyarakat setempat dan tingkat kesiapan terhadap perubahan dan kemajuan (local indigenous).

Institusi Lokal Lembaga tradisional: perangkat hukum, organisasi, dan hasil-hasilnya LSM lokal Organisasi politik lokal (partai lokal atau cabang-cabangnya) Tokoh masyarakat berpengaruh Swasta lokal