BAB 7 USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA TUJUAN PEMBELAJARAN Dengan mempelajari bab ini, kamu diharapkan mampu: mendeskripsikan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI); mendeskripsikan penyusunan dasar dan konstitusi negara oleh BPUPKI; Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI); PPKI.

PETA KONSEP

BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (BPUPKI) PM Koiso berpidato dalam pelantikannya sebagai PM Jepang menggantikan Tojo, ia menjanjikan bahwa Hindia Timur (Indonesia) akan diperkenankan merdeka di kemudian hari. Pada 1 Maret 1945, pemerintah pendudukan Jepang di Jawa melalui Balatentara XIV, Jendral Kumakici Harada, mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsi Junbi Cosakai) disingkat BPUPKI.

BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (BPUPKI) Pengangkatan para anggota BPUPKI itu diumumkan pada 1 April 1945 dan upacara peresmiannya dilaksanakan pada 28 Mei 1945 di gedung Cuo Sangi In di jalan Pejambon Jakarta (sekarang Gedung Departemen Luar Negeri). Ketua BPUPKI adalah Radjiman Wedyodiningrat, ketua muda BPUPKI adalah Icibangase (orang Jepang) dan sebagai sekretaris adalah R.P. Soeroso. Anggota BPUPKI berjumlah 60 orang Indonesia yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia, ditambah 7 orang Jepang tanpa hak suara.

PENYUSUNAN DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI NEGARA OLEH BPUPKI Sidang Pertama BPUPKI dimulai tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Sidang pertama ini, bertujuan merumuskan Undang-Undang Dasar. Sebelum membahas perumusan konsitusi negara, sidang terlebih dahulu harus merumuskan dasar negara Indonesia yang akan menjiwai Undang-Undang Dasar. Dalam sidang ini, Muh. Yamin, Soepomo. dan Soekarno menyampaikan pandangannya tentang dasar negara Indonesia.

PENYUSUNAN DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI NEGARA OLEH BPUPKI BPUPKI kemudian istirahat selama lebih dari satu bulan. Namun, sebelumnya BPUPKI telah membentuk panitia kecil yang bertugas menampung saran, usul, dan konsep-konsep yang diberikan. Panitia kecil anggotanya terdiri dari 9 orang sehingga disebut Panitia Sembilan diketuai oleh Soekarno. Panitia ini menghasilkan kesepakatan bersama tentang dasar negara. Atas usul Moh. Yamin, rancangan itu disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.

ISI PIAGAM JAKARTA Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya (menurut) Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. (dan) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. (serta dengan mewujudkan suatu) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PENYUSUNAN DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI NEGARA OLEH BPUPKI Sidang Kedua BPUPKI Dimulai tanggal 10-17 Juli 1945. Pada sidang BPUPKI, 14 Juli 1945, Panitia Perancang UUD mengemukakan tiga konsep yang telah menjadi hasil bahasannya. Ketiga konsep tersebut, antara lain berisi pernyataan kemerdekaaan Indonesia, Pembukaan UUD, dan Batang Tubuh UUD.

BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (BPUPKI) Berawal dari sidang BPUPKI inilah perumusan negara Indonesia disepakati.

PERBEDAAN DAN KESEPAKATAN YANG MUNCUL DALAM SIDANG BPUPKI Perbedaan pendapat yang muncul dalam sidang BPUPKI di antaranya mengenai falsafah negara Indonesia yang akan dibentuk. Mufakat akhirnya tercapai saat Panitia Sembilan menghasilkan rancangan kesepakatan bersama tentang dasar negara. Anggota BPUPKI juga bersepakat tentang wilayah negara (bekas wilayah Hindia Belanda). bentuk negara (kesatuan/unitaris). bentuk pemerintahan (republik). bendera nasional (Sang Merah Putih). bahasa nasional (bahasa Indonesia). pernyataan kemerdekaan Indonesia, Pembukaan UUD, dan Batang Tubuh UUD.

PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (PPKI) Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai. Badan ini beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Mereka adalah 12 orang wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, 2 wakil dari Sulawesi, seorang dari Kalimantan, seorang dari Sunda Kecil, seorang dari Maluku, dan seorang lagi wakil dari penduduk Cina. Kemudian, oleh orang Indonesia, keanggotaan PPKI ditambah enam orang lagi.

PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (PPKI) PPKI ini dipimpin oleh Soekarno dengan wakilnya Moh. Hatta dan penasihatnya Ahmad Soebardjo. Badan ini diresmikan tanggal 9 Agustus 1945 di Dalat, dekat Saigon, oleh Jenderal Terauchi selaku panglima armada Jepang untuk Asia Tenggara

PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (PPKI) Untuk keperluan pelantikan, Soekarno, Moh. Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat dipanggil ke Dalat (dekat Saigon) oleh Jenderal Terauchi.

PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (PPKI) Jenderal Terauchi juga menegaskan bahwa para anggota PPKI diizinkan melakukan kegiatannya menurut pendapat dan kesanggupan bangsa Indonesia sendiri. Namun, mereka diwajibkan memperhatikan hal-hal berikut. Syarat pertama untuk mencapai kemerdekaan adalah menyelesaikan perang yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mengerahkan tenaga sebesar-besarnya dan bersama-sama dengan pemerintah Jepang meneruskan perjuangan untuk memperoleh kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya. Syarat kedua Negara Indonesia merupakan anggota Lingkungan Kemakmuran Bersama di Asia Timur Raya. Oleh karena itu, cita-cita bangsa Indonesia harus disesuaikan dengan cita-cita pemerintah Jepang yang bersemangat Hakko-Iciu.

JEPANG MENYERAH TANPA SYARAT KEPADA SEKUTU Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945.

PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita ini mendorong tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ketika Soekarno, Moh. Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat tiba dari Dalat, mereka didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Melalui perdebatan dan usaha yang tiada henti, Proklamasi Kemerdekaan RI akhirnya dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945.

PENYUSUNAN DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI NEGARA OLEH PPKI Sehari setelah kemerdekaan, PPKI kembali bersidang. Dalam sidang itu, PPKI mengesahkan Pembukaan beserta Batang Tubuh Undang-undang Dasar yang telah disiapkan BPUPKI. Namun, sebelum disahkan dilakukan beberapa perubahan dalam pembukaan UUD. Di antaranya kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan “Yang Maha Esa.” Perubahan ini dilakukan setelah dilakukan konsultasi dengan empat pemuka Islam, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Moh. Hasan. Undang-undang Dasar yang disahkan PPKI inilah yang kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945.

PERBEDAAN DAN KESEPAKATAN YANG MUNCUL DALAM SIDANG PPKI Dalam sidang-sidang PPKI terjadi perbedaan dan kesepakatan mengenai, antara lain: pengesahan dan penetapan UUD. pemilihan presiden dan wakil presiden. pembentukan KNIP.