INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2009.
Advertisements

STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2010.
Kebijakan dan Peraturan Perikanan
Lutfian B. Kadarusman Hartika Armanda Citra Achmad Burhani Abdul Qudus M. Dimas Nugroho.
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
Rancangan RPJMN Terkait Kelautan dan Perikanan
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDIKATOR OUTCOME IMPLEMENTASI RZWP3K
Perencanaan Tata Guna Lahan
Oleh Cecep Kusmana Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
Dikutip dari berbagai sumber
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
POROS MARITIM INDONESIA
DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN POTENSI MARITIM
EKOLOGI DAN PENGELOLAAN HUTAN
Disampaikan oleh: ACHMAD SATIRI (Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas)
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA
RUANG LINGKUP KELAUTAN DAN PERIKANAN
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
AGENDA RISET DAERAH PROVINSI BENGKULU
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
KRITERIA KAWASAN KONSERVASI
Learning Session BRSDMKP
RANCANGAN AWAL RPJMN TAHUN
Rimbawan II Gedung Manggala Wanabakti
POTENSI EKOLOGIS WILAYAH LAUT DAN PESISIR
MODEL KEMITRAAN JAGUNG DAN KEDELAI DIPROVINSI SULAWESI TENGAH
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017
PENANGANAN TERPADU DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DI WILAYAH PESISIR, LAUTAN DAN PULAU.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
Kota yang berkelanjutan
PEREKONOMIAN INDONESIA
31 Januari 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KAWASAN KONSERVASI
Industrialisasi Perikanan untuk Kesejahteraan Masyarakat
TERHADAP SEKTOR KELAUTAN
KOMPLEKSITAS PENGELOLAAN PERBATASAN
SELAMATKAN PESISIR KITA SELAMATKAN TELUK LAMPUNG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
Bahan tayang 3-4 Mei.
Isu-isu Perencanaan Kontemporer
Dikutip dari berbagai sumber
By : - Hermawan - Kinanti Ayang - Sefia Nabila - Sulfina
Fatmawati Outline Definisi-Definisi Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk.
AGENDA RISET DAERAH PROVINSI BENGKULU
Sejarah Terbentuknya Kepulauan Indonesia Oleh: Haris Al Farizi ( )
AKUNTABILITAS KINERJA
Strategi Pembangunan Nasional untuk Menjadi Negara Maju
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
PEMBANGUNAN PERIKANAN
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
Indonesia Poros Maritim Dunia
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Peran Ekonomi Sektor Perikanan
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
FGD TIM TEKNIS – POKJA PEMBAHASAN DOKUMEN ANTARA DAN RAPERDA RZWP3K PASCA TA. 18 – 21 APRIL 2017 FGD TIM TEKNIS – POKJA PEMBAHASAN DOKUMEN ANTARA DAN RAPERDA.
INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.
POTENSI KEMARITIMAN INDONESIA IPS KELAS VII YULINDA SAFITRI, S.Pd.
INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM. Pengertian Poros Maritim Dunia.
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
Kejayaan ini dilanjutkan oleh kerajaan-kerajaan setelahnya pada abad ke 15 sampai ke 17, dari kerajaan pesisir Sumatera, Kerajaan Mataram.
Transcript presentasi:

INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA Disampaikan pada Pelantikan BPC GMKI Bogor Masa Bhakti 2014 - 2015 Oleh Sapta Putra G, Ph.D (Koordinator Perkumpulan Senior GMKI) 7 Desember 2014 Gd. Dinas Pendidikan Kota Bogor JALESVEVA JAYAMAHE “Di lautan kita jaya”

WILAYAH INDONESIA

LUAS PERAIRAN INDONESIA Batas Laut Teritorial Batas Laut Kontinen Batas ZEE 5,8 Juta km2 luas laut Indonesia

PERSEPSI MARITIM VS KEPULAUAN Negara Kepulauan Negara Maritim ‘Negara yang memiliki ruang laut yang luas/kecil tetapi belum mampu memanfaatkan laut yang sudah berada dalam kekuasaannya’ ‘Negara yang memiliki ruang laut yang luas/kecil dan mampu memanfaatkan laut yang sudah berada dalam kekuasaannya untuk menjadi andalan bagi Rakyatnya dan “senjata” bagi Negara lain’ INDONESIA MENUJU

POTENSI INDONESIA DAPAT MENJADI NEGARA MARITIM Dianugerahi 4 musim sehingga produktifitas ekologi lebih produktif dibandingkan Benua Eropa yang dianugerahi 2 musim Didampingi 2 Samudera (Hindia dan Pasifik) Alur perdagangan laut bagi banyak negara Mempunyai angkatan militer (TNI), Polri, Bakamla, dan Pengawas PNS (PSDKP) yang berfungsi menjaga keamanan laut Ikan ekonomis penting yang melimpah Keanekaragaman hayati (Terumbu karang, padang lamun, danMangrove) yang kaya Potensi Garis pantai terpanjang ke empat setelah Amerika, Kanada, Rusia (Koreksi PBB Tahun 2008) sebesar 95.181 Km 13.466 pulau yang telah didaftarkan ke PBB 70% Luas Wilayah Negara merupakan Perairan LUAS PERAIRAN KEKAYAAN PERAIRAN WILAYAH STRATEGIS ARMADA MILITER

TANTANGAN PEMBANGUNAN MARITIM ANCAMAN BENCANA PANGAN GLOBAL PERUBAHAN IKLIM GLOBAL NEGARA RAWAN BENCANA KEMISKINAN PESISIR DEGRADASI EKOSISTEM KONFLIK RUANG DAN PEMANFAATAN SDA MARAKNYA ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED (IUU FISHING)

RENCANA AKSI OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN MENJADI LUMBUNG IKAN MENCIPTAKAN POLA PERIKANAN BERKELANJUTAN MENCIPTAKAN SISTEM LOGISTIK IKAN (SLIN) NASIONAL MENGEMBANGKAN KONSEP ENERGI TERBARUKAN DENGAN MEMANFAATKAN MATAHARI, ANGIN, DAN ARUS LAUT

RENCANA AKSI MENJAGA KESEIMBANGAN EKOSISTEM DENGAN SEGITIGA KARANG DUNIA MELAKUKAN KONSERVASI DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR MENGEMBANGKAN BLUE ECONOMIY MENGEMBANGKAN EKO-WISATA BAHARI MENGEMBANGKAN INDUSTRI KAPAL MENGEMBANGKAN INDUSTRI MARITIM DAN FARMASI BERBASIS PERIKANAN

RENCANA AKSI PEMBENAHAN TRANSPORTASI LAUT, SISTEM BONGKAR MUAT DAN KARGO REFORMULASI SISTEM LOGISTIK DENGAN KONSEP TOL LAUT MENGUATKAN SISTEM KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN OPTIMALISASI PENGAWASAN WILAYAH PERAIRAN LAUT TERMASUK JALUR ALKI PENGELOLAAN PULAU TERDEPAN DENGAN KESETARAAN PEMBANGUNAN

RENCANA AKSI PENGUATAN ALUTSISTA MARITIM TATA RUANG LAUT NASIONAL MENGELEMINASI ANGKA KEMISKINAN PESISIR UNTUK PROYEKSI MDGs PENYEDIAAN BBM BERSUBSIDI UNTUK NELAYAN DENGAN ALOKASI BBM CUKUP KORPORATISASI DAN SWASEMBADA GARAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

PERAN PEMUDA/I KOTA DAN KAB BOGOR MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA MENCIPTAKAN TEKNOLOGI KELAUTAN MEMBUDAYAKAN SEMANGAT BAHARI MENJAGA LINGKUNGAN HULU UNTUK MENJAGA KESEIMBANGAN EKOSISTEM PESISIR DAN LAUTAN (TELUK JAKARTA) KAJIAN KAJIAN ILMIAH DIBIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PENDAMPINGAN KE MASYARAKAT PESISIR UNTUK MENCIPTAKAN EKONOMI KREATIF DI WILAYAH PESISIR

Strategi Alokasi Pada Prioritas TITIK TEKAN PEMBANGUNAN KABINET KERJA Membangun untuk manusia dan masyarakat Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan ekologi yang berkelanjutan Memulihkan dan menjaga keseimbangan antarsektor, antarawilayah dan antarkelas sosial dalam pembangunan Mewujudkan perekonomian yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keunggulan sumber daya manusia 3 FOKUS ALOKASI PADA PRIORITAS FOKUS 1 : PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kedaulatan Pangan Energi Ketenagalistrikan Kemaritiman Pariwisata FOKUS 2 : PEMBANGUNAN KEBUTUHAN DASAR Pendidikan Kesehatan Perumahan FOKUS 3 : PENGURANGAN KESENJANGAN Antar Kelas Pendapatan Antar Wilayah ALOKASI PADA QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

QUICK WINS QUICKWIN KEG terkait di KKP Yang tersedia 2015 Indikasi tambahan 2015 Indikasi tambahan 2016-2019 Gerakan cinta laut dan Rehabilitasi kawasan pesisir di PANTURA Jawa dengan 3 juta batang bakau yang melibatkan masyarakat dan anak sekolah, 7,5 km sabuk pantai dan 25 km rekayasa hybrid Pendayagunaan pesisir dan lautan 10000 40000 80000 Pariwisata: Groundbreaking Prasarana pengembangan kawasan ekowisata maritim - Pekan wisata maritim di Kawasan Tengah atau Timur Indonesia (berikutnya dirotasi setiap tahun) Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis Pendayagunaan pulau-pulau kecil 10.000 40.000

INDIKASI TAMBAHAN ANGGARAN (Rp juta) PROGRAM LANJUTAN PROGRAM LANJUTAN SASARAN KEBUTUHAN (Rp juta) PAGU TERSEDIA (2015) INDIKASI TAMBAHAN ANGGARAN (Rp juta) Program/ Kegiatan Rp. Juta 2015 2016 2017 2018 2019 5. Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan 6. Peningkatan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan. Kawasan konservasi dalam lima tahun mendatang menjadi 17 juta hektar dan penambahan kawasan konservasi seluas 700 hektar 7. Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan lautan yang mendukung kinerja pembangunan maritime dan perikanan 8. Kesejahteraan pulau –pulau terdepan Meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat 1.659.000 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 822.359,3 50.000 150.000 308.000 533.000 618.000

BASELINE ANGGARAN KP3K (Rp.Juta) Keg Program/Kegiatan   (Rp.Juta) Keg Program/Kegiatan INDIKASI PENDANAAN 2015 PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 09 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 801.359,3 851.909,9 842.396,6 791.954,2 2362 Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis 280.000,3 306.983,0 310.725,0 308.399,0 2363 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha 195.000,0 206.000,0 176.398,0 111.118,0 2364 Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil 63.000,0 69.500,0 73.175,0 77.034,0 2365 Pendayagunaan Pesisir dan Lautan 55.000,0 59.000,0 62.150,0 65.458,0 2366 Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 50.000,0 47.250,0 49.612,5 52.093,1 2367 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K 158.359,0 163.177,0 170.336,1 177.852,1

TERIMA KASIH ‘INDONESIA BISA JAYA MENGANDALKAN KEKUATAN LAUT YANG DIANUGERAHI TUHAN’ JALESVEVA JAYAMAHE!!!