Slide berikutnya untuk 2 Slide berikutnya untuk 2.1 Kronologis Sengketa Ambalat per Periode (hal.13-16)

Sengketa Ambalat Bagian dari Sengketa Perbatasan Indonesia dan Malaysia yang Lebih Besar Hanya perbatasan tapal batas kontinental Indonesia-Malaysia yang telah disetujui di Laut China Selatan; di Laut Sulawesi belum ditentukan sama sekali. Banyak sengketa teritorial Indonesia dan Malaysia terjadi di Laut Sulawesi: Sipadan-Ligitan dan Blok Ambalat Sengketa Ambalat berawal 1979 ketika Malaysia memublikasikan peta yang menunjukkan perairan teritorial dan tapal batas kontinentalnya. Peta tersebut menarik perbatasan maritim Malaysia mengarah ke tenggara di Laut Sulawesi dari titik paling timur perbatasan darat Indonesia-Malaysia di pantai timur Pulau Sebatik, memasukkan sebagian besar blok Ambalat ke dalam perairan teritorial Malaysia. Indonesia, sebagaimana negara-negara tetangga Malaysia lainnya, menolak peta tersebut. 4/13/2017 http://aguskuswanto.wordpress.com/2009/06/04/kronologi-sengketa-ambalat/

Sengketa Ambalat Periode 1967-1998 1967: pertemuan teknis hukum laut Indonesia-Malaysia; kedua pihak mencapai kesepakatan, kecuali terkait Sipadan-Ligitan (diberlakukan sebagai keadaan status quo) 27 Oktober 1969: penandatanganan Continental Shelf Boundary Agreement (Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia-Malaysia), kedua negara masing-masing melakukan ratifikasi 7 November 1969 1969: Malaysia membuat peta yang memasukan pulau Sipadan, Ligitan, dan Batu Puteh (Pedra Blanca) ke dalam perairan teritorial Malaysia. Indonesia dan Singapura tidak mengakui peta baru Malaysia tersebut. 17 Maret 1970: penandatanganan kembali Persetujuan Tapal Batas Laut Indonesia-Malaysia 17-21 Desember 1971: Indonesia, Malaysia, dan Thailand menandatangani suatu rangkaian perjanjian yang 1) menetapkan suatu tripoin bersama (common tripoint) bagi perbatasan maritim masing-masing; 2) meneruskan perbatasan tapal batas kontinental Indonesia-Malaysia kepada tripoin bersama tersebut; 3) memperpanjang perbatasan maritim Malaysia-Thailand hingga Poin Bersama (Common Point) tersebut; serta 4) secara parsial membatasi perbatasan maritim Indonesia-Thailand. 4/13/2017

Sengketa Ambalat Periode 1967-1998 1979: Malaysia kembali membuat peta yang memasukkan sebagian besar blok Ambalat ke dalam perairan teritorial Malaysia yaitu dengan memajukan koordinat 4°10’ arah utara melewati pulau Sebatik. Indonesia, sebagaimana negara-negara tetangga Malaysia yang lain, menolak peta tersebut. 1980-sekarang Indonesia telah mengajukan 36 protes dalam nota diplomatik kepada Malaysia tentang pelanggaran sengketa teritorial ►Peta yang dipublikasikan Malaysia pada 1979, direproduksi Kementerian Luar Negeri Singapura sebagai respon terhadap kasus International Tribunal of the Law of the Sea terkait reklamasi tanah oleh Singapura di Selat Johor. http://www.mfa.gov.sg/reclamation/img3.html 4/13/2017

Slide berikutnya untuk 2. 8 – Keamanan Energi dan Ambalat (hal Slide berikutnya untuk 2.8 – Keamanan Energi dan Ambalat (hal.40) dan Bab III – Kesimpulan (hal. 45)

Energy Security & Ambalat Dr Clive Schofield dan Dr Ian Storey: Terdapat potensi signifikan minyak lepas pantai dan eksploitasi gas di wilayah lepas pantai Ambalat, yang jelas merupakan kepentingan nasional Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam konteks dilema keamanan energi. Wilayah Ambalat juga signifikan dalam konteks keamanan navigasi, karena ia terdapat pada sea lanes of communication (SLOC) yang terbentang dari Selat Lombok di antara Pulau Bali dan Lombok hingga utara melalui Jalur Laut Nusantara Indonesia melalui Selat Makassar di antara pantai timur Kalimantan dan Kepulauan Maluku di Laut Sulawesi. Dimensi domestik sengketa Ambalat: khususnya di Indonesia. Ambalat merupakan tantangan territorial pertama terhadap Presiden SBY sehingga beliau menghadapi tekanan politik internal untuk mengambil posisi garis keras terhadap Malaysia. Pihak media pun dengan cepat menjadikan sengketa tersebut kendaraan untuk mempromosikan semangat patriotik. Apalagi, terjadi kenaikan sentiment anti-Malaysia di Indonesia karena perlakuan Malaysia terhadap para pekerja ilegal Indonesia di Malaysia. 4/13/2017

Kesimpulan Belum ditentukannya perbatasan tapal batas kontinental Indonesia-Malaysia di Laut Sulawesi menyebabkan banyak sengketa teritorial Indonesia-Malaysia terjadi di sana, termasuk sengketa Ambalat. Indonesia dan Malaysia telah melakukan berbagai usaha mendefinisikan perbatasan maritim sejak 1967, namun berkali-kali Malaysia membuat peta perairan teritorialnya yang memasukan berbagai wilayah yang juga diklaim Indonesia. Sengketa Ambalat Indonesia-Malaysia mulai tereskalasi ketika sebuah MNC Royal Dutch Shell menandatangani kontrak eksplorasi minyak di wilayah kepulauan Blok Ambalat yang masih berstatus sengketa. Hal itu merupakan pernyataan tak langsung bahwa Shell sebagai salah satu aktor internasional mengakui kedaulatan Malaysia atas Blok Ambalat. Dengan kata lain, Shell pada konflik ini dapat dikatakan sebagai pihak ketiga yang memperparah tingkat eskalasi konflik yang terdapat di Ambalat. Kedekatan Shell dengan Malaysia menimbulkan eskalasi konflik antara Indonesia dengan Malaysia di Blok Ambalat, karena menambah jumlah aktor yang terlibat, sehingga kompleksitas meningkat. Serta, pengakuan Shell terhadap kedaulatan Malaysia atas Blok Ambalat merupakan bentuk partisanship (tidak netral), yang menyebabkan konflik berlarut-larut atau bereskalasi. 4/13/2017