Penetapan Kinerja (PK) Sektor Publik

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TRAINING AKUNTANSI DASAR UNTUK SEKOLAH
Advertisements

C h a p t e r 1 Taufiq Arifin
UNIVERSITAS PADJADJARAN
ANALISA LAPORAN KEUANGAN
Pendahuluan Audit Sektor Publik
UNIVERSITAS GUNADARMA
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Pembiayaan Bisnis Erni Fatmawati.
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI KEUANGAN NIR LABA YAYASAN
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PENGANTAR SISTEM INFORMASI AKUNTASI
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
1 Manajemen Keuangan Agribisnis: PENGANTAR DASAR AKUNTASI MODUL
1. Konsep Anggaran dan Penyusunan Anggaran di Organisasi Sektor Publik
BAB XI MANAJEMEN KEUANGAN
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
KONSEP DASAR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
PERNYATAAN NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
STRUKTUR DASAR AKUNTANSI
MANAJEMEN KEUANGAN.
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
Penganggaran Sektor Publik
PENGANTAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
APBN DAN APBD By: Dyah Setyowati A
MANAGEMENT ACCOUNTING (Akuntansi Manajemen)
PENGENDALIAN SEKTOR PUBLIK
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Pengantar Akuntansi dan Bisnis
REFORMASI KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Pertemuan 1.
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Konsep Dasar Manajemen Keuangan
KERANGKA DASAR LAPORAN KEUANGAN SYARIAH Budi Asmita, SE Ak, Msi Indonusa Esa Unggul,
WHAT IS ACOUNTING THEORY STRUCTUR?
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI EKUITAS SOERATNO, SE, MM, DR..
UNIVESITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2016
AUDIT SEKTOR PUBLIK.
APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)
Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran pada era Ototomi daerah
Nama anggota 1. Lusiana Karina Gina Puspitasari 015
Bab X LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL Pernyataan 01
MK Manajemen Keuangan pertemuan 1 oleh : Ovani Almahiri (J3J213226) PK Manajemen Agribisnis Program Diploma Institut Pertanian Bogor 2014.
LAPORAN KEUANGAN Pengertian laporan keuangan :
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Assalamualaikum Nama Kelompok : Asti Dwiarini.P Gusmaniar Frida Utami
MODUL 1 Manajemen Keuangan : PENGANTAR DASAR AKUNTASI DOSEN PEMBIMBING : SIANDI, SE.
AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA
PERTANGGUNGJAWABAN APBD & SISITEM AKUNTANSI PEMERINTAH
MATERI 1 : SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
MANAGEMENT ACCOUNTING (Akuntansi Manajemen)
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK.
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
1. LUTFIANA NUGRAHAENI MUHAMMAD ARIFIN DASAR AKUNTANSI Tugas 1.
3.1 Memahami pengertian, tujuan, peran akuntansi dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi 4.1 Mengelompokkan pihak-pihak yang membutuhkan.
RUANG LINGKUP MANAJEMEN KEUANGAN Oleh: Nia Natalia, SE.MM.
Transcript presentasi:

Penetapan Kinerja (PK) Sektor Publik

Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik. Complaiance and Stewardship (kepatuhan dan pengelolaan) Accountability and Retrospective Reporting (Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif Planning and authorization information (perencanaan dan otorisasi informasi) Viability ( Kelangsungan Organisasi) Public Relation (Hubungan Masyarakat) Source of Fact and Figures (Sumber Fakta dan Gambaran)

Bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan pelaporan keuangan adalah: Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional

Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk : membandingkan kinerja keuangan aktua dengan anggaran menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi membantu tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya. Membantu dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.

Tujuan Laporan Keuangan menurut SFAC No 4 (Statement of Financial Accounting Concepts), mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi nonbisnis/nirlaba, adalah: Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi.

2. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut.

3. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya,serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.

4. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut.

5. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodik ata sperubahan jumlah dan keadaan/kondisi sumber kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja.

6. Memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas , mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.

7.Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan

Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik dan Kepentingannya 1. Taxpayer 6. Vendor 2. Grantors 7.Legislatives 3. Investor 8.Managements 4. Free-paying Service 9Voters Receipients 5. Employers/Workers 10 OversightBodies

Anthony (1999) mengklasifikasikan kedalam lima kelompok: 1. Governing Bodies 2.Investors and Creditors 3. Resources Providers 4.Oversight Bodies (pemberi dana) 5. Constituent