E-Government MMTC, 16 April 2012

Agenda Tren TIK secara global Konsep e-government Peran TIK dalam pemerintahan TIK sebagai solusi permasalahan Problem-problem dalam pemanfaatan TIK Penutup

TIK adalah Teknologi dengan Perkembangan Paling Pesat Univac Sperry 1108 (made in 1964). It has 3 CPU and 2 I/O Control Unit, 262 k words (1 word = 2 byte) memory. Price: US$ 566,500 (in 1968) Laptop processor 1.33MHz, RAM 2GB, HD 320GB Price: US$ 700 (in 2011)

Ketiga lingkaran menuju pada Konvergensi Digital Ketiga lingkaran menuju pada titik yang sama Contoh: Computing Content Commu-nication Computer, Alat komunikasi, Alat multimedia

Konvergensi dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Publik Karakteristik TIK (Konvergensi Digital) Penetrasi tinggi Teknologi Bisnis Sosiologi Berpengaruh pada berbagai sektor Kebijakan (Policy) Kebijakan harus didekati secara multidisipliner

Mitos & Kenyataan E-Government #1 Mitos: e-government = situs web pemerintah Kenyataan: Situs web adalah media interaksi Membangun situs web pemerintah adalah usaha untuk membangun interaksi antara pemerintah dengan masyarakat & dunia usaha  sebagian (kecil) dari cakupan e-government

Mitos & Kenyataan E-Government #2 Mitos: e-government = infrastruktur (komputer + koneksi jaringan + akses Internet) Kenyataan: Komputer (hardware) adalah alat semata Jaringan dan Internet adalah sarana komunikasi Ibarat sistem transportasi, infrastruktur adalah jalan raya dan mobilnya  perlu sopir yang baik dan muatan yang bermanfaat Sopir = SDM, muatan = data dan informasi

Mitos & Kenyataan E-Government #3 Mitos: e-government = pengembangan sistem-sistem informasi Kenyataan: Sistem-sistem informasi penting untuk pengelolaan data dan informasi, tetapi e-government bukan sekedar pengembangan sistem-sistem informasi an sich Pengembangan sistem-sistem informasi terkait dengan sistem dan proses birokrasi  keduanya perlu diselaraskan Bagaimana TI bisa mendukung proses birokrasi secara optimal Bagaimana proses birokrasi bisa memanfaatkan potensi TI secara optimal

Mitos & Kenyataan E-Government #4 Mitos: pengembangan e-gov dapat dilakukan secara bertahap Kenyataan: Mitos tersebut benar, dengan catatan pengembangan e- gov perlu perencanaan dan desain yang matang Kesesuaian visi, misi, dan tujuan e-gov dengan visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Penyelarasan dengan sistem dan proses birokrasi Strategi yang pas Penahapan Kebutuhan sumber daya (SDM, finansial)

Mitos & Kenyataan E-Government #5 Mitos: yang diperlukan adalah sistem-sistem informasi yang terdapat di berbagai dinas dan unit untuk mendukung pengambilan keputusan dan/atau pelayanan publik Kenyataan: Sistem-sistem informasi bekerja dengan prinsip: garbage-in, garbage-out  tergantung kualitas data Sistem dan proses birokrasi sering memerlukan data/ informasi yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda  perlu integrasi data/informasi

Mitos & Kenyataan E-Government #6 Mitos: pengembangan e-government hanya memerlukan SDM bidang TI saja Kenyataan: Banyak urusan pengembangan e-gov yang tidak bisa diselesaikan oleh SDM teknis TI (mis: menentukan strategi dan penahapan pengembangan e-gov) Pengembangan e-gov menyangkut berbagai bidang selain TI (interdisipliner)

Mitos & Kenyataan E-Government #7 Mitos: e-government dapat dikembangkan secara bottom-up (dari bawah ke atas) Kenyataan: Jika dilakukan secara bottom-up, semakin ke atas akan semakin sulit untuk mengintegrasikan hasil-hasilnya Pengembangan e-government lebih baik dilakukan secara top-down Ide, konsep, dan inisiatif berasal dari pimpinan Perlu kepemimpinan yang tepat

Mitos & Kenyataan E-Government #8 Mitos: e-government itu mahal, sehingga belum menjadi prioritas Kenyataan: Pengadaan sistem komputerisasi dan penyelarasan dengan proses birokrasi memang mahal, tetapi jika berhasil, ada banyak keuntungan dan multiplier effect yang bisa diperoleh Keputusan pengembangan e-gov memerlukan visi dan strategi yang tepat  kepemimpinan TI (IT leadership)

Mitos & Kenyataan E-Government #9 Mitos: sasaran e-gov adalah terbangunnya infrastruktur TI dan sistem-sistem informasi yang terintegrasi Kenyataan: E-government pada dasarnya adalah strategi mencapai tujuan pemerintahan Sasaran e-gov tercapai jika tujuan pemerintahan tercapai

Definisi E-Government (Bank Dunia) “government-owned or operated systems of information and communications technologies (ICTs) that transform relations with citizens, the private sector and/or other government agencies so as to promote citizen empowerment, improve service delivery, strengthen accountability, increase transparency, or improve government efficiency” Pemanfaatan TIK Transformation relasi Peningkatan-peningkatan: Pemberdayaan masyarakat Pelayanan publik Transparansi dan akuntabilitas Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

Definisi E-Government (Bank Dunia) Pemberdayaan masyarakat Pelayanan publik Transparansi dan akuntabilitas Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Pemanfaatan teknologi informasi Transformasi relasi antar pihak yang terkait dgn e-gov Dampak positif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan instansi pemerintah sendiri Hubungan (relasi) yang lebih efektif, harmonis, dan akuntabel Pengembangan sarana dan infrastruktur TI

Keberhasilan E-Government E-government tidak hanya sekedar penerapan TIK, tapi bagaimana TIK bisa “merasuk” ke pemerintah, swasta, dan masyarakat Penerapan TIK  proses dan layanan secara elektronis  keberhasilannya ditentukan oleh critical mass pihak- pihak yang melakukannya Pembangunan e-government perlu memperhatikan kelancaran dan keberlanjutan relasi-relasi antar pihak yang terlibat (G-B-C)

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan E-Government Visi, Sasaran, Strategi Hukum dan Regulasi Proses Birokrasi TIK Struktur Organi-sasi

Relasi Antar Stakeholders dalam E-Government Zhiyuan Fang, “e-Government in Digital Era: Concept, Practice, and Development,” International Journal of the Computer, the Internet and Management, Vol. 10, No. 2 (2002): 1-22, http://www.journal.au.edu/ijcim/2002/may02/article1.pdf

Relasi Antar Stakeholders dalam E-Government Bentuk Relasi Penjelasan G2C Penyampaian informasi dan layanan publik secara searah dari pemerintah ke masyarakat. Contoh: situs web resmi pemerintah. C2G Komunikasi interaktif (dua arah) antara pemerintah dan masyarakat. Contoh: forum online atau layanan penyampaian aspirasi publik kepada pemerintah. G2B Penyediaan informasi yang memungkinkan dunia usaha bertransaksi dengan pemerintah. Contoh: e-procurement. B2G Penawaran produk/layanan dari dunia usaha ke pemerintah dalam konteks pengadan barang dan jasa. Contoh: e-procurement. G2E Memfasilitasi pengelolaan pegawai pemerintah dan komunikasi internal di lingkungan institusi pemerintah. Contoh: sistem-sistem administrasi kepegawaian, kantor maya. G2G Komunikasi dan interaksi serta saling-berbagi (sharing) online antar institusi pemerintah. Contoh: pemakaian database bersama. G2N Penyediaan informasi untuk organisasi non-profit, partai politik, dsb. N2G Komunikasi dan pertukaran informasi antara organisasi non-profit dengan institusi pemerintah.

Tingkatan Peran TIK Automasi tugas-tugas Integrasi proses dan sumber daya Cara-cara baru Tatanan dan budaya TIK

Peran TIK: Automasi Pemakai melaksanakan tugas-tugasnya secara manual Komputer membantu pemakai melaksanakan tugas-tugasnya

Peran TIK: Automasi Pembuatan dokumen-dokumen kerja Kalkulasi data numeris (keuangan, hasil survey, sensus, dsb) Pemrosesan informasi (laporan-laporan terpadu, ringkasan eksekutif) Pemasukan, penyimpanan, organisasi, dan pencarian data dalam jumlah besar (pegawai, aset, keuangan, dsb) Desain grafis dan visual (presentasi, desain arsitektur, gambar kerja, dsb) Transfer dan pengiriman data (secara elektronis) Pemantauan dan evaluasi real-time (gunung api, longsor)

Peran TIK: Integrator TIK menggabungkan beberapa proses dan mekanisme beserta sumber daya pendukungnya dalam sebuah kesatuan utuh Integrasi bertujuan: Membangun layanan baru Meningkatkan efisiensi Menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan

Contoh: Integrator Sistem Pelayanan Satu Atap Banyak unit Kewenangan yang berbeda-beda Proses birokrasi yang berlainan Banyak data Pemakai melihatnya sebagai satu layanan

Contoh: Integrasi Data Dinas Sosial Penanganan bencana Dinas Kependudukan Dinas Kimpraswil Data kependudukan Data prasarana fisik & fasum Penanganan KLB Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Data kesehatan

Peran TIK: Enabler Enabler: memungkinkan terjadinya hal yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan Syarat terjadinya proses enabling: Inovasi Lingkungan yang kondusif bagi inovasi Trigger untuk memulai proses perubahan TIK menawarkan cara-cara baru dalam melakukan berbagai aktivitas

Contoh: TIK Sebagai Enabler Penetrasi TIK: komputer, Internet, telekomunikasi, aplikasi, dsb. Electronic KTP (e-KTP) ... Enabling KTP sebagai bukti identitas Data identitas disimpan dalam sebuah chip Ide & konsep baru, didukung lingkungan

Contoh Kasus: E-KTP Sebagai Enabler Banyak hal yang bisa dilakukan secara lebih mudah, praktis, dan akurat Menghindari redundansi (KTP ganda) Data identitas yang berlaku universal (pendidikan, kesehatan, SIM, pajak, ...) Akses layanan publik secara mudah (kesehatan, perbankan, transportasi, ...) Alat transaksi online (jika kartu dapat diisi ‘pulsa’)

Tetapi, sudahkah semuanya dipersiapkan dengan baik? Masalah keamanan? Bagaimana masyarakat dapat memanfaatkannya? Akan dimanfaatkan untuk apa? Persoalan RELASI: PMR – Masy PMR – Swasta Masy – Swasta Antar inst. PMR Bagaimana interaksi dengan pihak-pihak lain untuk memaksimalkan manfaat? Bagaimana dengan proses-proses birokrasinya? Sudahkah SDMnya disiapkan? Harian Jogja, 24 Sept 2010

Isu Implementasi E-Government yang Paling Mendasar (di Indonesia) Keselarasan diperlukan sebagai prasyarat untuk mencapai transformasi (perubahan)

Penutup E-government memang dicirikan oleh pemakaian TIK, tetapi TIK bukanlah tujuan final e-government Implementasi e-government memerlukan lebih dari sekedar pembangunan TIK Implementasi e-government memerlukan waktu yang cukup panjang  perlu dukungan untuk keberlanjutannya