KINERJA APARATUR KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI) JAKARTA SIDANG UJIAN SARJANA ADEK A SILAEN NIM . 41708017 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA BANDUNG 2012

Latar Belakang Masalah Terhambatnya pembangunan di Indonesia akibat korupsi. Meningkatnya kasus korupsi di Provinsi DKI Jakarta. Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rumusan Masalah Tingkat Kemampuan Motivasi (Mangkunegara, 2011:67) Tingkat Kemampuan : Kemampuan potensi IQ (kemampuan dasar umum dan kemampuan dasar khusus) Kemampuan pendidikan Motivasi :Kebutuhan (kebutuhan primer, umum, sekunder) Dorongan Insentif

Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Teknik Pengumpulan Data 1. Studi pustaka 2. Studi lapangan (Observasi dan Wawancara) Teknik Penentuan Informan (purposive)

Hasil Penelitian Tingkat kemampuan aparatur KPK merupakan kesanggupan aparatur KPK dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi dengan berhasil membawanya ke persidangan dan divonis bersalah para pelakunya. Kemampuan potensi aparatur KPK dilihat dari integritas, kapasitas, kapabilitas. Kemampuan dasar umum aparatur KPK mengenai bagaimana memahami pekerjaannya dilakukan pada saat Recruitment aparatur baru. Merekrut aparatur KPK berdasarkan fresh graduate, orang yang sudah memiliki pengalaman dalam bekerja, aparatur yang dipekerjakan.

Kemampuan dasar khusus yang merupakan bakat bawaan yang ada dalam diri masing-masing aparatur KPK, yang dikembangkan melalui bidang pekerjaannya masing-masing dengan adanya program pendidikan dan pelatihan. Dilihat dari kemampuan pendidikan aparatur KPK, lembaga KPK tidak membatasi mahasiswa dari universitas manapun untuk bekerja di KPK. KPK bekerjasama dengan lembaga lain seperti Kampus, LSM, Sekolah Menengah dalam pendidikan antikorupsi kepada masyarakat.

2. Motivasi merupakan kondisi lingkungan yang menggerakkan aparatur KPK melakukan tugasnya. Maraknya kegiatan korupsi dikalangan masyarakat, lemahnya penegakan hukum yang ada menjadi alasan bagi lembaga KPK untuk terbentuk dengan tujuan memberantas korupsi. Kebutuhan aparatur KPK berdasarkan pada pengembangan karir serta meningkatkan kemampuan masing-masing aparatur KPK.

Kebutuhan primer aparatur KPK merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi yaitu adanya penghasilan yang cukup, asuransi kesehatan dan jiwa serta ttunjangan hari tua, dan suasana kerja yang nyaman. Kebutuhan umum aparatur KPK terpenuhi melalui pendidikan dan pelatihan dalam bidang pekerjaannya masing-masing. Kebutuhan sekunder aparatur KPK terpenuhi dengan adanya kerjasama dengan lembaga KPK yang ada di luar negeri.

Dorongan merupakan motif yang mengharuskan aparatur KPK bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Aparatur KPK harus mampu menyesuaikan dirinya untuk bekerja sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Insentif merupakan salah satu bentuk dari motivasi kerja yang diberikan lembaga KPK kepada aparaturnya yang berprestasi.

Kesimpulan dan Saran Melalui penelitian yang peneliti lakukan dapat diambil kesimpulan : Tingkat kemampuan aparatur KPK belum optimal dalam melakukan pekerjaannya untuk meminimalisir tindakan korupsi di Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut terlihat dari jumlah kasus tindakan korupsi yang setiap tahunnya bertambah. Maraknya tindakan korupsi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat menjadi penyakit yang harus diperangi oleh aparatur KPK. Banyaknya kerugian negara yang ditimbulkan oleh korupsi membuat keadaan masyarakat tidak dapat memperoleh hak yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat tersebut. Hal tersebut menjadi motivasi bagi KPK untuk terbentuk.

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti uraikan, berikut adalah saran dari peneliti terhadap kinerja aparatur KPK. Aparatur KPK harus meningkatkan tingkat kemampuannya agar mampu menuntaskan setiap tindakan korupsi. Hal tersebut dapat dicapai dengan melakukan pendidikan, pelatihan, study banding dan kegiatan training. Aparatur KPK harus memiliki motivasi kerja yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Provinsi DKI Jakarta, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Sekian & Terimakasih