√ Untuk Kabupaten-Kota 6,15 81,1 Grafik 3 Pola Hubungan Rata-rata Nilai UN SMP/MTs Dengan Rata-rata APK SMP/MTs Untuk Kabupaten-Kota Tiap Provinsi, Tahun 2005 Rata-rata UN Kwadran I: Gejala Peningkatan Mutu Mengorbankan APK (6 prov) Rangking Provinsi ke i secara Nasional dengan menghitung Cross Product APK dan UN (nilai UN dikonversi dalam interval 1-100 terlebih dahulu) i Kwadran II: APK dan UN diatas Rata-rata (11 prov.) 7.00 8 3 Sulsel Bali Jatim 23 12 Jambi 9 6 2 25 Sulut Sumut 28 DKI 1 Gorontalo Rata-rata UN SMP/MTs Kab-Kota Sulbar 14 20 DIY Banten Sultra 4 21 5 Jateng 6,15 Malut Sumbar 19 16 13 Sumsel Jabar 7 26 22 Maluku Riau 6.00 Kepri Kaltim Lampung 31 17 10 Kalteng NTB Babel 15 27 Sulteng 29 Kalsel 24 11 NAD 33 Kalbar Papua 32 18 Irjabar Bengkulu 30 NTT APK Nasional SMP Kwadran IV: Gejala Perluasan APK Mengorbankan Mutu (6 prov.) Kwadran III: APK dan UN Di bawah Rata-rata (10 prov) Rata-rata APK SMP/MTs Provinsi 4.50 57,21% 61,57% 66,12% 74,74% 80% 81,1 88,47% 95% 97,92% 103,09% 114,00% NB: Cross Product Dalil Phytagoras Nilai Provinsi= 85,22% Rata-rata APK 94,33% √ (APM)2 + (US)2 96,35%
RPJPN RPJMN RPJPD RPJMD SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NTB RPJPN RENSTRA PEM.PENDIDIKAN RPJMN RPJPD GRAND DESIGN PENDIDIKAN NTB RENSTRA PT RENSTRA LPMP RPJMD RENSTRA BPPNFI RENSTRA MAPENDA KANWIL DEPAG RENSTRA BADAN DIKLAT RENSTRA DIKPORA RENSTRA BLK DISNAKER RENSTRA DISDIK KAB/KOTA RENSTRA KANDEP DEPAG RENCANA KERJA MADRASAH RENCANA KERJA SATUAN PENDIDIKAN
FRAMEWORK PENINGKATAN AKSES TERHADAP PENDIDIKAN BERKUALITAS DI NTB Kemampuan masyarakat AKSES TERHADAP PENDIDIKAN BERKUALITAS SUPPLY SIDE DEMAND SIDE SBI SSN SPM Non Standar MISKIN NON MISKIN Pembangunan pendidikan berbasis satuan pendidikan Menghilangkan hambatan biaya pendidikan Disvaritas Kualitas satuan pendidikan PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU, BERKEADILAN DAN BERKUALITAS PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKAN YANG LEBIH BERKUALITAS STRATEGI Pemberian Pendidikan/ Beasiswa kepada keluarga miskin Memperkecil gap kualitas satuan pendidikan Fokus pada satuan pendidikan yang berkualitas rendah KEBIJAKAN Misi Gubernur NTB 2009-2013 Rencana Kerja Pemerintah Pusat
PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MENINGKATKAN KESIAPAN BELAJAR MENGEMBANGKAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KERJA (SKILL) PENDUDUK USIA PRODUKTIF MENINGKATKAN PROFESIONALISME KARYAWAN/ PENDIDIK PENGAMALAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT PRA SEKOLAH PESERTA DIDIK ANGKATAN KERJA DALAM JABATAN MASY ARAKAT PEMBELAJAR DINAS DIKPORA BADAN DIKLAT KANWILDEPAG LPMP PT BLK BPPNFI
KERANGKA CETAK BIRU NTB BERSAING ANALISIS PERAN LEMBAGA TERHADAP PEMBANGUNAN NTB BERSAING ANALISIS TUPOKSI MASING-MASING LEMBAGA PENYANGGA PEMBANGUNAN NTB BERSAING KONTRIBUSI MASING-MASING LEMBAGA PENYANGGA TERHADAP PEMBANGUNAN NTB BERSAING KERANGKA KONSEP NTB BERSAING PENDIDIKAN UNTUK PENGEMBANGAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PENDIDIKAN UNTUK DAYA SAING BANGSA ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS SISTEM PENDATAAN PENDATAAN BERBASIS SATUAN PENDIDIKAN PENDATAAN BERBASIS MASYARAKAT (PENDIDIKAN NON-FORMAL) ANALISIS SITUASI ISU-ISU STRATEGIS MEMBANGUN VISI BERSAMA VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NTB STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN KERANGKA AKSI PROGRAM BERKEPIHAKAN PADA SASARAN KHUSUS PENGANGANGRAN BERBASIS KINERJA PENYUSUNAN KERANGKA PENGANGGARAN JANGKA MENENGAH PEMANTAUAN KINERJA PERENCANAAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA ANTARA GUBERNUR DENGAN SKPD EVALUASI KINERJA