ARAHAN MENTERI PENDIDIKAN PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
Advertisements

Materi Sesi 6 Kelas PENILAIAN EMPAT KELOMPOK MATA PELAJARAN
BAHAN RAPAT KOORDINASI PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH (US/M)
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
RANCANGAN PENILAIAN HASIL BELAJAR
Peraturan Mendiknas Nomor: 20 Tahun 2007 tentang
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
Materi Sosialisasi SPM Kepada Kepala TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB
PENGELOLAAN KURIKULUM
TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
Standar Pelayanan Profesional PENILAIAN
KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL BELAJAR (LHB) PESERTA DIDIK SMA
SOSIALISASI HASIL DAN PEMANFAATAN DATA UJIAN NASIONAL 2013/2014
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
UJIAN NASIONAL, UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL, DAN UJIAN SEKOLAH SMA NEGERI 23 dinas pendidikan provinsi dki jakarta.
INFORMASI UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH SMA TAHUN 2016
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Persiapan dan Kesiapan
PPPPTK PENJAS DAN BK TAHUN 2017
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN Rengga Dwi Hermawan,Ama.Pd
INFORMASI UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH SMA TAHUN 2016
KEDUDUKAN UN_USBN & US UN US USBN UJIAN
Evaluasi Pembelajaran (2 SKS)
PERSIAPAN UN,USBN DAN US SMA N 13 JAKARTA
Un usbn Un usbn DEPOK, 26 JANUARI 2017.
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.20/2007
PENILAIAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK berdasarkan PERMENDIKNAS RI NOMOR 20 TAHUN 2007 Tanggal 11 Juni 2007 TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN Oleh:
OLEH: PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA DEPOK, 2017
PENILAIAN AUTENTIK Oleh : Nurul Usrotun Hasanah, SE, M.Pd
Oleh: JIAH PALUPI TWIHANTARTI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 Tentang STANDAR NASIONAL
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
SELAMAT DATANG PESERTA WORSHOP PENINGKATAN KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN PASCA EVALUASI HASIL BELAJAR DINAS DIKPORA Kabupaten dompu Tanggal: Desember.
UU SISDIKNAS NO 20 TH 2003 BAB IX STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Pasal 35 (1) dan (2):
SOSIALISASI UJIAN NASIONAL
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM PAI 2013
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
S O S I A L I S A S I UJIAN NASIONAL & UJIAN SEKOLAH TAHUN 2013.
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
Penyusunan Peraturan Akademik SMA
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PENGEMBANGAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN SMK
“AKREDITASI BERMUTU UNTUK PENDIDIKAN BERMUTU”
PROV. JATENG SOSIALISASI PELAKSANAAN AKREDITASI APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014.
Program Pelatihan K-13 TA 2018
RANCANGAN PENILAIAN HASIL BELAJAR
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
IMPLIKASI PP 19/2005 TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
RANCANGAN PENILAIAN HASIL BELAJAR
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
IMPLIKASI UU DAN PP THD PENGEMBANGAN KURIKULUM
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
TINDAK-LANJUT KUNKER Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Standar penilaian.
KURIKULUM SMA KRISTEN 1 KALABAHI TAHUN PELAJARAN 2017/2018 KURIKULUM SMA KRISTEN 1 KALABAHI TAHUN PELAJARAN 2017/2018.
Sosialisasi KTSP Departemen Pendidikan Nasional Sosialisasi KTSP UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
Transcript presentasi:

ARAHAN MENTERI PENDIDIKAN PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL TAHUN 2010/2011 Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi Bersama Dengan Pemerintah Daerah 17 Desember 2010 1

A Pokok Bahasan B C MAKNA EVALUASI UJIAN NASIONAL 2009/2010 PERBAIKAN UJIAN NASIONAL 2010/2011

A Makna Evaluasi

1 Evaluasi = amanah Undang-Undang No. 20/2003 Pasal 57 (1): evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (2) : Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan non formal untuk semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan. Pasal 58 (1): Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

(Dari Sudut Pandang Pedagogis) Fungsi Penilaian (Dari Sudut Pandang Pedagogis) Philosophy Penilaian Tujuan + Kurikulum + Pengajaran Analisis Pelaporan Umpan balik SISWA PENILAIAN Quality Control Motivator Accountability Selection Diagnostic Legitimation

Evaluasi Menyeluruh PBM 2 Evaluasi = komprehensif memotret proses dan mampu menentukan kelulusan. ya Siswa Baru Lulus? tidak Proses Belajar Mengajar Evaluasi Menyeluruh PBM Siswa dinyatakan lulus jika: Menyelesaikan seluruh program. Memiliki nilai akhlak mulia min. baik Lulus ujian sekolah. Lulus ujian nasional. Evaluasi oleh pendidik Evaluasi oleh sekolah Evaluasi oleh pemerintah PP No. 19/2005 Psl 63 (1)

3 Evaluasi = komprehensif memotret kompetensi & UN adalah bagian dari Evaluasi Contoh: Jurusan IPA SMA No. Mata Pelajaran Ranah Kompetensi Kognitif Afektif PSmotor 1. Bahasa Indonesia 2 Bahasa Inggris 3 Matematika 4 Fisika 5 Biologi 6 Kimia 7 Pendidikan Agama 8 Pendidikan Kewarganegaraan 9 Sejarah 10 Seni Budaya 11 Pend. Jasmani, Olah Raga, & Kesehatan 12 Teknologi Informasi dan Komunikasi 13 Keterampilan Bahasa Asing = evaluasi oleh pendidik & sekolah = evaluasi oleh pemerintah (UJIAN NASIONAL) UJIAN NASIONAL untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi (PP No. 19/2005 Psl 66) = dominan; = kurang dominan

B Hasil Ujian Nasional 2009/2010

1 Manfaat Hasil Ujian Nasional Salah satu penentu kelulusan peserta didik. Pemetaan mutu program satuan pendidikan secara nasional. Pintu masuk untuk pembinaan dan perbaikan mutu pendidikan, baik di tingkat satuan pendidikan maupun nasional. Mendorong motivasi belajar siswa. Mendorong peningkatkan mutu proses belajar mengajar.

Ringkasan Hasil Akhir UN-SMP/MTs T.A. 2009/2010 UN-Utama Nilai Rata-Rata = 7,21 Peserta UN-Utama 3.605.163 tidak Lulus? ya 350.798 (9,73 %) 3.254.365 (90,27 %) UN-Ulangan Nilai Rata-Rata = 6,83 ya Peserta UN-Ulangan 346.285 (98,71 %) UN-Ulangan? + tidak 4.513 (1,29 %) + 15.231 (4,40 %) tidak ya 331.054 (95,60 %) Lulus? 19.744 (0,55 %) Total TIDAK LULUS Total LULUS 3.585.419 (99,45 %) Kelulusan T.A. 2008/2009 = 95,09 %

Ringkasan Hasil Akhir UN-SMA/MA T.A. 2009/2010 UN-Utama Nilai Rata-Rata = 7,29 Peserta UN-Utama 1.522.195 tidak Lulus? ya 153.266 (10,07 %) 1.368.929 (89,93 %) UN-Ulangan Nilai Rata-Rata = 6,71 ya Peserta UN-Ulangan 150.410 (98,14 %) UN-Ulangan? + tidak 2.856 (1,86 %) + 11.814 (7,85 %) tidak ya 138.596 (92,15 %) Lulus? 14.670 (0,96 %) Total TIDAK LULUS Total LULUS 1.507.525 (99,04 %) Kelulusan T.A. 2008/2009 = 93,61 %

Ringkasan Hasil Akhir UN-SMK Tahun 2009/2010 UN-Utama Nilai Rata-Rata = 7,03 Peserta UN-Utama 864.357 tidak Lulus? ya 92.489 (10,70 %) 771.868 (89,30 %) UN-Ulangan Nilai Rata-Rata = 6,89 ya Peserta UN-Ulangan 89.406 (96,67 %) UN-Ulangan? + tidak 3.083 (3,33 %) + 3.814 (4,27 %) tidak ya 85.592 (95,73 %) Lulus? 6.897 (0,80 %) Total TIDAK LULUS Total LULUS 857.460 (99,20 %) Kelulusan T.A. 2008/2009 = 96,51 %

Persentase Distribusi Nilai UN Tahun 2009/2010 Menurut Program Studi  Nilai IPA BHS AGAMA IPS ≤2 0,07 - 0,09 >2 - 3 0,42 0,40 0,28 0,53 >3 - 4 1,90 1,93 6,06 2,89 >4 - 5,5 22,94 31,87 51,80 32,96 > 5,5 74,66 65,80 41,76 63,54

Meningkatkan nilai rata-rata Mempersempit standar deviasi Tujuan Intervensi Kebijakan Perbaikan Mutu Pendidikan Berdasar Pemetaan Hasil UN Tujuan: Meningkatkan nilai rata-rata Mempersempit standar deviasi Memperbaiki nilai terendah

Nilai UN-Utama SMP/MTs T.A.2009/2010 Pemetaan Mutu Pendidikan dan Pintu Masuk Intervensi Kebijakan Perbaikan Mutu Pendidikan CONTOH Nilai UN-Utama SMP/MTs T.A.2009/2010 NILAI Bhs. Indonesia Inggris Matematika IPA Rata-Rata 7.40 6.95 7.29 7.18 Terendah 0.40 0.60 0.25 Tertinggi 10.00 Std. Dev. 1.22 1.46 1.60 1.39 Catatan: X = nilai siswa n = jumlah siswa X = rata-rata nilai siswa

Persentase Tidak Lulus Mata Pelajaran Bahasa Inggris UN-Utama SMP/MTs T.A. 2009/2010 Nasional Provinsi NTT Siswa Tidak lulus UN–Utama Bhs. Inggris Prov NTT = 20,58 % Siswa Tidak Lulus UN-Utama Bhs. Inggris Nasional = 5.15%

Contoh Analisis Daya Serap Soal Pelajaran Bahasa Inggris NILAI Bhs. Inggris UN-Utama SMP/MTs Kab. Ende SPMN-2 Wolowaru Kab. ENDE Rata-Rata 4,54 4,42 Terendah 1,40 2,60 Tertinggi 9,00 6,20 % Mengulang 50,21 67,78 Contoh Analisis Daya Serap Soal Pelajaran Bahasa Inggris UN-Utama SMP/MTs T.A. 2009/2010 No Kemampuan yang Diuji Daya Serap Nasional Prov. NTT Kab. ENDE SMPN 2 Wolowaru, Kab. ENDE 1 menentukan makna sebuah caution/notice dengan tepat 68,30 78.51 72,10 76,30 2 menentukan informasi rinci tersurat dari sebuah kartu ucapan selamat keberhasilan dengan tepat. 81,40 63.14 44,20 28,90 3 menentukan informasi tertentu dari sebuah teks pesan singkat dengan tepat 73,60 78.49 79,00 60,50 4 menentukan informasi rinci tersurat dari sebuah undangan kegiatan sekolah dengan tepat 87,40 72.99 56,10 50,00 5 menentukan informasi tersirat dengan tepat 84,10 82.11 78,50 6 menentukan informasi rinci dari sebuah teks pengumuman di kantor/ perusahaan dengan tepat 78,90 61.41 41,00 34,20 7 menentukan informasi tersirat dari teks dengan tepat 66,10 74.25 69,80 71,10 8 menentukan gambaran umum dari teks deskriptif salah satu orang terkenal dengan tepat 75,10 77.96 67,30 81,60 9 menentukan informasi tertentu dari teks dengan tepat 75,50 69.01 53,50 63,20 10 menentukan pikiran utama (topik) dari salah satu paragraf dari teks dengan tepat 72,80 59.70 42,80 36,80 11 menentukan rujukan kata yang tepat dari teks 69,20 81.42 73,00 73,70 12 menentukan gambaran umum dari teks deskriptif mengenai kota 85,20 70.35 62,90 13 menentukan informasi rinci tersurat yang tepat dari teks 77,70 69.54 58,00 68,40 14 menentukan rujukan kata dari teks dengan tepat 51,80 27.69 19,30 15 menentukan informasi tertentu dari teks recount pengalaman seseorang dengan tepat 65,00 77.03 70,90 16 menentukan pikiran utama salah satu paragraf dari teks tersebut dengan tepat 57,90 66.98 63,30 42,10 17 menentukan informasi rinci tersurat dengan tepat dari teks 87,50 38.60 25,60 44,70

Karakteristik SMPN-2 Wolowaru Kab. Ende, Provinsi NTT Catatan Tahun berdiri : 1959 Jumlah siswa 257 Jumlah rombel 9 Jumlah guru 22 Guru Bhs. Inggris 2 orang % Guru < S1 77 % 1 orang guru bhs Inggris belum S1 % Guru sertifikasi 45 % 1 orang guru bhs Inggris belum sertifikasi Laboratorium Tidak ada Lab. Bahasa Inggris tidak ada Ruang Praktek - Perpustakaan Tidak memenuhi syarat Buku yang mendukung Bhs Inggris sangat minim Intervensi Untuk Perbaikan Pembangunan Laboratorium Penambahan jumlah buku di perpustakaan Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru

Intervensi Kebijakan Perbaikan Mutu Pendidikan Berdasar Pemetaan Hasil UN 2009/2010 Tujuan: Meningkatkan nilai rata-rata Mempersempit Standar deviasi Memperbaiki nilai terendah Bantuan hibah peningkatan mutu pendidikan kepada kabupaten/ kota yang: Tingkat kelulusan UN siswanya rendah Persentase penduduk miskinnya tinggi Indek kapasitas fiskalnya rendah Besar bantuan hibah adalah Rp.1 milyar per Kab./Kota.

100 Kabupaten Penerima Hibah Perbaikan Mutu Pendidikan 2010 NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA TOTAL (SMP-SMA-SMK) INDEK % KAPASITAS PENDUDUK PESERTA LULUS % LULUS FISKAL MISKIN 1 BABEL KAB. BELITUNG 3.387 1.390 41,04 2,12 10,62 2 KAB. BELITUNG TIMUR 1.934 940 48,60 2,78 12,61 3 KAB. BANGKA BARAT 2.659 1.662 62,50 4,34 5,18 4 KAB. BANGKA 5.240 3.735 71,28 1,41 8,79 5 BENGKULU KAB. KAUR 2.778 1.289 46,40 0,53 26,01 6 KAB. BENGKULU TENGAH 1.870 1.246 66,63 0,41 15.76  7 KAB. MUKOMUKO 3.206 2.415 75,33 0,89 15,76 8 DI YOGYAKARTA KAB. SLEMAN 20.106 15.236 75,78 0,27 12,34 9 KAB. KULON PROGO 10.566 8.249 78,07 0,16 26,85 10 KAB. GUNUNGKIDUL 15.195 12.135 79,86 0,12 25,96 11 GORONTALO KAB. GORONTALO UTARA 1.913 291 15,21 0,58 23,94 12 KAB. BONE BOLANGO 2.613 763 29,20 0,76 22,70 13 KOTA GORONTALO 5.455 2.141 39,25 1,75 5,23 14 KAB. POHUWATO 2.591 1.306 50,41 0,69 23,28 15 JATIM KAB. PACITAN 9.672 7.587 78,44 0,17 21,17 16 KAB. SAMPANG 7.539 7.437 98,65 0,10 34,53 17 KALBAR KAB. KAYONG UTARA 1.417 595 41,99 0,70 14,50 18 KAB. KETAPANG 6.259 3.078 49,18 0,72 19 KAB. SAMBAS 8.609 4.933 57,30 0,42 11,51 20 KAB. PONTIANAK 3.811 2.630 69,01 0,46 7,03 21 KOTA SINGKAWANG 5.137 3.558 69,26 1,24 7,89 22 KAB. BENGKAYANG 4.521 3.220 71,22 1,21 9,41 23 KOTA PONTIANAK 16.336 12.428 76,08 0,54 9,29 24 KALTENG KAB. SERUYAN 1.921 982 51,12 3,50 10,21 25 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR 6.337 3.635 57,36 1,12 10,40

Lanjutan.. NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA TOTAL (SMP-SMA-SMK) INDEK % KAPASITAS PENDUDUK PESERTA LULUS % LULUS FISKAL MISKIN 26 KALTENG KAB. KATINGAN 3.087 1.978 64,08 2,94 7,74 27 KAB. GUNUNG MAS 2.099 1.390 66,22 3,25 8,32 28 KAB. PULANG PISAU 2.244 1.795 79,99 2,50 8,20 29 KALTIM KOTA TARAKAN 4.022 1.590 39,53 4,72 10,99 30 KOTA SAMARINDA 17.067 9.637 56,47 2,44 4,67 31 KAB. PASER 4.499 2.583 57,41 4,41 10,97 32 KAB. PENAJAM PASER UTARA 2.738 1.580 57,71 5,15 12,99 33 KAB. TANA TIDUNG 330 196 59,39 5,17  11,92 34 KEPULAUAN RIAU KOTA TANJUNGPINANG 5.534 3.734 67,47 1,86 14,30 35 KAB. LINGGA 1.717 1.255 73,09 1,42 18,19 36 MALUKU MALUKU BARAT DAYA 2.005 1.137 56,71 0,54  21,76 37 BURU SELATAN 1.527 1.173 76,82 0,67  25,6 38 KAB. MALUKU TENGGARA 3.292 2.559 77,73 0,49 32,90 39 MALUKU UTARA KAB. HALMAHERA BARAT 3.345 1.755 52,47 1,16 16,12 40 KAB. KEPULAUAN MOROTAI 983 601 61,14 1,74 18,33  41 KOTA TERNATE 7.021 4.768 67,91 2,54 4,15 42 KAB. HALMAHERA TIMUR 1.851 1.276 68,94 2,30 21,13 43 KAB. HALMAHERA SELATAN 5.349 3.835 71,70 1,38 12,54 44 KAB. HALMAHERA TENGAH 1.542 1.114 72,24 2,20 28,52 45 NAD KAB. ACEH BARAT DAYA 4.139 2.690 64,99 0,59 23,42 46 KAB. ACEH BESAR 6.443 4.864 75,49 0,36 21,52 47 KAB. ACEH TIMUR 7.065 5.421 76,73 0,29 24,05 48 KAB. ACEH TAMIANG 6.769 5.202 76,85 0,92 22,29 49 NTB KOTA BIMA 5.347 3.209 60,01 0,57 14,38 50 KAB. SUMBAWA 9.951 6.482 65,14 0,21 25,31

Lanjutan.. NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA TOTAL (SMP-SMA-SMK) INDEK % KAPASITAS PENDUDUK PESERTA LULUS % LULUS FISKAL MISKIN 51 NTB KAB. DOMPU 8.608 5.690 66,10 0,24 24,52 52 KOTA MATARAM 11.651 8.685 74,54 0,25 16,13 53 KAB. SUMBAWA BARAT 2.757 2.102 76,24 0,80 24,27 54 KAB. LOMBOK BARAT 9.143 8.270 90,45 0,10 25,97 55 KAB. LOMBOK TENGAH 13.077 12.402 94,84 0,09 22,32 56 KAB. LOMBOK UTARA 3.271 2.973 90,89 22.32  57 NTT KAB. LEMBATA 2.424 672 27,72 0,56 29,24 58 KAB. SIKKA 6.709 2.160 32,20 0,41 17,34 59 KAB. ENDE 7.404 2.394 32,33 0,30 24,87 60 KAB. ALOR 4.448 1.572 35,34 0,42 25,14 61 KAB. MANGGARAI 7.842 2.826 36,04 0,15 28,57 62 KAB. NGADA 3.222 1.334 41,40 0,46 15,49 63 KAB. FLORES TIMUR 5.255 2.191 41,69 0,66 13,21 64 KAB. SABU RAIJUA 1.652 803 48,61  27.13 65 KAB. SUMBA TIMUR 6.144 3.038 49,45 0,29 38,65 66 KAB. KUPANG 7.680 3.941 51,32 26,95 67 KAB. SUMBA BARAT DAYA 4.962 2.900 58,44 37,85 68 KOTA KUPANG 11.955 7.380 61,73 14,66 69 KAB. SUMBA TENGAH 1.098 684 62,30 0,45 36,45 70 KAB. MANGARAI TIMUR 4.034 2.728 67,63  28,57 71 KAB. SUMBABARAT 2.617 1.889 72,18 0,03 37,14 72 KAB. TTU 6.592 4.807 72,92 0,34 27,74 73 KAB. NAGEKEO 3.137 2.338 74,53 0,67 14,53 74 KAB. MANGGARAI BARAT 3.881 2.899 74,70 0,43 25,05 75 KAB. TTS 10.995 8.507 77,37 0,13 33,55

Lanjutan.. NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA TOTAL (SMP-SMA-SMK) INDEK % KAPASITAS PENDUDUK PESERTA LULUS % LULUS FISKAL MISKIN 76 PAPUA KAB. YALIMO 204 96 47,06 0,29 37,31 77 KAB. YAHUKIMO 787 482 61,25 0,65 50,63 78 KAB. DEIYAI 447 296 66,22 0,59  43,47 79 KAB. PEGUNUNGAN BINTANG 375 262 69,87 0,89 45,81 80 KAB. ASMAT 832 587 70,55 1,77 39,77 81 KAB. LANI JAYA 1.260 904 71,75  31,62 82 KAB. MAPPI 1.195 884 73,97 2,13 36,23 83 SULBAR KAB. MAJENE 3.837 2.157 56,22 0,58 18,44 84 SULTENG KAB. SIGI 3.342 2.265 67,77 0,31 24,59  85 KAB. TOJO UNA-UNA 2.833 1.931 68,16 0,42 28,48 86 KAB. POSO 5.182 4.097 79,06 0,51 25,75 87 KAB. TOLITOLI 4.454 3.562 79,97 0,53 19,69 88 SULTRA KOTA KENDARI 8.388 3.862 46,04 0,76 8,53 89 KAB. BUTON 6.462 4.338 67,13 22,93 90 KAB. KONAWE 6.525 4.438 68,02 0,21 24,08 91 KOTA BAU-BAU 5.137 3.684 71,72 0,82 14,13 92 KAB. KOLAKA UTARA 2.199 1.650 75,03 0,90 93 KAB. WAKATOBI 2.796 2.108 75,39 0,78 22,53 94 KAB. KOLAKA 6.717 5.201 77,43 0,41 22,46 95 KAB. BUTON UTARA 1.738 1.363 78,42 0,61 22,86 KAB. BOMBANA 2.647 2.105 79,52 0,80 18,25 97 SULUT KAB. BOLMONG SELATAN 902 715 79,27 0,36 18.99  98 SUMBAR KAB. SIJUNJUNG 3.831 2.492 65,05 0,92 11,51 99 KAB. DHARMASRAYA 3.362 2.367 70,40 0,88 12,53 100 KAB. KEPULAUAN MENTAWAI 1.568 1.177 75,06 2,02

2 Karakteristik Kelulusan Siswa Kelulusan Siswa + + + Evaluasi Internal (Guru dan Sekolah) Evaluasi Eksternal (Pemerintah) + Ujian Nasional + + Ujian Sekolah Tuntas KBM Akhlak Baik Mengukur kompetensi dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotorik siswa secara melekat dalam keseluruhan proses belajar mengajar dengan alat ukur yang dibuat oleh guru dan sekolah pada semua mata pelajaran/kegiatan. Mengukur kompetensi dalam ranah kognitif siswa dengan alat ukur yang dibuat seragam secara nasional pada mata pelajaran khusus.

Akreditasi Sekolah 8 hasil? 6 PRINSIP AKREDITASI Objektif Komprehensif Adil Transparan Akuntabel Profesional Isi Proses Kompetensi Lulusan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pembiayaan Penilaian Pendidikan 8 KOMPONEN STANDAR SATUAN PENDIDIKAN hasil? Sekolah Akreditasi A Sekolah Akreditasi B Sekolah Akreditasi C Sekolah tidak lulus akreditasi

Contoh Distribusi Nilai Rapor Siswa SMA IPA IPS Akreditasi A IPA IPS Rerata = 75,22 Sd = 6,13 Rerata = 72,13 Sd = 6,26 IPS Akreditasi A Contoh Distribusi Nilai Rapor Siswa SMA Rerata = 70,63 Sd = 5,23 Rerata = 71,98 Sd = 4,55 IPA IPS Akreditasi B IPA Rerata = 75,69 Sd = 5,80 Rerata = 72,89 Sd = 5,33 IPS Akreditasi C

Persentase Distribusi Nilai Rapor Siswa SMA Menurut Akreditasi, Jurusan dan Kelompok Nilai Nilai ≤ 60 60<Nilai≤65 65<Nilai≤70 70<Nilai≤75 75<Nilai≤80 Nilai>80 IPA IPS %

Perbaikan Ujian Nasional 2010/2011 C Perbaikan Ujian Nasional 2010/2011

1 Continuity (berkesinambungan) Integrasi Vertikal Integrasi Sosial ...semangat perbaikan UN 2010/2011 tidak untuk meningkatkan persentase lulusan namun harus bisa menjawab persoalan yang lain (multy objectives)... Integrasi Vertikal “continuity” untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi UN 2010/2011 “continuity” bagi siswa dari sosial ekonomi kurang mampu masuk ke PT [PP 66/2010] Integrasi Sosial “continuity” bagi siswa dari satu daerah masuk ke PT di wilayah lain (mengurangi disparitas antar wilayah dalam penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi nasional) [PP 66/2010] Integrasi Kewilayahan ...semangat perbaikan UN 2010/2011 juga untuk meningkatkan rata-rata, mempersempit standar deviasi dan memperbaiki nilai terendah..

≥ nilai minimal 2 Comprehensiveness Ki Ai Pi Ki Pi Ai ...ujian harus bisa mengukur keseluruhan standar kompetensi yang dimiliki siswa... Kognitif Ki ...setiap standar pasti punya batas nilai minimal dan maksimal... Afektif Ai Psikomotor Pi Ki Pi Ai ≥ nilai minimal

what we cannot measure...” “...we cannot manage what we cannot measure...” terima kasih