PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2012

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Advertisements

SINERGI MENUJU PELAKSANAAN ANGGARAN YANG TERTIB DAN AKUNTABEL
KONSEP DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
Direktorat Akuntansi & Pelaporan Keuangan
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL EVALUASI KESIAPAN LAPORAN KEUANGAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2008 (Terkait.
Direktorat Sistem Perbendaharaan Subdit Pengembangan Profesi Denpasar
PENERAPAN e-PROCUREMENT
Oleh INSPEKTUR I INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKNAS disampaikan pada
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
AUDIT SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET BERDASARKAN PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL BALANCED SCORECARD DAN STANDAR COBIT 4.1 (Studi Kasus: PT. Pertamina.
PROSES BISNIS SPAN PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN (diberikan sebagai bahan materi dalam diklat penyuluh perbendaharaan) Juni 2013.
Direktorat Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Key points yang perlu disampaikan pada pembukaan:
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PENYUSUNAN, MONITORING, DAN EVALUASI RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN (RPA)
PENGENALAN SPAN Kementerian Keuangan Republik Indonesia
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)
BAGAN AKUN STANDAR 2012 HARMONISASI antara:
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-Ditjen Perbendaharaan
Manajemen Perubahan: Struktur Organisasi dan Pemantapan Tanggung Jawab Unit Kerja Bima Manajemen 2014 Ambika, 4 Maret 2014 Oleh: Manajemen Representatif.
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
Implementasi Pengelolaan Keuangan PTN BH
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
PERMASALAHAN YANG DIJUMPAI DALAM AUDIT PNBP PADA INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT WILAYAH VI
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN PERMERINTAH DAERAH
BIMTEK MODUL LAPORAN KEUANGAN BIOS
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
Kementerian Keuangan RI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP)
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
DITWAS FISKAL DAN INVESTASI
Keuangan Universitas Padjadjaran
Ditjen Perbendaharaan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
Peranan sistem informasi dan teknologi informasi
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.
F. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah
Langkah Tata Kelola TI.
KEUANGAN NEGARA Nama Kelompok: Ruth Patricia ( )
BAGAN AKUN STANDAR 2012 HARMONISASI antara:
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN ISLAM
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
Sistem Akuntansi Instansi
“Perbendaharaan Menyapa”
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
PERTANGGUNGJAWABAN APBD & SISITEM AKUNTANSI PEMERINTAH
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
Pusat Unggulan Layanan Pengadaan (Procurement Center of Excellence)
Sistem Informasi Perencanaan dan
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
GAMBARAN UMUM PMK NO. 17/PMK
Peraturan Menteri Keuangan
KEBIJAKAN PENERAPAN DAN PENILAIAN PIPK KEMENTERIAN KESEHATAN
~ SSD PNBP ~ Single Source Database PNBP
Transcript presentasi:

PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2012 PENGENALAN SPAN PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2012

AGENDA Latar Belakang Definisi SPAN Manfaat SPAN Ruang Lingkup Pilar Utama Organisasi Terkait

LATAR BELAKANG Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah Undang-Undang: No. 17/2003 tentang Keuangan Negara No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara GFMRAP (Gov’t Financial Mgt & Rev Admin Project) PFM (Public Financial Management) Administrasi Pendapatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Tata kelola dan Implementasi Proyek Penguatan Kapasitas Kebijakan Penguatan dan Penyempurnaan Tata Kelola yg Baik atas perencanaan dan pengembangan anggaran Modernisasi Anggaran dan Perbendaharaan Program RPPN Tim Reformasi Tim Koordinasi Teknis Implementasi SPAN Reformasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Indonesia sedang berjalan berdasarkan penetapan hukum: Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Reformasi ini sedang diimplementasikan melalui proyek GRMRAP (Government Financial Management and Revenue Administration Project) dengan dukungan Bank Dunia Salah satu komponen GFMRAP adalah PFM (Public Financial Management). Tujuan PFM adalah memperkuat efektifitas, keterbukaan and pertanggungjawaban dari pengeluaran pemerintah Salah satu inisiatif untuk mencapai tujuan PFM adalah implementasi anggaran dan modernisasi perbendaharaan melalui sebuah sistem otomatis pembayaran perbendaharaan dan persiapan anggaran (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara or SPAN)

Visi & Misi SPAN Visi Terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel, aman dan mudah diterapkan dengan dukungan sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi. Misi Mengembangkan proses bisnis secara berkelanjutan dengan mendasarkan pada praktek penyelenggaraan yang sesuai dan terbaik Menerapkan paket solusi yang terintegrasi untuk mendukung sistem yang aman, akurat dan handal Memastikan diterimanya perubahan oleh pemangku kepentingan dan memberikan solusi lengkap terhadap dampak perubahan

Apa Itu SPAN? Sistem Informasi yang menggabungkan beberapa fungsi, seperti Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Manajemen Kas, Akuntansi & Pelaporan dalam satu sistem aplikasi. Sistem Informasi Keuangan Negara yang Terintegrasi: Mendokumentasikan setiap transaksi keuangan dan mendukung penyajian laporan keuangan dan managerial Didesain dengan relasi yang baik antara pemilihan software, hardware, SDM, prosedur, kontrol, dan data Operasi terotomasi secara penuh serta bermuara pada database yang terpusat Key points yang perlu ditekankan pada slide ini adalah:

Manfaat SPAN terhadap PFM Reform Modernisasi sistem penganggaran dan perbendaharaan disusun untuk melaksanakan peraturan perundangan di bidang keuangan (rule of law) Modernisasi sistem penganggaran dan perbendaharaan meningkatkan efisiensi dan efektivitas PFM Modernisasi sistem penganggaran dan perbendaharaan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara Modernisasi sistem penganggaran dan perbendaharaan membantu transparansi dan memudahkan partisipasi seluruh stakeholder dalam PFM

Tujuan SPAN Meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan perbendaharaan negara. Menyempurnakan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi keuangan negara yang terintegrasi. Memberikan informasi yang komprehensif dan tepat waktu tentang posisi keuangan pemerintah pusat. Memudahkan pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan pemerintah.

KEUNGGULAN SPAN Otomatisasi dan audit trail Single database, rekonsiliasi data Less paper KEUNGGULAN SPAN Accrual accounting, PBB, MTEF Notification mailler system / alert system User defined report

Treasury/Perbendaharaan Ruang Lingkup SPAN 9 B Review Kebijakan Penyusunan Anggaran SPAN= B + T T Audit dan Evaluasi Manajemen DIPA Treasury/Perbendaharaan SPAN DB O Laporan Keuangan Manajemen Komitmen Publishing, EIS, DW, Web Portal,dll Accounting Pengadaan Daily operations O Manajemen Penerimaan& Pembayaran Manajemen Utang dan Hibah Pajak dan Bea Cukai Manajemen Aset dan Persediaan O Manajemen Kas Pembayaran gaji Sistem berdasarkan Nilai Pasar

Pilar Utama SPAN 10 Manajemen Perubahan& Komunikasi (September 2010 – 2013) Penyempurnaan Proses Bisnis (Juni 2009-Maret2012) Teknologi Informasi (September 2009 – 2017) Key points yang perlu ditekankan pada slide ini adalah: SPAN adalah program yang terbangun sejalan dengan strategi Kementerian Keuangan Berdasarkan strategi tersebut, disusun program SPAN yang dibangun melalui 3 pilar utama, yaitu: Penelaahan dan perbaikan proses bisnis Pilar IT solution memfasilitasi penerapan proses bisnis baru Pliar CMC mengawal proses perubahan dan mencakup area SDM dan struktur organisasi Didukung oleh : Pengembangan Service Desk Pengembangan ICT Strategy (PUSINTEK) 10

APLIKASI SATKER SPAN

Penyempurnaan Aplikasi Dan Database Perencanaan Anggaran hingga Pelaksanaan Anggaran RKA-KL DIPA SEMULA Perencanaan Anggaran hingga Pelaksanaan Anggaran Satker di K/Ls Sistem yang ada terkotak2 berdasarkan fungsi SP2D Manejemen Kas Akuntansi/ Pelaporan Perencanaan Anggaran hingga Pelaksanaan Anggaran MENJADI Key points yang perlu ditekankan pada slide ini adalah: SPAN database dapat menghubungkan DJPB, DJA, Pusintek, dan Kementrian/Lembaga secara on-line melalui teresterial, satelit, dial-up, dan sistem jaringan lainnya. Semula: Sistem dibuat menurut untuk masing-masing fungsi bisnis. Data dimiliki oleh masing-masing aplikasi itu sendiri. Memerlukan keahlian khusus pada setiap aplikasi. Menjadi: Solusi SPAN dibuat dengan pendekatan proses bisnis mulai dari awal sampai akhir. Solusi SPAN akan memotong beberapa proses atau fungsi organisasi. SPAN akan memberikan banyak fitur untuk diakses oleh banyak user dalam sebuah tata kelola yang terkontrol dan aman. SPAN akan terintegrasi dengan sistem-sistem lain yang dibutuhkan (mis. MPN, Debt Management, Investment Management, Cash & Asset Management, dll.). Satker di K/Ls Sistem SPAN akan lebih berorientasi kepada proses SPAN Database BP SA PM GL CM 12

Skala Transformasi SPAN Direktorat Jenderal Anggaran, beserta seluruh unit teknis dibawahnya; Direktorat Jenderal Perbendaharaan, beserta unit teknis dibawahnya termasuk: 30 Kanwil; 177 KPPN; Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (PUSINTEK) Seluruh Kementerian/Lembaga (dilaksanakan secara bertahap) Kurang-lebih 24.000 Satker

SPAN sebagai sarana Pusat Layanan Bersama (Shared Service Center - SSC) di Kementerian Keuangan Menteri Keuangan (CFO&COO) Setjen (Pusintek), DJPB & DJA DJPU Manajemen Utang dan Hibah DJKN Manajemen Kekayaan Negara DJP Manajemen Perpajakan DJBC Manajemen B&C DJA (Pelayanan Persiapan Anggaran) Modul BP DJPB (Pelayanan Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan) Modul SA, BC,PM,GR,CM, GL&Reporting SPAN: Financial & IT DMFAS & Others ASSET ‘Shared Service’ MPN G1&G2 Outsourcing (IT provider, Perbankan, dll) SPAN menjadi core of information system fungsi fiskal, sedangkan sistem lainnya, termasuk sistem utang&hibah, sistem aset, sistem penerimaan negara, adalah sub sistem atau berinterface dengan SPAN Perlu pelembagaan SSC-SPAN dan service level agreement (SLA) dengan semua Eselon I BA-BUN di Kemenkeu menggunakan aplikasi SPAN secara langsung, sedangkan lainnya melalui SAKTI SAKTI (22.000 Satker)

Selaku Wakil BUN-Pemegang Kas Pemerintah SPAN sebagai sarana Pusat Layanan Bersama (Shared Service Center - SSC) di Kementrian Keuangan untuk BA999 Menteri Keuangan (BA-BUN) Setjen (Pusintek), DJPB & DJA DJPU BA999.01 & 02 DJKN BA999.03 DJPB (SMI) BA999.04 DJPK BA999.05 DJA BA999.07 & 08 DJA & DJPB BA999.99 DJPB Selaku Wakil BUN-Pemegang Kas Pemerintah SSC –SPAN : Financial and IT Outsourcing (IT provider, Perbankan, dll) Setiap Eselon I pengelola BA-BUN tidak perlu membangun sistem pengelolaan keuangannya secara penuh (kecuali subledger utang, hibah, asset, investasi dan perhitungan transfer anggaran ke daerah) karena secara real time disediakan oleh SPAN Perlu SLA antara masing-masing Eselon I dengan SSC-SPAN

AREA PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS PERENCANAAN PELAKSANAAN Manajemen DIPA Manajemen Komitmen Manajemen Pembayaran Manajemen Penerimaan Manajemen Kas Akuntansi dan pelaporan PERTANGGUNG JAWABAN Pelaporan (LKPP), Pertanggungjawaban DJA DJPB

TERIMA KASIH www.span.depkeu.go.id