BAB 2 Menumbuhkan Kesadaran Berkonstitusi

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara
Advertisements

Usaha-usaha Bangsa Indonesia untuk Mempersiapkan Kemerdekaan
MEDIA PEMBELAJARAN BERKOMITMEN TERHADAP PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
$1,000,000 $500,000 $100,000 $50,000 $10,000 $5000 $1000 $500 $200 $100 Is this your Final Answer? YesNo Question 1? BPUPKI dibentuk oleh pemerintah.
SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA
MENDISKRIPSIKAN MAKNA PROKLAMASI
UPAYA MEMPERSIAPKAN KEMERDEKAAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Perumusan pancasila Nilai Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia Abad 16
Pancasila Sebagai Ideologi Nasional.
SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA DI ERA PENJAJAHAN JEPANG
Anang Zubaidy Yogyakarta, 2013
ULANGAN HARIAN BIDANG STUDY : PKn – Perumusan Pancasila KELAS : VI
Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila
Kompetensi Dasar: Indikator:
bagi suatu bangsa dan negara
BAB 7 USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA
SEJARAH PERUMUSAN DAN PENGESAHAN PANCASILA
PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH
BAB 1 Berkomitmen terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara
BAB 1 Berkomitmen terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara
BAB 2 Menumbuhkan Kesadaran Berkonstitusi
PEMBENTUKAN UUD 1945.
Pancasila dalam kajian sejarah bangsa
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Pancasila sebagai dasar negara
PROSES PERUMUSAN PANCASILA SBG DASAR NEGARA
MAKNA PROKLAMASI DAN KONSTITUSI PERTAMA
PROSES PENYUSUNAN, PENGESAHAN & DINAMIKA AWAL UUD 1945
Pancasila dan Implementasinya
PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA.
Terbentuknya NKRI Pengesahan uud 1945 & pemilihan presiden dan wakil presiden oleh INDARTI.
Perjuangan Mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan
Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa
UPAYA MEMPERSIAPKAN KEMERDEKAAN INDONESIA Oleh : Drs
Pancasila dalam kajian sejarah bangsa
Pancasila secara Historis
Pancasila dan Implementasinya
MENDISKRIPSIKAN MAKNA PROKLAMASI
Sejarah Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945
Pancasila dan Implementasinya
BAHAN DISKUSI.
Soal Ulangan Formatif Kesatu Mata Pelajaran PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Kelas VI ( Enam ) Koleksi Mr. BAMBOS.
MATERI REMEDIAL UHBT SEJARAH KELAS 8.
BAHAN KULIAH PANCASILA PERTEMUAN KE-2
Pancasila dalam kajian sejarah bangsa
SESI 2 PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Pancasila sebagai dasar negara
ISLAM SUMBER PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN
PEMBENTUKAN BPUPKI Pada tanggal 1 Maret 1945 Jendral Kumakichi Harada megumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertuga menyelidiki Usaha-usaha persiapan.
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA
Pancasila.
Pancasila dan Implementasinya
Proklamasi Kemerdekaan
TERBENTUKNYA NEGARA INDONESIA
Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara
Pend PS E.
STATE PHILOSOPHY AND CITIZENSHIP
SEJARAH PERJUANGAN BANGSA
PANCASILA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
CHRISNA BAGUS EDHITA PRAJA
Kelompok 2 Alif Nur Agusta Afwin R H Iqbal Sigit
UPAYA MEMPERSIAPKAN KEMERDEKAAN
Oleh Fitri Abdillah PANCASILA DALAM KONTEKS PERJALANAN SEJARAH BANGSA INDONESIA.
.. . Selamat ya, atas keberhasilan kalian menyelesaikan pendidikan di jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan diterima di Sekolah Menengah Pertama.
NILAI ISLAM DALAM PANCASILA
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa
PENDIDIKAN PANCASILA Karina Jayanti,S.I.Kom.,M.Si Landasan dan Tujuan
SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA DI ERA PENJAJAHAN JEPANG OLEH : BUDIARTO,M.Si Asisten Dosen sospol UNDIP.
Transcript presentasi:

BAB 2 Menumbuhkan Kesadaran Berkonstitusi Pertemuan : 1

Tujuan Pembelajaran Menjelaskan pembentukan tiga Panitia Kecil dalam BPUPKI Menjelaskan keanggotaan panitia kecil dalm BPUPKI Menjelaskan tugas pembentukan Panitia Kecil dalam BPUPKI Menjelaskan proses sidang kedua BPUPKI Menyusun laporan hasil telaah tentang perumusan UUD Negara Republik Inonesia Tahun 1945 Menyajikan hasil telaah tentang perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menyajikan simulasi sidang BPUPKI

Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Beserta Produknya dan Gedung Mahkamah Konstitusi

Sidang BPUPKI

Sejarah di bentuknya BPUPKI Kekalahan Jepang dalam perang dunia ke 2, membuat Jepang terpojok dan berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan. Oleh karena itu pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan terbentuknya BPUPKI (Dokuritsu Zunbi Chosakai)

BPUPKI BPUPKI dipimpin oleh : dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat Dengan Anggota : 62 orang dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang (tidak memiliki hak suara) Dalam masa tugasnya BPUPKI mengadakan 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak remi

Sidang Pertama BPUPKI Berlangsung tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 Dilaksanakan di Gedung Pancasila (Chuo Sangi In) Membahas : Dasar negara Bentuk negara Pembukaan UUD 1945

Panitia 9 Berlangsung tanggal 22 Juni 1945 Dilaksanakan di Gedung Jawa Hokokai Menghasilkan : Piagam Jakarta atau Jakarta Charter

Panitia Sembilan Ir. Soekarno M. Yamin Moh. Hatta

Panitia Sembilan AA. Maramis Abikusno Cokrosujoso Abdul Kahar Muzakir

Panitia Sembilan H. Agus Salim KH. Wahid Hasyim Mr. Ahmad Subarjo

Sidang Kedua BPUPKI Berlangsung tanggal 10 – 16Juli 1945 Dilaksanakan di Gedung Pancasila Membahas : Wilayah negara Rancangan undang-undang dasar Kewarganegaraan

Sidang Kedua BPUPKI Pada persidangan BPUPKI yang kedua ini, anggota BPUPKI dibagi-bagi dalam panitia- panitia kecil. Panitia-panitia kecil yang terbentuk itu antara lain adalah: Panitia Perancang Undang-Undang Dasar (diketuai oleh Ir. Soekarno), Panitia Pembelaan Tanah Air (diketuai oleh Raden Abikusno Tjokrosoejoso), dan Panitia Ekonomi dan Keuangan (diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta).

Perancang Undang-Undang Dasar (11-13 Juli 1945) Tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang yaitu sebagai berikut : Prof. Mr. Dr. Soepomo (ketua panitia kecil) Mr. KRMT Wongsonegoro (anggota) Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota) Mr. Alexander Andries Maramis (anggota) Mr. Raden Panji Singgih (anggota) Haji Agus Salim (anggota) Dr. Soekiman Wirjosandjojo (anggota)

Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, Ir. Soekarno.

Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum tiga masalah pokok yaitu : Pernyataan tentang Indonesia Merdeka Pembukaan Undang-Undang Dasar Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai "Undang-Undang Dasar 1945"

Sidang PPKI (18 Agustus 1945) Ketua : Ir. Soekarno Anggota : 21 orang Hasil : Mengesahkan UUD 1945 Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden Tugas presiden sementara dibantu oleh Komite nasional sebelum dibentuknya MPR dan DPR

Sebelum disahkan terdapat perubahan pada UUD 1945 Kata Muqadimah diganti dengan kata pembukaan Kata anak kalimat "Piagam Jakarta" yang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pada pembukaan alenia ke empat anak kalimat Ketuhanan dengan menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan Ketuhanan yang Maha Esa

Pada pembukaan alenia ke empat anak kalimat Menurut kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi Kemanusiaan yang adil dan beradab Pada pasal 6 ayat (1) yang semula berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi presiden ialah orang Indonesia asli

Pasal 29 ayat 1 dari yang semula berbunyi: “Negara berdasarkan atas Ketuhananan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi berbunyi: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.