A P B N APBN : anggaran keuangan yg menggambarkan rencana2 perolehan dan penggunaan keuangan negara oleh pemerintah dalam setahun. Penyusun : Pemerintah.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD
Advertisements

INFLASI.
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
Pertemuan Ke empat… APBD.
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
Pertemuan 5 APBN & APBD.
Tugas kelompok Ekonomi
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH
Tentang Keuangan Negara
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN MIKRO Eny Lia purwandari A
Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Masalah Ekonomi
Transformasi Struktural Perekonomian Indenesia
APBN dan Pembangunan di Indonesia
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
Pengertian Anggaran; Rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode pada masa yang akan datang . Suatu pernyataan tentang perkiraan.
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Kebijakan Fiskal dan Moneter (1)
MAKROEKONOMI, edisi ke-6.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
Perekonomian Indonesia
RENCANA PEMBIAYAAN.
Oleh: ERISKA NOVITASARI
PERTEMUAN 10 APBN, KEBIJAKAN FISKAL DAN UTANG LN
KEBIJAKAN MONETER & FISKAL
Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A FKIP.Akuntansi
PENGELUARAN PEMERINTAH
APBN APBD &.
Ruang Lingkup Analisis Ekonomi Makro
SUMBER-SUMBER PENGELUARAN DAN PENERIMAAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
PENGANTAR ILMU EKONOMI INFLASI DAN DEFLASI
KONSEP DASAR ILMU EKONOMI MAKRO
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO
KEUANGAN PUBLIK & KEBIJAKAN FISKAL
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
® Utang Pemerintah.
APBN dan Pembangunan di Indonesia
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
PENERIMAAN PEMERINTAH
Materi Kuliah Hukum Keuangan Negara
MAKRO EKONOMI PENDAHULUAN
A P B N.
MAKROEKONOMI, edisi ke-6.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
KEBIJAKAN EKONOMI LENI PRAMITA A
APBN 2013 Aflah Aulia Fisri R. (02) Qristalia Putri Gayo A. (20)
ERNA YULIANA A / A FKIP/PEND.AKUNTANSI
NAMA : LUKMAN JATI U NO : 26 KELAS : XMIA7.
Selvia Nurindah Sari JP081280
APBN DAN APBD.
Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Model IS-LM
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
KEBIJAKAN FISKAL. Pengertian kebijakan fiskal (Fiskal Policy )  Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian.
A P B N.
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
Transcript presentasi:

A P B N APBN : anggaran keuangan yg menggambarkan rencana2 perolehan dan penggunaan keuangan negara oleh pemerintah dalam setahun. Penyusun : Pemerintah Pembahas : Pemerintah bersama DPR Persetujuan : DPR menjadi UU Apabila DPR tidak setuju, maka Pemerintah harus menggunakan APBN tahun sebelumnya sebagai pedoman untuk tahun yang berjalan.

Contoh soal Anggaran pendapatan dan belanja daerah tingkat I (Propinsi) proses penyusunannya adalah .... a.disusun oleh pemerintah daerah bersama DPRD tingkat I dan disetujui oleh DPR RI. b.disusun oleh pemerintah daerah tingkat I, lalu mendapat persetujuan presiden untuk disahkan oleh DPR RI c.disusun bersama-sama antara Gubernur dengan DPRD tingkat I lalu diajukan ke pemerintah pusat untuk disahkan oleh DPR RI. d.disusun oleh pemerintah daerah tingkat I dan disahkan oleh DPRD tingkat I setempat e.disusun oleh pemerintah daerah bersama DPRD tingkat I dan disetujui oleh presiden. Penjelasan: APBD Provinsi diusulkan oleh masing2 SKPD kemudian disetujui oleh DPRD Provinsi dan selanjutnya disahkan oleh Gubernur

Fungsi-fungsi A P B N Secara Politis: Fungsi Alokasi Fungsi Distribusi Fungsi Stabilitas Secara Praktis: Fungsi Perencanaan Fungsi Pengendalian

Contoh soal: Sejumlah anggaran dalam APBN akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur seperti perbaikan jalan, membangun terminal, stasiun kereta api dan lainnya. Pengeluaran di atas menunjukkan adanya keterkaitan fungsi APBN yaitu fungsi.... a. distribusi b. stabilisasi c. alokasi d.aplikasi Penjelasan: APBN dialokasikan ke berbagai sektor sesuai dengan kemampuan keuangan negara

Fungsi APBN di Negara Berkembang APBN di negara2 sedang berkembang lebih sebagai alat untuk memobilisasi dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai sasaran stabilisasi jangka pendek. Oleh karena itu besarnya tabungan pemerintah pada suatu tahun sering dianggap sebagai ukuran berhasilnya kebijakan fiskal . Baik pengeluaran maupun penerimaan pem’tah berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dapat memperbesar pendapatan nasional (expansionary), tetapi penerimaan pemerintah dapat mengurangi pendapatan nasional (contractionary).

Rincian penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahun tampak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Melalui APBN dapat dianalisis seberapa jauh peran pemerintah dalam kegiatan perekonomian nasional.

APBN sbg Alat Mobilisasi Dana Investasi Sumber dana investasi berasal dari tabungan (saving). Sumber dana investasi swasta (perusahaan) berasal dari tabungan masyarakat yang terhimpun pada lembaga keuangan bank. Sedangkan sumber dana investasi pemerintah berasal dari tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah terbentuk dari sisa penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

APBN sebagai Alat Stabilisasi Ekonomi Pemerintah menentukan beberapa kebijaksanaan di bidang anggaran belanja dengan tujuan mempertahankan stabilitas proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Sumber2 Pendapatan Negara Penerimaan Pajak A.1. Pajak Dalam Negeri Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Penjualan (PPn) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea dan Cukai Pajak-pajak lain A.2. Pajak Perdagangan Internasional Bea Masuk Impor Pajak Ekspor (pungutan ekspor)

Contoh soal Penerimaan pajak yang terbesar dalam struktur penerimaan pajak Pemerintah Pusat Indonesia adalah dari: a.cukai b.bea masuk c.pajak penghasilan d.pajak pertambahan nilai e.pajak bumi dan bangunan alasan: Kontribusi pajak penghasilan terhadap penerimaan pajak pemerintah kurang lebih 60%(objek pajak ini merupakan objek terbesar dibanding objek pajak lainnya)

Sumber Pndptn Negara (lanjutan) B. Penerimaan Bukan-Pajak 1. Penerimaan Sumberdaya Alam Minyak bumi Gas alam Pertambangan umum Kehutanan Perikanan 2. Bagian Laba BUMN 3. Penerimaan Negara Bukan-Pajak lainnya Utang Dalam Negeri Utang Luar Negeri

Contoh soal Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Penyesuaian yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dari Pemerintah Pusat secara umum dinamakan.... a. Dana Alokasi Umum b. Dana Perimbangan c. Dana Otonomi d. Penerimaan Negara Bukan Pajak e. Subsidi Desentralisasi Penjelasan:Dana Pemda yg berasal dari Pemerintah secara umum terdiri dari DAU,DAK dan DBH

Contoh Soal: Ayat di bawah ini yang BUKAN merupakan pengeluaran atau belanja Pemerintah Daerah (kota/kabupaten) adalah: a. belanja pegawai pemerintah daerah b. belanja barang-barang kebutuhan instansi pemerintah daerah c. pembayaran angsuran pokok dan bunga utang luar negeri d. biaya pembangunan sarana dan prasarana daerah setempat e. subsidi-subsidi bagi berbagai lapisan masyarakat tertentu

Pengeluaran Negara 1. Belanja Pegawai Pengeluaran Rutin 2. Belanja Barang 3. Subsidi 4. Pembayaran Utang 5. Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) 6. Pengeluaran lain-lain B. Pengeluaran Pembangunan

Surplus/Defisit A P B N APBN surplus apabila Penerimaan Dalam Negeri > Pengeluaran Rutin Surplus APBN disebut Tabungan Pemerintah mrpkn sumber pembi-ayaan pembangunan. APBN defisit apabila Penerimaan Dalam Negeri < Pengeluaran Rutin Cara mengatasi Defisit: 1. Obligasi Pemerintah 2. Privatisasi BUMN 3. Pinjaman Projek 4. Pinjaman Program

Contoh Soal: APBN dikatakan defisit apabila: a Contoh Soal: APBN dikatakan defisit apabila: a. belanja rutin > penerimaan dalam negeri b. belanja total > penerimaan total c. subsidi kepada daerah > setoran pemerintah daerah d. belanja barang > belanja pegawai e. pembayaran angsuran dan bunga utang > penerimaan pajak Penjelasan:APBN defisit apabila kebutuhan belanja negara lebih besar dari penerimaan negara secara keseluruhan.

Dana Perimbangan Semua pengeluaran Negara yang dialokasikan kpd daerah utk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Contoh Soal: Dalam struktur APBN Indonesia, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil (DBH) secara umum disebut... . a.Subsidi b.Dana Perimbangan c.Pengeluaran Pembangunan d.Pengeluaran Lain-lain Penjelasan:Dana Perimbangan merupakan salah satu komponen dalam struktur APBN pada pos belanja Daerah

Dana-dana Perimbangan Dana Bagi Hasil: Bagian daerah atas penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan s’daya alam, serta bagian daerah atas PPh pasal 25/29 dan PPh pasal 21. DAU: Semua pengeluaran Negara yg dialokasikan kpd daerah dgn tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. DAK: Semua pengeluaran Negara yg dialokasikan kpd daerah utk membantu membiayai kebutuhan khusus. Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian: Dana untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, serta utk penyesuaian kekurangan dana alokasi umum utk beberapa daerah.

Kebijakan Fiskal Tujuan: 1. Menciptakan stabilitas perekonomian 2. Memacu pertumbuhan 3. Memperluas dan men-ciptakan kesempatan kerja 4. Mewujudkan keadilan sosial bagi masyrkt 5. Memeratakan distribusi pendapatan nasional Jenis: Kebijakan anggaran defisit (deficit budget policy) 2. Kebijakan anggaran surplus (surplus budget policy) 3. Kebijakan anggaran berimbang (balanced budget policy)

Contoh soal: An instrument of fiscal policy that can attract direct foreign investments is... . a. cabinet reshufle b. facilitating tax holiday c. devaluing domestic currency d. lowering domestic rate of interest Penjelasan: Tax holiday merupakan fasilitas keringanan pajak sehingga akan mendorong PMA untuk berinvestasi pada negara yg memberlakukan fasilitas tsb.

Penggolongan Pajak Berdasarkan Sifat Kelangsungan 1. Pajak Langsung 2. Pajak Tak Langsung B. Berdasarkan Wewenang Pemungutan 1. Pajak Pusat/Negara 2. Pajak Daerah C. Berdasarkan Sifat Objektivitas 1. Pajak Objektif 2. Pajak Subjektif

Penjelasan:Pajak penjualan ini ditanggung oleh konsumen akhir Contoh Soal: Di antara pajak-pajak di bawah ini yang tergolong sebagai pajak tak langsung adalah: a. pajak penghasilan b. pajak penjualan c. pajak kendaraan bermotor d. pajak bumi dan bangunan e. bea balik nama kendaraan bermotor Penjelasan:Pajak penjualan ini ditanggung oleh konsumen akhir

Kebijakan Makro-Ekonomi Kebijakan Fiskal Kebjkn yg berhubungan dgn dan ditempuh melalui APBN. Pada umumnya melalui instrumen perpajakan dan subsidi, serta anggaran. Dirumuskan oleh Peme-rintah cq Departemen Keuangan. Kebijakan Moneter Kebijkn yg berhubungan dgn keuangan dan perbankan. Pada umumnya melalui pengendalian jumlah uang yg beredar dan tingkat sukubunga. Dirumuskan oleh Bank Sentral (di Indonesia: Bank Indonesia).

Contoh Soal: Berikut ini kebijakan moneter dan fiskal : 1 Contoh Soal: Berikut ini kebijakan moneter dan fiskal : 1. Politik pasar terbuka 2. Pembatasan pemberian kredit 3. Menaikkan pajak pendapatan 4. Mengurangi pengeluaran pemerintah 5. Menaikkan suku bunga Yang termasuk kebijakan moneter adalah . . .. a. 1, 2 dan 3 b. 1, 2 dan 5 c. 2, 3 dan 4 d. 2, 4 dan 5 e. 3, 4 dan 5  Penjelasan: Kebijakan pajak adalah instrumen kebijkan fiskal,sedangkan pengeluaran pemerintah dan suku bunga merupakan instrumen kebijakan moneter

Contoh 2: Kebijakan fiskal ialah kebijakan makro-ekonomi yang ditempuh melalui dan dilakukan dengan menggunakan instrumen: a. anggaran pendapatan dan belanja negara b. Sertifikat Bank Indonesia c. peraturan perundang-undangan d. Surat Utang Negara e. tingkat bunga, kurs mata uang, dan lalu lintas devisa Penjelasan: instrumen kebijakan fiskal terdiri dari APBN dan perpajakan

Kebijakan Fiskal Kebijakan Sektor Riil Kebjkn di Pasar Barang Kebijakan makroekonomi yg menggunakan instrumen pengeluaran pemerintah (G) atau pajak (Tx) atau subsidi (Sd, TP) untuk mempe-ngaruhi (merangsang, atau mengendalikan) Permintaan Agregat dan menstabilkan perekonomian. Permintaan Agregat (Aggregate Demand, AD) adalah permintaan oleh seluruh masyarakat atas segala macam barang dan jasa.

Tipe Kebijakan Fiskal Ekspansif bertujuan meningkatkan permintaan agregat (AD) Kontraktif bertujuan mengendalikan permintaan agregat (AD)

Mengapa ekspansif? untuk menggairahkan investasi dan produksi, sehingga perekonomian terhindar dari ancaman resesi. Mengapa kontraktif? untuk mengendalikan kenaikan harga2, agar perekonomian terhindar dari bahaya over-heating (“kepanasan”).

Contoh-contoh Kebijakan Fiskal Ekspansif Peningkatan belanja pemerintah Penurunan pajak Peningkatan subsidi Peningkatan belanja pemerintah diiringi dengan peningkatan pajak

Contoh-contoh Kebijakan Fiskal Kontraktif Pengurangan belanja pemerintah Penaikan pajak Pengurangan subsidi Pengurangan belanja pemerintah diiringi dengan penurunan pajak