AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

BAB VII PENENTUAN HARGA PELAYANAN PUBLIK (CHARGING FOR SERVICE) A. PENDAHULUAN PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK DIBIAYAI MELALUI DUA SUMBER YAITU : 1. PAJAK SETIAP WAJIB PAJAK HARUS MEMBAYAR TANPA MEMPERDULIKAN APAKAH YANG BERSANGKUTAN MENIKMATI SECARA LANGSUNG JASA PUBLIK TERSEBUT SECARA LANGSUNG. 2. PEMBEBANAN LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT (CHARGING FOR SERVICE)

B. PELAYANAN PUBLIK YANG DAPAT DIJUAL BEBERAPA PELAYANAN PUBLIK YANG DAPAT DIBEBANKAN TARIF PELAYANAN MISALNYA : PENYEDIAAN AIR BERSIH. TRANSPORTASI PUBLIK. JASA POS DAN TELEKOMUNIKASI. ENERGI DAN LISTRIK. PERUMAHAN RAKYAT. FASILITAS REKREASI. PENDIDIKAN. JALAN TOL. IRIGASI. JASA PEMADAM KEBAKARAN.

11. PELAYANAN KESEHATAN. 12. PENGOLAHAN SAMPAH/LIMBAH. PEMBEBANAN TARIF PELAYANAN PUBLIK KEPADA KONSUMEN DAPAT DIBENARKAN KARENA BEBERAPA ALASAN, YAITU : 1. ADANYA BARANG PRIVAT DAN BARANG PUBLIK TERDAPAT 3 (TIGA) JENIS BARANG YANG MENJADI KEBUTUHAN MASYARAKAT, YAITU : BARANG PRIVAT BARANG-BARANG KEBUTUHAN MASYARAKAT YANG MANFAAT BARANG ATAU JASA TERSEBUT HANYA DINIKMATI SECARA INDIVIDUAL OLEH YANG MEMBELINYA, SEDANGKAN YANG TIDAK MENGKONSUMSI TIDAK DAPAT MENIKMATI BARANG/JASA TERSEBUT. CONTOH : MAKANAN, LISTRIK, TELEPON DSB.

b. BARANG PUBLIK BARANG-BARANG KEBUTUHAN MASYARAKAT YANG MANFAAT BARANG ATAU JASA DINIKMATI OLEH SELURUH MASYARAKAT SECARA BERSAMA-SAMA. CONTOH : PERTAHANAN NASIONAL, PENGENDALIAN PENYAKIT DSB. c. CAMPURAN ANTARA BARANG PRIVAT DAN BARANG PUBLIK BARANG-BARANG KEBUTUHAN MASYARAKAT YANG MERUPAKAN CAMPURAN ANTARA BARANG PRIVAT DAN BARANG PUBLIK. CONTOH : PENDIDIKAN, PELAYANAN KESEHATAN DSB. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

PADA TATARAN PRAKTEK, TERDAPAT KESULITAN DALAM MEMBEDAKAN ANTARA BARANG PRIVAT DENGAN BARANG PUBLIK TERSEBUT ANTARA LAIN : a. BATASAN ANTARA BARANG PUBLIK DAN BARANG PRIVAT SULIT UNTUK DITENTUKAN. CONTOH : TRANSPORTASI DAN PERUMAHAN. b. TERDAPAT BARANG DAN JASA YANG MERUPAKAN BARANG/JASA PUBLIK, TAPI DALAM PENGGUNAANNYA (KONSUMSINYA) TIDAK DAPAT DIHINDARI KETERLIBATAN BEBERAPA ELEMEN PEMBEBANAN LANGSUNG. CONTOH : BIAYA PELAYANAN MEDIS, TARIF OBAT-OBATAN DSB. c. TERDAPAT KECENDERUNGAN MEMBEBANKAN TARIF PELAYANAN DARI PADA MEMBEBANKAN PAJAK KARENA PEMBEBANAN TARIF LEBIH MUDAH PENGUMPULANNYA. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

JIKA MANFAAT DIRASAKAN SECARA PERSEORANGAN MAKA UNTUK MEMPEROLEH MASYARAKAT BIASANYA DIBEBANI DENGAN TARIF. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK ADALAH : a. IDENTIFIKASI BARANG/JASA YANG MENJADI KEBUTUHAN MASYARAKAT. (TERMASUK BARANG PUBLIK ATAU PRIVAT). b. PIHAK YANG LEBIH KOMPETEN (LEBIH EFISIEN) UNTUK MENYEDIAKAN KEBUTUHAN PUBLIK TERSEBUT (PEMERINTAH ATAU SWASTA). c. KEMAMPUAN PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU KEPADA SEKTOR SWASTA DAN SEKTOR KETIGA. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

d. PELAYANAN PUBLIK YANG TIDAK HARUS DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH NAMUN DAPAT DITANGANI OLEH SWASTA. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

HUBUNGAN SEKTOR PUBLIK, SEKTOR SWASTA & SEKTOR KETIGA UNIT BISNIS PEMERINTAH (BUMN/BUMD) PEMERINTAH UNIT-UNIT PELAYANAN PEMERINTAH PELAYANAN PUBLIK NONPEMERINTAH : SWASTA, VOLUNTARY, LSM GABUNGAN (KONTRAK & KERJA SAMA) AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

2. EFISIENSI EKONOMI KETIKA SETIAP INDIVIDU BEBAS MENENTUKAN BANYAKNYA BARANG DAN JASA YANG MEREKA INGIN KONSUMSI , MEKANISME HARGA MEMILIKI PERANG PENTING DALAM MENGALOKASIKAN SUMBER DAYA MELALUI : a. PENDISTRIBUSIAN PERMINTAAN, PIHAK YANG MENDAPATKAN MANFAAT PALING BANYAK HARUS MEMBAYAR LEBIH BANYAK PULA. b. PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MENGHINDARI PEMBOROSAN. c. PEMBERIAN INSENTIF PADA SUPLIER BERKAITAN DENGAN SKALA PRODUKSI. d. PENYEDIAAN SUMBER DAYA PADASUPPLIER UNTUK MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN PERSEDIAAN JASA (SUPPLY OF SERVISE) SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

UNTUK PUBLIC GOODS PEMERINTAH LEBIH BAIK MENETAPAKAN HARGA DIBAWAH HARGA NORMALNYA (FULL PRICE) ATAU BAHKAN TANPA DIPUNGUT BIAYA. MEKANISME PEMBEBANAN TARIF PELAYANAN MERUPAKAN SALAH SATU CARA UNTUK MENCIPTAKAN KEADILAN. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

3. PRINSIP KEUNTUNGAN. KETIKA PELAYANAN TIDAK DINIKMATI OLEH SEMUA ORANG, PEMBEBANAN LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT YANG MENERIMA JASA TERSEBUT DIANGGAP “WAJAR” BILA DIDASARKAN PRINSIP BAHWA YANG TIDAK MENIKMATI MANFAAT TIDAK PERLU MEMBAYAR. JADI PEMBEBANAN HANYA DIKENAKAN KEPADA MASYARAKAT ATAU MEREKA YANG DIUNTUNGKAN KEPADA PELAYANAN TERSEBUT. PEMERINTAH TIDAK BOLEH MELAKUKAN MAKSIMISASI KEUNTUNGAN. FEE ADALAH BIAYA ATAS PERIJINAN ATAU LISENSI YANG DIBERIKAN PEMERINTAH. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

BIAYA PERIJINAN (LISENSI) DIDASARKAN PADA : a BIAYA PERIJINAN (LISENSI) DIDASARKAN PADA : a. KATAGORI PERIJINAN YANG DILAKUKAN. b. ADA TIDAKNYA KEUNTUNGAN FINANSIAL YANG DIPEROLEH PEMEGANG IJIN ATAU LISENSI ATAS IJIN ATAU LISENSI YANG DIMILIKI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

C. ARGUMEN TERHADAP PEMBEBANAN TARIF PELAYANAN DASAR PEMBEBANAN TARIF PELAYANAN SUATU JASA, BAIK MERUPAKAN BARANG PUBLIK MAUPUN BARANG PRIVAT, MUNGKIN TIDAK DAPAT DIBERIKAN KEPADA SETIAP ORANG, SEHINGGA TIDAK ADIL BILA BIAYANYA DI BEBANKAN KEPADA SEMUA MASYARAKAT MELALUI PAJAK, SEMENTARA MEREKA TIDAK MENIKMATI JASA TERSEBUT. SUATU PELAYANAN MUNGKIN MEMBUTUHKAN SUMBER DAYA YANG MAHAL ATAU LANGKA SEHINGGA KONSUMSI PUBLIK HARUS DIDISIPLINKAN (HEMAT), MISALNYA PEMBEBANAN TERHADAP PENGGUNAAN AIR DAN OBAT-OBATAN MEDIS. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

3. TERDAPAT VARIASI DALAM KONSUMSI INDIVIDUAL YANG LEBIH BERHUBUNGAN DENGAN PILIHAN DARIPADA KEBUTUHAN, MISALNYA PENGGUNAAN FASILITAS REKREASI. 4. SUATU JASA MUNGKIN DIGUNAKAN UNTUK OPERASI KOMERSIAL YANG MENGUNTUNGKAN DAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DOMESTIK SECARA INDIVIDUAL MAUPUN INDUSTRIAL, MISALNYA AIR, LISTRIK, JASA POS DAN TELEPON. 5. PEMBEBANAN DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENGETAHUI ARAH DAN SKALA PERMINTAAN PUBLIK ATAS SUATU JASA APABILA JENIS DAN STANDAR PELAYANANNYA TIDAK DAPAT DITENTUKAN SECARA TEGAS. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

TERDAPAT ARGUMEN YANG MENENTANG PEMBEBANAN TARIF PELAYANAN, YAITU : 1 TERDAPAT ARGUMEN YANG MENENTANG PEMBEBANAN TARIF PELAYANAN, YAITU : 1. TERDAPAT KESULITAN ADMINISTRASI DALAM MENGHITUNG BIAYA PELAYANAN. PENETAPAN TARIF PELAYANAN MENSYARATKAN ADANYA SISTEM PENCATATAN DAN PENGUKURAN YANG HANDAL. 2. YANG MISKIN TIDAK MAMPU UNTUK MEMBAYAR KESENJANGAN EKONOMI DAN PENDAPATAN YANG LEBAR MENYEBABKAN ORANG MISKIN TIDAK MAMPU MEMBAYAR PELAYANAN DASAR. PENYEDIAAN LAYANAN GRATIS DAN SUBSIDI MUNGKIN SIA-SIA DAN KURANG EFEKTIF. PENDEKATAN YANG TERBAIK ADALAH MELALUI DISTRIBUSI PENDAPATAN (LUMP SUM TRANSFER) TAPI SULIT DILAKSANAKAN DI NEGARA BERKEMBANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

3. ADANYA EKSTERNALITAS, MERIT GOOD, DAN PERSYARATAN LEGAL 3. ADANYA EKSTERNALITAS, MERIT GOOD, DAN PERSYARATAN LEGAL. EKSTERNALITAS POSITIF (SPILOVER EFFECTS) MISALNYA TARIF PELAYANAN YANG TERLALU TINGGI MEMBUAT MASYARAKAT TIDAK TERDORONG UNTUK MENGGUNAKANNYA. DEMIKIAN JUGA BARANG YANG DIANGGAP SEBAGAI MERID GOOD MUNGKIN LEBIH BAIK DIBERIKAN SECARA GRATIS ATAU TANPA BEBAN BIAYA, SEPERTI PENDIDIDKAN. SELAIN ITU TERDAPAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENSYARATKAN PEMERINTAH UNTUYK MENYEDIAKAN PELAYANAN TERTENTU SEPERTI PENDIDIKAN DASAR 9 TAHAUN, SEHINGGA KEBUTUHSAN BARABG TERSEBUT BIASANYA DIANGGAP BEBAS DARI BEBAN MASYARAKAT DAN TIDAK PERLU DITARIK TARIF PELAYANAN. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

D. PRINSIP DAN PRAKTEK PEMBEBANAN KESALAHAN DALAM MENETAPKAN TARIF PELAYANAN PUBLIK MERUPAKAN PENYEBAB UTAMA DEFISIT ANGGARAN DIBANYAK NEGARA BERKEMBANG ( DEVAS 1989) DALAM PRAKTEKNYA, PELAYANAN YANG GRATIS MENYEBABKAN INSENTIF RENDAH, SEHINGGA TERKADANG KUALITAS PELAYANAN MENJADI SANGAT RENDAH. MISALNYA PEMBERIAN KESEHATAN GRATIS BIASANYA KUALITASNYA KURANG MEMUASKAN. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

E. KEGUNAAN PEMBEBANAN DALAM PRAKTEK PRAKTEK PEMBEBANAN PELAYANAN PUBLIK BERBEDA-BEDA UNTUK SETIAP NEGARA, ANTARA JASA YANG DISEDIAKAN LANGSUNG OLEH PEMERINTAH DAN YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN MILIK NEGARA, DAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH. CHARGING FOR SERVICE MERUPAKAN SALAH SATU SUMBER PENERIMAAN BAGI DAERAH TERTENTU. PEMERINTAH MEMPEROLEH PENERIMAAN DARI BEBERAPA SUMBER, ANTARA LAIN : 1. PAJAK 2. PEMBEBANAN LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT (CHARGING FOR SERVICE) SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

3. LABA BUMN/BUMD. 4. PENJUALAN ASET MILIK PEMERINTAH. 5. UTANG. 6 3. LABA BUMN/BUMD. 4. PENJUALAN ASET MILIK PEMERINTAH. 5. UTANG. 6. PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN (MENCETAK UANG) DATA BIAYA KADANG SULIT DIPEROLEH DAN SULIT DIPERBANDINGKAN, TERUTAMA ANTARA JASA YANG DISEDIAKAN LANGSUNG OLEH PEMERINTAH DAN YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN MILIK NEGARA. PADA KASUS PERUSAHAAN NEGARA , HANYA NET DIFICIT DAN SURPLUS YANG MUNCUL DALAM REKENING PEMERINTAH. SEHARUSNYA PENYEDIAAN BARANG PUBLIK SEPERTI PERTAHANAN, KESEHATAN PUBLIK, DAN JASA KEPOLISIAN SEHARUSNYA DIBERIKAN SECARA GRATIS, DALAM ARTI DIBIAYAI DARI PAJAK. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

SEMENTARA ITU, PENYEDIAAN BARANG PRIVAT YAITU JASA UNTUK KEPENTINGAN INDIVIDU SEPERTI LISTRIK, TELEPON, TRANSPOFRTASI UMUM DITARIK SEBESAR HARGA PEMULIHAN BIAYA TOTALNYA (FULL COST RECOVERY PRICES). UNTUK BARANG CAMPURAN (MIXED/MERID GOOD), SEPERTI PENDIDIKAN MENENGAH, PENYEMBUHAN KESEHATAN, SANITASI DISEDIAKAN MELALUI PAJAK DAN SEBAGIAN LAGI DARI TARIF. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

F. PENETAPAN HARGA PELAYANAN : HARGA YANG HARUS DIBEBANKAN. PEMERINTAH HARUS MEMUTUSKAN BESARAN HARGA PELAYANAN YANG DIBEBANKAN PADA MASYARAKAT. ATURAN YANG BIASA DIPAKAI ADALAH BAHWA BEBAN (CHARGE) DIHITUNG SEBESAR TOTAL BIAYA UNTUK MENYEDIAKAN PELAYANAN TERSEBUT (FULL COST RECOVERY). EMPAT KESULITAN MENGHITUNG BIAYA TOTAL : 1. TIDAK TAHU SECARA TEPAT BESARNYA BIAYA TOTAL (FULL COST) UNTUK MENYEDIAKAN SUATU PELAYANAN. 2. SANGAT SULIT MENGUKUR JUMLAH YANG DIKONSUMSI. 3. TIDAK MEMPERHITUNGKAN KEMAMPUAN MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

4. PENENTUAN BIAYA YANG HARUS DIPERHITUNGKAN 4. PENENTUAN BIAYA YANG HARUS DIPERHITUNGKAN . APAKAH HANYA MEMASUKKAN BIAYA OPERASI LANGSUNG (CURRENT OPERATION COST) ATAU DITAMBAH DENGAN BIAYA MODAL (CAPITAL COST) AHLI EKONOMI UMUMNYA MENGANJURKAN UNTUK MEMPERGUNAKAN MARGINAL COST PRICING, YAITU TARIF YANG DIPUNGUT SEHARUSNYA SAMA DENGAN BIAYA UNTUK MELAYANI KONSUMEN TAMBAHAN (COST OF SERVING THE MARGINAL CONSUMER). HARGA TERSEBUT ADALAH HARGA YANG JUGA BERLAKU DALAM PASAR PERSAINGAN UNTUK PELAYANAN TERSEBUT. MARGINAL COST PRICING MENGACU PADA HARGA PASAR YANG PALING EFISIEN (ECONOMICALLY EFFICIENT PRICE), KARENA PADA TINGKAT HARGA TERSEBUT (CATERIS PARIBUS) AKAN MEMAKSIMALKAN MANFAAT EKONOMI DAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA YANG TERBAIK. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

MASYARAKAT AKAN MEMPEROLEH PENINGKATAN OUTPUT DARI BARANG ATAU JASA SAMPAI TITIK DIMANA MARGINAL COST SAMA DENGAN HARGA. PENETAPAN HARGA PELAYANAN PUBLIK DENGAN MENGGUNAKAN MARGINAL COST PRICING SETIDAKNYA HARUS MEMPERTIMBANGKAN : 1. BIAYA OPERASI VARIABEL (VARIABLE OPERATING COST). 2. SEMI VARIABLE OVERHEAD COST SEPERTI BIAYA MODAL ATAS AKTIVA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN. 3. BIAYA PENGGANTIAN ATAS ASET MODAL YANG DIGUNAKAN DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN DAN 4. BIAYA PENAMBAHAN ASET MODAL YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI TAMBAHAN PERMINTAAN. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

G. PERMASALAHAN MARGINAL COST PRICING MASALAH-MASALAH DALAM PENGGUNAAN MARGINAL COST PRICING SULIT MEMPERHITUNGKAN SECARA TEPAT MARGINAL COST UNTUK JASA-JASA TERTENTU, DALAM PRAKTEK KADANG BIAYA RATA-RATA (AVERAGE COST) DIGUNAKAN SEBAGAI PENGGANTI WALAUPUN HAL INI MENYIMPANG DARI SYARAT EKONOMIS DAN EFISIENSI. 2. PENENTUAN HARGA SEHARUSNYA DIDASARKAN PADA BIAYA MARGINAL JANGKA PENDEK (SHORT RUN MC) ATAU BIAYA MARGINAL JANGKA PANJANG (LONG RUN MC). 3. MARGINAL COST PRICING BUKAN BERARTI FULL COST RECOVERY SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

4. KONSEP KEWAJARAN DIGUNAKAN UNTUK : a 4. KONSEP KEWAJARAN DIGUNAKAN UNTUK : a. HANYA MEREKA YANG MENERIMA MANFAAT YANG MEMBAYAR. b. SEMUA KONSUMEN MEMBAYAR SAMA TANPA MEMANDANG PERBEDAAN BIAYA DALAM MENYEDIAKAN PELAYANAN TERSEBUT. 5. EKSTERNALITAS KONSUMSI, SEPERTI MANFAAT KESEHATAN UMUM DARI AIR BERSIH UNTUK MINUM DAN MANDI DAPAT SECARA SIGNIFIKAN MERUBAH “EFISIENSI HARGA” YANG DITENTUKAN OLEH MARGINAL COST. 6. PERTIMBANGAN EKUITAS MENSYARATKAN YANG KAYA MEMBAYAR LEBIH, PALING TIDAK UNTUK JASA SEPERTI AIR, DIMANA TERDAPAT BEBERAPA MACAM BENTUK DISKRIMINASI HARGA (SEPERTI TARIF PROGRESIF) YANG MUNGKIN DIGUNAKAN. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

H. KOMPLEKSITAS STRATEGI HARGA TWO-PART TARIFFS, BANYAK KEPENTINGAN PUBLIK (SEPERTI LISTRIK) DIPUNGUT DENGAN TWO-PART TARIFFS, YAITU FIXED CHARGE UNTUK MENUTUPI BIAYAOVERHEAD ATAU BIAYA INFRASTRUKTUR DANVARIABLE CHARGE YANG DIDASARKAN ATAS BESARNYA KONSUMSI. 2. PEAK-LOAD TARIFFS, PELAYANANPUBLIK DIPUNGUT BERDASARKAN TARIF TERTINGGI. 3. DISKRIMINASI HARGA. HAL INI ADALAH SALAH SATU CARA UNTUK MENGAKOMODASI PERTIMBANGAN KEADILAN (EQUITY) MELALUI KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

FULL COST RECOVERY. HARGA PELAYANAN DIDASARKAN PADA BIAYA PENUH ATAU BIAYA TOTAL UNTUK MENGHASILKAN PELAYANAN. PENETAPAN HARGA BERDASARKAN BIAYA PENUH ATAS PELAYANAN PUBLIK PERLU MEMPERTIMBANGKAN KEADILAN (EQUITY) DAN KEMAMPUAN PUBLIK UNTUK MEMBAYAR. 5. HARGA DIATAS MARGINAL COST. DALAM BEBERAPA KASUS, SENGAJA DITETAPKAN HARGA DIATAS MARGINAL COST, SEPERTI TARIF PARKIR MOBIL, ADANYA BEBERAPA BIAYA PERIJINAN ATAU LICENCE FEE. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

I. TAKSIRAN BIAYA PENENTUAN HARGA DENGAN TEKNIK APAPUN YANG DIGUNAKAN PADA DASARNYA ADALAH MENDASARKAN PADA USAHA PENAKSIRAN BIAYA SECARA AKURAT. HAL INI MELIBATKAN BEBERAPA PERTIMBANGAN SEBAGAI BERIKUT : 1. OPPORTUNITY COST UNTUK STAF, PERLENGKAPAN DLL. 2. OPPORTUNITY COST OF CAPITAL. 3. ACCOUNTING PRICE UNTUK INPUT KETIKA HARGA PASAR TIDAK MENUNJUKKAN VALUE TO SOCIETY (OPPORTUNITY COST). 4. POOLING KETIKA BIAYA BERBEDA-BEDA ANTAR SETIAP INDIVIDU. PRINSIP BIAYA MEMBERIKAN DASAR YANG BERMANFAAT BAGI PENENTUAN HARGA DI SEKTOR PUBLIK. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI