UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KESEHATAN DAN K E S E L A M A T A N K E R J A
Advertisements

PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3
PENTINGNYA PEMERIKSAAN KESEHATAN SEBELUM KERJA
Oleh : Baju Widjasena Bagian K3 FKM UNDIP
Disusun : WIDIAYANTI SUMINAR, S.Pd.
UU NO.36 TENTANG RUMAH SAKIT MARKUS LUAHAMBOWO
SISTEM MANAJEMEN K3 PENDAHULUAN DAN PENGERTIAN K.3 MATERI 1
SISTEM MANAJEMEN K3 PERATURAN PEMERINTAH NO.50 TH MATERI 2
Drs. Haris Sadiminanto, MMSi, MBA
SISTEM MANAJEMEN K3 LANJUTAN P.P. NO.50 TH.2012 ( PASAL.9 ) MATERI 3
Pedoman penerapan sistem mANAJEMEN K3
PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA
Keselamatan Kerja Syarat-syarat Keselamatan Kerja
LABORATORIUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
MENDISKRIPSI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ( K3 )
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nama : Agung Martono Bayu Rachmanto Esti Wulandaru Muna Najat Fadilah Kelompok 9.
UNDANG – UNDANG TENAGA KERJA No
PERUNDANG-UNDANGAN temu : 2 UU No 1 Tahun 1970,tentang Keselamatan Kerja * untuk mencapai kesejahteraan hidup,meningkatkan produksi dan produktivitas.
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN VII) KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Drs. Haris Sadiminanto, MMSi, MBA MATERI X V ( MINGGU XV ) LISENSI TENAGA KESEHATAN KERJA DAN PELAPORAN KECELAKAAN DAN P.A.K.
PERATURAN PERUNDANGAN KESEHATAN KERJA
ILMU KEDOKTERAN KERJA.
PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA
PERLINDUNGAN BAHAYA KEBAKARAN DI RUMAH SAKIT
PERATURAN MENTERI TENTANG K3
HIMPUNAN PERATURAN KESELAMATAN & KESEHATAN K3
MENERAPKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN KERJA
- Drh. Meirina Ernawati M.kes -
PERATURAN PELAKSANAAN BIDANG KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Peraturan Perundangan K3
Keselamatan dan kesehatan kerja
PSIKOLOGI KESEHATAN : PENYAKIT AKIBAT KERJA
KESEHATAN KERJA.
UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN dengan UU Nomor.01 Tahun 1970
LITERATUR YANG WAJIB DI BACA (DIPUNYAI?)
Audit Lingkungan Ardaniah Abbas.
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN K3
DASAR-DASAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
BAHAYA DAN RESIKO KESEHATAN
UU Praktik Kedokteran no 29 tahun 2004
H I SYAFRIANI.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
PERUNDANG-UNDANGAN SANITASI PERMUKIMAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN VII) KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
HIGIENE SANITASI PANGAN
SANITASI PERMUKIMAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM
Peraturan Pemerintah Republik INDONESIA Nomor 1 tahun 1970
12 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA Pemeliharaan Karyawan
PERATURAN PERUNDANGAN KESEHATAN KERJA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PERATURAN PERUNDANGAN KESEHATAN KERJA
- Drh. Meirina Ernawati M.kes -
HALIMA TUSSAKDIYAH, S. Pd KESELAMATAN dan KESEHATAN KERJA (K3)
disampaikan oleh: Drs. Herman Prakoso Hidayat, MM
(SANITASI, HIGIENIS, DAN
UNIVERSITAS GAJAHMADA, 24 OKTOBER 2018
- Drh. Meirina Ernawati M.kes -
Bagaimana Upaya Pemerintah Mensinergikan Pelaksanaan dan Pengawasan K3
Uu k3.
PERATURAN PERUNDANGAN KESEHATAN KERJA
Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan dan Standar K3 yang Diperlukan.
K3LH Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup A.Pengertian K3LH Keselamatan yang berkaitan dengan mesin,pesawat,alat kerja bahan dan proses pengolahannya.tempat.
Transcript presentasi:

UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Drs. Haris Sadiminanto, MMSi, MBA MATERI VI ( MINGGU VI ) PERUNDANGAN K.3 BIDANG KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA

KETENTUAN UMUM YANG TERKAIT KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA MELIPUTI : PROMOSI DAN PEMELIHARAAN DERAJAT KESEHATAN PENCEGAHAN GANGGUAN KESEHATAN TENAGA KERJA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DARI RESIKO- RISIKO FAKTOR PEKERJAAN PENEMPATAN DAN PEMELIHARAAN TENAGA KERJA DALAM SUATU LINGKUNGAN KERJA SESUAI FISIK KEERGONOMIAN DALAM PEKERJAAN. LINGKUNGAN KERJA IALAH HAL2 YANG MENCAKUP IDENTIFIKASI DAN EVALUASI FAKTOR LINGKUNGAN KERJA YANG MEMBERIKAN DAMPAK PADA KESEHATAN TENAGA KERJA BAHAYA LINGKUNGAN KERJA: FAKTOR2 YANG DAPAT MENYEBABKAN KEC. DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

PERATURAN PERUNDANGAN SEBAGAI PELAKSANAAN UNDANG2 NOMOR 1 TAHUN 1970, ANTARA LAIN DI BIDANG KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA ADALAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1973 TENTANG PENGAWASAN ATAS PEREDARAN, PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN PESTISIDA KEPUTUSAN PRESIDEN R.I. NOMOR 22 TAHUN 1993 TENTANG PENYAKIT YANG TIMBUL KARENA HUBUNGAN KERJA PERATURAN MENTERI PERBURUHAN NOMOR 7 TAHUN 1964 TENTANG SYARAT KESEHATAN, KEBERSIHAN SERTA PENERANGAN DALAM TEMPAT KERJA PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI NOMOR PER.01/MEN/1976 TENTANG KEWAJIBAN LATIHAN HYPERKES BAGI DOKTER PERUSAHAAN

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI NOMOR PER PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI NOMOR PER.01/MEN/1979 TENTANG KEWAJIBAN LATIHAN HYPERKES BAGI PARA MEDIS PERUSAHAAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.02/MEN/1980 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA DALAM PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.01/MEN/1981 TENTANG KEWAJIBAN MELAPOR PENYAKIT AKIBAT KERJA PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.03/MEN/1982 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN KERJA PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR PER.03/MEN/1985 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEMAKAIAN ASBES

10. PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR PER 10.PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR PER.03/MEN/1986 TENTANG SYARAT-SYARAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI TEMPAT KERJA YANG MENGELOLA PESTISIDA 11.PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR PER.03/MEN/1998 TENTANG TATA CARA PELAPORAN KECELAKAAN KERJA 12.KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR KEP.51/MEN/1999 TENTANG NILAI AMBANG BATAS FAKTOR FISIKA DI TEMPAT KERJA 13.KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR KEP.187/MEN/1999 TENTANG PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DI TEMPAT KERJA 14.PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.08/MEN/VII/2010 TENTANG PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI