Kajian Kebijakan dan Kelembagaan Sanitasi/STBM di Wilayah DKI Jakarta PROPOSAL Kajian Kebijakan dan Kelembagaan Sanitasi/STBM di Wilayah DKI Jakarta

LATAR BELAKANG Hasil survey baseline: RT yang Menerapkan STBM di Lokasi Target WVI Perlu melakukan kerjasama & sinergi dengan Pemerintah DKI Jakarta dalam pelaksanaan CLEAN Jakarta agar dapat berjalan lancardan sukses tanpa ada kendala dan hambatan Pilar STBM Penjaringan Semper Barat Stop BABS 0,5% 2,9% CTPS 69,4% 79,4% Sampah 21,1% 27,8%

LATAR BELAKANG DKI Jakarta memiliki karakteristik pemerintahan yang berbeda dengan pemerintah kota lain. Permenkes No.3/2014 dan Kepmenkes No. 852 adalah program lintas sektor, tidak mengamanatkan lintas lembaga. Perlu dilakukan identifikasi dan analisis terhadap kelembagaan dan peraturan-peraturan terkait STBM.

TUJUAN Identifikasi & Analisis kebijakan terkait STBM (Perda, Pergub, SK) Identifikasi & Analisis lembaga pemerintah terkait STBM (Struktural, Fungsional, Adhoc) Identifikasi & Analsisi Implementasi Kebijakan terkait STBM (program-proyek-anggaran) Respon Pemerintah DKI terkait Strategi Nasional STBM

LOKASI SASARAN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pemerintah Kota Jakarta Utara Dengan ruang lingkup materi dikhususkan pada kelembagaan dan peraturan terkait STBM

METODOLOGI Pengumpulan Data Analisis Dokumen: peraturan & laporan Indepth Interview FGD Analisis Analisis Kebijakan: melalui pendekatan Retrospektif untuk melihat kapasitas Enabling Environment kebijakan tersebut Analisis Kelembagaan: melalui evaluasi tugas, fungsi dan kewenangan

FGD Kota Jakarta Utara Kec. Penjaringan Kec. Cilinding Kel. Semper Barat Kel. Penjaringan Ass. Askesmas Unsur Kecamatan (4 orang) Unsur Kelurahan, termasuk Puskesmas (4 orang) Ass. Pemb. & Lingk. Hidup Bappeda/Pokja Kota Sehat SuDin. Kesehatan SuDin. Perumahan SuDin. PU Unsur Puskesmas (4 orang) Unsur Tokoh Masyarakat (4 orang) SuDin. Pertamanan Kantor Lingk. Hidup KPMP

FGD Substansi Informasi yang digali: Kebijakan, sinergi antar kebijakan yang ada mulai tingkat nasional, provinsi, kota dan implementasinya di tingkat kecamatan dan kelurahan Kebijakan terkait dengan UU, dan peraturan- peraturan dibawahnya Kebijakan anggaran dan alokasinya di APBD Keterkaitan antara alokasi anggaran dan persoalan sanitasi di lapangan Informasi pemahaman tentang Strategi Nasional STBM di kalangan pengambil kebijakan

INDEPTH INTERVIEW Asisten Gubernur bidang Askesmas atau Asisten Gubernur bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Bappeda atau Pokja Sanitasi Dinas Kesehatan Dinas Perumahan Dinas Pekerjaan Umum (Air) Dinas Kebersihan Pemberdayaan Wanita BPLHD Mempertimbangkan kendala waktu dan kondisi eksternal, akan dipilih hanya 4 lembaga/informan dari daftar tersebut.

MATRIKS ANALISIS ANALISIS KEBIJAKAN/PERATURAN TERKAIT STBM No Jenis Peraturan (Perda/Pergub/SK, No, Tahun) Tentang Substansi Pokok Ranah/Ruang Lingkup Lembaga Pelaksana/ Penanggung- jawab Program- Proyek Pelaksanaan   ANALISIS KELEMBAGAAN TERKAIT STBM No Lembaga Tugas, Fungsi & Kewenangan RENSTRA (Visi, Misi, Isu Strategis, Kebijakan, Program, Kegiatan) Lembaga Terkait Lain Program- Proyek Pelaksanaan  

DIAGRAM ANALISIS Analisis Kebijakan

DIAGRAM ANALISIS Analisis Kelembagaan Diagram Venn : STBM/Sanitasi Lingkuangan sebagai Center dan melihat SKPD/Lembaga mana yang memiliki Tupoksi terkait Berdasarkan Tupoksi dipetakan SKPD mana yang memiliki “urusan” terdekat dengan STBM/Sanitasi Lingkungan

RENCANA KERJA Output: Panduan FGD Panduan Indepth Interview List Regulasi terkait STBM List SKPD terkait STBM Draft Laporan Final Report

TIM PELAKSANA Team Leader (Public Policy Analyst) Udi Maadi Institutional Development Agus Priyatna STBM Expert Nugroho Tomo Facilitator Bambang Nur Apriatman

JOB DESCRIPTION Team Leader (Public Policy Analyst) Koordinasi dan manajemen kegiatan Penjadwalan  Koordinasi dengan Pihak WVI Pengembangan desain Rencana Kerja dan Kualiti kontrol Pengembangan Panduan FGD/II Kebijakan Analisis dan Reporting Institutional Development Koordinasi dengan Resource Person Pengembangan Panduan FGD/II Kelembagaan STBM Expert Koordinasi dengan Facilitator Analisis Aspek Substansi STBM dalam Kebijakan Analisis Substansi STBM dalam Tupoksi Lembaga Facilitator Pelaksanaan FGD dan II Pengaturan proses FGD/II di setiap level (Prov, Kota, Camat, Kelurahan) Notulensi

USULAN JADWAL

USULAN BIAYA

TERIMA KASIH