Militerisme Pertemuan ke-9. Tujuan Mahasiswa dapat menjelaskan pemikiran Yamagata Aritomo dan militerisme.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
E. PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIS
Advertisements

BAB 2 SISTEM PEMERINTAHAN
Pola Keruangan Desa - Kota Nama : Acep M Nawawi Kelas : XII ips 3
MEDIA PRESENTASI PEMBELAJARAN PKN KELAS XIII TPHPI SMK NEGERI 3 PANDEGLANG
Konsep Ilmu Politik Negara (State) Kekuasaan (Power)
Restorasi dan Renovasi Zaman Meiji.
Restorasi Meiji di Jepang
Feminis Sosial Kontemporer
Sistem Pemilihan Presiden Berusia 23 tahun.Berusia 23 tahun. Mendapatkan dukungan dari sekurang-kurangnya 500 orang anggota terpilih seperti anggota parlemen,
Jaman Heian  平安時代  ( ) Nihonshi, 15 Maret 2012.
Di susun oleh : PRATITA DEA PADMANABA IRSYAD TEGAR N DIAH ANGGRAINI
HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN PEMBANGUNAN
明治時代 ( ).
SISTEM POLITIK INDONESIA
Pertemuan 3 Teori Umum Pembangunan Ekonomi dan Model Penerapannya.
Three Major Traditions of Japanese Thought
Feminisme dan Kritik Sastra Feminis
STANDAR KOMPETENSI Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan Jepang.
Pertemuan 9 PERILAKU DAN PARTISIPASI POLITIK
Pertemuan 19 Pertumbuhan ekonomi
TUJUAN INSTRUKSIONAL MATERI PERKULIAHAN BUKU REFERENSI QUIZ
Pertemuan ke-5.  Budaya adalah ciptaan manusia, tapi budaya menguasai kehidupan manusia, karena itu kebudayaan disebut superorganik  Contoh: manusia.
Sastra Korea dapat dibagi menjadi :
Masa kolonial Belanda Cakdiyon.blogspot.com.
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
GERAKAN SOSIAL DALAM PERUBAHAN SOSIAL (bagian II)
Periodisasi Sejarah Jepang
Introduction of Japanese Thought Pertemuan 1
Politik dan hukum agraria
Mendekonstruksi Mitos – Mitos Masa Kini
Feminisme dan sastra perempuan Jepang
DISUSUN OLEH KELOMPOK 3B
3. Kebijakan Pemerintah dalam bidang keagamaan
Awal Zaman Meiji Pertemuan ke-8
Sistem – Sistem Kepartaiaan Pertemuan ke - VIII
BAB 2 STRATIFIKASI SOSIAL.
Budaya Demokrasi. Budaya Demokrasi Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 2.Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani Kompetensi Dasar 2.1.
KONSTITUSI MATERI MUATAN KONSTITUSI KEDUDUKAN, FUNGSI & TUJUAN KONSTITUSI KLASIFIKASI KONSTITUSI.
KEKUATAN NASIONAL NEGARA
STRATEGI POLITIK NU MASA PENJAJAHAN JEPANG
By : Wiwin S , Ishak L ,Nuriman
Perkembangan Pendidikan Jepang Zaman Meiji (lanjutan) Pertemuan ke-10
Perkembangan Pendidikan Jepang Zaman Meiji Pertemuan ke-9
RESTORASI MEIJI.
SISTEM POLITIK INDONESIA ISIP 4213/3SKS TTM 4
Mengkaji sejarah masyarakat atau kemasyarakatan
Masa kolonial Belanda.
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Kebangkitan Shinto dan Agama baru
Pelaksanaan Politik Etis
STIA LAN Jakarta Semester Gasal 2011 Dosen: Ratri Istania, SIP, MA
Modul Sistem Politik Indonesia LEMBAGA / BADAN EKSEKUTIF
ALIRAN SISI PENAWARAN (SUPPLY SIDERS)
PEMERINTAHAN JEPANG DI INDONESIA
MILITER DAN POLITIK.
POLITIK ETIS.
MANAJEMEN STRATEGIK (PENDAHULUAN).
TINJAUAN DESKOMVIS TOPIK 5 MODEL TINJAUAN ESTETIKA FILOSOFI DARI RENAISANCE, PENCERAHAN, MODERN DAN POST MODERN TUJUAN INSTRUKSIONAL MATERI PERKULIAHAN.
Kelompok 8 Angelia Valentine Tirayo ( )
Militer dan Budaya Politik Indonesia
ALIRAN SISI PENAWARAN (SUPPLY SIDERS)
Imprealisme Jepang. Mengapa Jepang Mengimprealisme?
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
快樂國 不丹 Laporan Utama Business Weekly Edisi Ke-1000
CIRI-CIRI TAMADUN 6 CIRI TAMADUN PETEMPATAN KEKAL BERORGANISASI
TEORI SASTRA PERTEMUAN 3.
Ujian Mempertahankan Skripsi KEBIJAKAN KERJA PAKSA ROMUSHA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA ( ) Oleh: Andi G. Nababan Jurusan.
BAB 1 BELA NEGARA. Pengertian Bela Negara Lingkungan sekitar kita adalah tempat kita mencari nafkah, sumber kehidupan kita bersama. Seandainya lingkungan.
KEWARGANEGARAAN Ary Handayani 1. Menggali sumber sosiologis & politis tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia Membangun argumen tentang dinamika.
Transcript presentasi:

Militerisme Pertemuan ke-9

Tujuan Mahasiswa dapat menjelaskan pemikiran Yamagata Aritomo dan militerisme.

Yamagata Aritomo Terkenal akan kebijakan politiknya terhadap modernisasi dan konsiliasi yang tanpa berkolaborasi dengan pemerintahan Meiji. Memperkenalkan dengan radikal wajib militer pada tahun 1872.

Dari tiga tokoh besar zaman Meiji yaitu Ito biasanya identik dengan konstitusinya, Okuma dengan pendapat umumnya dan Yamagata Aritomo dengan angkatan bersenjatanya.

Yamagata pernah membuat suatu keputusan politik yang radikal dan berani yaitu bahwa masyarakat kelas bawah juga boleh mengangkat senjata bersama-sama dengan kaum samurai dari kalangan atas. Baginya keputusan ini bukan merupakan suatu sistem aristokarasi yang diturunkan derajatnya melainkan menaikkan kedudukan kelas petani

Yamagata juga merupakan seorang yang memegang teguh sistem pemerintahan konstitusional. Menurutnya sistem parlementer yang ditandai dengan dengan fraksi-fraksi dan korupsi bukanlah merupakan suatu sistem pemerintahan yang stabil.

Ia juga merupakan seseorang yang dipercaya oleh kekaisaran dan banayak menyumbangkan kontribusi terhadap perkembangan militer Jepang terutama pertahanan nasional

Simpulan Kecenderungan Yamagita terletak pada aspek kebijakan Meiji daripada kekerasan militer.