Bahan Kuliah Manajemen Pelayanan Fisioterapi Oleh : P. Sunarno

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENGERTIAN, TUJUAN, PERSYARATAN DAN KEGUNAAN :
Advertisements

Bagian Program & Informasi Ditjen PP & PL
Bagian Program & Informasi Ditjen PP & PL
Kompetensi yang diharapkan tujuan Topik 6 dan 7 : Topik 6 dan 7 : IDENTIFIKASI DAN PEMAHAMAN MASALAH KEBIJAKAN DAN FORMULASI MASALAH KEBIJAKAN.
STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT ( SPRS )
PRAKTIK KEPERAWATAN.
Pertemuan 1 Manlog RS Organisasi &Manajemen RS Suatu pengantar
TREND DAN ISU KEPERAWATAN KELUARGA
Pengobatan dengan Physical Agent ?
Hak dan kewajiban dokter
TREND DAN ISSUE 2014 dalam KEPERAWATAN KOMUNITAS
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Model Praktik Keperawatan
STANDAR PROFESI FISIOTERAPI INDONESIA
Bahan Kuliah Manajemen Pelayanan Fisioterapi Oleh : P. Sunarno
Kuliah Program Diploma IV Fisioterapi
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
Bahan Kuliah Manajemen Pelayanan Fisioterapi
LINGKUP DAN PERAN FUNGSI KEPERAWATAN GERONTIK
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
PENDAHULUAN. MENYONGSONG DISYAHKANNYA UNDANG-UNDANG KEBIDANAN : KESIAPAN BIDAN RUNJATI, M.MID.
MANAJEMEN RUMAH SAKIT.
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
HIV AIDS Di TEMPAT KERJA
PERIJINAN DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT
TANTANGAN KODE ETIK KESEHATAN MASYARAKAT
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
Pembangunan Kesehatan dan Pembangunan Nasional
ETIKA PROFESI KESEHATAN MASYARAKAT
STANDAR PROFESI GIZI HERWANTI BAHAR.
PRAKTIK KEPERAWATAN.
Kuliah Program Diploma IV Fisioterapi
Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran
STANDAR PROFESI GIZI. STANDAR PROFESI GIZI LATAR BELAKANG Permasalahan gizi semakin komplek Perlu tenaga gizi Globalisasi Tenaga gizi ( d3 dan s1 )
Seputar kebijakan kemkes terkait uu 35/2009
PENGANTAR MUTU DAN STANDAR PELAYANAN FISIOTERAPI
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN GIZI
PERAN SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
GIZI DAN PROFESI HERWANTI BAHAR
TES DAN PENGUKURAN.
Pengobatan dengan Physical Agent ?
Pengobatan dengan Physical Agent ?
MATERI SELANJUTNYA(6). MATERI SELANJUTNYA(6) PERKEMBANGAN PENDIDIKAN GIZI BERKEMBANG SESUAI DNG PERKEMBANGAN ZAMAN DAN KEBUTUHAN DAN PERKEMBANGAN KEBIJAKAN:
PERTEMUAN II DAN III Dasar- dasar Pendidikan Kesehatan
IS NOT NECESSARY TO ATTEND
Kuliah Program Diploma IV Fisioterapi
PRIMARY HEALTH CARE (P H C )
MANAJEMEN MUTU INFORMASI KESEHATAN (MMIK) 3
Dr. Jum’atil Fajar, MHlthSc
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 12
KODE ETIK FISIOTERAPI INDONESIA I.
Pembangunan Kesehatan dan Pembangunan Nasional
Kom III SUHARI MM.
STRUKTUR ORGANISASI INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN KOMPONENNYA
HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA LAYANAN KESEHATAN
STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DI PUSKESMAS
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
PEDOMAN PELAYANANN FISIOTERAPI
TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT PERAWAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN
UPAYA MENUJU MUTU PELAYANAN KESEHATAN YANG PARIPURNA STUDI TENTANG AMANAT UNDANG-UNDANG 1945 PASAL 28H AYAT (1) DAN PASAL 34 AYAT (2), (3)
Peluang DAN TANTANGAN administrator rumah sakit GUNA MENUNJANG PELAYANAN PARIPURNA DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT.
ASPEK LEGAL DAN LEGISLASI DALAM PELAYANAN DAN PRAKTEK KEBIDANAN OLEH : YUSNI FAUZIAH, S.Tr. Keb.
MANAJEMEN RUMAH SAKIT. DASAR HUKUM UU no. 44 tahun 2009 Kepmenkes no. 129 th 2008 ttg standar pelayanan minimal rumah sakit.
PERAN, STANDAR KOMPETENSI DAN KODE ETIK FISIOTERAPI TERKAIT IPE
POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
FERRY AMURIAWAN, AMK., SKM., MH
Batas-batas Kewenangan Profesional
KONSEP PENDIDIKAN KESEHATAN Ismuntania siregar., M.KEP.
Transcript presentasi:

Bahan Kuliah Manajemen Pelayanan Fisioterapi Oleh : P. Sunarno DASAR HUKUM, KEBUTUHAN, PENYELENGGARAAN & GLOBALISASI PELAYANAN KES/FISIOTERAPI DI SARANA KESEHATAN Bahan Kuliah Manajemen Pelayanan Fisioterapi Oleh : P. Sunarno

KEPMENKES 1363/2001 Bab IV, Ps.13 : Fisioterapis dlm melaks praktik dpt menerima pasien/klien dg / tanpa rujukan. Kewenangan menerima pasin/klien tanpa rujukan : a. Bersifat promotif dan preventif. b. Pemeliharaan kebugaran, memperbaiki postur, sikap tubuh, melatih irama pernafasan c. Keadaan aktualisasi rendah untuk pemeliharaan 3. Pelayanan selain tsb (no.2), hanya atas permintaan medis.

PENYELENGGARAAN YAN KES/FISIOTERAPI DI SARANA KESEHATAN. Hukum Profesinalisme Mutu Otonomi Daerah Globalisasi.

PERLINDUNGAN HUKUM Ps.53, UU. 23/92, Ayat 2 : Tenaga kes. dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. PP.32/96, Ps. 21 : Setiap tenaga kes. dalam melakukan tugasnya wajib mematuhi standar profesi. Ps. 24 : Perlindungan hukum diberikan kpd. tenaga kes. yg. melakukan tugasnya sesuai dg. standar profesi.

PENGERTIAN STANDAR : Perangkat/instruksi/langkah2 yg dibakukan, - yg benar & terbaik - konsensus bersama - demi mengurangi kesalahan - telah teruji. (Nevizon Chatab, Sistem Mutu ISO 9000, 1997)

STANDAR PROFESI (UU.23/92; PP.32/96; Indon. Sehat 2010) Falsafah & definisi profesi Standar Kompetensi Standar Pendidikan Standar Sertifikasi Sumpah Profesi Kode Etik Profesi Registrasi Lisensi Standar Praktek Profesi. (Diolah PUSPRONAKES  RUU Praktek Kes)

PENDEKATAN : TEORI SISTEM STANDAR PELAYANAN DI SARANA KESEHATAN PENGERTIAN : Perangkat yg dibakukan untuk berlangsungnya penerapan standar profesi di sarana kesehatan. PENDEKATAN : TEORI SISTEM T. SISTEM Input Proses Output Outcome Donabedian Struktur OutCome Akreditasi RS TERPENUHI BERKUALITAS

(Kepmenkes: 133/Menkes/SK/XII/1999) STANDAR PELAYANAN RS (Kepmenkes: 133/Menkes/SK/XII/1999) Ada 20 Bidang Pelayanan, masing2 memuat: Falsafah dan Tujuan Administrasi dan Manajemen Staf dan Pimpinan Fasilitas dan Peralatan Kebijakan dan prosedur Pengembangan Staf dan Program Pendidikan Evaluasi dan Pengendalian Mutu.

MUTU (ISO 9000) MUTU : Barang/Jasa yg. sesuai standar. ISO 9000 : International Standar Organization (Kesamaan). Sistem Mutu No. Seri 9000, dianut di banyak negara. Inti :KERJAKAN YG. KAU TULIS, TULIS YG. KAU KERJAKAN, TINJAU & TINGKATKAN. STANDARISASI PELAYANAN FT.

MASALAH KESEHATAN NASIONAL Indonesia Sehat 2010 (1999) BEBAN MAJEMUK KESEHATAN (TRIPLE BURDEN) : RE-ENDEMI : Malaria, TBC, Diare. (Rendah : Gizi & Sanitasi). PROBLEM KES. BARU: Jantung, Hipertensi, Degenerasi, Kanker, NAPZA. Kurang gerak, Stres, Kecelakaan LL/Kerja. DAMPAK GOLBALISASI: HIV / AIDS, SARS, Sapi Gila. (Mobilitas tinggi : Manusia & Barang).

DATA KESEHATAN SKRT ’95 & Profil Kes ’98 (Per 1000 Penduduk) : Human Development Index (HDI) : (UNDP). Hipertensi : 83 Jantung iskemik : 3 Stroke : 2 Kecelakaan Lalin : 34,4 / 94  47,1 / 97 Estimasi harapan hidup : 45,7 / 67  64,3 / 97. 65,1 / 99 No.106/1997  112/2003  111/2004 dari 176 Negara. HDI : Kes, Dik & Pendapatan.

DAMPAK SAMPING KEBERHASILAN PEMBANGUNAN : Transisi Epidemologi : Pny. Infeksi & Kurang gizi, kearah pny. Non Infeksi & Kelebihan Gizi. Transisi Demografi : - Jml usia muda menurun, Jml. Usia Lanjut meningkat. - Urbanisasi, berdampak Sedentary Living, berdampak lanjut hypokinetic desease. - Keberhasilan pendidikan, berdampak: Tuntutan kes lbh tinggi.

MENCAPAI INDONESIA SEHAT 2010 5 Fenomena Penting dalam Pembangunan Kesehatan : Transisi demografis dan epidemologis, jml usila, urbanisasi, prob. kes. degeneratif, jantung, stroke, akibat kerja, kecelakaan kerja/lalu lintas. Kemajuan iptek yg. merubah cakrawala hidup, sehat dan mati. Tantangan & peluang globalisasi. Perubahan lingkungan berpengaruh kesehatan. Demokratisasi di segala bidang.

PEMBANGUNAN NASIONAL KESEHATAN (1999) Arah : Visi : Misi : Strateg: Kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat Indonesia Sehat 2010 Pembangunan Berwawasan Kesehatan Kemandirian masy Promotif & preventif Bermutu, merata,terjangkau Upaya kes. individu, masy. & lingk. Pemb. Berwawasan kes. dg kerjasama kemitraan. Profesionalisme JPKM. Desentralisasi

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN *Dasar Hukum : Otonomi Daerah (UU.22/99, UU.25/99, PP.25/200) *Pemerintah Daerah : Penyelenggara Pemerintahan termasuk Pelayanan Kesehatan. *Departemen Kes. : Menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah di Bidang Kesehatan. (Kepmenkes: 1277/201). *Dirjen Yan. Medik : Merumuskan & melaksanakan Kebijakan, Pedoman dan Standarisasi Teknis Bid. Yan Medik.

Dokumen GATS (WTO), Uruguay, 2000. Box 14.A1/93191 * Fisioterapi : Sbg.: Universal Professional Business Service (MAU TDK. MAU, SIAP TDK SIAP). * WEST going EAST EAST meet WEST EAST versus WEST Fisioterapi Profesi Universal. * Facing out : New Horizone Think global, act local.

ISU STRATEGIS PROFESI KES. Pelayanan Pendidikan Penelitian/iptek Legislasi Organisasi prof. arah Universalisasi (Kesetaraan Global)

UNIVERSALISASI FISIOTERAPI Fisioterapis adalah tenaga kesehatan profesional yang bekerja untuk manusia segala umur yang bertujuan untuk memelihara, meningkatkan kesehatan, mengembalikan fungsi dan kemandirian bila individu mendapatkan ketidak-mampuan atau masalah yang disebabkan kerusakan fisik, psikis dan lain sebagainya.

Pelayanan Fisioterapi Physical therapist provide services in the private and public sectors in hospitals, rehabilitation centers, residential care facilities, clinics, schools and work setting. (WCPT, 1999) Fisioterapis memberikan pelayanan pada sektor privat atau umum di rumah sakit, pusat rehabilitasi, kesmas, klinik, sekolah dan tempat kerja.

INDEPENDEN & TIM Independently or multi-disciplinary teams, physical therapist asses patients and than plan and deliver treatment and education programmes in partnerships with patients and their families. They are involved in screening and prevention programmes, health education and research. They are often engages as a consultant to education, health and social agencies concerned with the delivery of health care. (WCPT, 1999)

INDEPENDEN & TIM Secara mandiri atau dalam team multidiplin, Fisioterapis memeriksa pasien, kemudian merencanakan dan memberikan penyembuhan dan program pendidikan kepada pasien dan keluarganya. Fisioterapis terlibat dalam program-program skreening dan pencegahan, pendidikan kesehatan maupun penelitian. Fisioterapis dapat menjadi konsultan pada lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan dan sosial yang berkenaan dengan perawatan kesehatan.

Physical therapy is an autonomous and OTONOM & INDEPENDEN OTONOM & INDEPENDEN Physical therapy is an autonomous and independent profession whose practitioners work in an open and equal professional relationships with the medical and other health professionals. (WCPT, 1999). Fisioterapi adalah profesi otonom dan l mandiri yang berpraktek secara terbuka dan mempunyai hubungan sejajar dengan profesi medik dan tenaga kesehatan profesional lainnya

OTONOM & INDEPENDEN Physical therapy is an autonomous and independent profession whose practitioners work in an open and equal professional relationships with the medical and other health professionals. (WCPT, 1999). Fisioterapi adalah profesi otonom dan mandiri yang berpraktek secara terbuka dan mempunyai hubungan sejajar dengan profesi medik dan tenaga kesehatan profesional lainnya

Physical therapy is an autonomous and OTONOM & INDEPENDEN OTONOM & INDEPENDEN l Physical therapy is an autonomous and independent profession whose practitioners work in an open and equal professional relationships with the medical and other health professionals. (WCPT, 1999). Fisioterapi adalah profesi otonom dan l^Ã mandiri yang berpraktek secara terbuka dan mempunyai hubungan sejajar dengan profesi medik dan tenaga kesehatan profesional lainnya

FISIOTERAPI SBG. PROFESI Kesejahteraan (kes) setinggi-tingginya adalah hak asasi. Profesi fisioterapi mendasarkan bahwa kesehatan gerak fungsi tubuh adalah hak asasi manusia. Fisioterapi sbg Jasa Profesional Universal. Fisioterapis berwenang (hukum) praktek mandiri. Kebutuhan yan. Ft. meningkat pd. masy. modern.