Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D)/MoU

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan.
Advertisements

Pembukuan & LPJ Bendahara
Tim Penyaji Lokakarya Dewan Pendidikan
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SD Bersih dan Sehat BANTUAN PENYELENGGARAAN
Program Bantuan Sosial
Pengimbasan Implementasi
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
Sebagai bentuk pengendalian Program Beserta Surat PertanggungJawaban
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Pengelolaan Dana Hibah
INFORMASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMA TAHUN 2015
Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 246/PMK.02/2014 Tentang
0leh: Drs. H. Anwar, MA Kepala Subdit Kepenghuluan
PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL
Pembiayaan Pembangunan
A dministrasi euangan K Oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK.
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Diklat Keahlian Ganda di BP Marthen K. Patiung.
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
Pelaksanaan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2015
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
Pengelolaan Hibah Langsung
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN.
PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
RENCANA program 2017 SUBDIT KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA
PERKEMBANGAN PENYALURAN DANA BOS SMA TAHUN 2015
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
INFORMASI PELATIHAN SMP
Inspektorat Kabupaten Sleman
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK KOMITE SEKOLAH
Perbendaharaan Negara
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
Pembiayaan Pembangunan
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
PENGADAAN BARANG /JASA DESA
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
Muhammad Nurudin Syah, S.Kom
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
Tata Kelola Keuangan Sekolah
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
Doden FE Untag Banyuwangi
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara © 2019
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
Persiapan dokumen.
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
Transcript presentasi:

Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D)/MoU Pemberian Bantuan Sosial

KUITANSI

SP2D

PAKTA INTEGRITAS

BERITA ACARA PEMBAYARAN

SPTJM

Contoh perbaikan apabila ada kesalahan penulisan dalam Kuitansi, SP2D, SPTJM, Pakta Integritas, Berita Acara Pembayaran

Noviyanti, M.Pd

CARA PEMASANGAN MATERAI Arsip untuk Direktorat Arsip untuk sekolah

Untuk arsip sekolah, tidak perlu ditempel materai Untuk arsip Direktorat Untuk arsip sekolah, tidak perlu ditempel materai

Apabila Kepala Sekolah berhalangan hadir & wakilnya diberi kuasa untuk penandatanganan MoU Noviyanti, M.Pd Drs. Wismo, M.Pd

Untuk arsip Direktorat Untuk arsip sekolah

Untuk arsip Direktorat Untuk arsip sekolah

Untuk arsip Direktorat Untuk arsip sekolah

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SUPERVISI PELAPORAN E:\2014\kantor\workshop\1_Pengelolaan Pendahuluan

SUPERVISI TUJUAN Dilaksanakan Dilakukan oleh kontrol terhadap pelaksanaan program Bansos Direktorat Pembinaan SMA Saat pekerjaan berlangsung Pemenuhan volume & fungsi ruang Setelah pekerjaan selesai Dinas Pendidikan provinsi/kab/kota Kualitas Waktu pelaksanaan Pengelolaan keuangan Peran & partisipasi masyarakat

Dikirim ke Direktorat Pembinaan SMA SKENARIO PELAPORAN Disimpan di Sekolah Berisi : dokumen teknis dan dokumen keuangan lengkap Laporan Lengkap Dikirim ke Direktorat Pembinaan SMA Berisi : ringkasan dokemen teknis dan keuangan Laporan Ringkas Laporan Ringkas disampaikan ke Direktorat Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Kab/Kota dengan tembusan ke Propinsi.

SKENARIO PELAPORAN LAPORAN RINGKAS berisi informasi yang mencakup: Pelaksanaan pembangunan Penggunaan dana dari sisi pembelanjaan Pengantar Laporan Lembar pengesahan Dinas Pendidikan Kab./Kota Pernyataan tanggungjawab muthlak Berita acara pemeriksaan pekerjaan terakhir Isian Format pernyataan selesai pekerjaan bantuan tahun 2015 Foto fisik bangunan sesuai ketentuan (0%, 25%, 50%, 100%, dilihat dari 4 sisi tampak bangunan luar dan dalam ruangan). Fotokopi BAST-BMN Rekapitulasi pertanggungjawaban keuangan Rekapitulasi pembayaran pajak dilengkapi fotokopi bukti setor Berita Acara Penutupan Kas terakhir E:\2014\kantor\workshop\1_Pengelolaan Pendahuluan

SKENARIO PELAPORAN LAPORAN LENGKAP berisi informasi yang mencakup: Pelaksanaan pembangunan Penggunaan dana dari sisi pembelanjaan Dokumen Perencanaan, (rencana kerja dilengkapi scedule pelaksanaan, strategi kerja, dsb) Dokumen Pelaksanaan (persiapan, proses pelaksanaan pekerjaan sampai dengan hasil pekerjaan) Hasil pelaksanaan (realisasi pelaksanaan pembangunan baik yang menggunakan dana bansos dan sharing) Lampiran-lampiran (SK panitia & tenaga teknis, Berita acara pemeriksaan pekerjaan terakhir, BAST-BMN, lampiran pendukung lainnya) Foto fisik bangunan sesuai ketentuan (0%, 25%, 50%, 100%, dilihat dari 4 sisi tampak bangunan luar dan dalam ruangan). Pertanggungjawaban keuangan berikut semua bukti-bukti transaksi RAB (analisa harga, daftar harga, dll) Setoran pajak berikut bukti setor pajak) Rekapitulasi pembayaran pajak dilengkapi fotokopi bukti setor Berita Acara Penutupan Kas lengkap. Data pendukung lainnya E:\2014\kantor\workshop\1_Pengelolaan Pendahuluan

SKENARIO PELAPORAN COVER Ditulis “Laporan bansos RKB SMA Tahun 2015” Kertas ukuran A4 Warna cover RKB JILID DENGAN RAPI

SKENARIO PELAPORAN Rangkap 3 (tiga) Sekolah (dokumen asli) Dinas Pendidikan Kab/kota Direktorat Pembinaan SMA DISAMPAIKAN KE DIREKTORAT PEMBINAAN SMA SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SETELAH PEKERJAAN PEMBANGUNAN SELESAI

SUBDIT SARANA PRASARANA DIREKTORAT PEMBINAAN SMA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN GEDUNG A LANTAI 2 JL. RS FAMAWATI, CIPETE JAKARTA SELATAN subdit.sarana.psma@kemdikbud.go.id sarprasditpsma@yahoo.co.id

TATA CARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA (BAST-BMN)

BAST-BMN Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, maka perlu diadakan serah terima kekayaan negara kepada pemerintah daerah untuk diinventaris, ditata dan dirawat

BAST-BMN Mengetahui bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada kab/kota melalui bantuan sosial TUJUAN Memberikan kepercayaan kepada sekolah untuk menjaga dan merawat barang yang telah diterima melalui pengawasan Dinas Pendidikan Kab/Kota atau yayasan sekolah tersebut Tercatat ke dalam buku induk daftar inventaris barang milik daerah dinas pendidikan kab/kota

BAST-BMN SMAN SMAS Dinas Pendidikan Kab./Kota Yayasan aset Yayasan Kepala Sekolah SMAS Dinas Pendidikan Kab./Kota Ketua Yayasan Yayasan Kadis Kab/kota aset Yayasan Mengetahui Kadis Kab/kota aset Pemerintah Daerah Mengetahui Badan Aset Daerah

Ketentuan & Tata Cara BMN BAST-BMN Ketentuan & Tata Cara BMN Sekolah penerima bantuan wajib melakukan serah terima:kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota bagi SMA Negeri, dan kepada Yayasan bagi SMA Swasta, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BAST-BMN). Serah terima Barang Milk Negara dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan pekerjaan selesai; BAST-BMN harus mencantumkan adanya pencatatan sebagai aset daerah/yayasan dan pengalihan tanggungjawab mengelola merawat aset;

Ketentuan & Tata Cara BMN Lanjutan BAST-BMN dinyatakan sah apabila ditandatangani: Kepala SMA kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, diketahui Badan Asset Daerahyang selanjutnya dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah (bagi SMA Negeri). Kepala SMA kepada Ketua Yayasan dan diketahui oleh Dinas Pendidikan yang selanjutnya dicatat sebagai aset Yayasan (bagi SMA Swasta) Ketentuan & Tata Cara BMN Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara dibuat rangkap 3 (tiga) untuk kepala sekolah, Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan Direktorat Pembinaan SMA

SANKSI LAPORAN BAST BMN Apabila setelah proses pelaksanaan pekerjaan atau pembangunan selesai sekolah penerima bantuan tidak mengirimkan LAPORAN dan atau BAST-BMN, maka akan kehilangan hak untuk mendapat bantuan sejenis dari Direktorat Pembinaan SMA pada tahun berikutnya. LAPORAN BAST BMN

Informasi Lainnya

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (3P) Direktorat Pembinaan SMA membuka kesempatan kerja sama dengan masyarakat untuk bersama-sama membangun RKB atau ruang penunjang lainnya Masyarakat di sini adalah Lembaga/instansi atau perorangan di luar pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Seperti kalangan dunia usaha, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, ikatan alumni, komite sekolah atau donatur perorangan

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (3P) Disediakan kuota khusus. Kuota ini ditawarkan kepada sekolah dan masyarakat, diluar mekanisme pembagian kuota yang ada; Bentuk kerjasama Ruang yang dibangun kurang lebih setara dengan kuota yang diberikan. Masyarakat yang berpartisipasi mempunyai hak penamaan terhadap ruang yang mereka bangun jika diperlukan dengan mencantumkan identitasnya pada ruangan yang mereka bangun.

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (3P) Direktorat Pembinaan SMA membuka kesempatan kerja sama dengan masyarakat untuk bersama-sama membangun RKB atau ruang penunjang lainnya Direktorat Pembinaan SMA membuka kesempatan kerja sama dengan masyarakat untuk bersama-sama membangun RKB atau ruang penunjang lainnya E:\2014\kantor\workshop\1_Pengelolaan Pendahuluan

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN Dokumen SP2D, Kuitansi, SPTJM Pedoman & Panduan Bansos Proposal hasil review

PENUGASAN KE PANITIA PELAKSANA PROGRAM

KELOLA KEUANGAN BANSOS DENGAN BAIK & BENAR SESUAI KETENTUAN

SELESAIKAN PEKERJAAN & LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TEPAT WAKTU

PATUHI ETIKA PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL