Tantangan reformasi birokrasi pemerintahan jokowi : refleksi terhadap pelayanan publik JAKARTA, 3 juni 2015

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN TERHADAP PENYEMPURNAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Latar Belakang Reformasi Birokrasi Nasional TAP MPR No.XI/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme UU No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme Inpres No 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Perpres No 7 tahun 2005 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 Reformasi Nasional Krisis ekonomi 1998

PERATURAN PERUNDANGAN YANG MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI UU No. 39 Tahun 2008 Kementerian Negara RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah REFORMASI BIROKRASI UU No 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik RUU Aparatur Sipil Negara RUU Adminsitrasi Pemerintahan SUDAH DIUNDANGKAN SEDANG DIBAHAS

TUJUAN REFORMASI BIROKRASI Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Pemerintahan terbuka berbasis IT Pemerintahan melayani dan partisipatif SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Tujuan Akhir Bebas KKN Akuntabel dan berkinerja Pelayanan publik yang berkualitas Potret Birokrasi Indonesia Organisasi Struktur gemuk dan tidak fit dengan fungsi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kontradiktif dan Ambigu Sumber Daya Aparatur Overstaffed dan Understaffed Rekruitmen tidak obyektif, tidak transparan dan KKN Promosi Jabatan tertutup dan KKN Tingkat Remunerasi yang rendah dan tidak terkait dengan kinerja Masalah Integritas Business Process dalam Pelayanan Publik Prosedur, biaya dan waktu yang tidak pasti Pelayanan Publik yang tidak berkualitas, terbuka celah korupsi Mindset dan Cultureset Tidak innovatif, tidak memiliki semangat perubahan Sistem dan budaya kinerja belum terbangun

STRATEGI REFORMASI BIROKRASI NASIONAL RUU Aparatur Sipil Negara RUU Administrasi Pemerintahan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah 3 Sasaran Reformasi Birokrasi 1. Makro : Kerangka Regulasi Nasional 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Meningkatnya kualitas pelayanan publik Penataan Struktur Organisasi Pemerintah Penataan Jumlah dan Distribusi PNS Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka Peningkatan Profesionalisasi PNS Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi Peningkatan Pelayanan Publik Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur 2. Mikro : Program/kegiatan pd tingkat Instansi (K/L dan Pemda) 8 Area Perubahan 6

4 Intermediate Goals Reformasi Birokrasi s/d 2014 Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Pemerintahan yang terbuka dan berbasiskan ICT SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif Pemerintahan yang partisipatif

Ikhtisar 5 Agenda Besar Terkait Reformasi Birokrasi 1. Percepatan Reformasi Birokrasi 9 Langkah Percepatan Reformasi Birokrasi Secara online 4. Peningkatan Pelayanan Masyarakat UU No. 25 Tahun 2009 PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik R.Perpres Tentang Kewajiban Pembentukan unit Penanganan Pengaduan Masyarakat 2. Island of Integrity Pakta Integritas Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 5. Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan RUU ASN RUU Administrasi Pemerintahan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Revisi UU 32 Tahun 2003 Tentang Otonomi Daerah 3. Manajemen Berbasis Kinerja (SAKIP/LAKIP) Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Evaluasi Kinerja Hasil Kinerja

Kebijakan Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan Program Percepatan Reformasi Birokrasi Program Percepatan Reformasi Birokrasi Bertujuan MEMBANGUN BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI : bersih dari KKN dan politisasi; kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban; melayani masyarakat dan dunia usaha/investasi. 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi Penataan Struktur Birokrasi Penataan Jumlah Dan Distribusi PNS Sistem Seleksi Dan Promosi Secara Terbuka Profesionalisasi PNS Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah Peningkatan Pelayanan Publik Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Aparatur Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Efisiensi Belanja Pegawai 1. Penataan Struktur Birokrasi Evaluasi dan Penataan Organisasi K/L Evaluasi dan Penataan Organisasi Pemda Penyederhanaan Rantai Birokrasi (Eselon) Evaluasi LPN dan LNS; 2. Penataan Jumlah, Dan Distribusi PNS Analisis dan pemetaan jabatan di K/L dan Pemda Kebijakan minus growth Monitoring dan Evaluasi Redistribusi/Realokasi PNS Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara Sukarela. 3. Sistem Seleksi CPNS Dan Promosi PNS Secara Terbuka : Kebijakan Seleksi CPNS melalui : Kerjasama dengan Konsorsium PTN (Tes Komptn. Dasar) Penggunaan Computer Assisted Test (CAT) Kebijakan Promosi PNS : Penguatan Assesment Center untuk Promosi Jabatan dan Diklat; Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka (Antar Instansi Baik Tingkat Nasional Maupun Regional) 4. Profesionalisasi PNS Penetapan Standar Kompetensi Jabatan Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri Pengukuran Kinerja individu Penguatan Jabatan Fungsional : Penambahan Jumlah Jabatan Fungsional Penetapan Pola Karier Jabatan Fungsional Peningkatan Kemampuan Jabatan Fungsional Peningkatan Tunjangan Jabatan Fungsional 5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah e-Office e-Planning e-Budgetting e-Procurement e-Performance e-Audit 6. Peningkatan Pelayanan Publik Peningkatan Pelayanan Publik Kejelasan Biaya, Persyaratan, & Waktu pengurusan Perizinan Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penguatan Budaya Pelayanan Prima Melalui : Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Pemeringkatan Pelayanan Publik Seluruh K/L dan Pemda Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 7. Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Aparatur Pelaporan Harta Kekayaan PNS Whistle Blower System Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dari Instansi Pemerintah (SAKIP) Penguatan Laporan keuangan (WTP) Kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi Program pengendalian gratifikasi Penandatanganan Pakta Integritas Keterbukaan Informasi Publik 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri : Perbaikan Struktur Penggajian Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja dan Berdasarkan Kinerja Individu Perbaikan Sistem Pensiun/purna tugas 9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana Dan Prasarana Kerja PNS : Kebijakan Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pendayagunaan Fasilitas Pemerintah yang Ada Efisiensi Perjalanan Dinas

SURVEI SENTIMEN BISNIS APINDO Dan REFORMASI BIROKRASI

Survei Sentimen Bisnis APINDO Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 Joko Widodo telah melewati masa 100 hari kepemimpinannya. Isu-isu terpenting dari kebijakan ekonomi yang harus diemban termasuk reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, kebutuhan pembangunan infrastruktur, mengurangi subsidi energi serta mendorong Indonesia agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7,0% dan melakukan penciptaan lapangan kerja berkualitas. APINDO berkeinginan untuk dapat berperan lebih luas dalam mempromosikan kepentingan sektor swasta. Survei dilakukan untuk memahami persepsi dan sentimen bisnis serta sejauh mana perubahan yang telah dicapai dalam masa 100-hari kepemimpinan Pemerintahan baru 2014-2019. Hasil temuan survei diharapkan dapat membantu mengembangkan strategi kebijakan bagi advokasi yang lebih baik terhadap peran pemerintah. Survey Sentimen Bisnis APINDO

Temuan Utama Survei Isu : Peran konsultatif dan support yang diberikan pemerintahan baru 2014-2019 kepada dunia usaha Hampir setengah (48%) perusahaan menilai Pemerintahan baru 2014-2019 belum menyadari kebutuhan dunia usaha. 2/3 dari perusahaan menilai Pemerintahan baru telah memberi ruang dan waktu yang cukup bagi konsultasi dan advokasi dengan dunia usaha.

Temuan Utama Survei Isu : Pelaksanaan kebijakan ekonomi pemerintah yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi dan pengembangan dunia usaha 18% dari perusahaan menilai pemerintah telah bertindak secara efektif, cepat dan terarah dalam hal pelaksanaan kebijakan ekonomi yang berpihak pada pengembangan dunia usaha. Namun sekitar 38% menyatakan pemerintah belum bertindak secara efektif, cepat dan terarah. Dan selebihnya menyatakan keraguan dan sikap ambivalensi dalam hal penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan ekonomi pemerintah yang mendukung pengembangan dunia usaha.

Temuan Utama Survei Isu : Dampak positif program / kebijakan reformasi Presiden Joko Widodo terhadap bisnis / sektor usaha Lebih dari 70% perusahaan menilai kebijakan reformasi Pemerintahan baru 2014-2019 telah memberikan dampak positif terhadap kegiatan pengembangan usaha mereka. Dan dari 70% yang menilai adanya dampak positif dari reformasi tersebut, lebih dari 55% menyatakan Reformasi Birokrasi dan Reformasi Perizinan Usaha menjadi dua program reformasi terpenting yang harus dilakukan pemerintahan baru 2014-2019.

Temuan Utama Survei Peraturan bisnis dan birokrasi yang kompleks Isu : Dampak positif program / kebijakan reformasi Presiden Joko Widodo terhadap bisnis / sektor usaha Untuk waktu mendatang hingga akhir 2015, 83% perusahaan menilai mereka akan memilik prospek yang sama dan atau bahkan lebih baik, dan 61% meyakini bahwa perekonomian Indonesia akan terus tumbuh hingga 2019. Melihat lebih jauh lagi, kendala yang paling penting untuk segera ditangani oleh pemerintah adalah : Korupsi Peraturan bisnis dan birokrasi yang kompleks Pembangunan infrastruktur

Temuan Utama Survei Area kritis dalam Pemerintah baru di bulan-bulan mendatang yang harus difokuskan adalah menekan alur birokrasi, penyederhanaan regulasi bisnis, dan percepatan pembangunan infrastruktur. Mengenai alur penyederhanaan regulasi bisnis dan menekan alur birokrasi, Roadmap Ekonomi 2014-2019 APINDO telah memberikan langkah koordinasi yang diperlukan, pemangkasan tahapan administratif bagi minimalisasi biaya, serta memperkenalkan lebih banyak layanan satu atap untuk mempermudah dan mempercepat izin usaha pengolahan.

Temuan Utama Survei Mengenai pembangunan infrastruktur, Roadmap Ekonomi 2014-2019 APINDO juga telah merekomendasikan penguatan kemitraan dan insentif untuk investasi publik-swasta yang relevan (ditengah kendala ruang fiskal pemerintah yang terbatas) serta meningkatkan akuntabilitas di tingkat pemerintah nasional dan daerah tentang pemberian perizinan yang diperlukan. Terkait dengan isu lintas sektor, Pemerintah disarankan untuk memprioritaskan penanganan isu-isu korupsi dan isu permasalahan lintas sektoral lainnya -- untuk membantu memenuhi kebutuhan sektor swasta yang paling mendesak dan mendorong peningkatan jumlah lapangan kerja bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Survey Sentimen Bisnis APINDO Lampiran Temuan Hasil Survei Survey Sentimen Bisnis APINDO

performansi pemerintahan baru (1) President Joko Widodo telah menyelesaikan 100-hari masa Pemerintahannya. Bagaimana Anda mendeskripsikan periode masa jabatannya tersebut dalam hal melaksanakan kebijakan ekonomi yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi dan pengembangan usaha ? Responden : 111 Menjawab : 83 Tidak menjawab : 28

performansi pemerintahan baru (2) Apakah Anda melihat Pemerintahan baru sekarang lebih suportif terhadap kebutuhan sektor swasta? (3) Apakah Anda melihat Pemerintahan baru sekarang lebih membuka diri bagi konsultasi terhadap kebutuhan sektor swasta? Responden : 111 Menjawab : 81 Tidak menjawab : 30 Responden : 111 Menjawab : 80 Tidak menjawab : 31

performansi pemerintahan baru (4) Menurut Anda, apa yang semestinya dapat diperbaiki lebih baik dalam masa Pemerintahan 100-hari yang telah dilewati Presiden Joko Widodo? Pilihan dapat lebih dari 1 (satu). (5) Apakah program / kebijakan reformasi yang telah dilakukan Pemerintahan Joko Widodo sepanjang ini efektif memberikan dampak positif terhadap bisnis / usaha Anda? Responden : 111 Menjawab : 80 Tidak menjawab : 31 Responden : 111 Menjawab : 79 Tidak menjawab : 32

performansi pemerintahan baru (6) Apabila Ya, mohon pilih poin reformasi terpenting  berkaitan dengan pertanyaan no (5) Responden : 111 Menjawab : 34 Tidak menjawab : 77

performansi pemerintahan baru (7) Menurut pendapat Anda, hambatan terbesar apa saat ini yang masih dihadapi oleh pengusaha di Indonesia ? Lainnya, sebutkan : Uncertain government policy. Sering terjadi Demo Buruh yang dilakukan di hari normal / jam kerja sehingga income perusahaan berkurang. Peraturan Peraturan yang tidak berpihak ke dunia usaha tapi justru menciptakan peluang pungutan liar oleh sejumlah oknum penyelenggara pemerintaahan hampir di semua kementerian dan departemen serta satuan tugas yang ada dibawahnya. Kondisi keamanan.

performansi pemerintahan baru (8) Sampai dengan akhir 2015, bagaimana Anda memperkirakan prospek usaha anda ? (9) Hingga 5 tahun mendatang (sampai dengan akhir 2019), menurut Anda kemungkinan apa yang dapat terjadi ? Lainnya, sebutkan : Pemerintahan Joko Widodo harus mampu keluar dari tekanan-tekanan kepentingan politik untuk dapat menjalankan roda pemerintahan menuju indonesia bangkit dari keterpurukan.

Survey Sentimen Bisnis APINDO Karakteristik Perusahaan Yang Disurvei Survey Sentimen Bisnis APINDO

identitas responden / perusahaan Menjawab : 102 Tidak menjawab : 9 Responden : 111 Menjawab : 89 Tidak menjawab : 22 Responden : 111 Menjawab : 85 Tidak menjawab : 26

Terima Kasih Anton J. Supit Permata Kuningan Building, 10th Floor. Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C Guntur – Setiabudi South Jakarta 12980