Pendekatan Pembangunan Wilayah

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

Kasubdit Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
Ismulhadi Model Hubungan Apa tupoksi lembaga masing- masing ? Bagaimana meningkatkan efektivitas Hubungan ResearchExtension Farmer.
Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah
PEMBANGUNAN NASIONAL, SEKTOR DAN DAERAH
Otonomi Daerah.
GOOD GOVERNANCE.
DISKRIPSI PEREKONOMIAN INDONESIA
Oleh: Kelompok V Yusrizal Rita Marlinda Suyitno Zulminiati
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PENGEMBANGAN KLASTER USAHA DI JAWA TENGAH
Kelompok 2 Nama anggota : Ajeng Bella P. (02) Amalia Utami (03)
Konsep Pengembangan Wilayah
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
Otonomi Daerah (Dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Wilayah)
Good Governance Etika Bisnis.
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
ANALISIS POTENSI UNGGULAN DAERAH DAN KEBUTUHAN INOVASI KABUPATEN JEPARA Workshop Penyusunan Roadmap Penguatan Pilar Tematik, Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DAERAH OLEH : DEDY ARFIYANTO , SE.MM
Universitas Indo Global Mandiri
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
Modul / Tatap Muka 11 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Pendahuluan
POKOK PEMBAHASAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
ASAS PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pembangunan Ekonomi Daerah
PEREKONOMIAN INDONESIA
Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi 2010 menerapkan beberapa prinsip penting yaitu: (PERATURAN MENTERI PERTANIAN Nomor : 59/Permentan/HK.060/8/2007.
PERKEBUNAN DAN MASALAHNYA
DESENTRALISASI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PARADIGMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI ERA OTONOMI DAERAH
TEKNOLOGI DALAM AGRIBISNIS
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERMENT
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
PEMBANGUNAN DAERAH, SEKTOR DAN NASIONAL
Ekonomi Pembangunan Daerah
PEREKONOMIAN INDONESIA
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
KEBIJAKAN DESENTRALSIASI DAN OTONOMI DAERAH
PEMBANGUNAN DAERAH, SEKTOR DAN NASIONAL
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Perkembangan Otonomi Daerah
OTONOMI DAERAH Desi Harsanti Pinuji.
AKUNTABILITAS KINERJA
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
KELOMPOK 3: OTONOMI DAERAH.
DR.Suharto,SH.,M.Hum.
BAB II INDIVIDU, MASYARAKAT dan SISTEM PEREKONOMIAN
KOMUNITAS DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DALAM RUANG LINGKUP SOSIOLOGI
Pariwisata Bekelanjutan
OTONOMI DAERAH by Dr. Ardiyan Saptawan
Pengembangan Agribisnis dalam Pembangunan Pertanian
(Ely Triwulan Dani - A ) ILMU PERENCANAAN WILAYAH
DASAR-DASAR PENYULUHAN PERTANIAN
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
Tujuan Instruksional Umum Pengertian, tujuan, filosofi, dan prinsip penyuluhan pertanian Ruang lingkup dan unsur-unsur penyuluhan pertanian Landasan teknis,
PELUANG PROFESI AHLI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Antropologi dan Pertahanan
DISKRIPSI PEREKONOMIAN INDONESIA
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
PEMBANGUNAN SENTRA IKM DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN INDUSTRI.
Judul : Perkembangan industri di Era globalisasi Terhadap pendapatan nasional indonesia Nama : Agustinus Jono Npm :
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU
Transcript presentasi:

Pendekatan Pembangunan Wilayah Pembangunan sektoral-regional-lokal

Pembangunan Pembangunan: suatu proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi dan serba sejahtera Perkembangan paradigma orientasi pembangunan: Berorientasi pada manusia (People oriented) Partisipatif (Participatory) Pemberdayaan (empowerment) Berkelanjutan (sustainable)

Pembangunan dan pengembangan wilayah: usaha memberdayakan rakyat setempat, terutama dalam hal memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan setempat dengan alat (teknologi) yang mereka miliki atau kuasai Sasaran utama pembangunan dan pengembangan wilayah pada dasarnya adalah untuk menghasilkan pemanfaatan sumberdaya wilayah untuk penggunaan terbaik. Terdapat 3 (tiga) sasaran umum yang ingin dicapai dalam pengembangan suatu wilayah, yaitu: Efisiensi Keadilan dan ekseptabilitas masyarakat Keberlanjutan

Pembangunan sektoral-regional-lokal

Pembangunan sektoral Salah satu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi regional adalah memberikan otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan program-program pembangunan regional, sehingga seluruh pertanggungjawaban, pengelolaan dan pembiayaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun meskipun ada otonomi daerah, pembangunan ekonomi didaerah tidak hanya berasal dari program pembangunan regional (sebagai manifestasi dari azas desentralisasi), tapi juga berasal dari program sektoral (sebagai perwujudan azas dekonsentrasi). Kedua program itu dijalankan secara bersama-sama oleh pemerintah dalam rangka menjembatani kesenjangan kemajuan pembangunan ekonomi antardaerah.

Pembangunan sektoral Tetapi, sampai saat ini program sektoral masih mendominasi program regional, sehingga otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab belum terwujud sepenuhnya Pendekatan sektoral dilakukan melalui kegiatan usaha yang dikelompokkan ke dalam sektor-sektor dan sub-sub sektor

Pembangunan sektoral Sektor-sektor pembangunan: Pertanian Pertambangan Kontruksi (bangunan) Perindustrian Perdagangan Perhubungan Keuangan Perbankan

Pembangunan sektoral Diharapkan masing-masing sektor dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya sehingga daerah yang bersangkutan akan berkembang dengan baik

Pembangunan ekonomi regional Pendekatan regional seharusnya bertolak pada kenyataan bahwa setiap usaha selalu memanfaatkan ruang wilayah tertentu Aspek ruang dalam pemanfaatan wilayah mencakup aspek lokasi dan dimensi wilayah Dimensi regional (wilayah): daerah tingkat I (provinsi) dan daerah tingkat II (kabupaten/kota) Aspek lokasi terkait masalah pilihan atas lokasi bagi tempat permukiman ataupun kegiatan usaha

Pembangunan ekonomi regional Pelibatan aspek ruang dalam pemanfaatan wilayah menunjukkan bahwa perlunya sumber dorongan bagi pengembangan kegiatan usaha masyarakat Sumber dorongan tersebut berada pada lokasi yang pasti dan memberikan pengaruh sentral (memiliki banyak kemudahan)

Pembangunan ekonomi regional Pembangunan wilayah dilancarkan melalui pusat-pusat pertumbuhan masing-masing Pusat-pusat pertumbuhan umumnya merupakan kota-kota besar Orientasi pembangunan yang sentralistrik ini mengabaikan peranan dan potensi pelaku bisnis dan pembangunan di daerah  menimbulkan kecemburuan dan kekecewaan masyarakat daerah

Pembangunan ekonomi lokal Upaya meningkakan pembangunan di daerah jangan hanya menekankan pada peranan kekuatan dari luar (external forces) melainkan harus mulai mengutamakan pada peranan kekuatan dari dalam (internal forces) Dapat dilakukan melalui upaya-upaya: Mendorong inisiatif dan partisipasi masyarakat yang kreatif dan produktif Peningkatan kualitas SDM Pemanfaatan sumber daya ekonomi, sosial, teknologi, dan kelembagaan untuk menunjang penciptaan lapangan kerja bagi penduduk setempat

Pembangunan ekonomi lokal Lokal: suatu area yang relatif terbatas Pembangunan ekonomi lokal: Pemanfaatan sumber daya alam, manusia, sosial, fisik, teknologi, dan kelembagaan lebih intensif dan interaktif untuk meningkatkan kegiatan perekonomian lokal dan tingkat kehidupan masyarakat lokal yang lebih sejahtera Membangkitkan ekonomi lokal menjadi bagian strategi ekonomi nasional Peningkatan pembangunan diupayakan agar dapat dirasakan masyarakt luas termasuk masyarakat dalam lingkup kecil (lokal)