Pertemuan 10. Keuangan Negera/Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/Publik

Pendahuluan  Luruskan niat dan berdoa dulu!!!  Pokok Bahasan: Keuangan Negara/Daerah dan Pengadaan Barang / Jasa Publik  Sub Pokok Bahasan: Review Materi pertemuan 9 Keuangan Negara/Daerah Pengadaan barang/jasa Publik: arti, tujuan, prinsip, problem dan solusi dalam pengadaannya Kritisi: pengadaan barang/jasa publik di Indonesia Tujuan Instruksional Khusus: Mahasiswa diharapkan mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan pengertian keuangan negara/daerah serta pengadaan barang/jasa publik, permasalahan dan prosedurnya. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat mengkritisi pengadaan barang/jasa publik di Indonesia

Review Pertemuan 9. Sebutkan struktur APBN/D! Apasaja komponen pendapatan APBN dan APBD sebelum dan sesudah tahun 2001? Apa perbedaannya? Mengapa? Apasaja komponen pengeluaran APBN dan APBD sebelum dan sesudah tahun 2001? Apa perbedaannya? Mengapa? Apa saja komponen pembiayaan? Apa pengertian Dana perimbangan? DAU, DAK, PAD, PNBP, Belanja langsung/pembangunan, Belanja rutin/tidak langsung. Apa saja (contoh) komponen-komponen PAD, PNBP, belanja langsung dan tak langsung? Apa formula DAU? Sudah menemukannya?

Diskusi Kelompok Sesi I: tentang Keuangan Negara/Daerah Sesi II: tentang Pengadaan Barang/Jasa Publik Prosedur tiap sesi Kelompok yang bertugas bergantian mempresentasikan tugas kelompoknya (masing-masing 10 menit) Saat presentasi, semua hrs membuat notulensi/meresume apa yang dipresentasikan Sub sesi diskusi: klarifikasi persamaan-perbedaan hasil resume

Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Publik Beda barang/jasa publik Vs swasta? Bisa memberikan contoh masing-masing? Siapa penyedia barang/jasa publik? Mengapa demikian? Contoh bentuk pengadaan barang/jasa publik? Hubungan pengadaan barang/jasa publik dengan keuangan negara/daerah dan kebijakan fiskal?

Tujuan dalam Pengadaan Barang/Jasa Secara umum, memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan, jumlah dan mutu sesuai, tepat waktu.

Prinsip Dasar Pengadaan barang/jasa pemerintah Efisien Efektif Terbuka dan bersaing Transparan Adil/tidak diskriminatif Akuntabel

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam rangka keuangan negara dan kebijakan fiskal B B a a c c k k g g r r o o u u n n d d Background Background Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kinerja: Efisiensi Efektivitas Untuk menyediakan barang/jasa publik Belanja melalui proses pengadaan barang/jasa Volume yang sangat besar Peran belanja negara bagi perekonomian sangat significant Instrumen bagi pengembangan good governance (Public dan Corporate) Kinerja: Pertumbuhan ekonomi, daya saing, lapangan kerja Dalam rangka kebijakan fiskal untuk menggerakan perekonomian

Volume yang sangat besar Tujuan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lebih Efisien Pendekatan dan pengaturan proses Besarnya volume belanja melalui pengadaan barang/jasa Volume yang sangat besar Peran belanja negara bagi perekonomian sangat significant Instrumen bagi pengembangan good governance (Public dan Corporate) Instrumen bagi pengembangan good governance (Public dan Corporate) Peran belanja bagi perekonomian lebih besar Pendekatan dan pengaturan lingkungan usaha pengadaan Designed by IkakGP Designed by IkakGP

Problem Inefisiensi, bagaimana belanja yang efisien Lemahnya daya saing nasional, bagaimana memaksimalkan peran belanja pemerintah bagi pertumbuhan perekonomian, khususnya mendorong peningkatan daya saing; Governance. Created by IkakGP

Problem Inefisiensi: Proses dan tatacara yang tidak sederhana Persaingan tidak sempurna dalam suatu lingkungan usaha Rendahnya daya saing barang/jasa domestik Faktor Created by IkakGP

Problem Kurang maksimalnya peran belanja: Belanja yang inefisien dan inefektif Kurang termanfaatkannya belanja sbg pasar bagi usaha domestik pada bidang usaha yang efek penggandanya besar Kurang mendorong keinginan peningkatan kemampuan usaha Faktor Created by IkakGP

Problem Governance: Transparansi bagi semua stakeholder Partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam rangka checks and balances Akuntabilitas Faktor Created by IkakGP

Lingkungan Strategis Kebijakan pengadaan barang/jasa Demokratisasi Otonomi daerah Liberalisasi perdagangan

Solusi Legal framework Human resources Institutional Adanya peraturan perundangan dan sistem pengadaan yang lebih memadai  Keppres no 80 tahun 2003 Human resources Adanya SDM yang mencukupi dalam kapasitas dan profesionalitas Institutional Adanya setting kelembagaan dlm rangka monitoring, pengembangan kebijakan. Faktor Created by IkakGP

Tujuan pengaturan dg Keppres 80 tahun 2003 Agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara : efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

7 Gagasan Pokok dalam Keppres 80 Tahun 2003 Prosedur perlu sederhana. 7 Gagasan Pokok dalam Keppres 80 Tahun 2003 Ekonomi biaya tinggi dikurangi Usaha kecil perlu dilindungi dan diperluas peluang usahanya Konsistensi ketentuan perlu dijamin Persaingan usaha yang sehat perlu didorong Produksi dalam negeri perlu ditingkatkan penggunaannya Pengelola proyek & penyedia perlu didorong untuk meningkatkan profesionalitas Created by IkakGP

Kritisi: pengadaan barang/jasa publik di Indonesia Bisa memberikan salah satu contoh pengadaaan barang/jasa publik di Indonesia yang ‘berkasus’? Apa yang terjadi dalam kasus tersebut? Mengapa bisa demikian? Apa akibatnya (problem apa saja yg terjadi)? Bagaimana solusi agar tidak terjadi lagi?  Tugas kelompok/individu?