INDII WATSAN GRANT PROGRAM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
Advertisements

Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Disampaikan oleh: Direktur Permukiman dan Perumahan, Bappenas
STBM SEBAGAI BAGIAN STRATEGI PEMBANGUNAN SANITASI KOTA/KABUPATEN
PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLP-BK)
PENYEDIAAN AIR MINUM DALAM MENCAPAI TARGET MDGs
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN AIR MINUM
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Rancangan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan
PENTINGNYA HIK DAN HKP DALAM MENCAPAI SBS
AKSES UNIVERSAL AIR MINUM DAN SANITASI
SANITASI LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT
SOSIALISASI TINGKAT KABUPATEN PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2017 Disampaikan Oleh: REGIONAL OVERSIGHT MANAGEMENT SERVICE (ROMS) – 16 PROVINSI SULAWESI TENGAH.
PROGRAM HIBAH AIR MINUM Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah
Struktur Program Penyelenggaraan SPAM
Direktur Pengembangan PLP
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE PU-AN PADA BIDANG CIPTA KARYA
Update dan Status Program PRIM NTB
PERENCANAAN PROGRAM DAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH MENUJU 100% AIR MINUM
KETERPADUAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP TAHUN 2019
Z “PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH (KOTAKU)” BERBASIS OUTPUT & OUTCOME SERTA KOLABORASI Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM KOTAKU
Direktorat Bina Penataan Bangunan Tahun Anggaran
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
LOKAKARYA REGIONAL PERAN PROVINSI DALAM PENJAMINAN KUALITAS DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI Hotel Mercure Bali, 22 Oktober 2015 POKJA SANITASI PROVINSI.
PROGRAM PAMSIMAS III Menuju Pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan.
PERUBAHAN-PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PROGRAM KOTAKU
Z Arah Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh dan Gambaran Umum Program KOTAKU Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan.
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
BASELINE DAN TARGET UNIVERSAL ACCESS AIR MINUM DAN SANITASI
KEBIJAKAN INVESTASI INFRASTRUKTUR
KEY INDICATORS PERFORMANCE (KPI) PROGRAM KOTAKU
Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
PERAN KORKOT.
KKN Tematik Infrastruktur Permukiman dalam mendukung Gerakan
BAPPEDA KOTA BALIKPAPAN
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
Provinsi dalam Pembangunan Sanitasi
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
PENINGKATAN KAPASITAS KORKOT DAN PEMANDU NASIONAL
KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN SANITASI
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
Kemitraan Dalam Pengelolaan Aset Daerah: PPP dan PFI
KONSEPSI BERBASIS MASYARAKAT
A TARGET KPI NSUP WIL-2 TAHUN NO. INDIKATOR
PROGRES NASIONAL PENYUSUNAN SSK TAHUN 2017
WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan Dasar-dasar Pengelolaan Persampahan nawasis.com.
Kesesuaian Program PLTSa Dengan Jakstanas
Kementerian PPN/ Bappenas
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
Jakarta, 1 November 2018 Direktorat Pengawasan BUMD
Pencapaian Universal Access Melalui Program Hibah Air Limbah Setempat
WEBSIM SSK PENJAMINAN KUALITAS DOK. SSK
Kementerian PPN/ Bappenas
Kementerian PPN/ Bappenas
STRATEGI, PROGRAM & KEGIATAN DALAM RANGKA MENCAPAI UNIVERSAL ACCESS BIDANG SANITASI Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat.
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
Pemahaman Dasar RP2KP/SPPIP merupakan strategi yang berfungsi sebagai ACUAN BAGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA yang penyusunannya.
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur Permukiman
STBM (SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT). Potensi kerugian ekonomi akibat sanitasi buruk Rp. 56 T atau Rp 1,25 Juta/KK/th Setiap tahun
SANITASI PERKOTAAN BERBASIS MASYARAKAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA PERENCANAAN PARTISIPATIF.
Transcript presentasi:

INDII WATSAN GRANT PROGRAM 2012 - 2016 Journalist Workshop Balikpapan, 25 May 2015

Indonesia Infrastructure Initiative (IndII) Prakarsa Infrastruktur Indonesia (IndII)  adalah Prakarsa Pemerintah Australia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama dengan Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kebijakan infrastruktur, perencanaan dan investasi. Fokus IndII  - Air Minum & Sanitasi - Transportasi

Hibah Pemerintah Australia Melalui Kemitraan Australia - Indonesia HIBAH TAHAP I (2010 – 2011) Water Hibah Wastewater Hibah Infrastructure Enhancement Grant for Sanitation PEMERINTAH INDONESIA Pemerintah Pusat Pemda Perjanjian Hibah Pemerintah Australia dgn Pemerintah Indonesia HIBAH TAHAP 2 (2012 – 2016) Water Hibah sAIIG Sanitation Hibah City Sewerage Community Water Supply Perjanjian Penerusan Hibah Menteri Keuangan dengan Kepala Daerah

Program Hibah Infrastruktur Sistem Air Limbah Skala Kota di Sektor Sanitasi Hibah Sanitasi Sistem Air Limbah Skala Kota 4 Kota  9,000 SR sAIIG Sistem AL skala kawasan: 42 Kota/Kab  62,000 SR Persampahan: SPA  skala kota & kawasan City Sewerage Sistem AL skala kota 1 Kota  19,000 SR 3,500 komersial Tujuan: Meningkatkan investasi Pemda Meningkatkan komitmen Pemda Meningkatkan kesadaran masyarakat Meningkatkan permintaan publik akan layanan sanitasi yang baik. Memperbaiki lingkungan dan kesehatan

sAIIG City Sewerage System WWTP Sanitation Hibah sAIIG sAIIG

Bagaimana Kami Membiayai Program Hibah? Mekanisme Hibah berbasis Hasil (Output Based Aid /OBA) Pemda rencanakan & anggarkan proyek Pemda bangun sistem air limbah Pemda bangun unit pengelola Hibah dibayar sesuai hasil pekerjaan

Bagaimana Program dilaksanakan? Usulan program dari Pemda Verifikasi Kementerian PU & PR Pengelolaan Kementerian Keuangan Grant Agreement Pelaksanaan Pembayaran ke Pemda Pemerintah Daerah Sosialisasi ya Rejection Tidak Baseline Survey DJCK Menilai

Komitment Pemerintah RI Target MDGs 2015: 68.87%  akses aman Air minum 62.41%  Layanan sanitasi Strategi Nasional, RPJM 2015 – 2019 Universal Access 100 %  cakupan layanan air minum yang layak 100%  cakupan layanan sanitasi yang layak

Hibah Pembangunan Infrastruktur untuk Sanitasi Pelaksanaan Pembangunan sAIIG (Australia-Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation) Hibah Pembangunan Infrastruktur untuk Sanitasi Prosedur Pelaksanaan Program di Kota/Kab: PERSIAPAN PERENCANAAN PELAKSANAAN Dokumen Perencanaan SSK/RPIJM /Mater Plan Anggaran Sosialisasi, DED, Pelaksanaan, Supervisi & Pemeliharaan Pelaksanaan Pembangunan Surat Minat 1.000 – 3.000 SR/Pemda 200 – 400 SR/sistem Pengawasan/ Supervisi Tender/Lelang DED Menyiapkan Lahan Sistem Gravitasi DED Commisioning Tender/Lelang Konstruksi Institusi Pengelola UPT/BLU/PD Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi

sAIIG untuk Infrastruktur Apa? Air Limbah  Sistem AL terpusat skala lingkungan Rp 4 juta/SR  termasuk pembangunan IPAL Rp 3 juta/SR  dihubungan dengan sistem terpusat yang sudah ada Persampahan  SPA 50% dari total biaya pembangunan Dana Hibah merupakan penggantian atas pelaksanaan pembangunan fisik yang telah dibangun

Program Hibah di Kota Balikpapan IndII Phase II sAIIG : 1,000 sambungan Water Hibah : 3,000 sambungan Perencanaan Teknis Detil (DED) TPA

Terima Kasih Nur Fadrina Mourbas IndII www.indii.co.id ifad.mourbas@indii.co.id IndII Ratu Plaza OfficeTower, 20th Floor 021 7278 0538 ext, 127 www.indii.co.id