SANITASI LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
Advertisements

PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU 3 R BERBASIS INDUSTRI RUMAHAN
TATA CARA PELAKSANAAN PAKET PAMSIMAS HIK
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
ARAH KEBIJAKAN DAN PEMANFAATAN DAK BIDANG LH 2012.
PELATIHAN MASYARAKAT PNPM-R2PN TAHUN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
QUALITY ASSURANCE SPECIALIST (QAS) dan KETERKAITAN DENGAN PPM
KONSEP DASAR PLPBK 2014.
KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PRB-BK
PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLP-BK)
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN AIR MINUM
MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS.
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
Kondisi Sanitasi Ideal yang diharapkan
Manajamen Keuangan KSM
Harian BUKU Kas Bank.
Sub Pokok Bahasan PENETAPAN LOKASI Aspek Legalitas Lokasi
MEMBANGUN KEBERSAMAAN
TEAM WORK PROGRAM SANIMAS DAK.
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Pengembangan PLP
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
PROGRAM KOTA TAMPA KUMUH
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP TAHUN 2019
PT. INDULEXCO Consulting Group
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
Suharsono Adi Broto, ST, MM Kepala Subdit Pengelolaan Air Limbah
PERUBAHAN-PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PROGRAM KOTAKU
MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Kawasan Permukiman Kumuh
RPP PENYELENGGARAAN SPAM
KEBIJAKAN TPS 3R BERBASIS MASYARAKAT
KKN Tematik Infrastruktur Permukiman dalam mendukung Gerakan
Rencana Kerja DPUPKP 2017 No
Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) BSPS Tahun 2016
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
PEREKONOMIAN INDONESIA
KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN SANITASI
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
PROGRES NASIONAL PENYUSUNAN SSK TAHUN 2017
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA KEPADA APARAT PEMBINA DAN
INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Bali, 15 Desember 2017
DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP DESA TAHUN 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan Dasar-dasar Pengelolaan Persampahan nawasis.com.
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
WEBSIM SSK PENJAMINAN KUALITAS DOK. SSK
STRATEGI, PROGRAM & KEGIATAN DALAM RANGKA MENCAPAI UNIVERSAL ACCESS BIDANG SANITASI Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat.
MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA SWAKELOLA MASYARAKAT
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PONOROGO SOSIALISASI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR SUB BIDANG SANITASI TAHUN 2019 (SANITASI.
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
SELESI LOKASI PARTISIPATIF
Persiapan Penyelenggaraan Program DAK Bidang Sanitasi TA. 2019
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN.
SANITASI PERKOTAAN BERBASIS MASYARAKAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA PERENCANAAN PARTISIPATIF.
Transcript presentasi:

SANITASI LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR PETUNJUK PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS

Sanitasi Berbasis Masyarakat Pendampinan 24 jam Sanitasi Berbasis Masyarakat dak.sanitasi@gmail.com 021-72797168 / 082174454766

DAK : transfer pusat ke daerah Untuk melaksanakan target nasional

Negara untung, rakyat tak rugi ALOKASI DANA DAK dalam DIPA APBD : MENYESUAIKAN DENGAN KONDISI KAB/KOTA. JIKA DANA DIALOKASIKAN pada APBD SEBAGAI BELANJA MODAL ADAU BELANJA BARANG DAN JASA, MAKA DIKENAKAN PPN 10 % dari total kontrak DALAM HAL DANA DIALOKASIKAN PADA APBD SEBAGAI BANTUAN SOSIAL, MAKA TAK DIKENAKAN PPN MAUPUN PPH. NAMUN PPN TETAP DIKENAKAN UNTUK BEBERAPA JENIS BELANJA, DIANTARANYA : PEMBELIAN PIPA/IPAL DAN MATERIAL JIKA DARI KONTRAK (SPK) KSM DENGAN TOKO UPAH PEKERJA MULAI DARI Rp. 150.000 /orang. hari TATA LAKSANA KEGIATAN : SWAKELOLA OLEH MASYARAKAT (perppres 54/70) PPK MENUNJUK KSM YG DIBENTUK SESUAI TATACARA JUKLAK DAK SLBM. MENGINGAT KSM BUKAN PENGUSAHA, MAKA KSM TAK DIKENAKAN PPH. MATERAI : SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU. Pajak... No problemo Negara untung, rakyat tak rugi

KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA PERIMBANGAN (DAK) KEBIJAKAN BANTUAN DAK Mendorong Penyediaan Lapangan Kerja Mengurangi Jumlah Penduduk Miskin Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Penciptaan Sel-sel Pertumbuhan di Daerah Mengalihkan kegitan yang didanai dari DEKON & TP yang telah menjadi urusan Daerah secara bertahap ke DAK Kegiatan yang dibiayai DAK akan ditik beratkan pada : “ PEMBANGUNAN BARU “ Program Pemeliharaan merupakan : “ PRIORITAS UTAMA” Yang harus dilaksanakan oleh Pemda dan MASYARAKAT

PENGERTIAN SLBM Kegiatan Yang dilaksanakan Untuk Menyediakan : 1. Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Limbah Komunal Kegiatan Yang dilaksanakan Untuk Menyediakan : PRASARANA PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT (Terdiri dari 2 Kegiatan) 2. Pengembangan Fasilitas Pengurangan Sampah dengan Pola 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Tak dilaksanakan th.2015

PENYALURAN & PENGELOLAAN DANA DANA APBN DANA APBD DANA MASYARAKAT DANA SWASTA/DONOR (JIKA ADA) DANA LSM (JIKA ADA) DAK (dana Hibah bantuan Sosial) Dana APBN Monev (Satker PPLP PU) Gaji + transpot TFL, BOP SKPD, BOP KSM, Pendampingan Fisik. ( MINIMAL 10 % dari DAK) Iuran Warga, dikumpulkan pleh Panitia/KSM masuk rekening bersama antara lain Ketua KSM, SKPD, TFL Bersifat Hibah, Masuk ke rekening bersama KSM Bentuk Keahlian sebagai bentuk kontribusi kegiatan perbaikan sanitasi masyarakat PENGELOLAAN DANA Sepenuhnya dilakukan oleh KSM sesuai Perencanaan dengan pengawasan dari SKPD & TFL

SELEKSI LOKASI SYARAT LOKASI PROSES SELEKSI LOKASI Kawasan Permukiman Padat, Kumuh dan Rawan Sanitasi yang terdaftar dalam administrasi pemerintahan Kab/Kota atau Kawasan dan Permukiman Sekitarnya. Memiliki Permasalahan Sanitasi yang mendesak untuk segera ditangani antara lain Pencemaran Limbah, Sampah yang tidak terangkut, adanya genangan-genangan. Tersedia lahan yang cukup a. Bangunan IPAL (dibawah jalan/taman) b. Bangunan MCK++ : 100 M² c. Sampah 3R : 200 M² d. Kolam tampung : 100 M 4. Tersedia sumber air (PDAM/Sumur/AT/MA) 5. Adanya saluran/sungai/badan air 6. Masyarakat setempat tertarik dan bersedia berpatisipasi melalui kontribusi dalam bentuk : uang, barang,maupun tenaga PROSES SELEKSI LOKASI Penyusunan/Pemetaan PS. Sanitasi Lingkungan sesuai dengan urutan Prioritas (Limbah, 3R, Drainase) (Oleh Pem.Kab/Kota) 2. Seleksi Calon Lokasi Penerima SLBM dalam bentuk Daftar Panjang (Oleh Pem.Kab/Kota). 3. Penetapan Daftar Panjang (minimal 5 lokasi) berdasarkan urutan prioritas (Oleh Pem.Kab/Kota) 4. Pengecekan Lapangan dan Penyusunan Daftar Pendek (Oleh Pem.Kab/Kota bersama TFL) 5. Penentuan Lokasi terpilih dilakukan dengan metode seleksi sendiri dengan sistem kualifikasi terbuka (oleh masyarakat sendiri, Fasilitasi oleh Pem.Kab/Kota & TFL)

rawan sanitasi, masyarakat semangat JENIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH KOMUNAL BERBASIS MASYARAKAT Septictank Komunal Sistem Perpipaan Komunal MCK Plus ++ Syarat lokasi : Padat diatas 150jiwa/ha, rawan sanitasi, masyarakat semangat

BAGAN ALIR PELAKSANAAN DAK SLBM KONSTRUKSI Pelaksanaan dan pengawasan/ pengendalian oleh masyarakat Sarana Siap Digunakan PELATIHAN OPERATOR SOSIALISASI PENGGUNA O & M Operasi, Pemeliharaan Air Limbah Komunal Berbasis Masyarakat Sampah Pola 3R PENYUSUNAN RKM Organisasi, Pilihan Teknologi dan Sarana, DED, RAB dan Jadwal Kegiatan Dokumen RKM PEMBENTUKAN KSM PELATIHAN KSM PELATIHAN MANDOR PELATIHAN TUKANG Pelelangan Material Penyiapan Masyarakat oleh TFL Pelaksanaan Fisik Pendampingan O&M Sosialisasi Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota PENYIAPAN TFL (Seleksi, Pelatihan) SELEKSI LOKASI Longlist, Shortlist Lokasi terpilih Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Persiapan

KETERLIBATAN MASYARAKAT MAKSIMAL JIKA LOKASI TERPILIH JUARA RPA

Terima kasih telah berkreasi IPAL KOMUNAL DAK SLBM 2014 bantul sragen Bali Terima kasih telah berkreasi parepare manado

dekat fasum/fasos, maks 4 pintu Di area permukiman dekat fasum/fasos, maks 4 pintu

Pilih lokasi terbaik EVALUASI SLBM Menjamin operasional berkelanjutan PERSIAPAN PROYEK TEKNIS OPERASIONAL PEMANFAATAN PENGELOLAAN PASCA KONSTRUKSI Gaji TFL Weak Trigerring Fisik baik Effluen bagus Pemakai sedikit Income rendah Kurang tertib Minim pembinaan Prasarana kurang bersih, rusak, fungsi layanan minim Pilih lokasi terbaik Menjamin operasional berkelanjutan Kasus umum : MCK dalam 5th pemanfaatnya berkurang diatas 70%

OUTPUT : EFFEKTIVITAS PELAYANAN PS YANG BERKELANJUTAN LANGKAHDAK SANITASI OUTPUT : EFFEKTIVITAS PELAYANAN PS YANG BERKELANJUTAN PENDEKATAN : LOKASI TERPILIH MENJAMIN KONTINUITAS PELAYANAN PEMANFAATAN DANA D.A.K MENUNTASKAN PERMASALAHAN KAWASAN SECARA SISTEMIK MEMBERDAYAKAN MASY DLM RANGKA TATA KELOLA, PENGUSAHAAN DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA SETEMPAT. 1 Padat : min 150 jiwa/ha Ramai : dekat fasum/fasos atau perlintasan jalur transport masyarakat Rawan Sanitasi : pelayanan dibawah MDG 62,7% Dukungan Mays : ada permintaan masy PEMILIHAN LOKASI PADAT, RAMAI, Rawan sanitasi Dukungan masy Kapasitas : menyesuaikan dgn mimal BEP Daya Guna : masalah sanitasi tuntas dgn nilai tanbah lainnya bagi masy Bahan : memanfaatkan potensi lokal yg dimungkinkan Kemudahan Operasi : mampu dilaksanakan oleh masy terpilih 2 KAPASITAS, DAYA GUNA, BAHAN KEMUDAHAN OPERASI PEMILIHAN TEKNOLOGI 3 TATA KELOLA, PENGUSAHAAN BKM/KSM, MITRA, DUKUNGAN PEMDA BKM/KSM : ada pelaksana/pengawas terlatih Mitra : membuka ruang kerjasama Dukungan Pemda : memastikan keberlanjutan pembinaan, dana rehab dan monitoring

SIKLUS IMPLEMENTASI PROGRAM SLBM Feedback Perkiraan Optimis jumlah Pengguna aktif, Tetap/tak tetap Cara pengumpulan Success story Dr BKM/KSM Kesepakatan Pengelolaan Dan kontribusi Pembentukan Unit/pengurus Rp Optimasi Pemilihan LOKASI Training TFL Triggering Pemilihan teknologi Monitoring Penyusunan DED dan RAB Konstruksi Instansi Teknis, Vertikal dan Administratif Kondisi Daerah pelayanan, Pengembangan ? Feedback SIKLUS IMPLEMENTASI PROGRAM SLBM