Perikatan Hukum Kontrak - 01

assalamu’alaikum wr. wb
BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT
assalamu’alaikum wr. wb
LKPP Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Oleh Ir. Ikak G. Patriastomo, MSP
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan Barang dan Jasa
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
Topik Bahasan TAHAP PEMBANGUNAN PRB-BK.
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pada DPU Kab. Purbalingga

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012
HUKUM BENDA MILIK NEGARA III
Peningkatan Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat
POKJA ULP, PENJADWALAN & PEMASUKAN PENAWARAN JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI LKPP ULP FT UNDIP 2013.
SASARAN KERJA PEGAWAI.
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Perpres no 54 Tahun 2010
PENGADAAN BARANG DAN JASA BOPTN TAHUN ANGGARAN 2015
DOKUMEN PENGADAAN JASA KONSULTASI
Oleh : Ir. HERU BUDI HARTONO, M.Si. Ketua PPBJ-DPUK Purbalingga T.A
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
Menjual kepada konsumen korp0rasi
Kegiatan Kemitraan LKPP – APIP di Provinsi Jawa Tengah
PENGADAAN BARANG/JASA
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
EKONOMI PUBLIK PENGADAAN BARANG DAN JASA
PRAKUALIFIKASI Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa.
SARTIKA NISUMANTI, ST., MT
CONTOH TEKNIK DAN PENYUSUNAN surat perjanjian
Pendekatan Pengadaan Kontraktor
SOP UPT P2BJ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SARTIKA NISUMANTI, ST., MT
Tim UTC PBJ BKD Kab. Sidoarjo
TIM Unit Training of Competence BKD Kabupaten Sidoarjo
Meningkatkan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa
Workshop Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Surabaya, 28 Juni 2016.
ETIKA & HUKUM JASA KONSTRUKSI Hukum (negara modern) = peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara, perjanjian dan hakim. Konstitusi/UUD.
PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA JALUR UNIT KERJA DI LINGKUNGAN ITB
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pada DPU Kab. Purbalingga
KELOMPOK 2: Jessyka Meilinda Sari (18) Kholif Putri Budi P (19)
INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Bali, 15 Desember 2017
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PENGADAAN BARANG/JASA
Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah
SWAKELOLA.
Kebijakan SDM PBJ Dalam Perpres 16/2018 Disampaikan pada:
E Kontrak Non E Tendering
Pelatihan Keahlian Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018
PENGADAAN BARANG /JASA DESA
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
PENGENDALIAN KONTRAK.
PENGADAAN BARANG/JASA
MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA SWAKELOLA MASYARAKAT
ADMINISTRASI PROYEK. PROSENTASE PENILAIAN 1.ABSEN: 10 % 2.TUGAS: 30 % 3.UTS : 25 % 4.UAS: 35 %
Etika dan Problematika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Informasi umum PROSES PENGADAAN BARANG dan JASA DI PTN
UNSUR-UNSUR PENGELOLA PROYEK. Pemilik Proyek Pemilik proyek disebut juga sebagai pemberi tugas, owner atau bouwheer adalah suatu badan usaha atau perorangan,
Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v4.3
Perpres 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembagunan Provinsi Papua dan Papua Barat EFEKTIF DAN EFISIENSI.
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
PELAKSANAAN PBJ MELALUI SWAKELOLA
SANITASI PERKOTAAN BERBASIS MASYARAKAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA PERENCANAAN PARTISIPATIF.