KEMENTRIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SEKILAS TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
Advertisements

Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PENELITIAN PETERNAKAN BERBASIS MASYARAKAT (Sinergi Program Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Peternakan) Solo, 7 Nopember 2006 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN.
Asisten Deputi Pembinaan Wilayah KPAN
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
Tujuan Pengaturan Upaya Kesehatan Anak:
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DI INDONESIA
MEMBUMIKAN ESENSI DAN TUJUAN DITETAPKANNYA
SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
Jl. Salemba Raya No. 28 Tlp Jakarta
PENERAPAN SISTEM INFORMASI DI DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
AIDS di Indonesia sudah 22 Tahun Dilaporkan oleh seluruh Provinsi dan sekitar 300 Kab/Kota.
DASAR PEMIKIRAN PERUBAHAN SOSIAL DI ERA GLOBAL YANG BERLANGSUNG CEPAT DAN DINAMIS, TELAH MEMUNCULKAN MASALAH-MASALAH SOSIAL DENGAN KARAKTERISTIK YANG TERUS.
Pelatihan Pemetaan Swadaya PNPM – P2KP
Draft Pedoman konsultasi RAPERDA PA: Mar 2012
Oleh :  N Ning Masitah  Naviul Hasanah  Ayu Dwi Asnantia.
PAPARAN MENTERI SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI E (KESRA) DPRD PROPINSI JAWA TIMUR TANGGAL , 26 JUNI 2006 biro perencanaan 1.
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
MATRIKS IDENTIFIKASI MASALAH DAN SOLUSI
Menginspirasi Konservasi berbasis komunitas
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
Hadi Utomo KHA, pasal 4 REVIEW KOMPREHENSIF implementasi KHA seluruh negara REVIEW KOMPREHENSIF perundang-undangan nasional,
SOSIALISASI PERATURAN DAERAH PROVINSIN PAPUA PADA BAB
Pertemuan 9 PERILAKU DAN PARTISIPASI POLITIK
KEMENTRIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SISTEM KESEHATAN NASIONAL (SKN)
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Faktor-faktor Kelembagaan dalam Ekonomi Pertanian
PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI DALAM PENINGKATAN KEPESERTAAN JKN/JKN MANDIRI KEPALA DINAS SOSIAL PRO.SUMBAR 2017.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BIMBINGAN TEKNIS PENDATAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) DENGAN SISTEM ONLINE Dinas.
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
TUGAS DAN FUNGSI SERTA PENGUATAN SUBSTANSI PENELITIAN HUKUM DI WILAYAH Oleh: Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Disampaikan pada: Rapat.
Konsep-Konsep Kesejahteraan Sosial
PENGUATAN SISTEM KELEMBAGAAN Staf Khusus Menteri Sosial
KEMENTRIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
Ngesti D Prasetyo Pusat Pengembangan Otonomi Daerah
KAMPUS FHUI 21 FEBRUARI 2004 Pelatihan, Simulasi dan Penyuluhan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual dalam Keluarga Maupun Lingkungan Sekitar.
P2TP2A DAN PERKEMBANGANNYA
SEKS , MINUMAN KERAS DAN NARKOBA
Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan (2)
Intervensi Psikososial
DIREKTORAT PEMBINAAN DIKLAT APARATUR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Menuju Kabupaten Sehat
Sapartinah Markus PENGERTIAN DAN CAKUPAN TKSM
ANALISA MASALAH SOSIAL 29 Agustus 2016 JDI
PERTEMUAN NASIONAL POKJA PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
MODUL II PERKEMBANGAN ILMU MANAJEMEN
LAPORAN MENTERI SOSIAL RI SIDANG KABINET PARIPURNA
PENINGKATAN KINERJA TKSK
Kom III SUHARI MM.
MEDIA TAYANG SPB 1.1 PERUBAHAN MENDASAR DESA
PERBEDAAN DESA DAN KOTA
Disusun Oleh: ANDHIKA ARIYANTO ( )
SINKRONISASI KEBIJAKAN DAERAH VS DANA BOK
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
PEMERINTAH KOTA MATARAM
Selasa, 27 November 2018 DINAS SOSIAL DAN PMD KAB. KEPAHIANG.
Disampaikan pada rapat Pra-rakerkesda 26 Maret 2018
STRATEGI PENANGANAN PMKS
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Transcript presentasi:

KEMENTRIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA PENCEGAHAN DAN ASESIBILITAS PELAYANAN SOSIAL PENYALAHGUNAAN NARKOBA Prof. Dr. H. M. Mas’ud Said, MM STAF KHUSUS MENTERI SOSIAL

DIAGNOSA PENCEGAHAN DAN ASESIBILITAS SUDAHKAH PUSPENSOS KEMENSOS DAN DINAS SOSIAL DI DAERAH MEREFLEKSIKAN LEMBAGA DENGAN PROFESIONALITAS DAN EFEKTIFITAS TINGGI MENJAWAB TANTANGAN PENCEGAHAN APAKAH TUGAS DAN FUNGSI PENYULUHAN SOSIAL SEDEMIKIAN RUPA SUDAH “MENCEGAH SECARA SKEMATIK DAN TERITEGRASI, APAKAH HASILNYA TAMPAK TERASA DAN TERUKUR. SKEMA MACAM MANA YANG DIPAKAI?, MASIH RENCANA ATAUKAH SUDAH DILAKSANAKAN TAPI TIDAK EFEKTIF, ATAU MEMANG SESUNGGUHNYA BELUM ADA?

DIAGNOSA AKTOR DAN CARA KERJA DALAM KONTEKS KEMAJUAN TEKNOLOGI SEKARANG INI, MODULE PENCEGAHAN, SISTEM PENCEGAHAN DAN MEDIA PENYULUHAN DISESUAIKAN DENGAN SITUASI OBYEK YANG DISULUH YANG SUDAH CANGGIH ITU. SEKARANG AKTOR PENGGUNA NAFZA SUDAH CANGGIH, TERORGANISIR, BEKERJA BAK NINJA YG BERKELEBAT DAN CEPAT, TERTUTUP, SEBAGIAN DIBEKINGI OKNUM PETUGAS NEGARA DAN MAFIA. SEKARANG PENGARUH NAFZA SUDAH MASSIVE DAN MEREBAK DI BERBAGAI KALANGAN, TAK TERBATAS HANYA GOLONGAN TERTENTU.

DIAGNOSA POTENSI SINERGI ANTAR LEMBAGA SINERGITAS ANTAR AKTOR KALANGAN INDUSTRI PUSPENSOS KEMSOS ORGANISASI SOSIAL NASIONAL DAN DAERAH MEDIA MASSA PEMERINTAH DAERAH

PELAYANAN SOSIAL DI 82.000 DESA DAN KELURAHAN, DAIGNOSA ORGAN KEMENTRIAN SOSIAL DI DAERAH PELAYANAN SOSIAL DI 82.000 DESA DAN KELURAHAN, PELAYANAN DI 6. 600 KUA KECAMATAN , PELAYANAN DANPEMBINAAN DENGAN JALAN: PEMBUATAN STANDARD OPERATING PROCEDURES INTEGRASI PROGRAM, SISTEM DAMINISTRASI MENATA DAN MEMPERKUAT PENGAWASAN ANGGARAN MENJADIKAN APARATUR KEMENSOS USWAH KHASANAH

TRILOGI MATERI PENYULUHAN PUSPENSOS BAHAYA NARKOBA DARURAT NARKOBA PENANGANAN PEKERJA MIGRAN BERMASALAH TOPIK PORNOGRAFI DAN DAMPAK BURUKNYA

PENCEGAHAN DAN AKSESIBILITAS SPATIAL DATA RANGE POPULASI PMKS SECARA SPATIAL 14.000 - 55.000 8.500 - 14.000 3.000 - 8.500 488 - 3.000 Sumber Data : Dit. RSTS

PERLU MEDIA YANG MODERN....

BAHAN TEMATIK, MASSIVE DAN MENARIK GELANDANGAN PENGEMIS PEMULUNG TUNA SUSILA KORBAN TRAFIKING PEREMPUAN BEKAS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN ORANG DENGAN HIV DAN AIDS KELOMPOK MINORITAS

LANGSUNG ON THE SPOT VS PUBLIC CAMPAIGN PERSONAL APPROACH MEDIA CAMPAIGN

POPULASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL

MEMBANGUN AWARENESS TERHADAP NAFZA DALAM PENGAJIAN EKSEKUTIF DI RUMAH PROF DIN SAMSUDIN AWAL MARET 2015 BU MENTERI KHOFIFAH INDAR PARAWANSA MENSINYALIR PERLUNYA MEMPERKUAT BASIS KELUARGA KEKUATAN KEDEKATAN DAN PERHATIAN KEKUATAN NILAI NILAI KEKERABATAN KELUARGA INTENSITAS PERTEMUAN DAN DIUSKUSI

Kementrian Sosial PENGEMBANGAN MODUL

PERBAIKAN MODULE PENCEGAHAN NAFZA MATERI YANG BAIK DINAS SOSIAL KEMENSOS METODE PENYULUHAN MATERI PENYULUHAN PUSPENSOS IMPACT ATAU HASIL MEDIA PENYULUHAN

ACTIONS PLAN PENYEMPURNAAN BUKU MODULE DAN METODE PENYULUHAN NAFZA PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN DG SINERGI ANTARA LEMBAGA FORMAL DAN MASYARAKAT KODIFIKASI DATA DAN INFORMASI SPATIAL MAUPUN PERMASALAHAN PROLIFERASI KEGIATAN PENYULUHAN NAFZA DI MEDIA 15 15

Terima Kasih M Mas’ud Said dengan penduduk ADI Pulau Rote NTT