RPJMN 2015 – 2019 dan Strategi Pembangunan Kesehatan dan Gizi Masyarakat DIREKTUR KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

Presentasi berjudul: "RPJMN 2015 – 2019 dan Strategi Pembangunan Kesehatan dan Gizi Masyarakat DIREKTUR KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/"— Transcript presentasi:

1 RPJMN 2015 – 2019 dan Strategi Pembangunan Kesehatan dan Gizi Masyarakat DIREKTUR KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BAPPENAS

2 “Pembangunan adalah upaya sistematis dan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel.” 3 ARTI PEMBANGUNAN

3 Strategi Pembangunan Nasional 1. 3

4 RPJMN 2015 - 2019 Terdiri dari: Buku Imemuat kebijakan umum pembangunan, kerangka ekonomi makro, dan agenda pembangunan nasional yang memuat kegiatan prioritas nasional selama lima tahun ke depan. Buku IImemuat arah sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang dijabarkan menjadi kegiatan prioritas untuk masing- masing bidang pembangunan Buku IIImemuat arah pembangunan kewilayahan 4

5 VISI MISI PEMBANGUNAN VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1.Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2.Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3.Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4.Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5.Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6.Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7.Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 5

6 SEMBILAN AGENDA PEMBANGUNAN 1.Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2.Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3.Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4.Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5.Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6.Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7.Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8.Melakukan revolusi karakter bangsa. 9.Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 6

7 Menuju Indonesia yang Jauh Lebih Baik 1.Mengejar peningkatan daya saing 2.Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mental 3.Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan 4.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 5.Mengurangi ketimpangan antarwilayah 6.Memulihkan kerusakan lingkungan 7.Memajukan kehidupan bermasyarakat 7

8 STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA 3 DIMENSI PEMBANGUNAN QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum Keamanan dan Ketertiban Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB Pendidikan Kesehatan Perumahan Antarkelompok Pendapatan Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata dan Industri 1)Membangun untuk manusia dan masyarakat; 2)Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan; 3)Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem Mental / Karakter 8

9 1. SASARAN MAKRO(1) Indikator 2014* (Baseline) 2019 Pembangunan Manusia dan Masyarakat  Indeks Pembangunan Manusia (IPM)73,83 76,3  Indeks Pembangunan Masyarakat 1 0,55Meningkat  Indeks Gini0,41 0,36  Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan 51,8% (Oktober 2014) Min. 95%  Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan Pekerja formal Pekerja informal 29,5 juta 1,3 juta 62,4 juta 3,5 juta *Perkiraan **Maret 2014 1 Indeks pembangunan masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur sifat kegotongroyongan, toleransi, dan rasa aman masyarakat 9

10 1. SASARAN MAKRO(2) Indikator 2014* (Baseline) 2019  Pertumbuhan ekonomi5,1%8,0 %  PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010  PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000 43.403 40.785 72.217  Tingkat Kemiskinan 10,96 % *) 7,0-8,0%  Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)5,94%4,0-5,0% *) Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014 10

11 PERKUATAN DIMENSI Pembangunan Manusia dan Masyarakat 2. 11

12 Tubuh SEHAT FISIK Otak CERDAS BERPIKIR Emosi/Mental MENTAL POSITIF, PROGRESIF DAN KONSTRUKTIF MENUJU MANUSIA INDONESIA (SEHAT) SEUTUHNYA

13 PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT 13

14 14 Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat NoIndikator 2014 (Baseline) 2019 1Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat 1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran346 (SDKI 2012) 306 2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup32 (2012/2013) 24 3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) 19,6 (2013)17 4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen) 32,9 (2013)28 2Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 297 (2013)245 2. Prevalensi HIV (persen)0,46 (2013)<0,5 3. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)25,8 (2013)23,4 4. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen) 15,4(2013)15,4 5. Persentase merokok penduduk usia 15-19 tahun7,2 (2013)5,4 3Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan 1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi 05.600 2. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi -95 3. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan 1.0155.600 Pembangunan Kesehatan Arah Kebijakan 1.Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas 2.Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat 3.Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 4.Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan 5.Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas 6.Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas 7.Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 8.Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan 9.Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan

15 PERKUATAN DIMENSI Pemerataan dan Kewilayahan 2. 15

16 MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA 16  Kemen Keuangan;  Kemendagri;  Kementerian Sektor & Lembaga  Pemda  Kemen Keuangan;  Kemendagri;  DPR & DPRD;  Pemda  Kemen Keuangan;  Kemendagri;  Pemda  Kemen Desa, PDT & Transmigrasi;  Kemen Keuangan;  Kemendagri;  Pemda;  Desa  Kemen Desa, PDT & Transmigrasi;  Kemendagri;  Kemen PU & Pera;  BNPP  Pemda  Kemen Desa, PDT & Transmigrasi;  Kemendagri;  Kemen PU & Pera;  Pemda

17 PETA PERSEBARAN DAN PERKEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL 122 kab 2014 2009 199 kab *70 kab Keluar DOB 34 183 kab target keluar 2004 199-50+ 34 2019 75 kab DOB 9 keluar 50 kab 183-70+ 9 DOB 47kab 122-75 *Berdasarkan Kepmen PDT No. 141 Tahun 2014 tentang Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2014 Slide - 17

18

19 Pulau19821987199219972002200720122013 Jawa dan Sumatera80,382,782,181,682,281,881,481,8 Kalimantan dan Sulawesi 14,512,612,813,113,013,414,013,5 Bali dan Nusa Tenggara 2,93,03,13,22,92,72,5 Maluku dan Papua2,31,72,02,11,92,1 2,2 Jumlah100,0 Slide - 19 PERAN WILAYAH/PULAU DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1982-2013 (persen) Sumber: BPS Peran Jawa dan Sumatera dalam pembentukan PDB Nasional selama 30 tahun masih dominan, berkisar antara 80 – 82 %

20 Pembangunan Kesehatan dan Gizi Masyarakat 3. 20

21 KESEHATAN IBU DAN ANAK Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi walaupun dalam beberapa dekade terakhir AKI dan AKB telah mengalami penurunan. DISPARITAS MASIH LEBAR AKI Tahun 1994-2012 dan Target RPJMN 2019AKB Tahun 1994-2012 dan Target RPJMN 2019 Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%) Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (%) Tertinggi Nasional Terendah MALUKU DIY PAPUA DIY Pada pelayanan kesehatan rujukan, banyak rumah sakit yang belum memenuhi standar ketenagaan. Persentase RSU Pemerintah Menurut Ketersediaan Dokter Spesialis pada RSU Tipe C dan Tipe D, 2011 Sumber: Riskesdas, 2013 Sumber: Risfaskes, 2011 Kesinambungan pelayanan belum terjaga: Sebagian pelayanan kesehatan ibu dan anak cakupannya masih rendah Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (%)

22 STUNTING (PENDEK) : Terjadi pada hampir seluruh wilayah STATUS GIZI DI INDONESIA ANEMIA PADA IBU HAMIL UNDERWEIGHT (GIZI KURANG) WASTING (KURUS) 38% bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif ASI EKSKLUSIF Sebanyak Ibu hamil di Indonesia mengalami anemia 37,1% Balita tergolong Kurus 12,1% Sebanyak BAYI DENGAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DisparitasPrevalensi TertinggiSulteng : 16,9% TerendahSumut : 7,2% Nasional10,2% Riskesdas 2013 40+ 30-39 20-29 <20

23 199020002010 Indonesia menghadapi beban ganda penyakit, yaitu kondisi penyakit menular masih muncul sedangkan penyakit tidak menular semakin meningkat Jumlah Kasus HIV-AIDS (kumulatif) 2013 Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia hingga tahun 2013 adalah 0,43 persen dengan sebaran seperti grafis diatas TB Prevalensi 297 per 100.000 penduduk Jumlah penderita 893.000 kasus (2013) DBD Angka kesakitan 45,85 per 100.000 penduduk Jumlah penderita sebanyak 112.511 penduduk (2013) Malaria Angka kesakitan 1,14 per 1.000 penduduk Jumlah kasus sebanyak 412.000 kasus (2013) Filariasis Jumlah kasus sebanyak 12.714 kasus (2013) Merokok pada penduduk - usia < 18 tahun (7,2 %) - usia > 15 tahun (36,3%) Penduduk Kurang Aktivitas Fisik (26,1 % penduduk) Penduduk >10 th Kurang Konsumsi Buah dan Sayur (93,5%) Faktor ResikoPerilaku PTM

24 TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN dan GIZI MASYARAKAT Mendukung Program Indonesia Sehat meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat meningkatkan pemeratan pelayanan kesehatan. meningkatkan perlindungan finansial Dimensi pembangunan manusia Dimensi pemerataan antar wilayah Dimensi pemerataan antarkelompok sosial ekonomi

25 Ketimpangan masih cukup besar di misalnya Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi Target 2019: Meningkatkan Persentasi kab/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi dari 71,2 % menjadi 95% Target tsb untuk menjawab ketimpangan imunisasi dasar antar daerah yang sangat tinngi yaitu terendah adalah Papua (29,2) dan tertinggi di DI Yogya (83,2%) Variasi cakupan imunisasi dasar lengkap (%) pada bayi antar propinsi tahun 2013

26 Target yang terkait dengan ketimpangan sosial-ekonomi Indikator Target cakupan pada 40% berpendapatan terbawah Rasio akses antara kelompok penduduk berpendapatan terbawah dan tertinggi (Rasio kuintil 1: kuintil 5) Kepemilikan akte kelahiran (%)77,40,77 Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan (%) 700,62 Cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%) 630,74 CPR all methos pada perempuan usia 15-49 tahun (%) 650,92

27 Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019 Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat bertujuan untuk mendukung program Indonesia sehat dengan meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga maupun masyarakat. Reformasi terutama difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (primary health care) yang berkualitas terutama melalui penguatan upaya promotif dan preventif serta pengembangan sistem jaminan kesehatan nasional, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan, serta penurunan kematian ibu dan kematian bayi 27

28 SASARAN RPJMN 2015-2019 (Buku II) 28 NoIndikatorStatus AwalTarget 2019 1Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak 1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran346 (SP 2010) 306 2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup32 (2012/2013) 24 2Meningkatnya Status Gizi Masyarakat 1. Prevalensi anemia pada ibu hamil (persen)37,1 (2013) 28 2. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) (persen)10,2 (2013) 8 3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif38,0 (2013) 50 4. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)19,6 (2013) 17 5. Prevalensi wasting (kurus) anak balita (persen) 12 (2012) 9,5 6. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen)32,9 (2013) 28

29 29 NoIndikatorStatus AwalTarget 2019 3Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Meningkatnya Penyehatan Lingkungan 1.Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk297 (2013) 245 2.Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen)0,43 (2013) <0,5 3.Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria212 (2013) 300 4.Jumlah provinsi mencapai eliminasi kusta20 (2013) 34 5.Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi Filariasis035 6.Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan 15,3 40 7.Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)25,8 (2013) 23,4 8.Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen) 15,4 (2013) 15,4 9.Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun7,2 (2013) 5,4 10.Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dari tahun 2013 -40 Sasaran RPJMN 2015-2019

30 30 NoIndikatorStatus AwalTarget 2019 4Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan berkualitas 1.Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang terakreditasi 05.600 2.Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi10 (2013) 481 3.Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi 71,295 5 Meningkatnya Perlindungan Finansial 1.Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) 86,4107,2 2. Unmet need pelayanan kesehatan71 6Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.Jumlah puskemas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan 1.015 5.600 2.Persentase RSU Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis2960 3.Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif) 25.00056.910 Sasaran RPJMN 2015-2019

31 31 Sasaran RPJMN 2015-2019 8.Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatnya pembiayaan kegiatan promotif dan preventif; 9.Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat 10.Meningkatnya perlindungan finansial termasuk menurunnya pengeluaran katastropik akibat pelayanan kesehatan; dan 11.Meningkatnya responsifitas sistem kesehatan (health system responsiveness). 12.Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan nasional NoIndikatorStatus AwalTarget 2019 7 Memastikan Ketersediaan Obat dan Mutu Obat dan Makanan 1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas75,5 (2014) 90 2. Persentase obat yang memenuhi syarat92 (2014) 9494 3. Presentase makanan yang memenuhi syarat87,6 (2013) 90,1

32 Arah Kebijakan 32 1.Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas 2.Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat 3.Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 4.Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas 5.Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas 6.Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan 7.Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan 8.Meningkatkan Ketersediaan, Persebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 9.Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 10.Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi 11.Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan 12.Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan

33 Kerangka Pelaksanaan Kerangka Pendanaan Meningkatkan pendanaan untuk pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat Meningkatkan efektifitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat Kerangka Regulasi Penyusunan peraturan perundangan terkait kesehatan: 4 RUU, JKN, SDMK, rekam medis & pembiayaan PPP Kerangka Kelembagaan Nomenklatur kelembagaan dalam rangka sinergitas perencanaan, monev, penguatan POM, Health Technology Assesment 33

34 Terima Kasih 34