Kerangka Penilaian PGA dan Hasil Sementara Penilaian Jakarta, 29 Oktober 2012.

Presentasi berjudul: "Kerangka Penilaian PGA dan Hasil Sementara Penilaian Jakarta, 29 Oktober 2012."— Transcript presentasi:

1 Kerangka Penilaian PGA dan Hasil Sementara Penilaian Jakarta, 29 Oktober 2012

2 Rekomendasi Perbaikan Governance Degradasi dan Deforestasi Hutan Berkurang SFM Kinerja Governance Referensi Kerangka Penilaian PGA Governance Nasional & Sub-Nasional Komponen dan Indikator 11 44 22 33 11 77 66 55 88

3 Framework Pengukuran Isu Manajemen Hutan Komponen Kerangka Hukum dan Kebijakan Kapasitas Aktor (Pemerintah, Kelompok Masyarakat Sipil, Masyarakat Adat/Lokal, Kelompok Bisnis) Implementasi- Kinerja Perencanaan Wilayah Indikator Pengaturan Hak Indikator Pengorganisasian Hutan Indikator Pengelolaan Hutan Indikator Pengendalian Indikator REDD+ Infrastruktur Indikator Setiap Indikator dinilai antara 1 dan 5

4 Framework Kebijakan: Hubungan antar Komponen Kapasitas P, CSO, M, B Hukum & Kebijak- an Kinerja 11 33 22 Apakah perlu ada pembobotan untuk setiap komponen?

5 Framework Kebijakan: Hubungan antar Isu Manajemen Perencana- an Hutan dan TR Pengaturan Hak Pengorgan- isasian Pengelola- an Hutan Pengen- dalian Infrastruk- tur REDD+ Apakah perlu ada pembobotan untuk setiap isu manajemen? PRASYARAT

6 Pengumpulan Data Di tingkat Pusat dan10 provinsi: D.I Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat; dua kabupaten di masing-masing provinsi. Wawancara narasumber, analisis dokumen dan media; nilai indikator 1-5 Pelaksanaan: Juni 2012 – awal Oktober 2012 oleh LP3ES

7 Hasil Penilaian Sementara, Tanpa Pembobotan Komponen dan Isu Manajemen: Propinsi dan Agregat 10 Propinsi

8 Nilai PGA—10 Prop: Selang Nilai 0 – 5

9 Nilai Isu Pokok PGA—10 Prop: Selang Nilai 1 – 5PRASYARAT

10 Nilai Komponen PGA—10 Prop: Selang Nilai 1—5 PRASYARAT

11 Hasil Penilaian Sementara setiap Komponen: Agregat 10 Propinsi

12 Komponen Hukum dan Kebijakan: Nilai Isu Pokok – Agregat 10 Propinsi PRASYARAT

13 Komponen Kapasitas Pemerintah: Nilai Isu Pokok – Agregat 10 Propinsi

14 Komponen Kapasitas CSO: Nilai Isu Pokok – Agregat 10 Propinsi

15 Komponen Kapasitas Masy Adat-Lokal: Nilai Isu Pokok – Agregat 10 Propinsi

16 Komponen Kapasitas Bisnis: Nilai Isu Pokok – Agregat 10 Propinsi

17 Komponen Kinerja Tata Kelola: Nilai Isu Pokok – Agregat 10 Propinsi

18 Peringkat Kemudahan BerBisnis Rujukan: Kompas, 24 Oktober 2012

19 Policy Analysis Matrix Isu Manajemen Hutan INDIKATOR KRITIS Aktor-Interest- Narrative Hukum dan Kebijakan Kapsitas AktorKinerja Perencanaan Wilayah Kandungan hukum dan kebijakan terkait: tata ruang, hak, keterlibatan pengelolaan, penegakan hukum dan pengembang-an REDD+ SOP resolusi konflik, kerjasama, SDM KPH, alokasi hutan adat, ijin sebagai alat kontrol, internal kontrol KPH, lembaga REDD+, peran LSM dlm penguatan masy adat dan tata ruang, kapasitas masy adat. Alokasi hutan dan lahan yg overlap, kebijakan /intervensi pada domain private Strategi perbaikan tata- kelola: peran aktor Pengaturan Hak Pengorganisa- sian Hutan Pengelolaan Hutan Pengendalian Infrastruktur REDD+ Hasil FGD di 30 Lokasi, n = 280

20 T e r i m a k a s i h