CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI s.d TAHUN 2013

Presentasi berjudul: "CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI s.d TAHUN 2013"— Transcript presentasi:

1

2 CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI s.d TAHUN 2013
Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Capaian Meningkatnya pemenuhan hak perempuan dan laki-laki di bidang ekonomi Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bid. Ekonomi di tingkat nasional dan daerah 6 Kebijakan 43 kebijakan Jml K/L dan Pemda yang mengembangkan Kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender di bidang ekonomi 14 K/L dan 16 Pemda 20 K/L 33 provinsi Meningkatnya jml K/L dan Pemda yang memanfaatkan data terpilah perempuan dan laki-laki di bidang ekonomi Jml K/L dan Pemda yang memanfaatkan data terpilah perempuan dan laki-laki di bidang ekonomi 12 K/L dan 16 Pemda 14 K/L

3 REALISASI ANGGARAN TA 2010 S.D SEPTEMBER 2013

4 REALISASI ANGGARAN S.D SEPTEMBER 2013

5 ASDEP GENDER DALAM KETENAGAKERJAAN

6 ASDEP GENDER DALAM KETENAGAKERJAAN
KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsive gender INDIKATOR TARGET Capaian 2010 2011 2012 2013 s.d 2013 Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG di bidang Ketenagakerjaan 3 ped/pan /kebij 1 ped/pan /kebij - ped/pan /kebij 6 Kebijakan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang Ketenagakerjaan 1 K/L 2 K/L 5 PROV 3 PROV 17 PROV 12 Prov Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang Ketenakerjaan 2 PROV 1 PROV 13 PROV 4 Prov

7 OUTPUT ASDEP GENDER DALAM KETENAGAKERJAAN s.d TA 2013
Indikator Kinerja I (Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG Bidang Ketenagakerjaan) Pedoaman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bidang ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Pedoman Penyusunan Data Terpilah Dan Statistik Gender Bidang Ketenagakerjan DanTransmigrasian. PedomanPelaksanaan PUG Bidang Ketenagakerjaan Bagi Lembaga Masyarakat. Pedoman PUG bagi WI di Pusdiklat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Draft Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Pembangunan Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian Draft Analisis Data Gender Bidang Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian.

8 Outcome Indikator I SE Menakertrans SE 01/Men/III/2011 tentang Penyusunan Penganggaran Responsif Gender. Tersusunannya Kurikulum Diklat PUG Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Pusdiklat Kemenakertrans yg meliputi Diklatpim, I, II, III, dan IV. Tersusunnya Peraturan Walikotaal tentang PPRG Kota Sabang di Provinsi Aceh.

9 Output II (Jumlah K/L dan Pemda yg Difasilitasi dalam Penerapan ARG Bidang Ketenagakerjaan
MoU dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang efektifitas pelaksanaan PUG bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Tersusunnya GBS di 6 program dan 12 kegiatan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program dan kegiatan yang RG di 8 SKPD, 8 Kegiatan di Prov. Papua dan 3 SKPD di kab. Biak Numfor. Kemenakertrans mebentuk POKJA EEO berdasar Keputusan Sekjen Kemnakertrans RI Nomor : KEP.62/SJ/II/2011yg terdiri dari K/L yg terkait, ILO, dan LM. SK POKJA PUG di Kementerian Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian

10 Output Indikator III ( Jumlah K/L dan Pemda Yg di fasilitasi dalam Penyusunan Data Terpilah Bidang Ketenagakerjaan) Tersusunya data Terilah Gender Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian; Tersusunya data Terilah Gender Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Barat, DKI dan Jawa Timur;

11 OUTCOME Indikator 3 Peraturan Menteri Nakertrans No:PER/18/XII/2011 tentang Sistem Pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Povinsi/kabupaten/kota Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

12 ASDEP KUKM DAN INDAG

13 ASDEP GENDER DALAM KUKM DAN INDAG
KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang KUKM Dan Indag yang responsif gender

14 OUTPUT Indikator I Tersusunya 12 Kebijakan di K/L dan Mitra Kerja :
MoU dengan Kabupaten Kendal tentang Pilot Project Industri Rumahan MoU dengan Bursa Efek Indonesia MoU dengan Otoritas Jasa Keuangan MoU dengan Hipmikindo Draf t Pedoman PUG Bidang Kemenko Bidang Perekonomian Pedoman PPRG Kementerian KUKM Pedoman PPRG Kementerian Perindustrian Pedoman PPRG Kementerian Perdagangan Juklak Pengembangan Industri Rumahan

15 Outcome Indikator I Tersusunnya Pergub dan Perbub di Provinsi Jateng dan Kepri Kementerian KUKM telah menghasilkan pedoman PPRG untuk Daerah. Kementerian KUKM telah melakukan forum POKJA PUG KUKM seluruh Indonesia setiap tahunnya. Kementerian KUKM telah melakukan kegiatan afirmasi bagi perempuan pengusaha (akses pendidikan, permodalan, promosi, dan kelembagaan) Kementerian Perindustrian telah melakukan kegiatan afirmasi bagi perempuan pengusaha (akses pendidikan, permodalan, promosi)

16 Lanjutan Outcome 1 Kementerian Perdagangan telah melaksanakan kegiatan (pasar) yang responsif gender Menko Perekonomian telah membuat bahan bangunan komposit bahan limbah OJK (Otoritas Jasa Keuangan sedang menyusun Buku Seri Pengelolaan Keuangan Bagi Ibu Rumah Tangga (Investasi, Bank, Asuransi, Pensiun, dll) kepada perempuan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melaksanakan kegiatan Seminar dan sosialisasi tips-tips melakukan investasi yang baik dan benar kepada perempuan HIPMIKINDO telah memfaslitasi pameran produk UKM perempuan Provinsi (Jateng, Kalsel, Kepri) telah membuat Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati.

17 Output Indikator II Pendampingan penyusunan PPRG bidang KUKM dan INDAG di K/L dan Provinsi Fasilitasi pameran produk UMK Perempuan Fasilitasi pertemuan Kemitraan antara KPP-PA, LM, Dunia Usaha bidang KUKM dan INDAG Fasilitasi pendampingan pelaku Industri Rumahan di Kabuapaten Kendal Fasilitasi Pendampingan Bagi SKPD DI Sulawesi Barat

18 Outcome Indikator II Tersusunnya GBS dan GAP di Kementerian KUKM
Tersusunnya GBS dan GAP di Kementerian Perindustrian Tersusunnya GBS dan GAP di Kementerian Perdagangan Surat Edaran Provinsi Kepulauan Riau, Bupati Karimun, Bupati Bintan, Walikota Batam, Kabupaten Natuna, tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Penyusunan buku buku seri pengelolaan keuangan keluarga dan pelatihan Pengelolaan Keuangan untuk kaum perempuan oleh Standard Chartered Bank. PT. Prudential telah melakukan pelatihan Financial Literacy (Tips mengelola dana) untuk perempuan di Provinsi Jateng (2013) dan 5 provinsi lainnya. Pemberian penghargaan “BII Sukma Award” kepada perempuan wirausaha berprestasi Kajian dan pemetaan perempuan pelaku usaha Industri Rumahan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Fasilitasi kegiatan pelatihan keterampilan untuk perempuan muda (19-29 tahun) oleh Lembaga Plan Indonesia

19 Lanjutan Outcome Indikator II
CSR Perusahaan swasta (PT. Freeport, Standard Chartered Bank, BII, BRI, BNI) melalui mitra binaan UKM memberikan dukungan pameran APEC 2013 Pemberian penghargaan kepada perempuan wirausaha berprestasi dalam “Anugrah Perempuan Indonesia” oleh LPPI (Lembaga Pemberdayaan Perempuan Indonesia) Award kepada perempuan inovatif dan berprestasi dari Majalah Femina Fasilitasi pemasaran produk wirausaha perempuan dalam Gerakan Kewirausahaan Nasional oleh APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima)

20 Output Indikator III Fasilitasi pertemuan evaluasi pelaksanaan Kebijakan PPEP terkait data terpilah bagi 33 prov Penyusunan dan Pengolahan Data Terpilah Bidang KUKM dan Indag yang mendukung responsif gender Workshop Kemitraan PP, LM, dan Dunia Usaha Bidang KUKM dan Indag Terkait data terpilah di Tingkat Pusat

21 Oucome Indikator III Terkumpulkanya data terpilah dari 17 Provinsi
Terkumpulnya data terpilah industri rumahan di 17 provinsi dan 90 Kabupaten/Kota

22 ASDEP GENDER DALAM PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, KELAUTAN, KETAHANAN PANGAN DAN AGROBISNIS

23 ASDEP GENDER DALAM PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, KELAUTAN, KETAHANAN PANGAN DAN AGROBISNIS
KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, kelautan, ketahanan pangan dan Agrobisnis yang responsif gender INDIKATOR TARGET capaian 2010 2011 2012 2013 s.D 2013 Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, kelautan, ketahanan pangan dan Agrobisnis 2 ped/pan /kebij 4 ped/pan /kebij 10 ped/pan /kebij Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, kelautan, ketahanan pangan dan Agrobisnis 3 K/L 7 K/L 6 PROV 12 PROV 9 PROV 33 PROV Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, kelautan, ketahanan pangan dan Agrobisnis - K/L 2 K/L 1 PROV 8 PROV

24 OUTPUT INDIKATOR I Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Kementerian Pertanian RI tentang Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di bidang Pertanian Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia tentang Peningkatan Efektivitas Pengarusutamaan Gender di bidang Kelautan dan Perikanan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Peningkatan Efektivitas Pengarusutamaan Gender di bidang Kehutanan Perjanjian Kerjasama antara Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi dengan Dirjen Perikanan Tangkap tentang Fasilitasi Bimbingan Diversifikasi Usaha Penangkapan Ikan bagi Wanita Nelayan

25 OUTPUT INDIKATOR I Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pertanian
Pedoman Penyusunan Data Terpilah Bidang Pertanian Panduan Pengelolaan Irigasi Partisipatif yang responsif gender Buku Model Penanggulangan Kemiskinan yang responsif gender di wilayah perdesaan Panduan Pelaksanaan PUG bagi pelaksana dan penyuluh pada program PUAP Panduan Pelaksanaan PUG bagi pelaksana dan penyuluh pada sub sektor hortikultura dan sub sektor ketahanan pangan Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Kehutanan Pedoman Penyusunan Data Terpilah Bidang Kehutanan Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan Pedoman Penyusunan Data Terpilah Bidang Kelautan dan Perikanan

26 OUTPUT INDIKATOR II SK Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1559/Kpts/OT.160/06/2011 tentang Penetapan Pokja PUG lingkup Kementerian Pertanian SK Menteri Kehutanan Nomor SK. 3330/Menhut-II/Kum/2011 tentang Penetapan Kelompok Kerja PUG Tingkat Kementerian Kehutanan SK Sekjen Departemen Kelautan dan Perikanan Nomor 27/MEN/SJ/2010 tentang Tim Pengarusutamaan Gender di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

27 OUTPUT INDIKATOR III Pedoman Penyusunan Data Terpilah bidang Pertanian
Pedoman Penyusunan Data Terpilah bidang Kehutanan Pedoman Penyusunan Data Terpilah bidang Kelautan dan Perikanan

28 OUTCOME INDIKATOR I DAN II
Adanya SK Menteri Pertanian Nomor 2813/kpts/OT/60/6/2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengarustamaan Gender Kementerian Pertanian SK Menteri Kehutanan Nomor 58/Menhut-II/peg/2011 tentang Panduan Pelaksanaan PUG lingkup Kementerian Kehutanan Integrasi isu gender dalam strategi, arah kebijakan, kegiatan serta indikatornya pada Renstra Eselon I lingkup Badan Ketahanan Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Pengolahan Pemasaran hasil Pertanian, Ditjen Perkebunan dan Ditjen Tanaman Pangan Integrasi isu gender pada sasaran strategis Renstra Kementerian Kehutanan pada program/kegiatan Integrasi isu gender pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan pada bagian program/kegiatan Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat Integrasi isu gender pada kegiatan pengembangan irigasi partisipatif di 32 provinsi

29 OUTCOME INDIKATOR I DAN II
Integrasi isu gender di program PUAP (Jabar, Jateng, Sulsel dan Bali) dan Minapolitan (Sukabumi dan Pacitan) Integrasi isu gender dalam penyusunan RPP Ketahanan Pangan dan Gizi, sebagai amanat dari UU Pangan, pembahasannya di tahun 2013 Mengembangkan pemanfaatan hard sistem metodologi AHP untuk melakukan evaluasi penerapan PPRG di Jabar dan Jateng Penyusunan GBS di Kementerian Pertanian (semua unit eselon I – 10 kegiatan), Kementerian Kehutanan (semua unit eselon I – 8 kegiatan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (10 kegiatan) Penyusunan Dokumen Gender Action Plan di Sub. DAS Gopgopan Sumatera Utara POKJA PUG di Kementerian Kehutanan sudah masuk dalam struktur kepegawaian, dengan koordinasi di Biro Perencanaan dan masuk dalam anggaran ke RKA-KL Kementerian Kehutanan Terbentuknya tenaga teknis yang berkompeten di bidang usaha kehutanan laki-laki dan perempuan untuk mendukung pengelolaan hutan lestari Pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan melibatkan perempuan dan laki-laki

30 OUTCOME INDIKATOR III Telah ada data terpilah penduduk yang bekerja di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan selain data terpilah pegawai di lingkup Kementerian Pertanian Telah ada data terpilah penduduk laki-laki dan perempuan yang bekerja di sektor pertanian menurut Provinsi, Kab/kota Data kelompok tani laki-laki dan perempuan yang bekerja di lapangan usaha tenaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan di lingkup Dinas Pertanian di Provinsi Litbang Kementerian Kehutanan dan POKJA PUG sudah menyusun data terpilah dan pemetaan kebutuhan non aparatur pada masyarakat hutan

31 ASDEP GENDER DALAM IPTEK DAN SUMBERDAYA EKONOMI

32 ASDEP GENDER DALAM IPTEK DAN SUMBERDAYA EKONOMI
KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang IPTEK dan sumberdaya ekonomi yang responsif gender

33 OUTPUT INDIKATOR I Mou KPPPA dgn BPPT
MoU KPPPA dengan Kementerian Kominfo Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender bidang komunikasi dan informatika Pedoman Teknis Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk kelompok perempuan Kajian pendayagunaan TIK bagi perempuan Kesepakatan Bersama dengan pihak KOICA tentang Women’s Development Center

34 OUTPUT INDIKATOR II Penyusunan GBS di 6 unit eselon I dan 8 kegiatan di Kementerian Komunikasi dan Informatika Penyusunan GBS di 3 kegiatan pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Penyusunan GBS bidang Penelitian pada Kementerian Ristek, LIPI dan BPPT

35 OUTPUT INDIKATOR III Fasilitasi 3 K/L dlm penyusunan data gender di bidang IPTEK dan sumberdaya ekonomi, yaitu : Kemen Kominfo, PDT, dan Ristek Fasilitasi 3 provinsi NTB, Sumsel dan Sulut dalam pemanfaatan data terpilah

36 OUTCOME INDIKATOR I DAN II
Integrasi isu gender sudah masuk dalam Rencana Kerja TA Kementerian Komunikasi dan Informatika Tersusunnya GBS pada 8 kegiatan di Kementerian Kominfo Kemitraan kegiatan dengan Kemen Kominfo melalui pembangunan pusat komunitas kreatif di Kab Lombok Utara, NTB, Kab Lamongan Jatim; Penyusunan Modul Pemanfaatan TIK bagi pelatih dan user, oleh Kemen Kominfo; Penempatan CAP (Community Acces Point) untuk kelompok pelaku ekonomi perempuan dan PKK di Kab. Ogan Ilir, provinsi Sumatera Selatan dan kota Gorontalo, provinsi Gorontalo bersama dengan Kementerian Kominfo

37 OUTCOME INDIKATOR I DAN II
MoU antara KPPPA dengan Provinsi Sulut ttg Pelaksanaan Pembangunan PP dan PA Instruksi Gubernur NTB tentang Anggaran yang Responsif Gender di 12 SKPD Provinsi NTB Tersusun GBS pada 14 SKPD di provinsi Sumatera Selatan Tersusun GBS pada 10 SKPD di provinsi Sulawesi Utara Kelompok Kerja (Pokja) ICT4Women, dlm rangka memberikan kontribusi peningkatan penggunaan TIK yang efektif dan baik oleh perempuan; Penganugerahan “Apresiasi Kartini Next Generation” dalam bidang TIK;

38 ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR

39 ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR
KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Infrastruktur yang responsive gender INDIKATOR TARGET capaian 2010 2011 2012 2013 s.d 2013 Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG di bidang Infrastruktur 6 ped/pan /kebij 2 ped/pan /kebij 1 ped/pan /kebij 10 ped/pan /kebij Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang infrarstruktur 4 K/L 6 K/L 7PROV 4 PROV 12 PROV Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidangInfrastruktur 1 K/L 5 K/L 7 PROV 3 PROV 2 PROV 16 PROV Jml Pedoman Monev pelaksanaan PUG 1 2

40 ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR
KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Infrastruktur yang responsive gender INDIKATOR TARGET capaian 2013 s.d 2013 Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG di bidang Infrastruktur 1 ped/pan /kebij 8 ped/pan /kebij Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam Infrastruktur 6 K/L 12 PROV Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidangInfrastruktur 4 K/L 8 PROV 16 PROV Jml Pedoman Monev pelaksanaan PUG 3

41 OUTPUT INDIKATOR I (Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG di bidang Infrastruktur )
Panduan PPRG bidang ke-PU-an Panduan PPRG Kementerian Keuangan Panduan PPRG bidang ESDM Panduan PPRG bidang Perumahan Rakyat Panduan PPRG bidang Pertanahan Grand Design Pelaksanaan PUG Kementerian Perhubungan pada sub sektor Perhubungan Udara Grand Design Pelaksanaan PUG Bidang Perumahan Rakyat sub sektor Perumahan Informal dan Pengembangan Kawasan Model Kebijakan Infrastruktur untuk Pemberdayaan Perempuan melalui Industri Rumahan

42 Lanjutan Pedoman Tata Cara Penyusunan Data Terpilah Bidang ke-PUan yang mendukung pembangunan bidang Infrastruktur yang Responsif Gender Pedoman Tata Cara Penyusunan Data Terpilah Bidang Perhubungan yang mendukung pembangunan bidang Infrastruktur yang Responsif Gender

43 OUTCOME INDIKATOR I (Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG di bidang Infrastruktur
Pergub No 29 Tahun tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDG’s tahun Prov. Sulteng Perda Nomor 04 Tahun tentang RPJMD Prov. Sulteng yang menuangkan target Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); Pergub Prov. Sulteng No. 49 Tahun 2012 Tentang RAD Keadilan Untuk Semua ( Justice For All); Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor. 476/650/BPPKBD-G.ST/2012 tentang Pengurus Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) Provinsi Sulawesi Tengah; Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor.28.1/DPRD/2011 tentang Penetapan Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Sulawesi Tengah periode ; Tersusunnya Pedoman PPRG Provinsi Sulawesi Tengah;

44 Lanjutan Perda PUG Prov. Sulteng (Inisiasi DPRD);
Diterbitkannya Instruksi Gubernur Sulteng Nomor /207/Bappeda-G.ST/2011 tentang Implementasi Gender Budget Statement (Pernyataan Belanja Gender); Diterbitkannya Peraturan Gubernur No. 58 Tahun 2012 tentang PPRG di Provinsi DKI Jakarta; Integrasi gender dalam RPJMD Provinsi DKI Tahun ; Tersedianya fasilitas daycare kementerian Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri PU tentang Penyediaan Ruang Penitipan Anak (TPA) pada seluruh pembangunan gedung (5 lantai dengan 1 TPA.

45 OUTPUT INDIKATOR 2 (Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam Infrastruktur)
Tersusunnya 8 Program dan 8 Kegiatan yang responsif gender di Kementerian Keuangan; Tersusunnya 13 (tiga belas) program yang responsif gender di Kementerian PU; Tersusunnya 6 (enam) program dan kegiatan yang responsif gender di Kementerian Perhubungan ; Tersusunnya 3 (tiga) program yang responsif gender di Kementerian Perumahan Rakyat ; Tersusunnya 11 (sebelas) program dan kegiatan yang responsif gender di BPN; Tersusunnya 11 (sebelas) program dan 15 kegiatan yang responsif gender di Kementerian ESDM; MOU KPP dan PA dan Kemen. Perhubungan tentang Pelaksanaan PUG.

46 Lanjutan Tersusunnya ARG di 33 SKPD di Provinsi Jawa Timur dengan total anggaran Rp ,-; Tersusunnya ARG di 20 SKPD Provinsi Sulawesi Tengah; Tersusunnya ARG di 15 SKPD Provinsi DKI Jakarta; Ditetapkannya focal point disetiap SKPD Provinsi melalui Keputusan Gubernur Nomor 476/34/BPPKBD-G.ST/2013; Terbentuknya Pokja PUG di KemenKeu, Kemenhub, Kemenpera, Kemen ESDM, Kemen PU dan BPN; Terbentuknya POKJA PUG di 4 provinsi (Provinsi Jatim, Sulteng, DKI Jakarta, Bengkulu).

47 OUTCOME INDIKATOR 2 (Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam Infrastruktur)
Panduan pelatihan penelaahan ARG (e-learning) bagi para penelaah anggaran pada Kementerian Keuangan Implementasi pemanfaatan tungku hemat energi dengan melibatkan pemda, Yayasan Dian Desa dan World Bank difasilitasi oleh Ditjen. EBTK. Kem. ESDM Panduan Training of Trainer tentang PUG bagi staf pada Kementerian Keuangan KMK Nomor 568/KM/2012 tentang pembentukan Tim PUG Kementerian Keuangan Inisiasi pengintegrasian isu gender dalam KUA-PPAS Provinsi Sulawesi Tengah; Integrasi Gender ke dalam Draft Perda Penyusunan APBD TA 2014; Diterbitkannya Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2012 tentang PUG (Revitalisasi Pokja PUG) Provinsi DKI Jakarta

48 Lanjutan Kerjasama IUWASH (USAid) Program Air, Sanitasi dan Kebersihan Perkotaan Indonesia dengan srakeholderdi 34 kab/kota di 5 regional yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat/DKI Jakarta/Banten, JawaTengah, JawaTimur dan Sulawesi Selatan ; Kerjasama INDII (AUSAid) Integrasi gender dalam Program Pengelolaan Air Limbah Berbasis Kelembagaan melalui penyusuna Panduan Manual Gender Berbasis Kelembagaan); Kerjasama Pattiro  Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas untuk K/L dan Provinsi ; Kerjasama GIZ Merintis kerjasama terkait pengintegrasian kebijakan di bidang pertambangan (dengan melihat isu perempuan sebagai pekerja tambang dan perempuan dan anak sbg penerima dampak dari lingkungan di daerah pertambangan

49 OUTPUT INDIKATOR 3 (Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidangInfrastruktur Data Terpilah Bidang Ke-PUan mendukung pembangunan bidang Infrastruktur yang Responsif , Kementerian PU; Data terpilah bidang ke-PUan yang mendukung Pembangunan Bidang Infrastruktur Provinsi DKI Jakarta Data terpilah bidang ke-PUan yang mendukung Pembangunan Bidang Infrastruktur (regional ) Provinsi Sumatera Selatan; Data terpilah bidang ke-PUan yang mendukung Pembangunan Bidang Infrastruktur (regional) Provinsi Jawa Timur Data terpilah bidang ke-PUan yang mendukung Pembangunan Bidang Infrastruktur (regional) Provinsi Sumatera Barat Identifikasi Indikator terpilah Gender bidang Pertanahan, BPN Tersusunnya Data terpilah bidang Infrastruktur di Provinsi Bengkulu, DKI Jakarta, Sulteng dan Jawa Timur;

50 OUTCOME INDIKATOR 3 (Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidangInfrastruktur Tersusunnya Data terpilah Kementerian Keuangan Updating Data terpilah Kementerian PU setiap Tahun Tersusunnya Gender Chek list bidang Ke-PU-an Kajian mengenai indikator gender bidang ke-PU-an Tersusunnya Gender Impact Assement pada bidang Ke-Puan

51 OUTPUT INDIKATOR 4 (Jml Pedoman Monev pelaksanaan PUG
Pedoman Monitoring dan Evaluasi PPRG di K/L (Generik) PermenPP No 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monev Pelaksanaan PPRG bagi Daerah

52 OUTCOME INDIKATOR 4 (Jml Pedoman Monev pelaksanaan PUG
Pedoman Monev PPRG Kemenpera

53 OUTPUT INDIKATOR 5 (Penguatan kapasitan SDM Penggerak Provinsi)
Modul TOT fasilitator PPRG di daerah Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Kapasitasi SDM Pengggerak PPRG di 33 Provinsi Pedoman Pengawasan PPRG Daerah (dalam proses)

54 OUTCOME INDIKATOR 5 (Penguatan kapasitan SDM Penggerak Provinsi)
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/6199/SJ tentang Pembentukan Sekretariat PPRG Daerah; Permendagri No. 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2014; Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2014; …diisi oleh asdep yang lain

55 RENCANA TINDAK DEPUTI I
Penguatan komitmen Kementerian/Lembaga untuk pelaksanaan PUG dan PPRG Penguatan komitmen Gubernur, DPRD dan Ka. SKPD provinsi untuk pelaksanaan PUG dan PPRG Penguatan kelembagaan melalui revitalisasi POKJA PUG Penguatan kapasitas SDM baik di K/L maupun provinsi untuk integrasi isu gender dalam program/kegiatan baik di K/L maupun provinsi Pendampingan K/L dan provinsi dalam penyusunan dan pemanfaatan data terpilah Promosi partisipasi masyarakat dalam melaksanakan PUG

56 terima kasih