Direktorat Jenderal Cipta Karya

Presentasi berjudul: "Direktorat Jenderal Cipta Karya"— Transcript presentasi:

1 Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kebijakan dan Strategi Pengalokasian Program Kegiatan Bidang Cipta Karya Disampaikan pada Workshop Sinkronisasi Program Bidang Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

2 Outline Isu Strategis Capaian Renstra Bidang Cipta Karya 2010-2014
Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Cipta Karya Strategi Pembiayaan Kegiatan Cipta Karya Keterpaduan Infrastruktur Bidang Cipta Karya Rancangan Program dan Pendanaan Ditjen CK Kebutuhan Data Baseline

3 1. Isu Strategis Standar Pelayanan Minimal Pengarusutamaan Gender
Keterpaduan Bidang CK Strategis Nasional Pemenuhan SPM Pemberdayaan Masyarakat Program Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah bidang PU-PR merupakan Urusan Wajib yang Bersifat Pelayanan Dasar yang pelaksanaannya berpedoman pada SPM (Permen PU No. 1 Tahun 2014) Pengarusutamaan Gender Inpres No.9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh K/L untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim Berdasarkan Perpres 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, maka Kementerian PU turut mendukung dengan berpedoman pada Permen PU No.11/PRT/M/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun Kementerian PU Sustainable Development Goals SDGs Goal 6: Menjamin ketersediaan dan pengelolaan berkelanjutan air dan sanitasi bagi semua SDGs Goal 11: Mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan

4 % pengurangan genangan
1. Isu Strategis Standar Pelayanan Minimal Permen PU Nomor 1 Tahun 2014: Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. No Jenis Pelayanan Dasar Sasaran Indikator Satuan Target Tahun 2019 Cara Mengukur SPM Kabupaten/Kota 1 Penyediaan air minum Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman % Penduduk 81,77% Survey Kuesioner 2 Penyediaan sanitasi Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai 60% persentase pengurangan sampah di perkotaan 20% persentase pengangkutan sampah 70% persentase pengoperasian TPA % pengoperasian TPA persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali/th. 50% % pengurangan genangan 3 Penataan Bangunan dan Lingkungan Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan IMB Pendanaan 4 Penangan Pemukiman Kumuh Perkotaan Berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Ha 10%

5 1. Isu Strategis Capaian MDGs Air Minum: 70%
Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak (2013) Capaian MDGs Air Minum: 70%

6 1. Isu Strategis Capaian MDGs Sanitasi : 60,9%
Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak (2013) Capaian MDGs Sanitasi : 60,9%

7 2. Capaian Renstra Bidang Cipta Karya 2010-2014
No SASARAN STRATEGIS/OUTPUT SATUAN TARGET RPJMN TARGET RENSTRA CAPAIAN TARGET % CAPAIAN A MENINGKATNYA PELAYANAN DASAR MASYARAKAT (PENCAPAIAN TARGET MDGS) 1. Akses Air Minum Penyehatan PDAM PDAM 185 206 100% Fasilitasi Prasarana dan Sarana Air Minum (SPAM) Regional Regional - 15 13 87% Fasilitasi Prasarana dan Sarana Air Minum (SPAM) di Kawasan MBR Kawasan 577 1,392 1,944 140% Fasilitasi Prasarana dan Sarana Air Minum (SPAM) di IKK IKK 820 953 1,178 124% Fasilitasi Prasarana dan Sarana Air Minum (SPAM) di Perdesaan Desa 4,650 10,239 11,169 109% Fasilitasi Prasarana dan Sarana Air Minum (SPAM) di Kawasan Khusus 153 749 862 115% 2. Akses Sanitasi Infrastruktur air limbah 221 2,038 2,463 121% Pembangunan drainase perkotaan Kab/Kota 50 100 Meningkatnya TPA di kab/kota 210 Tersedianya prasaran persampahan terpadu 3R 250 442 392 89% 3. Penanganan Kumuh Infrastruktur kawasan permukiman perkotaan 447 1,292 1,689 131% Terbangunnya Rusunawa dan Infrastruktur pendukungnya Twin Block 270 Infrastruktur kawasan permukiman perdesaan 322 1,019 1,045 103%

8 2. Capaian Renstra Bidang Cipta Karya 2010-2014
No SASARAN STRATEGIS/OUTPUT SATUAN TARGET RPJMN TARGET RENSTRA CAPAIAN TARGET % CAPAIAN B PENANGGULANGAN KEMISKINAN (PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/PNPM) 1. Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan pemberdayaan sosial P2KP/PNPM Kelurahan 21,984 10,950 11,041 101% 2. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perdesaan Terlayaninya kawasan oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi & sosial (RISE) Kecamatan 185 237 100% Terbangunnya prasarana & sarana lingkungan permukiman perdesaan (PPIP + RIS PNPM) Desa 8,803 26,994 36,507 135% C MENINGKATNYA TERTIB PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DAN PENATAAN LINGKUNGAN 1. Tertib Bangunan Gedung Peraturan Penataan Bangunan dan Lingkungan NSPK 37 152 335 220% Bangunan gedung dan fasilitasnya Unit 337 474 391 82% 2. Penataan Lingkungan Sarana dan Prasarana lingkungan permukiman Kawasan 1,228 1,589 1,414 89%

9 3. Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Cipta Karya

10

11

12

13

14

15 4. Strategi Pembiayaan Kegiatan Cipta Karya

16 5. Keterpaduan Infrastruktur Bidang Cipta Karya
Keterpaduan Infrastruktur bidang Cipta Karya di 185 Kabupaten/Kota Klaster A dan 103 Kabupaten/Kota Klaster B Keterpaduan Infrastruktur bidang Cipta Karya di 24 Pelabuhan Strategis, 16 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, dan 22 Kawasan Industri Prioritas Keterpaduan Infrastruktur bidang Cipta Karya di Kawasan Perbatasan yang terdiri dari 7 Kawasan Pos Lintas Batas Negara, dan 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional Keterpaduan Infrastruktur bidang Cipta karya di 65 Kawasan Permukiman Kumuh Keterpaduan dengan kegiatan Pengarus Utamaan Gender serta Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

17 Konsep Keterpaduan Bidang Cipta Karya
Kluster A (185 Kab/Kota): Kab/Kota Strategis Nasional (PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI) yang memiliki Perda RTRW dan Perda BG, Ibukota Propinsi yg telah memiliki Perda RTRW; serta Kab/kota Prioritas Pusat Kluster B (103 Kab/Kota): Kab/Kota Strategis Nasional (PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI) yang hanya memiliki Perda RTRW Kluster C (Kab/Kota Lainnya): Memiliki pedoman rencana dan program yang berkualitas untuk pemenuhan SPM Bidang Cipta Karya di Daerah; Karakteristik daerah: rawan bencana alam, cakupan air minum/sanitasi rendah, permukiman kumuh, daerah kritis (miskin); Memiliki komitmen tinggi dan program yang responsif Prioritas Kab./Kota Responsif Pemenuhan SPM Prioritas Kab./Kota Strategis Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Kreatif Kluster D : Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang Cipta Karya; Bertujuan untuk penang-gulangan kemiskinan di perkotaan dan perdesaan. Kluster E : Program inovasi baru di bidang Cipta Karya; Diusulkan oleh daerah/stakeholder secara kompetitif dan selektif; Ditujukan termasuk untuk memfasilitasi daerah berprestasi;

18 Keterpaduan Penanganan Kawasan “Show Case”
Perda BG RTRW/ Perda Perda ? RPJMD Bina Marga Penanganan Kawasan Permukiman SSK RISPAM Integrated Development Plan RTBL Perumahan SDA RPI2JM

19 Daftar Kabupaten/Kota Klaster A (185 Kabupaten/Kota)
Koridor Sumatera Provinsi Bangka Belitung Kabupaten Pati Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kota Pangkal Pinang Kabupaten Klaten Kota Banda Aceh Kabupaten Bangka Barat ** Kabupaten Karanganyar Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Tanjung Pinang ** Kota Salatiga * Kota Sabang * Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Grobogan * Kabupaten Aceh Tenggara * Kabupaten Bintan Kabupaten Brebes * Aceh Besar ** Kabupaten Demak * Kota Langsa ** Koridor Jawa Kabupaten Banyumas ** Kabupaten Simeulue ** Provinsi DKI Jakarta Kabupaten Wonogiri ** Kabupaten Biruen ** Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DI Yogyakarta Kabupaten Nagan Raya ** Kota Jakarta Selatan Kota Yogyakarta Provinsi Sumatera Utara Kota Jakarta Timur Kabupaten Sleman Kota Medan Kota Jakarta Barat Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Batubara ** Kota Jakarta Utara Provinsi Jawa Timur Kabupaten Serdang Bedagai ** Kota Jakarta Pusat Kabupaten Gresik Provinsi Sumatera Barat Provinsi Jawa Barat Kota Malang Kota Padang Kabupaten Bogor Kabupaten Lamongan Kabupaten Agam Kabupaten Bandung Kabupaten Bangkalan Kabupaten Pasaman Barat * Kota Bandung Kabupaten Jombang Kabupaten Solok Selatan * Kota Bogor Kota Blitar Provinsi Riau Kota Cirebon Kabupaten Pacitan Kota Pekanbaru Kota Sukabumi Kabupaten Sumenep Provinsi Jambi Kota Tasikmalaya Kabupaten Bondowoso Kabupaten Batang Hari Kabupaten Cianjur * Kota Pasuruan Kabupaten Kerinci * Kota Bekasi * Kabupaten Sidoarjo * Provinsi Sumatera Selatan Kota Cimahi * Kota Kediri * Kota Palembang Kabupaten Purwakarta ** Kota Surabaya ** Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Bandung Barat ** Provinsi Banten Provinsi Bengkulu Kabupaten Sumedang ** Kabupaten Pandeglang Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Indramayu ** Kota Serang Kota Bengkulu Provinsi Jawa Tengah Kota Cilegon * Provinsi Lampung Kabupaten Cilacap Kota Tangerang * Kota Bandar Lampung Kota Semarang Kota Tanggerang Selatan * Kabupaten Tanggamus Kabupaten Kendal Kabupaten Serang * Kabupaten Lampung Timur Kota Surakarta Kabupaten Tangerang * Kota Metro ** Kabupaten Purworejo Kabupaten Piringsewu ** Kabupaten Boyolali Kabupaten Lampung Tengah ** Kabupaten Magelang Kabupaten Lampung Selatan ** Kabupaten Sukoharjo Keterangan : * : Kabupaten/Kota yang naik kelas dari Klaster B pada TA 2014 menjadi Klaster A pada TA 2015 ** : Kabupaten/Kota yang sebelumnya Klaster C pada TA 2014 menjadi Klaster A/Klaster B pada TA 2015

20 Daftar Kabupaten/Kota Klaster A (185 Kabupaten/Kota)
Koridor Bali Nusa Tenggara Kabupaten Banjar Kabupaten Luwu Timur ** Provinsi Bali Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Enrekang ** Kota Denpasar Kabupaten Balangan ** Kabupaten Pinrang ** Kabupaten Gianyar * Kabupaten Tabalong ** Kota Palopo ** Kabupaten Tabanan * Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Sidenreng Rappang** Kabupaten Jembrana ** Kota Bontang ** Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi Nusa Tenggara Barat Kota Samarinda ** Kota Kendari Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Kutai Barat ** Kabupaten Kolaka Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Konawe Utara ** Kota Mataram Kota Tarakan Kabupaten Kolaka Utara ** Kabupaten Sumbawa Barat Kabupaten Bulungan Kabupaten Wakatobi ** Kota Bima * Kabupaten Bombana ** Kabupaten Dompu * Koridor Sulawesi Kabupaten Konawe ** Kabupaten Lombok Barat ** Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Sumbawa ** Kota Bitung * Koridor Maluku Papua Provinsi Nusa Tenggara Timur Kota Tomohon ** Provinsi Maluku Kota Kupang Kota Manado ** Kota Ambon Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Gorontalo Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Alor Kota Gorontalo Kota Tual * Kabupaten Belu Kabupaten Boalemo * Provinsi Maluku Utara Kabupaten Sumba Timur Provinsi Sulawesi Tengah Kota Ternate Kabupaten Ngada * Kabupaten Poso Kabupaten Halmahera Tengah * Kabupaten Ende ** Kabupaten Tojo Una-Una Kabupaten Pulau Morotai * Kabupaten Nagekeo ** Kota Palu Provinsi Papua Barat Kabupaten Flores Timur ** Kabupaten Parigi Moutong Kabupaten Sorong Kabupaten Toli-Toli Kabupaten Manokwari ** Koridor Kalimantan Kabupaten Sigi * Kabupaten Teluk Wondama ** Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Papua Kota Pontianak Kabupaten Mamuju Kabupaten Mimika Kota Singkawang ** Kabupaten Majene ** Kabupaten Nabire Kabupaten Kapuas Hulu ** Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Merauke * Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Wajo Kabupaten Biak Numfor * Kabupaten Barito Selatan ** Kabupaten Barru Kabupaten Jayawijaya ** Kabupaten Barito Timur ** Kabupaten Maros Kabupaten Supiori ** Kabupaten Lamandau ** Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Kepulauan Yapen ** Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Toraja Utara Kota Jayapura ** Kota Banjarmasin Kabupaten Takalar Kabupaten Keerom ** Kabupaten Kotabaru Kota Pare Pare * Kabupaten Asmat ** Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Gowa * Keterangan : * : Kabupaten/Kota yang naik kelas dari Klaster B pada TA 2014 menjadi Klaster A pada TA 2015 ** : Kabupaten/Kota yang sebelumnya Klaster C pada TA 2014 menjadi Klaster A/Klaster B pada TA 2015

21 Daftar Kabupaten/Kota Klaster B (103 Kabupaten/Kota)
Koridor Sumatera Kabupaten Lingga ** Provinsi Nusa Tenggara Timur 29. Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kabupaten Kepulauan Anambas ** Kabupaten Timor Tengah Utara Kabupaten Luwu Kabupaten Aceh Timur ** Koridor Jawa Kabupaten Sikka ** 30. Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Aceh Tamiang ** Provinsi DKI Jakarta Kabupaten Lembata ** Kabupaten Buton ** Kabupaten Bener Meriah ** Provinsi Jawa Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan ** Kabupaten Aceh Utara ** Kabupaten Bekasi Koridor Maluku Papua Kabupaten Aceh Singkil ** Kabupaten Sukabumi Koridor Kalimantan 31. Provinsi Maluku Kabupaten Aceh Barat Daya ** Kabupaten Cirebon Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Gayo Lues ** Kabupaten Majalengka Kabupaten Pontianak ** Kabupaten Kepulauan Aru Kabupaten Pidie Jaya ** Kabupaten Karawang Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Kota Lhokseumawe ** Kabupaten Ciamis ** Kabupaten Sukamara Kabupaten Maluku Barat Daya Kabupaten Subulussalam ** Kabupaten Subang ** Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Seram Bagian Timur ** Provinsi Sumatera Utara Provinsi Jawa Tengah Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Seram Bagian Barat ** Kabupaten Simalungun Kabupaten Semarang Kota Balikpapan 32. Provinsi Maluku Utara Kota Binjai Provinsi DI Yogyakarta Kabupaten Kutai Kertanegara ** Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Langkat ** Provinsi Jawa Timur Kabupaten Panajam Paser Utara ** Kabupaten Halmahera Utara Kota Tanjung Balai ** Kabupaten Pasuruan Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Sumatera Barat Kota Mojokerto Kabupaten Malinau Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Riau Kabupaten Malang Kabupaten Nunukan ** 33. Provinsi Papua Barat Provinsi Jambi Kota Batu Kabupaten Teluk Bintuni Kota Jambi ** Kabupaten Mojokerto Koridor Sulawesi Kabupaten Raja Ampat Kabupaten Tanjung Jabung Barat ** Kabupaten Tuban ** 25. Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Tambrauw ** Kabupaten Sarolangun ** Kabupaten Bojonegoro ** Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kota Sorong ** Kabupaten Tebo ** Kabupaten Probolinggo ** Kabupaten Minahasa Utara ** 34. Provinsi Papua Kabupaten Muaro Jambi ** Kabupaten Lumajang ** Kabupaten Minahasa ** Kabupaten Yakuhimo Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Banten Kabupaten Kepulauan Talaud ** Kabupaten Pegunungan Bintang Kota Lubuk Linggau Kabupaten Lebak Kabupaten Kepulauan Sangihe ** Kabupaten Boven Digoel Kabupaten Empat Lawang 26. Provinsi Gorontalo Kabupaten Lanny Jaya Kabupaten Muara Enim Koridor Bali Nusa Tenggara Kabupaten Pohuwato Kabupaten Jayapura Kabupaten Banyu Asin ** Provinsi Bali Kabupaten Gorontalo Utara ** Kabupaten Waropen ** Provinsi Bengkulu Kabupaten Badung ** Kabupaten Gorontalo ** Kabupaten Mappi ** Provinsi Lampung Kabupaten Bangli ** 27. Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Sarmi ** Kabupaten Pesawaran ** Kabupaten Buleleng ** Kabupaten Banggai Kabupaten Paniai ** Provinsi Bangka Belitung Kabupaten Klungkung ** Kabupaten Donggala Kabupaten Puncak ** Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Buol Kabupaten Nduga ** Kabupaten Natuna Kabupaten Lombok Utara Kabupaten Morowali Kabupaten Memberamo Raya ** Kabupaten Karimun Kabupaten Bima 28. Provinsi Sulawesi Barat Keterangan : * : Kabupaten/Kota yang naik kelas dari Klaster B pada TA 2014 menjadi Klaster A pada TA 2015 ** : Kabupaten/Kota yang sebelumnya Klaster C pada TA 2014 menjadi Klaster A/Klaster B pada TA 2015

22 Keterpaduan Infrastruktur bidang Cipta Karya
Keterpaduan terhadap Pengembangan 24 Pelabuhan Strategis dalam Rangka Pengembangan Tol Laut 24 Pelabuhan strategis Short sea shipping Fasilitas kargo umum dan bulk Pengembangan pelabuhan non-komersil Pengembangan pelabuhan komersil lainnya Transportasi multimoda akses ke pelabuhan Revitalisasi industri galangan kapal Program

23 Keterpaduan Infrastruktur bidang Cipta Karya
Keterpaduan Pengembangan 16 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Sumatera: Danau Toba, dsk Bali-Nustra: Kintamani-Danau Batur, dsk Menajngan-Pemuteran, dsk Kuta-Sanur-Nusa Dua, dsk Rinjani, dsk Pulau Komodo, dsk Ende-Kelimutu, dsk Kalimantan: Tanjung Putting, dsk Sulawesi: Toraja, dsk Bunaken, dsk Wakatobi, dsk Jawa: Kep Seribu, dsk Kota Tua-Sunda Kelapa, dsk Borobudur, dsk Bromo-Tengger-Semeru, dsk Kep Maluku-papua : Raja Ampat, dsk

24 Keterpaduan Infrastruktur bidang Cipta Karya
Keterpaduan Terhadap Pengembangan 22 Kawasan Industri Prioritas Sumatera: Kuala Tanjung Sei Mangkei Tanggamus Jawa: Tangerang Cikarang Cibinong Karawang Bandung Cirebon Tuban Surabaya Pasuruan Kalimantan: Batulicin Ketapang Landak Sulawesi: Palu Morowali Bantaeng Bitung Konawe Maluku: Buli, Halmahera Timur Papua: Teluk Bintuni Pembangunan Infrastruktur Strategis Pendukung Kawasan Industri: Pelabuhan: Pembangunan Pel. Kuala Tanjung, Tj. Priok, Tj. Perak, Tl. Lamong, Pontianak, Banjarmasin, Kupang, Bitung, Makassar, dan Halmahera Tol: Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung, Tol Binjai-Medan-Tebing Tinggi Jalan: Pembangunan Jalan Lingkar Batulicin, Palu-Parigi, Lingkar Kupang, Susumuk-Bintuni Kereta Api: Pembangunan Jalur KA Manado-Bitung, Sei Mangkei-Bandar Tinggi-Kuala Tanjung, Pasoso-Tj Priok, DDT dan Elektrifikasi Manggarai-Bekasi-Cikarang Listrik: Pembangunan PLTU Kuala Tanjung, Asahan 3, Pangkalan Susu, Palu, NTT-2 Kupang, Ketapang, Bengkayang, PARIT Baru, Pulau Pisau, PLTA Poso , Konawe, PLTMG Morowali, Pontianak Peaker, PLTA/MH Morowali, Bantaeng, PLTGU Tangguh Bandara: Pengembangan Bandara Mutiara Palu, Eltari Kupang, Halu Oleo Kendari, Sam Ratulangi Manado, Syamsuddin Noor Banjarmasin

25 Keterpaduan Infrastruktur di Kws Perbatasan
Sebaran 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PP 26/2008 Tentang RTRWN)

26 6. Rancangan Program dan Pendanaan Ditjen CK 2015-2019
Indikator Outcome 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total Renstra DJCK Kebutuhan Pendanaan APBNP 2015 Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum 70,00% Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan 10,00% Penataan Bangunan dan Lingkungan 51,00% Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi 62,40% Total APBN (Output Prioritas) Dukungan Manajemen Total APBN (Output Prioritas+pendukung)

27 6. Rancangan Program dan Pendanaan Ditjen CK 2015-2019
Target Kenaikan Pencapaian SASARAN/INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan (1) Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum Capaian (%) 76,00% 82,00% 88,00% 94,00% 100% (2) Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0% (3) Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi 64,00% 72,00% 85,00% 92,00%

28 SASARAN/INDIKATOR KINERJA
Sasaran Program CK SASARAN/INDIKATOR KINERJA SATUAN BASELINE TARGET 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 1 Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak (1) Luas Kawasan kumuh di perkotaan yang ditangani Ha 38.431 35.751 26.451 16.951 8.051 (2) Kawasan permukiman perdesaan yang ditangani Kawasan 5.238 594 449 294 139 (3) Kawasan permukiman khusus yang ditangani 149 103 80 52 25 2 Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat Peningkatan cakupan SPAM di perkotaan * SR/Rumah Tangga ** *** *** *** *** *** *** Peningkatan cakupan SPAM di perdesaan * ** *** *** *** *** *** *** 3 Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat Peningkatan pelayanan air limbah Jiwa Peningkatan pelayanan persampahan Peningkatan kawasan pelayaanan drainase 75.135 600 1.000 900 4.500 * Angka target output tersebut merupakan jumlah Sambungan Rumah (SR) yang dapat dikembangkan apabila Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) terealisasi 100%. DDUB merupakan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dan atau dana Pengelola SPAM yang merupakan komitmen dalam rangka memanfaatkan unit produksi yang dibangun dengan APBN ** Asumsi 1 lt/detik untuk perkotaan dan perdesaan setara dengan 80 SR *** Asumsi 1 lt/detik untuk perkotaan setara dengan 100 SR, dan perdesaan 380 SR

29 Sasaran Kegiatan CK

30 Sasaran Kegiatan CK 2015-2019 (lanjutan)

31 7. Kebutuhan Data Baseline

32 7. Kebutuhan Data Baseline

33 7. Kebutuhan Data Baseline

34 7. Kebutuhan Data Baseline

35 7. Kebutuhan Data Baseline

36 TERIMA KASIH