Sumber-Sumber Pendanaan Kesehatan

Presentasi berjudul: "Sumber-Sumber Pendanaan Kesehatan"— Transcript presentasi:

1 Sumber-Sumber Pendanaan Kesehatan
Department of Health Policy and Management

2 Outline Bagian 1: Dasar hukum Bagian 2: Alur dana APBN
Bagian 3: Sumber – sumber dana kesehatan Sumber dana Internasional Sumber dana Nasional Sumber dana Daerah

3 Bagian 1: Dasar Hukum

4 Perundangan dan Regulasi
UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 23 Th 2014 ttg Pemerintah Daerah UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan PP No 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS Peraturan dan regulasi lainnya…

5 Bagian 2: Alur APBN Pusat ke Daerah

6 Sumber: Kemenkeu RI, 2017

7 Sumber: Kemenkeu RI, 2017

8 APBN APBD BAGI HASIL PAD DANA PERIMBANGAN PENDPT LAIN DAU DAK
APBN TAHUNAN APBN PERUBAHAN DANA PERIMBANGAN KEMENTERIAN / LEMBAGA BAGI HASIL DAU DAK PAD PENDPT LAIN APBD KEMKES K. PUSAT K. DAERAH DEKONST T. PERBANT DEFISIT SURPLUS KEGIATAN DESENTRALISASI YANKES

9 RUANG LINGKUP KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL
Pembagian Urusan Pemerintahan UU No. 32/2004 Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Pelaksanaan Urusan Sumber Pendanaan UU No. 33/2004 APBD DBH PAD UU No.34/2000 DAU DAK Desentralisasi Pendapatan Transfer Dana Otsus K/L melimpahkan wewenang kepada Gubernur Dekonsentrasi Dana Penyesuaian Lain-lain Pendapatan yang Sah Dana Hibah Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah K/L menugaskan wewenang kepada Gubernur/Bupati/ Walikota Dana Darurat Belanja Penggunaan SILPA Surplus/Defisit Pencairan Dana Cadangan Pembiayaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan APBN Pinjaman (termasuk Obligasi Daerah) APBN

10 ALUR DANA APBN KE DAERAH (MONEY FOLLOWS FUNCTION)
PUSAT DAERAH Belanja Pusat di Pusat Belanja Pemerintah Pusat K/L 6 Urusan Mutlak Belanja Pusat di Daerah Kanwil di Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Pembayaran Bunga Utang Subsidi Belanja Hibah Bantuan Sosial Belanja Lain-lain Di luar 6 Urusan APBN Dikerjakan sendiri Melalui UPT Dana Sektoral di Daerah Dilimpahkan ke Gubernur Dana Dekonsentrasi Ditugaskan ke Gub/Bupati/ Walikota Dana Tugas Pembantuan Belanja Untuk Daerah Dana Perimbangan Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Hibah Dana darurat Dana Desentralisasi APBD

11 P U S A T DAERAH 4 Okt Maret Maret Mei Mei Jan - Peb pagu Indikatif
Perencanaan Dan Penganggaran APBN Kemkes Sumber: Perencanaan Kemenkes Okt Maret Maret Mei Mei Jan - Peb Pembahasan Pemerintah Dgn DPR RI Sidang kabinet Rancangan Awal RKP dan pagu Indikatif Rapat Teknis Kemkes Pasca Musrenbang + Rakorbangpus Penetapan Pagu Anggaran (Sementara) Penyusunan Awal RKP utk Kemkes : Pertemuan Kord awal tk. Kemkes Koordinasi dan Pert, Internal Unit Utama Sinkronisasi tingkat kemkes April Nov Trilateral Meeting Penetapan Pagu Definitf Mei Juli P U S A T Maret Nov April Sidkab Penetapan RKP RDP RAKL Kemkes dng Komisi IX DPR Rakorbangpus RDP RAKL Kemkes dng Komisi IX DPR Peny. Renja kemkes Mei Agst Nov Maret Maret April Pembahasan Pemerintah Dgn DPR RI Pembahasan RAKL Kemkes Dng Kemkeu Pembahasan RAKL Kemkes Dng Kemkeu Sinkronisasi Awal KemKes dan Dinkes (Rakerkesnas) Pertemuan Bappenas Dan Bappeda Pra Musrenbangnas Dan Maret Penyiapan RKAKL APBN Pagu Sementara Dinkes/RSUD Prov, Kab/Kota Penyiapan RKAKL APBN Pagu Definitif Dinkes/RSUD Prov, Kab/Kota Jan - Peb April Penyusunan Awal Renja Pemda Penyusunan ditingkat Prov dan Kab/Kota Sinkronisasi Prov dgn kab/kota Rakorbangda Propinsi dan Kab/Kota Rancangan Awal RKD dan pagu Indikatif Daerah Rakorbangda Propinsi dan Kab/Kota Rancangan Awal RKD dan pagu Indikatif Daerah Musrenbangda Prov dan Kab/Kota) DAERAH Mei - Des KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI DAERAH Peran Utama Kemkes Peran Utama Bappenas/Kemkeu Peran Utama Daerah 4

12 Prevention and Promotion Issues Health Care Issues DAK Dekonsentrasi
Ministry of Health District of Health Provincial of Health Primary Health Care Operational Management Planning on Investment Prevention and Promotion Issues Health Care Issues Planning on Salary DAK Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Social Resistant BOK Jamkesmas Jampersal DAU

13 Bagian 3: Sumber Dana Kesehatan

14 Sumber: Trisnantoro, 2014

15 Sumebr: Kemenkeu, 2016

16 Sumber: Kemenkeu, 2017

17 Kenaikan Pembiayaan Bersumber dari APBN (dalam Triliun) Kemenkes, 2015

18 Sumber: Kemenkeu, 2017

19 Sumber: Kemenkeu, 2017

20 50% termasuk untuk Kesehatan
Sumber: Kemenkeu, 2017

21 Sumber: Kemenkeu, 2017

22 Sumber: Kemenkeu, 2017

23 Dana Desa Sumber: Bappenas, 2016

24 Sumber Dana Luar Negeri

25 Rincian Sumber Pendanaan Kesehatan
Dana Pemerintah Pusat Dana Kementerian (Dana Program Kemenkes) Dana Dekonsentrasi (Ke Propinsi) dan Tugas Pembantuan (Ke Kab/Kota) Bantuan Operasional Kesehatan JAMKESMAS dan JAMPERSAL Dana Pemerintah Propinsi Dana APBD Propinsi (DAU Propinsi) Bantuan Gubernur Dana Pemerintah Kabupaten Kota Dana APBD Kabupaten/Kota (PAD) Dana Perimbangan (DAU, DAK, Dana Bagi Hasil)

26 Fungsi Alokasi Kesehatan dari Pemerintah
Dana Pemerintah Pusat Dana Kementrian (Dana Pembiayaan Program Nasional Kemenkes) Dana Dekonsentrasi (Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat ke Propinsi) Tugas Pembantuan (Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat ke Kab/Kota) Bantuan Operasional Kesehatan (Bantuan biaya operasional PUSKESMAS) JAMPERSAL (Pendanaan Pelayanan Kesehatan di Faskes) JKN (Pendanaan Pelayanan Kesehatan di Faskes)

27 Dana Pemerintah Propinsi
Dana APBD Propinsi (DAU Propinsi)  Pendanaan Kegiatan Rutin dan Operasional Bantuan Gubernur dan JAMKESDA Prop  Pelayanan Kesehatan Masyarakat diluar Jamkesmas dan Jampersal

28 Dana Pemerintah Kabupaten Kota
Dana APBD Kabupaten/Kota (PAD)  Pendanaan Kegiatan Rutin dan Operasional Dana Perimbangan DAU  Operasional Kesehatan DAK  Fisik dan Infrastruktur DAK Non Fisik  BOK, Akreditasi Puskesmas, Akreditasi RSUD, Jampersal Dana Bagi Hasil  Operasional Khusus dan Bencana

29 Analisis Anggaran sektor Kesehatan Pemerintah Pusat
Fungsi Kesehatan APBN 2015: 74,4 Triliun Penyerapan? Fungsi Kesehatan 5 % 2016: 104,8 Triliun Anggaran Kesehatan APBN 2016: 62,7 Triliun Anggaran Kesehatan APBN 2017: 58,3 Penyerapan? Kenaikan di tahun 2016 dan sedikit penurunan di ?

30 Tantangan: Sumber Pendanaan sudah ada, bahkan berlebih
Apakah program Preventif dan Promosi Kesehatan dapat menyerap anggaran? Apakah sebagian besar anggaran akan terdorong untuk Kuratif (Medis klinis, obat, dan pengobatan)  JKN Bagaimana pelaksanaan programnya? Bagaimana sumber daya manusianya? Monitoring dan Evaluasi?siapa yang melakukan?

31 Sumber: Kemenkeu, 2017

32 Gambaran Serapan Dana Pemerintah untuk Sektor Kesehatan Sumber Data: Indonesia Revised Budget Note, MoF, 2011

33 Grafik Serapan Anggaran Kementrian Kesehatan Sumber Data: Profil Anggaran Kesehatan Kementrian Kesehatan

34 Anggaran Kementerian Kesehatan Tahun  Isu penyerapan anggaran. Sumber; Kementerian Kesehatan RI, 2015

35

36 Sisa Anggaran Kementerian Kesehatan 2012-2014

37 GAMBARAN ALOKASI ANGGARAN
DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2012 (Dalam Milyar) Sumber Data: Presentasi Biro Perencanaan dan Anggaran Kementrian Kesehatan 2013

38

39 GAMBARAN ALOKASI ANGGARAN DANA
TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2012 (Dalam Milyar) Sumber Data: Presentasi Biro Perencanaan dan Anggaran Kementrian Kesehatan 2013

40

41

42 Sumber: Presentasi Review Kebijakan Anggaran Nasional
Contoh Implementasi di daerah Sumber: Presentasi Review Kebijakan Anggaran Nasional

43 Sumber: Presentasi Review Kebijakan Anggaran Nasional

44 Sumber: Presentasi Review Kebijakan Anggaran Nasional

45 Sumber: Presentasi Review Kebijakan Anggaran Nasional
Pembiayaan Kesehatan di Prov Papua Sumber: Presentasi Review Kebijakan Anggaran Nasional

46 Asuransi Swasta /Masyarakat
BLN / NGO Asuransi Swasta /Masyarakat

47 Tantangan ke depan Anggaran kesehatan akan selalu naik, tapi apakah sudah merata distribusinya? Dana JKN besar- untuk pelayanan kesehatan (UKP) Dana UKM apakah mengalami kenaikan... Dana dekonsentrasi terlambat diturunkan, sulit dilaksanakan, dan mempunyai risiko tidak terserap Dana Alokasi Khusus meningkatkan proyek-proyek fisik dan obat Dana Alokasi Khusus Non Fisik- mekanisme baru ?siapa yang mau melakukan monitoring dan Evaluasi

48 Penyerapan anggaran yang masih terkesan berakselerasi di akhir tahun.
Pertanggungjawaban pada besarnya serapan dana, bagaimana dengan hasil dampak. Indikator kinerja untuk remunerasi.

49 Kesimpulan

50 Batasan Pembiayaan Kesehatan
Besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Health provider Health consumer

51 Syarat Pokok Pembiayaan Kesehatan
JUMLAH Harus memadai untuk menyelenggarakan yankes dan tidak menyulitkan masyarakat yang memanfaatkannya PENYEBARAN Harus sesuai dengan Kebutuhan untuk Penyelenggaraan yankes Dan masyarakat PEMANFAATAN Harus diatur setepat mungkin agar tercapai Efektifitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan

52 Masalah-Masalah Pembiayaan Kesehatan
Kurangnya dana yang tersedia Penyebaran dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan (equity - fairness) Pemanfaatan yang tidak tepat Pengelolaan dana yang belum sempurna Biaya kesehatan yang makin meningkat - Inflasi - Demand yang meningkat

53 - Kemajuan IPTEK - Perubahan pola penyakit (triple burden) - Perubahan pola pelayanan kesehatan (fragmented health services) - Perubahan pola hubungan dokter pasien - Lemahnya mekanisme pengendalian biaya - Penyalahgunaan asuransi kesehatan

54 Masalah dalam pembiayaan kesehatan di negara berkembang (World Bank, 1987)
Misallocation Internal inefficiency of public programs Inequity in the distribution of benefit from health services

55 Empat hal yang harus di-reform untuk mengatasi masalah pembiayaan kesehatan (World Bank)
Subsidi untuk yankes pemerintah dikurangi Meningkatkan cakupan asuransi kesehatan Meningkatkan peran swasta Mendesentralisasiskan pelayanan kesehatan pemerintah. → penekanan pada konsep EFISIENSI….. Bagaimana dengan EQUITY…..???

56 Upaya Penyelesaian Masalah
Peningkatan jumlah dana: pemerintah dan swasta. Perbaikan penyebaran, pemanfaatan, dan pengelolaan dana Pengendalian biaya kesehatan - memberlakukan sertifikasi kebutuhan - studi kelayakan - peraturan pengembangan yang terencana - standard baku pelayanan - penjagaan mutu pelayanan - pengaturan tarif pelayanan - asuransi kesehatan/jaminan kesehatan

57 Terimakasih