PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU

Presentasi berjudul: "PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU"— Transcript presentasi:

1 PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU
DI PULAU KECIL TERLUAR DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2017 PROGRES DAN RENCANA AKSI PSKPT KAB. MALUKU TENGGARA BARAT DIREKTORAT PENGENDALIAN PENANGKAPAN IKAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP 2017

2 OUTLINE SAUMLAKI Potensi Kelautan Master Plan
Rencana Aksi Pembangunan SKPT 2017 dan Time Line

3 PETA KAB MALUKU TENGGARA BARAT
BBIP Wowonda Larat (Budidaya rumput laut) Selaru (Budidaya rumput laut) PPI Ukurlaran 3 (Tiga) Pulau Besar: P. Yamdena (ada PPI Ukurlaran/Sentra perikanan tangkap dan BBI Wowonda) P. Larat (Sentra Budidaya rumput laut) P. Selaru (Sentra Budidaya rumput laut) PERIKANAN TANGKAP Potensi perikanan tangkap ton/th Pemanfaatan 24% (8760 ton/tahun)  dorong 80%*) Kapal nelayan5.400 unit (Jukung s/d Kpl Motor) PPI (Ukurlarang); TPI (5 buah) Jumlah nelayan orang BUDIDAYA RUMPUT LAUT Luas Potensi Rumput Laut ha Pemanfaatan 14% (3000 ha) Produksi saat ini ton kering/tahun Jumlah Pembudidaya orang POTENSI DI LUAR SEKTOR KP DAN ERAT KAITANNYA DENGAN PENGEMBANGAN WILAYAH: PEMBANGUNAN BLOK MASELA  PENTING

4 Kondisi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Budidaya Rumput Laut : Kondisi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Luas Potensi Rumput Laut ha Pemanfaatan 14% (3000 ha) Produksi saat ini ton kering/tahun Jumlah Pembudidaya orang Perikanan Tangkap : Potensi perikanan tangkap ton/th Pemanfaatan 24% (8760 ton/tahun)  dorong 80%*) Kapal nelayan5.400 unit (Jukung s/d Kpl Motor) PPI (Ukurlaran); TPI (5 buah) Jumlah nelayan orang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan : Potensi industri pengolahan rumput laut (chip, karaginan*) Potensi industri pengolahan ikan TCT (Ikan segar, Filet, dsb) Permintaan pasar global besar daya saing bagus. *) Harga filet tuna di Sidney Rp /kg, harga lokal Rp /ekor (30 kg) Harga karaginan di Darwin sktr 2,2 jt/kg ; Harga lokal Rp /kg

5 MASTERPLAN

6 MASTERPLAN KONSEP MAKRO
Beberapa lokasi gambar diatas harus dikembangkan baik sarana prasarana maupun infrastrukturnya, guna mendukung kegiatan sentra nelayan yang berpotensi untuk pengembangan pelabuhan perikanan. Disamping itu, sebagai kawasan pendukung produksi, para nelayan harus ditingkatkan keterampilan sumber daya manusia, alat tangkap, perahu, serta segala kebutuhan upaya penangkapannya.

7 RENCANA AKSI 2017 dan TIMELINE

8 RINCIAN KOMPONEN KEGIATAN SKPT
2017 RENCANA PELAKSANAAN SAUMLAKI 2017 (APBN) RINCIAN KOMPONEN KEGIATAN SKPT Vol Harga Rp (000) RENCANA KEBUTUHAN TOTAL 60,307,932 - Kapal < 5 GT 100 88,199 8,819,900 Sesuai dengan lokasi - Alat Tangkap 26,451 2,645,100 - SPDN 1 500,000 Sangat diperlukan - Biaya pertama ops melaut 3,500 350,000 Perlu - Biaya kirim kapal dan alat tangkap 5,000 - Kebun Bibit Rumput Laut 25 25,000 625,000 - Budidaya Rumput Laut dan para-para 50 1,250,000 - Revitalisasi BBI/BBIP 700,000 Tidak Perlu - Integrated Cold Storage 500 ton (+ABF dan tunnel) 30,000,000 Supply yang kurang sementara ada 4 existing maka sebaiknya cukup 50 ton - Ice Flake Machine 1,5 ton 4 640,000 2,560,000 - Ice Flake Machine 10 ton 2,400,000 - - Cool Box (1 package) 65,000

9 - Kendaraan roda 4 1 393,000 Perlu - Kendaraan roda 6 - 492,300 - Biaya pengiriman Ice flake machine 1,5 ton 4 10,000 40,000 Ice flake machine 10 ton 100,000 ICS 30 ton 150,000 Biaya Operasional Awal IFM 1,5 ton 5,000 20,000 - Dermaga Apung 3 1,940,000 5,820,000 - Breakwater tripod 1,600 1,500 2,400,000 Tidak diperlukan - Sekretariat 500,000 - Identifikasi Lokasi dan Pemasangan (Precast Concrete Breakwater) 259,932 - Identifikasi Lokasi, Biaya pengiriman dan Penyerahan Bantuan (Jetty Apung) 70,000 210,000

10 RENCANA AKSI PSKPT 2017 DI KAB MTB
No. Kegiatan 2016 Target 2017 Tindak Lanjut (PJ) Keterangan Pusat DKP Kab MTB 1 Sarana & Prasarana KP a PPI Ukurlaran Operasional - Kelembagaan Penetapan kelembagaan dan penempatan personilnya Anggaran operasional (DJPT) Penetapan kelembagaan peraturan selesai bulan Juni Gedung perkantoran Belum Operasional Rehabilitasi gedung perkantoran perlu ada revisi anggaran 2016,kondisi rusak 50% TPI Rehabilitasi TPI perlu ada revisi anggaran 2016,kondisi rusak 20% Kesyahbandaran, Pengawas Perikanan, Stasiun Karantina Ikan,Pengendalian Mutu Hasil Perikanan Kelas 1 Ambon Wilker Saumlaki,Bea dan Cukai,Kesehatan Pelabuhan,Imigrasi,POLAIR,AL,KSOP (pelayaan terpadu) Penempatan personil (DJPT,PSDKP,BKIPM,Bea dan Cukai,KEMENKES,KEMENKEU,POLRI,ANGKATAN LAUT,KEMENHUB) Memanfaatkan kantor PPI Ukurlaran untuk pelayanan terpadu Cold storage  Belum ada  Membangun coldstorage 50% Mengundang investor untuk memanfaatkan cold storage di kawasan PPI Ukurlaran Pabrik es  Membangun ice flake Operasionalisasi instalasi listrik dan mengundang investor untuk mengelola pabrik es Kondisi rusak Instalasi air bersih Pembangunan dan operasionalisasi instalasi air bersih Kondisi baik Tandon air Terpakai terpakai PDAM menyalurkan air bersih ke PPI Ukurlaran dan DKP membiayai penggunaan air bersih

11 RENCANA AKSI PSKPT 2017 DI KAB MTB
No. Kegiatan 2016 Target 2017 Tindak Lanjut (PJ) Keterangan Pusat DKP Kab MTB - Listrik Operasional Operasionalisasi instalasi listrik kondisi baik,kapasitas daya 16,5 KVA SPDN Belum Operasional Pembangunan SPDN Menyiapkan lahan untuk pembangunan SPDN Mess karyawan Terpakai  Perbaikan kontribusi anggaran rehabilitasi gedung mess karyawan perlu ada revisi anggaran, kondisi rusak 30% Rumah singgah nelayan  Belum  Pembangunan b BBI Wowonda Kelembagaan Penetapan kelembagaan dan penempatan personilnya Bupati menetapkan peraturan Kelembagaan BBI peraturan selesai bulan Juni Perkantoran memastikan agar perkantoran bisa digunakan kondisi baik 80% Kolam induk Pendampingan teknis dari BPBL Ambon (analisa ekonomi) Operasionalisasi kolam induk kondisi Kolam pendederan dan sarana pemeliharaan Operasionalisasi kolam pendederan dan sarana pemeliharaan Laboratorium kering Operasionalisasi laboratorium kering Laboratorium kesehatan lingkungan Operasionalisasi laboratorium kesehatan lingkungan Laboratorium basah Operasionalisasi laboratorium basah Instalasi air bersih Pembangunan dan operasionalisasi instalasi air bersih Instalasi air laut Operasionalisasi instalasi air laut Operasionalisasi intalasi listrik operasional Pakan ikan Tersedia tersedia

12 RENCANA AKSI PSKPT 2017 DI KAB MTB
No. Kegiatan 2016 Target 2017 Tindak Lanjut (PJ) Keterangan Pusat DKP Kab MTB C Kantor Pengawasan Operasional - Kelembagaan Penetapan kelembagaan dan penempatan personilnya Penetapan kelembagaan dan penempatan personilnya (DJPSDKP) Gedung perkantoran Pembangunan gedung perkantoran selesai Pembangunan Penataan Halaman Pos PSDKP Saumlaki D Lab. Uji Mutu & Keamanan Hasil Perikanan Penetapan kelembagaan dan penempatan personilnya (BKIPM) Gedung Layanan Pengujian KIPM di SKIPM Kelas I Ambon (Saumlaki) (BKIPM) E Darmaga Apung Lokasi di Larat F Gudang dan Sentra Rumput Laut Lokasi di PPI Ukurlaran

13 RENCANA AKSI PSKPT 2017 DI KAB MTB
No. Kegiatan 2016 2017 Tindak Lanjut (PJ) Keterangan Pusat DKP Kab MTB 2 Kemitraan Usaha, Akses Pasar dan Permodalan Kemitraan Nelayan/ Koperasi Perikanan dengan BUMN Terbangunnya Kemitraan antara nelayan lokal, Unit pengolahan, Pembudidaya Rumput Laut/ koperasi perikanan dengan BUMN/BUMD/Swasta dalam pengembangan akses pasar Kerjasama dengan PT PERINDO Akses Permodalan bagi Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah/ Pemasar Terbangunnya Kemitraan antara nelayan lokal, Unit pengolahan, Pembudidaya Rumput Laut/ koperasi perikanan dengan BUMN/BUMD/Swasta dalam mengakses modal usaha

14 INTEGRASI DENGAN UNIT KERJA LAINNYA
No. KONDISI SAAT INI (Hasil Kunjungan dan Koordinasi Tim PSKPT Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Tanggal 09 – 12 Agustus 2016) RENCANA TINDAKLANJUT 1. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Rencana Penyaluran bantuan di TA berupa 3 Unit KJA dan satu paket rumput laut belum terealisasi. Perlu surat dari Dinas KP Kab. MTB ke Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk konfirmasi kelanjutan bantuan tersebut, dikarenakan masyarakat calon penerima sudah siap  2. Direktorat Jenderal PSDKP Kantor Pos PSDKP telah dibangun pada TA 2015 dan 2016 dengan APBN Stasiun PSDKP Tual. Kapal Pengawas SDKP TA (KP. NAPOLEON 050) sudah dioperasionalkan Perlu Penetapan kelembagaan Pos PSDKP Saumlaki 3. Direktorat Jenderal PRL Kapal Operasional PSKPT Kab. MTB sudah diserah-terimakan dari Ditjen PRL ke Pemkab MTB. Namun ada beberapa masalah, yaitu : Biaya Operasional Belum Tersedia Belum tersusun organisasi pengelolaan Kapal tersebut. Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi serta masterplan Pengembangan Kawasan Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Kab. MTB telah dilaksanakan pada TA Namun dokumennya belum diserahkan kepada Dinas KP Kab. MTB. Biaya Operasional diusulkan di APBD Perubahan TA 2016. Perlu segera ditetapkan organisai pengelola kapal. Penyerahan dokumen Rencana Zonasi serta masterplan Pengembangan Kawasan Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Kab. MTB dari Dit Tata Ruang Laut DJPRL kepada Dinas KP Kab. MTB.

15 INTEGRASI DENGAN UNIT KERJA LAINNYA
No. KONDISI SAAT INI (Hasil Kunjungan dan Koordinasi Tim PSKPT Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Tanggal 09 – 12 Agustus 2016) RENCANA TINDAKLANJUT 4. BKIPM Kantor dan laboratorium dibangun pada TA 2016 dengan anggaran APBN dan status tanah lokasi telah disepakati bersama dengan Akta Hibah dari Pemkab MTB yang saat ini masih dalam proses di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pada TA. 2016, SKIPM Kelas I Ambon telah melaksanakan pengadaan tanah seluas m2 senilai Rp. 1,4 miliar. Telah dilakukan Pembayaran Tahap ke 1 kurang-lebih senilai Rp. 800 juta kepada Pemilik Lahan seluas m2. Dalam perjalanannya, terjadi sengketa permasalahan lahan antar ahli waris Pemilik Lahan yang menolak menjual lahan tersebut. SKIPM Kelas I Ambon telah melakukan tindakan tidak melaksanakan Pembayaran Tahap ke 2 senilai sekitar Rp. 600 juta dan memindahkan lokasi pembangunan kantor pada lahan yang dihibahkan Pemkab MTB. BKIPM Wilayah Kerja Saumlaki telah melakukan pelayanan perijinan lalu lintas domestik komoditas hasil perikanan dari/ke KabupatenMTB. Surat Sertifikat Kesehatan Domestik lkan sebanyak rata-rata sertifikat per bulan. Personel yang telah bertugas saat ini adalah sebanyak 4 (empat) orang personil, terdiri dari 1 (satu) orang PNS dan 3 (tiga) orang tenaga kontrak Anggaran pembangunan gedung kantor senilai Rp 9,4 miliar yang dianggarkan melalui APBN TA 2016 oleh Stasiun Karantina lkan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Kelas I Ambon. • Pemerintah pusat menganggarkan tahun 2017 untuk melengkapi sarana laboratorium, mebeulair, pemagaran kantor, dan mess operator. • Menetapkan status kelembagaandan personil untuk dapat segera dioperasionalkan. • Peningkatan status tanah dari Akta Hibah meniadi Sertifikat di TA 2017. Kepala SKIPM Kelas I Ambon melakukan pengamanan aset berupa pengurusan sertifikat untuk tanah seluas m2 yang telah dibayarkan. Sedangkan sisa anggaran senilai Rp. 600 juta dilakukan revisi atau dikembalikan ke kas negara. Perlu penambahan personil BKIPM Wilayah Kerja Saumlaki.

16 INTEGRASI DENGAN UNIT KERJA LAINNYA
No. KONDISI SAAT INI (Hasil Kunjungan dan Koordinasi Tim PSKPT Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Tanggal 09 – 12 Agustus 2016) RENCANA TINDAKLANJUT 5 Badan Litbang KP Pada TA 2015, telah disiapkan lahan oleh Pemda Kab. MTB untuk pembangunan unit kerja Balitbang KP Selanjutnya, telah dibangun berupa pos jaga dan perataan lahan. Perlu adanya kelanjutan pembangunan unit kerja Balitbang KP 6 BPSDM KP Pelatihan yang sudah dilaksanakan: Penangkapan lkan dengan Huhate (Pole and line) dan Bubu bagi nelayan Dasar pengelolaan kawasan konservasi bagi masyarakat pesisir Perawatan Mesin lnduk Kapal bagi nelayan Pembuatan dan Pengoperasian Alat Tangkap lkan dengan Rawai Perawatan Sadan Kapal Fiber Pengoperasian Alat Tangkap Jaring lnsang (Gill Net). Telah tersedia tenaga penyuluh perikanan bantu sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan telah ditugaskan di seluruh kecamatan Kab. MTB. Namun biaya operasional untuk pelaksanaan penyuluhan antar pulau tidak memadai. Sehingga kegiatan penyuluhan belum maksimal Hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan dan pengembangan SDM diantaranya: Sekolah Lapang. Alokasi kebutuhan bantuan biaya pendidikan bagi Anak Pelaku Utama KP. Kebutuhan Pelatihan / Magang: Pelatihan pengolahan produk dari bahan baku udang (kerupuk dan terasi). Pelatihan pengolahan rumput laut. Pelatihan Budidaya ikan air laut dan air tawar. Pelatihan Ankapin/Atkapin Ill. Magang bagi pelaku utama KP. Perlu penambahan biaya operasional untuk daerah tertentu (antar pulau). Perlu evaluasi kinerja tenaga Penyuluh Perikanan Bantu (PPB).

17 INTEGRASI DENGAN UNIT KERJA LAINNYA
No. KONDISI SAAT INI (Hasil Kunjungan dan Koordinasi Tim PSKPT Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Tanggal 09 – 12 Agustus 2016) RENCANA TINDAKLANJUT 7 PERIKANAN INDONESIA Kapal angkut PERINDO belum masuk di Saumlaki Kapal Perindo dari Merauke siap masuk ke Saumlaki tetapi menunggu pembangunan cold strorage , Sedangkan untuk pembangunan Cold Storage sedang dalam tahap Lelang, dan diharapkan selesai pada TA 2016, yang di biayai oleh Dirjen PDS. 8 LAIN-LAIN Instansi yang telah tersedia mendukung kegiatan ekspor hasil perikanan BKIPM Imigrasi Bank (BPD Maluku Malut, Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Danamon, Bank Modern) Badan Penanaman Modal Daerah

18 PPI UKURLARAN PERLU DITINGKATKAN DAYA SAINGNYA TERHADAP PELABUHAN UMUM Karena…….
Keterbatasannya: Pasut terlalu tinggi bedanya sehingga kanan kiri dermaga perlu pengerukan Karena saat surut terendah, kapal tidak bisa merapat Terdapat 2 Cold Storage di sekitar Pelabuhan Umum dengan kapasitas: 80 ton (milik Dinas yang dikelola swasta)  sudah lama 250 ton milik pengusaha local  baru berdiri dan baru beroperasi Saat ini transaksi perdagangan ikan terjadi di pelabuhan umum, begitu kapal datang ikan langsung dijual di tempat itu juga Menurut Data Dinas KP MTB, per bulan lebih kurang 20 s.d. 50 ton ikan beku dari cold storage dikirimkan dari pelabuhan umum Saumlaki ke Surabaya

19 PPI Ukurlaran belum sepenuhnya OPERASIONAL
KONDISI EKSISTING PPI UKURLARAN (20-23 Desember 2016) PPI Ukurlaran belum sepenuhnya OPERASIONAL Operasional Bila: Ada SPDN yang mampu menarik minat kapal-kapal untuk mengisi BBM; Ada pembeli yang membeli ikan hasil tangkapan (supply and demand); Ada Es untuk dibawa melaut; Tersedia penjual perbekalan kapal selama melaut; Tersedia docking kapal.

20 BBI WOWONDA belum OPERASIONAL
KONDISI EKSISTING BBI WOWONDA (20-23 Desember 2016) BBI WOWONDA belum OPERASIONAL Operasional Bila: Fasilitas diperbaiki; Ada kebutuhan masyarakat (supply and demand);

21 DIREKTORAT PENGENDALIAN PENANGKAPAN IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP 2017