PENANGANAN JALAN PANTURA

Presentasi berjudul: "PENANGANAN JALAN PANTURA"— Transcript presentasi:

1 PENANGANAN JALAN PANTURA
FAKTOR KUNCI PENYELENGGARAAN JALAN PENANGANAN JALAN PANTURA DR. Ir. DIDIK RUDJITO, M.Sc disampaikan Dalam Rangka Bimbingan Teknik Jalan Daerah Lombok, April 2016 Jakarta, 21 Mei 2014 DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN, DAN FASILITASI JALAN DAERAH DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT BINA TEKNIK

2 PENYELENGGARAAN JALAN DI INDONESIA
Jalan merupakan salah satu moda transportasi terpenting di Indonesia yang merupakan bagian dari sistem logistik nasional yang berperan sebagai prasarana distribusi dan sekaligus pembentuk struktur ruang wilayah. Pemerintah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan jalan (jalan nasional non-tol dan tol) dan mempertahankan jalan dalam kondisi mantap. Total panjang jalan di Indonesia adalah± km, dengan± km merupakan jalan nasional, jalan provinsi ± km, jalan Kabupaten/Kota ± km.

3 PROPORSI PEMANFAATAN MODA TRANSPORTASI
Meskipun sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan, namun moda transportasi yang dipergunakan masih dikuasai oleh moda transportasi yang menggunakan prasarana jalan. Bappenas mencatat moda transportasi melalui jalan melayani 84% penumpang, sedangkan kereta api baru 7,3%, udara 1,5%, laut 1,8%, dan sungai hanya 5,3%. Untuk angkutan barang, moda jalan masih mendominasi dengan menguasai 90,4%, sisanya dibagi ke moda lainnya yakni laut dan kereta api masing-masing 7% dan 0,6%, padahal moda ini memiliki potensi angkutan barang berskala besar. (Bappenas, 2006) 3

4 PETA RENCANA STRATEGIS DITJEN BINA MARGA 2015-2019
Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Mendorong keadilan dan kemakmuran Mendukung pertahanan dan keamanan nasional Metropolitan and Perkotaan Meningkatkan konektivitas jaringan jalan, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi Handal, Efisien, dan Value For Money Ekspektasi publik Proses internal Kawasan pariwisata Mendukung manajemen jalan sub-nasional Manajemen jaringan jalan Pengembangan jaringan jalan Teknologi tepat guna Kawasan perbatasan dan terisolasi Konstruksi jalan bebas hambatan (1.000 km) Modernisasi jalan nasional (2.650 km) Pemeliharaan jalan nasional ( km) Dukungan jalan sub-nasional (500 km) Keselamatan jalan meningkat Kawasan industri dan zona ekonomi Pembangunan Jalan Strategis km Pembangunan missing link km Pembangunan lingkar km Jalan ramah lingkungan dan berkelanjutan Outlet (Pelabuhan and Bandara) Administrasi belanja yang transparan dan berkinerja tinggi Manajemen biaya yang efektif dan tepat Pemerintahan dengan“good governance” Percepatan pembebasan lahan Pembiayaan dan Pemerintahan

5 KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM STRATEGIS DITJEN. BINA MARGA 2015-2019
Kebijakan / Pemasalahan Sasaran Strategis / Outcome STRATEGI OPERASIONAL Koordinasi PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN Penyelesaian Jalan Tol Trans Jawa dan Pembangunan Jalan Tol lainnya Peningkatan konektivitas kelancaran arus barang dan jasa di koridor utama Percepatan pengadaan tanah melalui optimalisasi UU tanah lama untuk progres lebih dari 75% dan Implementasi UU tanah no 2 tahun 2012 Penambahan lingkup BLU-BPJT termasuk pencadangan tanah untuk menjaga kontinuitas pendanaan tanah Pembangunan km jalan tol melalui optimalisasi skema PPP (BOT, SBOT, PBAS) dan Pemerintah maupun BUMN Jalan Tol Trans Jawa (Jakarta Surabaya) terkoneksi 2019 Dimulainya pembangunan jalan Tol/High Grade Highway Trans Sumatera Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kementerian keuangan, Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, P2T , Agraria, BUMN, Lingkungan Hidup Peningkatan konektivitas & aksesibilitas daerah terisolir, mendukung pertahanan Penyiapan readiness criteria proyek : FS, dok lingkungan dan DED serta pengadaan tanah Percepatan penyelesaian izin pinjam pakai/kolaborasi pada kawasan hutan lindung Pelaksanaan konstruksi 26 km FO/UP terutama pada persimpangan double track lintas Pantura Jawa dan di kawasan megapolitan / metropolitan dan kota besar Pembangunan 300 km jalan lingkar / by pass perkotaan Pembangunan km jalan perbatasan Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan jalan pantai selatan jalan (PANSELA) Jawa, missing link, serta jalan strategis mendukung aksesibilitas di wilayah perdalaman dan pulau terluar Pemerintah Daerah, Bappenas, Kementerian lingkungan hidup, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Pariwisata, Industri P2T Penyelesaian pembangunan jalan baru lingkar perkotaan strategis perbatasan Kalimantan dan NTT serta lintas selatan Jawa MANAJEMEN JARINGAN JALAN Preservasi jalan dan jembatan nasional sepanjang KM dalam rangka mendukung Pusat Kegiatan Nasional, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, dan akses outlet pelabuhan dan bandara Preservasi jalan melalui Performance Base Contract Mengurangi overloading pada jalan utama melalui koordinasi dengan stakeholders terkait dan mendorong penegakan hukum terhadap pelanggaran di jalan Pemeliharaan Jalan Nasional Jaringan jalan yang reliable mendukung konektivitas Bappenas, kementerian Perhubungan, Kepolisian RI, Industri, BPPT Kementerian Perdaganagn, industri otomotif, Lingkungan Hidup MANAJEMEN JALAN SUB NASIONAL Dukungan Penyelenggaraan Jalan Sub Nasional Dukungan peningkatan jalan sub nasional sepanjang 500 km yang mendukung prioritas sentra Produksi ekonomi, industri, pariwisata dll Peningkatan kondisi jalan sub nasional melalui program insentif hibah berbasis kinerja, dan DAK yang lebih terstruktur. Terciptanya konektifvitas secara menerus dari inlet menuju outlet Bappenas, Keuangan, Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pariwisata, Industri

6 TUJUH FAKTOR KUNCI PENYELENGGARAAN JALAN
Jaringan Jalan mendukung Pengelolaan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan Penganggaran yang Tepat Sasaran Kinerja Delivery Sistem yang Mendukung Strategi Pencapaian Kinerja Jalan Pendekatan Desain dan Penerapan Teknologi Menjamin Minimum Life Cycle Cost Pelaksanaan Tepat Mutu, Waktu dan Target Anggaran Pemeliharaan Jalan Bersifat Responsif dan Preventif Penegakan Hukum dan Peraturan Penggunaan Jalan MISI Penyelenggaraan Jalan yang handal, efektif dan efisien Bekerja Keras Bergerak Cepat Bertindak Tepat

7 Faktor 1 : Jaringan Jalan mendukung Pengelolaan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan
Pengembangan jaringan jalan agar disinergikan dengan ketiga elemen Konektivitas Nasional :

8 Faktor 2 : Alokasi Anggaran Tepat Sasaran Kinerja
Alokasi anggaran yang tepat sasaran kinerja didukung dengan manajemen aset yang baik.

9 Faktor 3 : Sistem Pengadaan yang Mendukung Strategi Pencapaian Kinerja Jalan
Sistem pemaketan saat ini secara ekonomi kurang menguntungkan bagi Kontraktor Resiko setelah konstruksi tidak menjadi tanggung jawab Kontraktor Solusi : Sistem pengadaaan dengan Extended Warranty Period Penanganan jalan yang dibuat berbasis ruas Penerapan Performance Based Contract

10 Faktor 4 : Pendekatan Desain dan Penerapan Teknologi Menjamin Minimum Life Cycle Cost
Desain belum cukup akurat untuk mengakomodasi proyeksi beban sehingga umur pelayanan jalan relatif pendek Pemilihan teknologi belum sesuai dengan tingkat beban Desain drainase dan pondasi perkerasan belum mendukung kinerja struktur perkerasan Solusi : Penerapan desain berdasarkan Life Cycle Cost minimum dengan penajaman pada proyeksi beban, pemilihan teknologi, desain pondasi dan drainase jalan; Direktorat Jenderal Bina Marga telah menerbitkan buku Manual Desain Perkerasan Jalan No.02/M/BM/2013.

11 Faktor 5 : Pelaksanaan Tepat Mutu, Waktu dan Target Anggaran
Kemampuan quality control dan quality assurance masih rendah dalam pengawasan mutu Kesadaran kontraktor akan pentingnya mutu sangat rendah karena rendahnya resiko kontraktor dalam kegagalan mutu Kemampuan manajamen proyek belum mendukung mitigasi resiko pelaksanaan konstruksi Solusi : Kebijakan “no compromise” on quality disertai peningkatan kapasitas manajemen proyek dalam mendukung pengendalian mutu, waktu dan biaya. Penerapan Extended Warranty Period juga berperan dalam rangka meningkatkan kesadaran Kontraktor terhadap resiko kegagalan pemenuhan mutu. Penerapan indikator kinerja dalam pelaksanaan konstruksi.

12 Faktor 6 : Pemeliharaan Jalan Bersifat Responsif dan Preventif
Kegiatan pemeliharaan jalan merupakan kegiatan utama yang tiap tahunnya dilaksanakan oleh DJBM. Jika diasumsikan biaya pemeliharaan jalan adalah Rp. 50 juta per km, dan kegiatan pemeliharaan diprogramkan pada 80% panjang jalan nasional : maka per tahun biaya pemeliharaan jalan untuk jalan nasional adalah 1,6 T rupiah atau sebesar 3,7% anggaran pekerjaan jalan.

13 Pemeliharaan jalan masih bersifat reaktif.
Kemampuan pemeliharaan swakelola memiliki kendala, keterbatasan peralatan, keterbatasan SDM, dan kekakuan administrasi penggunaan anggaran. Solusi : Penerapan teknologi preventif Delivery system dengan kontrak jangka panjang berbasis kinerja.

14 Selain itu kegiatan pemeliharaan jalan masih bersifat reaktif, menyebabkan biaya penanganan menjadi lebih tinggi. Pemeliharaan yang bersifat prefentif akan menghabiskan biaya 6 kali lebih murah jika dibandingkan dengan penanganan yang bersifat reaktif

15 Faktor 7: Penegakan Hukum dan Peraturan Penggunaan Jalan
Beban Berlebih Akses jalan arteri dan kolektor dan penggunaan ruwasja yang tidak terkendali sehingga menyebabkan kondisi stop and go. Solusi : Desain menggunakan proporsi beban aktual. Penerapan MST 10 ton pada jalur peti kemas dan angkutan berat. Promosi penggunaan multi axle. Modernisasi sistem pengawasan beban. Dukungan penegakan hukum kepada polisi dan pemerintah daerah.

16 Penyebab Kerusakan Dini
Studi : Indii, 2011

17 PENUTUP Tujuh Faktor Kunci merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengawal pencapaian misi penyelenggaraan jalan yang handal, efektif, dan efisien. Upaya internal yang telah dilakukan diantaranya : terbitnya Manual Desain Perkerasan, penerapan Extended Warranty Period, penerapan Performance Based Contract, pendetailan manajemen aset, penerapan kegiatan pemeliharaan preventif Masih ada permasalahan yang memerlukan keterlibatan pihak eksternal diantaranya terkait dengan tata guna lahan, penataan ruang, dan beban berlebih. Komitmen bersama sangat diperlukan untuk menciptakan kinerja jalan yang baik yang mendukung sistem logistik nasional.