PROGRAM KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI

Presentasi berjudul: "PROGRAM KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI"— Transcript presentasi:

1 PROGRAM KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI
OLEH: DIREKTUR KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN dalam acara Forum Mitra Kerja Jasa Konstruksi dan Sinkronisasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jakarta, 30 September 2015

2 OUTLINE 1 2 Organisasi Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan
Urgensi Kebutuhan Kerjasama dan Pemberdayaan 3 Pengembangan Kerjasama Pemberdayaan Tenaga Kerja Konstruksi

3 ORGANISASI DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN 1

4 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT MENTERI SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT STAF AHLI DITJEN CIPTA KARYA PENYEDIAAN PERUMAHAN BINA KONSTRUKSI PEMBIAYAAN BINA MARGA Staf Ahli terdiri dari: Bid. Keterpaduan Pembangunan Bid. Ekonomi dan Investasi Bid. Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Bid. Hubungan Antar Lembaga Bid. Teknologi, Industri, dan Lingkungan BADAN PENGEMBANGAN SDM INFRASTRUKTUR WILAYAH SUMBER DAYA AIR PENELITIAN DAN

5 TRANSFORMASI DITJEN BINA KONSTRUKSI
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI SEKRETARIAT BADAN PEMBIINAAN KONSTRUKSI PUSAT PEMBINAAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PUSAT PEMBINAAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI PUSAT PEMBINAAN SUMBER DAYA INVESTASI PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI DIREKTORAT KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN

6 TUGAS DAN FUNGSI DIT. KERJA SAMA
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi. Fungsi: penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi; pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi; penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi; pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi; dan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

7 KEBIJAKAN DAN NSPK PROFIL KINERJA
PERAN DIT. KERJA SAMA DALAM PROGRAM STRATEGIS PEMBINAAN KONSTRUKSI TAHUN KEBIJAKAN DAN NSPK PROFIL KINERJA Dit. Kerja Sama: Sebagai pendukung tercapainya Program Strategis DJBK Orang Tenaga Ahli/Manajer Proyek Terlatih Orang Supervisor/Foreman Terlatih Orang insinyur konstruksi bersertifikat Orang Teknisi bersertifikat Orang Tenaga terampil bersertifikat 40% Pekerjaan konstruksi yang menerapkan manajemen mutu dan tertib penyelenggaran konstruksi 30% Penggunaan beton pracetak 125 BUJK Peningkatan BUJK ke Kualifikasi Besar B2 Rp.15 Triliun Ekspor jasa konstruksi ke luar negeri 200 Kerja Sama Strategis dengan K/L, Pemda, PT, LPJK, Asosiasi, BUJK, Proyek, Masyarakat orang Instruktur pelatihan/ asesor konstruksi Dit. Kerja Sama: Menjamin mutu SDM yang dihasilkan Orang Bersertifikat 7

8 DIT. KERJA SAMA DALAM PROSES BISNIS BINA KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI DIREKTORAT STAKEHOLDERS ` MITRA KERJA FUNGSI REGULASI DAN PENGAWASAN K/L LPJK INVESTASI PENYELENGGARAAN SUMBER DAYA KOMPETENSI KERJASAMA Asosiasi Badan Usaha Pengguna Penyedia Tenaga Kerja Masyarakat MASYARAKAT JAKONS Asosiasi Profesi PENGATURAN KUANTITAS TPJKP/D Balai Satminkal PENGAWASAN LDK PROYEK KONSTRUKSI PENGAWASAN KUALITAS ` Masyarakat Unit Sertifikasi BALAI PEMBINAAN KONSTRUKSI KNOWLEDGE MANAGEMENT, ASSET MANAGEMENT HUMAN CAPITAL MANAGEMENT Badan Usaha PT/Politeknik/SMK Media Outcome Output

9 BALAI PELATIHAN KONSTRUKSI
1 8 2 6 7 3 5 4 1 Balai Pelatihan Konstruksi Banda Aceh (NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Kep.Riau, Jambi) 2 Satuan Kerja Pelaksana Pelatihan Konstruksi Wilayah Palembang (Kepulauan Babel, Bengkulu, Lampung) 3 Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi di Jakarta (seluruh Indonesia) 4 Balai Pelatihan Konstruksi Surabaya (Jatim, Bali, NTB, dan NTT) Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan Jakarta (pelatihan peralatan seluruh Indonesia, untuk pelatihan konstruksi meliputi :, DKI, Banten, Jabar dan Jateng) 5 7 Balai Pelatihan Konstruksi Banjarmasin (seluruh Kalimantan) 6 Balai Pelatihan Konstruksi Makassar (seluruh Sulawesi) 8 9 Balai Pelatihan Konstruksi Jayapura (Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat)

10 MOBILE TRAINING UNIT LOKASI MTU UNIT Provinsi Jambi 1 Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah Provinsi DIY Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Papua Satker Palembang 2 Balai Peralatan Jakarta Dit. Kompetensi Jakarta Balai PKW Wil. I Banda Aceh 3 Balai PKW Wil. II Surabaya Balai PKW Wil. III Banjarmasin Balai PKW Wil. IV Makassar TOTAL 21 Tujuan: memperluas akses pelayanan bimbingan teknis, pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil konstruksi. Lingkup: pelatihan bergerak (mobile), layanan uji kompetensi, dan bimbingan teknik keterampilan konstruksi. Tempat : kabupaten/kota dan proyek-proyek konstruksi

11 URGENSI KEBUTUHAN KERJA SAMA PEMBERDAYAAN 2

12 GAMBARAN INDONESIA: NEGARA KEPULAUAN TERBESAR
Luas Daratan 1,904,443 km2 Luas Lautan 3,116,163 km2 Total Luas 5,020,606 km2 Panjang Pantai 81,000 km Populasi 240 juta penduduk (populasi terbesar ke-4 di dunia) PDB (2013) US$ $ Bi PDB perkapita (2013) US$ 3,510 Sumber : World Bank Penambahan persentase kelas menengah Populasi (% dari Populasi) Berbagai Sumber Prioritas pembangunan : Infrastruktur, perumahan , pertambangan , dan energi Jumlah Tenaga Kerja : 140 juta Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi : 7,3 juta Wilayah 34 Provinsi, ±500 Kab/Kota Pasar Konstruksi : Nomor 1 di Asean, Nomor 4 Asia. 37.7% 2003 56.5% 2010 PEKERJAAN BESAR

13 PELUANG PASAR JASA KONSTRUKSI ASEAN
KETAHANAN MASYARAKAT KONSTRUKSI NASIONAL

14 TANTANGAN JASA KONSTRUKSI
MENINGKATKAN HARMONI ANTAR PELAKU JASA KONSTRUKSI MENINGKATKAN DAYA SAING KONTRAKTOR MENINGKATKAN MUTU KONSTRUKSI MENYEBARLUASKAN INFORMASI KONSTRUKSI MENINGKATKAN NAKERKON BERSERTIFIKAT MENINGKATKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA Perlu peran aktif Stakeholder Jasa Konstruksi untuk mensinergikan kekuatan nasional dalam menjawab tantangan tersebut, mempertahankan pasar nasional, dan merebut pasar kontruksi regional

15 INFRASTRUKTUR YANG HARUS DIBANGUN 2015-2019 (1/2)
Pembangunan Jalur KA km di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan terdiri dari: - KA Antar kota km - KA Perkotaan km Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di 60 lokasi Pengadaan kapal penyeberangan perintis sebanyak 50 unit Pembangunan BRT di 29 kota Pembangunan angkutan massal cepat di kawasan perkotaan (6 Kota metropolitan, 17 Kota besar) Jalan baru Km Jalan tol Km Pemeliharaan jalan Km Pembangunan 15 Bandara baru Pengadaan 20 Pesawat Perintis Pengembangan Bandara untuk pelayanan Cargo Udara di 6 Lokasi Pembangunan 24 Pelabuhan baru Pengadaan 26 Kapal Barang Perintis Pengadaan 2 Kapal Ternak Pengadaan 500 unit kapal Rakyat Pembangunan 65 Waduk Baru dan 33 PLTA Pembangunan/Peningkatan jaringan irigasi 1 Juta Ha Rehabilitasi 3 Juta Ha Jaringan Irigasi Pembangunan Rusanawa Twinblok ( rumah tangga) Bantuan stimulan perumahan swadaya 5,5 Juta rumah tangga Penanganan kawasan kumuh Ha Fasilitasi kredit perumahan untuk MBR 2,5 Juta rumah tangga Bidang PUPR Ket : 15

16 INFRASTRUKTUR YANG HARUS DIBANGUN 2015-2019 (2/2)
Pembangunan 2 kilang minyak 2x300 ribu barrel Pembangunan FSRU 5 lokasidi Jawa Barat/DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Lampung Jaringan gas kota sebesar 90 rb sambungan rumah Pembangunan SPBG 75 unit Rasio elektrifikasi menjadi 96,6 persen Pembangkit listrik sebesar 35 ribu MW Gas bumi untuk 600 ribu nelayan Jangkauan Pitalebar/broadbanddi 100% kab/kota Indeks e-government mencapai 3,4 (skala 4,0) Pengmbangan e-pengadaan, e-kesehatan, e-pendidikan, dan e-logistik Pembangunan SPAM di perkotaan 21,4 juta sambungan rumah ( liter/detik) Pembangunan SPAM di perdesaan 11,1 juta sambungan rumah ( desa) Pembangunan sistem air limbah komunal di 227 kota/kab dan terpusat di 430 kota/kab Pembangunan IPLT untuk pengelolaan lumpur tinja perkotaan di 409 kota/kab Pembangunan TPA sanitary landfill dan fasilitas 3R di 341 kota/kab dan fasilitas 3R terpusat & komunal di 294 kota/kab Pengurangan genangan seluas Ha di kawasan permukiman UNTUK MENCIPTAKAN INFRASTRUKTUR YANG ANDAL, DIPERLUKAN PERAN AKTIF PARA STAKEHOLDER JASA KONSTRUKSI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS JASA KONSTRUKSI NASIONAL

17 WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS
(WPS)

18 WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS (WPS)
Konsepsi Pembangunan Infrastruktur PUPR melalui Pendekatan Wilayah PULAU / KEPULAUAN WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS (WPS) PULAU SUMATERA 6 WPS PULAU JAWA 9 WPS PULAU KALIMANTAN 4 WPS PULAU SULAWESI 5 WPS PULAU BALI – NUSA TENGGARA KEPULAUAN MALUKU 2 WPS PULAU PAPUA

19 Konsep Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera
C A I F K 2 E 3 L 1 B D H J II Banda Aceh Bengkulu Pangkal Pinang IV G Kep. Mentawai III V VI Bukittinggi A KP Sei Mangkei B KP Tapanuli Selatan C KP Dairi D KP Dumai E KP Tanjung Api-Api F KP Muara Enim Kluster Industri 1 KEK Sei Mangke 2 KEK Tanjung Api-Api 3 KEK Tanjung Lesung Simpul Sawit KSN Perkotaan Mebidangro G KP Palembang H KP Pangkal Pinang I KP Batam J KP Tanggamus K KP Besi Baja Cilegon L KP Tanjung Lesung 1 KSN Batam-Bintan-Karimun 2 KSN Selat Sunda Simpul Karet Simpul Batubata I WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Merak-Bakauhuni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api II WPS pusat pertumbuhan terpadu Metro Medan- Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru III WPS pusat pertumbuhan terpadu Batam-Bintan IV WPS Baru terpadu Sibolga-Padang-Bengkulu V WPS Sumber Daya Ekonomi Domestik Sabang-Banda Aceh-Langsa VI WPS Jambi-Palembang-Bangka Belitung (Pangkal Pinang)

20 Konsep Pengembangan Wilayah Pulau Jawa
WPS Jakarta-Bogor-Ciawi-Sukabumi WPS Jakarta-Cirebon-Semarang WPS Tanjung Lesung-Sukabumi-Pangandaran WPS Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang WPS Malang-Surabaya-Bangkalan WPS Yogyakarta-Solo-Semarang WPS Semarang-Surabaya WPS Purwakarta –Bandung-Palimanan WPS Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi TOLL trans Jawa 1 KP Cilegon 15 KP Semarang Cikampek – Palimanan 2 KP Serang 16 KP Pati 1 3 KP Tangerang 17 KP Banyumas 2 Pejagan - Pemalang 4 KP DKI Jakarta 18 KP Cilacap 3 Pemalang - Batang 5 KP Bogor 19 KP Kulon Progo 4 Batang - Semarang 6 KP Bekasi 20 KP Sukoharjo 5 Semarang - Solo 7 KP Karawang 21 KP Wonogiri 6 Solo - Ngawi 8 Jabodetabek 22 KP Mojokerto 7 Ngawi - Kertosono 9 KP Purwakarta 23 KP Tuban 8 Kertosono - Mojokerto 10 KP Subang 24 KP Lamongan 9 Mojokerto-Surabaya 11 KP Bandung 25 KP Gresik 12 KP Cimahi 26 KP Surabaya 13 KP Majalengka 27 KP Pasuruan 14 KP Indramayu 28 KP Lebak

21 Konsep Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan

22 BAHAN DIALOG MENTERI P.U MEI 2008
Konsep Pengembangan Wilayah Pulau Sulawesi BAHAN DIALOG MENTERI P.U MEI 2008 : Ibu Kota Provinsi : Simpul Nikel : Simpul Pertanian Pangan : Simpul Kakao : Simpul Perikanan : Komplek LNG : Klaster Industri : Kawasan Strategis : PKN : Ibukota Kabupaten/Kota : KP : Simpul Perikanan : Simpul Pariwisata : KEK : Rencana Waduk : Simpul Pertanian Pangan, Migas, Kakao dan Perikanan : Rencana SPAM : Outlet (Pelabuhan Manado) : Pelabuhan Penyeberangan Bunaken : Outlet (Pelabuhan Bitung) Lembeh : Outlet (Pelabuhan Amurang) 1 4 2 5 3 : Outlet (Pelabuhan Makassar) : Bandara Manado : Outlet (Pelabuhan Pare Pare) 6 7 : Bandara Makassar : Rencana Jalan Tol : Jalur Konektivitas Laut : Jalan Lintas Barat Sulawesi : Jalan Lintas Tengah Sulawesi : Jalan Lintas Timur Sulawesi Manado O N Sulawesi Utara 1 Gorontalo 2 3 Palu J K Sulawesi Tengah M Sulawesi Barat 1 2 3 4 5 Wilayah Pengembangan Strategis Manado-Bitung-Kawangkoan-Tumpaan-Amurang-Inobonto/Bolaang Mongondow Wilayah Pengembangan Strategis Gorontalo Palu-Banggai Mamuju-Kendari Makassar-Pare Pare-Mamuju L E Mamuju D I Sulawesi Tenggara 4 F H Parepare Kendari C G B 5 Makassar-Mamuju (pusat pertumbuhan) Sub tema: Mamminasata Pengembangan pusat pangan di kawasan perdesaan Peningkatan konektivitas Mamuju-Kendari (pusat pertumbuhan dan hinterland) Palu-Morowali (Pusat pertumbuhan dan hinterland) Gorontalo-Kotamobagu (pusat pertumbuhan) Manado-Bolaang Mongondow (pusat pertumbuhan dan konektivitas) Makassar Sulawesi Selatan A

23 Konsep Pengembangan Wilayah Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara
. Ibukota Provinsi/Pusat Ekonomi I Wilayah Pengembangan Strategis pusat pertumbuhan dan wisata Metropolitan Sarbagita Simpul kegiatan pariwisata Wilayah Pengembangan Strategis konektivitas dan kawasan wisata Senggigi-Mataram (Pelabuhan Lombok Barat)-Kuta-(Pelabuhan Lombok Timur) II Simpul kegiatan peternakan Simpul kegiatan Perikanan III Wilayah Pengembangan Strategis kawasan wisata dan aksesibilitas antar kawasan wisata (Pulau Sumbawa) Pelabuhan IV Kawasan aksesibilitas pusat-pusat pengembangan kawasan wisata Labuan Bajo-Ende Bandar Udara Wilayah Pengembangan Strategis antar pusat pertumbuhan dengan hinterland dan pengembangan kawasan perbatasan Kupang-Atambua V . . IV III I II V .

24 A. Konsep Pengembangan Wilayah Pulau Maluku
Morotai 1 ` I Tobelo Ternate Wilayah Pengembangan Strategis Maluku Wilayah Pengembangan Strategis Ternate-Sofifi-Morotai Wilayah Pengembangan Strategis Ambon-Pelabuhan Yos Sudarso-Jembatan Merah Putih-Bandara ` Simpul kegiatan perikanan Simpul pengolahan nikel 1 KP Morotai II 2 KP Halmahera 3 ` 3 KP Ambon KEK Morotai

25 Konsep Pengembangan Wilayah Pulau Papua
Untuk perbatasan studi terowongan di pegunungan MIFE sebagai ketahan pangan Jayapura sebagai pusat pertumbuhan

26 PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SUB BIDANG JASA KONSTRUKSI NO PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi percontohan. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi cakupan nasional. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi asing. Pengembangan standar kompetensi kerja dan pelatihan jasa konstruksi. Pengembangan pasar dan kerja sama konstruksi luar negeri. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah provinsi. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil). Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

27 DUKUNGAN STRATEGIS DITJEN BINA KONSTRUKSI
Regulasi/ Peraturan SDM Konstruksi Pola Pembiayaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Infrastruktur Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Proyek Infrastruktur DUKUNGAN STRATEGIS DJBK Material dan Peralatan Konstruksi Badan usaha

28 SUBSTANSI KERJASAMA STRATEGIS PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
STAKEHOLDER KERJASAMA K/L, OJK Koordinasi Kebijakan, Diseminasi regulasi, Penguatan Informasi Demand-Supply Jasa Konstruksi, Kerjasama Regulasi dan Monitoring Investasi Infrastruktur Ditjen ABCP Koordinasi Kebijakan, Penguatan Informasi Demand-Supply Jasa Konstruksi, Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Internal dan Penyedia Jasa LPJK Litbang, Diklat, Sertifikasi dan Registrasi (Standar Pembiayaan), Mediasi Pemda/TPJKP/D Fasilitasi Peraturan Jakon Daerah, Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Internal, Pelatihan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Asosiasi Badan Usaha Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Internal, Diseminasi, Pelatihan Anggota, Pencetakan Instruktur dan Asesor Asosiasi Profesi Balai Satminkal Diseminasi, Pemantauan Penerapan Regulasi, Penguatan Informasi Demand-Supply Jasa Konstruksi LDK, BPSDM Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Internal, Pelatihan, Fasilitasi Pemagangan, Pencetakan Instruktur dan Asesor Proyek Konstruksi On The Job Training (Manajer + Supervisor + Mandor + Pengawas + Tenaga Kerja) Masyarakat Sosialisasi (Public Campaign), Forum Jasa Konstruksi Unit Sertifikasi Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Internal, Sertifikasi Badan Usaha Fasilitasi Pengembangan Pengusahaan, On The Job Training/Pemagangan, Capacity Building/Short Course, Litbang PT/ Politeknik/ SMK Penguatan Kurikulum, Penguatan Informasi Demand-Supply Jasa Konstruksi, Pemagangan, Pencetakan Instruktur dan Asesor, Litbang Media Publikasi, Informasi Dewan Insinyur Continuous Professional Development ` MITRA KERJA K/L Asosiasi Badan Usaha Balai Satminkal Pemda LPJK LDK Asosiasi Profesi Masyarakat PROYEK KONSTRUKSI Unit Sertifikasi Badan Usaha PT/Politeknik/SMK Media Pengguna Penyedia Tenaga Kerja Masyarakat MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI 28

29 TUJUAN KERJASAMA PEMBERDAYAAN
KERJASAMA PEMBERDAYAAN DENGAN MITRA KERJA APA YANG DIHARAPKAN TUJUAN Sinergi antara para stakeholder jasa konstruksi Program pembinaan konstruksi yang sesuai kebutuhan Meningkatnya keterlibatan dan peran aktif stakeholder dalam tugas pembinaan konstruksi Jasa Konstruksi Nasional yang: Mandiri, Berdaya Saing, dan Memiliki Nilai Tambah K/L Asosiasi Badan Usaha Balai Satminkal Pemda LPJK LDK Asosiasi Profesi Masyarakat PROYEK KONSTRUKSI Unit Sertifikasi Badan Usaha PT/Politeknik/SMK Media KETAHANAN MASYARAKAT KONSTRUKSI NASIONAL

30 PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI
3

31 PERBANDINGAN PERTUMBUHAN TENAGA KERJA DENGAN NILAI KONSTRUKSI
Pertumbuhan rata-rata Nakerkon Pertumbuhan rata-rata tenaga kerja 6% ≈ 250 ribu orang 5,3% dari Tenaga Kerja nasional Yang besertifikat < 10% Kemampuan pemberdayaan Tenaga Kerja masih terbatas Jangan sampai pasar konstruksi nasional lebih banyak diserap oleh pekerja luar

32 KOMPETEN DAN BERSERTIFIKAT
DISTRIBUSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI BERDASARKAN PENDIDIKAN (2008 – 2013) TENAGA KERJA KONSTRUKSI BERSERTIFIKAT TAHUN 2014 Total SKA Tenaga Ahli orang Total SKT Tenaga Terampil orang Nakerkon bersertfikat < 10% Bagaimana PERCEPATAN agar Nakerkons: KOMPETEN DAN BERSERTIFIKAT

33 KAPASITAS DITJEN BINA KONSTRUKSI
TENAGA KERJA KONSTRUKSI TAHUN 2014: 7,3 JUTA Tenaga Kerja Konstruksi Tahun 2014 1 kelas = 25 orang 1 tahun = 650 kelas 7,3 juta TA dan TT 292 ribu kelas 450 tahun DIBUTUHKAN PERCEPATAN: KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN

34 KERJASAMA PEMBINAAN DAN PELATIHAN SDM KONSTRUKSI
Penguatan kelembagaan dan pengaturan kerja sama dan pemberdayaan bagi peningkatan mutu dan kualitas SDM bidang konstruksi: Kerja sama pengaturan penyelenggaraan peningkatan SDM bidang konstruksi; Pengaturan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan peningkatan SDM bidang konstruksi; Pengaturan peningkatan manajemen pembinaan dan pelatihan SDM bidang konstruksi; Pengaturan dan perencanaan penganggaran dan pendanaan manajemen dan pelayanan pelatihan, serta sertifikasi SDM bidang konstruksi. Pengembangan dan penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

35 KERJASAMA PEMBINAAN DAN PELATIHAN SDM KONSTRUKSI
Peningkatan Kapasitas Kinerja Manajemen Pembinaan dan Pelatihan SDM Konstruksi: Penguatan kerja sama manajemen pembinaan dan pelatihan SDM konstruksi; Peningkatan kinerja Balai Pembinaan dan Pelatihan dalam penciptaan tenaga instruktur / pelatih; Peningkatan mutu dan kualitas manajemen dan pendataan pembinaan dan pelatihan SDM bidang konstruksi Peningkatan pelayanan pelatihan SDM bidang konstruksi; Metode Pelatihan Konvensional dan Pelatihan Mandiri SKKNI, Bahan, material dan peralatan; Fasilitas / sarana prasaran pelatihan.

36 KERJASAMA PEMBINAAN DAN PELATIHAN SDM KONSTRUKSI
Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kerja bidang Konstruksi Bagi Industri Konstruksi: Kebutuhan tenaga instrukur/pelatih bidang konstruksi Kebutuhan tenaga kerja profesional bidang konstruksi Kebutuhan tenaga kerja terampil bidang konstruksi

37 MODEL KERJASAMA PEMENUHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI
1 Model kerja sama Manajemen Fasilitasi, Pemasaran dan Keberlanjutan; Kerja sama dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penciptaan tenaga kerja bidang konstruksi dengan indeks capaian tertentu (ex: MOT/TOT, Uji Kompetensi dan Sertifikasi) 2 Model kerja sama Pelatihan Profesi; Kerja sama dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan usulan pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, lembaga pelatihan kerja. (ex: MOT/TOT, Uji Kompetensi dan Sertifikasi) 3 Model kerja sama Pilihan Kompetensi Program Studi / Jurusan; Kerja sama dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan calon lulusan pendidikan formal untuk siap kerja / menjadi SDM bidang konstruksi bagi industri konstruksi di Indonesia (ex: magang, penyesuaian kurikulum, pendampingan oleh instruktur terlatih)

38 PERCEPATAN MELALUI PEMBERDAYAAN MANDOR KONSTRUKSI
Mandor Konstruksi bertugas memimpin dan mengatur kegiatan para tukang dan pekerja pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi, serta mengawasi kelancaran dan tertib pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan target fisik, waktu, dan mutu seperti yang ditentukan dalam rencana. TUGAS DAN FUNGSI Pencari Kesempatan / Peluang Kerja Bagi Kelompok Kerjanya  Pengawas Sehari-hari Para Tukang dan Pekerja dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pelatih/Pembimbing para Tukang dan Pekerja  Fungsi yang akan diberdayakan

39 MENGAPA MEMBERDAYAKAN MANDOR/KEPALA PEKERJA KONSTRUKSI
Master Fasilitator/ Instruktur/ Narasumber Fasilitator/ Instruktur/ Narasumber (Supervisor/ Mandor/Kepala Pekerja Konstruksi) Naker Pemberdayaan Supervisor/ Mandor/Kepala Pekerja menjadi fasilitator/ instruktur/ narasumber akan mempercepat proses penyediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten  Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi

40 PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI MELALUI MODEL PELATIHAN PLASMA
PELATIHAN TENAGA SUPERVISOR/MANDOR/FOREMAN REKRUTMEN DARI TNA PELATIHAN DI PROYEK BAGI YANG MEMERLUKAN ~ menit FASILITASI DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN YANG TERTIB DAN PRODUKTIF TOT PLUS SERTIFIKASI OLEH LPJK DENGAN MTU MONITORING DAN PELAPORAN PERBAIKAN KINERJA LAPORAN PEMERINTAH MEDIA DAN MASYARAKAT UJI KOMPETENSI NAKERKON LULUSAN TERBAIK/TERPILIH BEKERJA DENGAN SERTIFIKAT PROYEK KONSTRUKSI KERJASAMA PELATIHAN/TOT BUJK/BPJS DIKLAT CHAMPION KEMENTERIAN PU-PR/ PEMDA 1 PERJANJIAN KERJA SEBAGAI INSTRUKTUR/FASILITATOR ON THE JOB TRAINING 2 3 4 TIDAK LULUS LULUS 5 6 7 8 10 9 11 MODEL PLASMA

41 CONTOH JENIS KERJASAMA DALAM MENDUKUNG PELATIHAN PLASMA
SHARING PENDANAAN SHARING INSTRUKTUR SHARING ASESOR SHARING PROYEK SHARING FASILITAS INSTANSI CONTOH BENTUK KERJASAMA PEMBERDAYAAN DITJEN BINA KONSTRUKSI Pemda BUMN Database Mandor Pencetakan Instruktur dan Mandor Pelaksanaan Pelatihan dan TOT Mandor Pelaksanaan pelatihan plasma di proyek daerah dan BUMN LPJK – Asosiasi - USTK Pencetakan dan Peningkatan Asesor Sertifikasi langsung di lokasi proyek PT/SMK Pencetakan Instruktur

42 TERIMA KASIH