Kepala Bagian Program dan Kerjasama

Presentasi berjudul: "Kepala Bagian Program dan Kerjasama"— Transcript presentasi:

1 SINERGITAS TARGET KINERJA ORGANISASI (PROGRAM/KEGIATAN) DAN KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
Kepala Bagian Program dan Kerjasama *Kepala Bagian Program, Monitoring, Evaluasi & Pelaporan HARMONISASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN, HUKUM DAN ORGANISASI – BKIPM Padjajaran Suites Hotel & Conf. 18 NOPEMBER 2015

2 Outline Pendahuluan Tujuan pembangunan KKP
Sasaran strategis level 0 KKP & cascada sasaran strategis level 1 BKIPM DEFINISI & tujuan MANAJEMEN KINERJA Sekilas tentang BSc Siklus manajemen kinerja Penyusunan sasaran kerja individu pegawai Proses menurunkan strategi dan target kinerja hingga ke level individu pegawai Perencanaan kinerja individu pegawai Menetapkan target kinerja Contoh: penurunan (cascading) kinerja harus top down Penetapan kinerja BKIPM 2015 Penilaian Kinerja

3 1. PENDAHULUAN Premis: Bagaimana mungkin seorang pegawai mendukung kinerja organisasi, sementara dia tidak mengetahui kinerja apa yang diinginkan atasannya ? SINERGITAS TARGET KINERJA ORGANISASI (PROGRAM/KEGIATAN) DAN KINERJA INDIVIDU PEGAWAI

4 TUJUAN KKP 2. Pengelompokan 1 6 3 2 4 5 BPSDM & BALITBANG KP DJPSDKP
Kedaulatan (Sovereignty) Kesejahteraan (Prosperity) Keberlanjutan (Sustainabiltiy) 1 6 BPSDM & BALITBANG KP Mengembangan kapasitas SDM, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi iptek kelautan dan perikanan DJPSDKP Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan BKIPM Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan 3 2 DJPRL Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut DJPT & DJPB Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya DJPDS Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan 4 5

5 3. SASARAN STRATEGIS LEVEL 0 KKP
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE CUSTOMERRS PERSPECTIVE INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE LEARN & GROWTH PERSPECTIVE HUMAN CAPITAL INFORMATION CAPITAL ORGANIZATION CAPITAL SS7.Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional & berkepribadian SS 8.Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses SS 9. Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima FINANCIAL CAPITAL SS 6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif SS 5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan SS 4. Tersedianya kebijakan pembangunan yang partisipatif PERUMUSAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAWASAN KEBIJAKAN SS 10. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien & akuntabel SS 1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat KP SS 2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP SS 3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan 5

6 Cascade SASARAN STRATEGIS LEVEL 0 Ke Level I BKIPM
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE CUSTOMERRS PERSPECTIVE INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE LEARN & GROWTH PERSPECTIVE INFORMATION CAPITAL ORGANIZATION CAPITAL SS7. Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif SS 9. Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses SS 10. Terwujudnya birokrasi BKIPM yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima FINANCIAL CAPITAL SS 6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan secara profesional dan partisipatif SS 5. Terselenggaranya Sistem Perkarantiaan, mutu dan Keamanan Hayati Ikan yang sesuai standar SS 4. Tersedianya kebijakan perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan yang partisipatif PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAWASAN KEBIJAKAN SS 11. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel SS 1. Terwujudnya kedaulatan pengelolaan SDKP SS 3. Terwujudnya pencegahan penyebaran HPIK, pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan SS 2. Terwujudnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam ekspor,impor dan antar area PERUMUSAN KEBIJAKAN HUMAN CAPITAL SS 8. Terwujudnya ASN BKIPM yang kompeten, profesional dan berkepribadian.

7 5. DEFINISI MANAJEMEN KINERJA (ORGANISASI DAN INDIVIDU PEGAWAI)
Manajemen Kinerja adalah sekumpulan proses untuk membangun pemahaman bersama tentang apa yang harus dicapai, termasuk bagaimana untuk mencapainya dan mengelola individu pegawai dalam suatu mekanisme untuk meningkatkan probabilitas untuk PENCAPAIAN TARGET KINERJA ORGANISASI.

8 6. Tujuan Manajemen Kinerja Mensinergikan /Menyelaraskan antara Kinerja Organisasi dan Kinerja Individu Pegawai Visi, Misi, Peta Strategi, dan IKU Cascading ke Scorecard Kinerja Unit Kerja Cascading ke Scorecard Kinerja Individu Pegawai Perencanaan Pengelolaan Evaluasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Monitoring Kinerja Individu Umpan balik berkelanjutan, *diperlukan adanya bimbingan dan konseling Review Kinerja Individu Pelatihan Promosi Rotasi Rewards Sanksi Disiplin Balanced Scorecard

9 4. Sekilas tentang Balanced Scorecard dalam 4 perspektif
Kemarin Perspektif Stokeholder Bagaimana pemangku kepentingan melihat BKIPM ? Saat ini Saat ini Perspektif Internal Bisnis Proses Proses apa yang harus unggul dan handal ? Perspektif Pelanggan Bagaimana Pelanggan menilai BKIPM ? VISI & STRATEGI Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan Mampukah SDM BKIPM memperbaiki proses ? Masa depan Sumber: Adapted from Robert S. Kaplan and David P. Norton, “Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System”

10 5. Siklus Manajemen Kinerja Organisasi dan Individu Pegawai
Mengukur Pencapaian Strategi dan Inisiatif BKIPM Menyelaraskan Renja dengan RPJM Memastikan pelaksanaan program kegiatan/ inovasi selaras dengan Issue terkini IKU Cascading IKU ke Jenjang Jabatan dibawahnya dan review kompleksitas tugas Penilaian Kinerja Pegawai Penyusunan Penetapan Kinerja/ Sasaran Kerja Individu Pegawai Kinerja Atasan : Melakukan Penilaian Kinerja Bag. Kepegawaian dan Org. Review Hasil Kinerja Individu Pegawai Diskusi Kinerja individu Pegawai Atasan : Melakukan Review kinerja bulanan sebelumnya dan melakukan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Terdapat 3 Siklus Kinerja, Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapja)/SKP  Pemantauan Kinerja Penilaian Kinerja: Pada Siklus Penyusunan Tapja, IKU diperoleh Bag. Program, Mon & EP; Kepeg & Org. sebagai proses Cascading untuk dilakukan cascading ke level dibawahnya dan bagi Pegawai berikutnya, Atasan melakukan Penyusunan Tapja berdasarkan capaian tahun sebelumnya dan mengcascade IKU yang dia terima (Top Down) Proses utama pada Siklus pemantauan adalah “Tracking” atas pencapaian Kinerja, dan memberikan feed-back atas pencapaian, pada fase ini dapat dilakukan revisi kinerja apabila diperlukan berdasarkan penyelarasan acuan Kinerja Atasan (perubahan Renja, proses bisnis dll). Siklus penilaian dibagi menjadi 2 tahap, penilaian Kinerja oleh Atasan langsung dan Penilaian perilaku. Pembahasan kinerja Org. Pemantauan Kinerja Bag. Kepegawaian dan Org; & Bag. Program, Mon, E&P: Menyelaraskan pencapaian SKP dengan nilai dan IKU BKIPM Atasan: Meningkatkan kualitas bimbingan dan konseling Atasan: “diskusi” dengan bawahan untuk memonitor progress pencapaian IKU 10

11 7. PENYUSUNAN SASARAN KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
Diskusi formal dengan atasan langsung. Menurunkan IKU Organisasi/Atasan Langsung Membuat Rencana Sasaran Kerja Pegawai Rencana Pengembangan Pegawai PENYUSUNAN SASARAN KERJA KINERJA PEMANTAUAN PENILAIAN Penilaian oleh Atasan Langsung Bimbingan dan Konseling Revisi

12 Bag/Bid/Seksi/Subseksi/Ur
8. Proses Menurunkan Strategi dan Target Kinerja Hingga ke Level Individu Pegawai Penetapan strategi pada level 0 KKP Level 0 KKP Penjabaran strategi KKP ke peta strategi dan IKU BKIPM Level 1 BKIPM Penurunan peta strategi BKIPM ke sasaran strategi dan IKU Pusat/ Set/ Ka. UPT. Level 2 Pusat/Set/Ka. UPT Level 3 & 4 Bag/Bid/Seksi/Subseksi/Ur Penurunan peta strategi Pusat/Set/ Ka. UPT ke sasaran kerja Bag/ Bid/ Seksi/ Subseksi/ Urusan Individu Pegawai Penurunan sasaran kerja dan action plan individu pegawai

13 9. Perencanaan Kinerja Individu Pegawai
Perencanaan Kinerja adalah proses pencapaian kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk menyelaraskan sasaran bawahan dengan sasaran organisasi

14 10. Menetapkan Target Kinerja
Scorecards, target, dan kaitan dengan rewards perlu diturunkan ke seluruh bagian/bidang dalam organisasi untuk menciptakan kesamaan fokus pada strategi organisasi. Ukuran kinerja haruslah relevan masing masing Pegawai untuk mengkaitkan mereka dengan strategi

15 10. Contoh: Penurunan (cascading) Kinerja Harus Top Down
Scorecards Ka BKIPM pada COSTUMER PERSPEKTIVE SS Indikator Kinerja Bawahan Terkait Target Bobot 2 Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%) - Kapuskahati - Kapus SMKHP Kapus SKK Ka UPT 70 25 Scorecards Ka. UPT pada COSTUMER PERSPEKTIVE SS Indikator Kinerja Bawahan Terkait Target Bobot 2 Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan bidang KI & SM (%) Kasi TP Kasi Wasdalin 70 25 Scorecards Kasi TP pada COSTUMER PERSPEKTIVE SS Indikator Kinerja Bawahan Terkait Target Bobot 2 Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan bidang KI & SM (%) PHPI Inspektur Mutu 70 25 Scorecards PHPI pada COSTUMER PERSPEKTIVE SS Indikator Kinerja Target Bobot 2 Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan bidang KI (%) 70 25 Scorecards Inspektur Mutu pada COSTUMER PERSPEKTIVE SS Indikator Kinerja Target Bobot 2 Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan bidang SM (%) 70 25

16 11. Penetapan Kinerja (Tapja) BKIPM 2015
CUSTOMER PERSPEKTIVE SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%) 70 Terwujudnya efektivitas pencegahan penyebaran HPIK Presentase jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%) 80 Terwujudnya kapasitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan produktivitas usaha dan pendapatan sektor KP Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra (kasus) <10 Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor (unit) 550 Nilai ekspor hasil perikanan (USD Miliar) 5,86 Terwujudnya efektifitas pengendalian keamanan hayati untuk meningkatkan pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab, berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan Jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan besifat invasif melaui kajian analisis resiko (jenis) 10

17 Lanj. INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE
Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif Indeks efektivitas kebijakan pemerintah 6 Tereselenggaranya sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar Sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan 1.161 Sertifikat kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan negara tujuan (sertifikat) Sertifikat kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan (sertfikat) Lokasi yang termonitor kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya (lokasi) 30 Lokasi Perairan Laut yang dipetakan dari cemaran Marine Biotoxin dan Logam Berat (lokasi) 5 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang teregistrasi di negara mitra (Unit) 125 Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) (unit) 75 Instalasi karantina ikan milik pihak ketiga yang layak untuk ditetapkan (unit) 220 Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability (UPI) 40 Tenaga Fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan (PHPI) dan Pengawas Mutu (Wastu) yang lulus uji kompetensi (orang) 180 Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 (unit) 12 Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen inspeksi ISO (unit) 10 Laboratorium yang konsisten dalam penerapan ISO (unit) 15 Unit Kerja lingkup otoritas kompeten yang konsisten dalam penerapan Sistem Pengendalian Mutu (unit kerja) 20

18 Lanj. Terwujudnya harmonisasi sistem penjaminan mutu yang implementatif Negara mitra yang harmonis dengan sistem perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan 36 Penanganan kasus ekspor hasil perikanan yang diselesaikan (%) 90 Terselenggaranya pencegahan jenis dan agen hayati yang dilindungi, dilarang serta bersifat invasif Persentasi penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk ke dalam wilayah RI (%) 77 Lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina (lokasi) 184 Tingkat keberhasilan pemberantasan dan penanggulangan pelanggaran karantina ikan (%) Lokasi yang terpetakan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif 46

19 Lanj. LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE
Terwujudnya aparatur sipil negara BKIPM yang kompeten, profesional dan berkepribadian Indeks kompetensi dan integritas BKIPM 65 Tersedianya manajemen pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah diakses Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) 40 Terwujudnya birokrasi BKIPM yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi BKIPM BB Terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan ekuntabel Nilai kinerja anggaran BKIPM (%) 80-90 Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup BKIPM (%) 100

20 12. Penilain Kinerja & Mekanisme Penilaian Kinerja
Penilaian Kinerja adalah penilaian terhadap kinerja organisasi dan pegawai atas realisasi kinerja dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada periode monitoring. Output dari penilaian kinerja berupa: Nilai Kinerja Organisasi Nilai Kinerja Pegawai Nilai Prestasi Kerja Pegawai

21 Mekanisme Penilaian Kinerja
Raw Data Capaian Kinerja Pegawai Nilai Tugas Tambahan Nilai Kreativitas Realisasi IKU Nilai Sasaran Kerja Pegawai Indeks Capaian IKU Pemilik peta strategi Tidak Nilai Perilaku Ya Nilai Sasaran Strategis Nilai Perspektif Raw data atau data mentah realisasi merupakan sekumpulan data mentah yang diolah untuk memperoleh data realisasi IKU sesuai formula dalam manual IKU. Realisasi IKU merupakan hasil perhitungan raw data berdasarkan formula dalam manual IKU. Penghitungan Realisasi IKU harus memperhitungkan: Konsolidasi lokasi diperlukan apabila suatu IKU di cascade menggunakan metode tidak langsung. Konsolidasi Periode diperlukan apabila suatu IKU dilaporkan dalam beberapa periode. Indeks Capaian IKU : Angka maksimum 120%. Angka minimum 0%. Indeks capaian IKU sudah disesuaikan dengan jenis polarisasi IKU. Maximize : Nilai aktual/realisasi/pencapaian Indikator Kinerja diharapkan lebih tinggi dari target. Contoh: Jumlah pendapatan PNBP. Minimize : Nilai aktual/realisasi/pencapaian Indikator Kinerja diharapkan lebih kecil dari target. Contoh: Jumlah kasus penolakan. Stabilize : Nilai aktual/realisasi/pencapaian Indikator Kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Contoh: Jumlah rekomendasi APIEP yang ditindaklanjuti. NSS (Nilai Sasaran Strategis = ∑ (Indeks Capaian IKU x Bobot Tertimbang IKU) Np (Nilai prespektif) =∑NSS/∑SS NKO (Nilai Kinerja Organisasi) =∑(Np x bobot perspektif) Nilai Kinerja Pegawai Nilai Prestasi Kerja Pegawai Nilai Kinerja Organisasi Komponen Perhitungan NKO Penilaian Pegawai 21 e-kinerjaku.kkp.go.id e-skp.kkp.go.id

22 Terima kasih