KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016

Presentasi berjudul: "KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016"— Transcript presentasi:

1 KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016
Oleh: Nelson Simanjuntak Koordiv HPP Bawaslu

2 Politik Uang .....(1) Psl 73 UU No. 8 tahun 2015
Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pasal 73 UU No. 8 tahun 2015 Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

3 Politik Uang ......(2) Psl 73 UU No. 8 tahun 2015
Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 73 UU No. 8 tahun 2015 Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: mempengaruhi Pemilih untuk: tidak menggunakan hak pilih; menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

4 Catatan untuk Pasal 73 Terdapat kemajuan dalam pengaturan masalah politik uang dalam UU No.10/2016. Di antaranya: Perluasan subjek hukum penerima materi/janji (pemilih + Penyelenggara Pemilu) Perluasan sanksi (pidana + administrasi, berupa pembatalan Paslon) Sudah menunjuk lembaga yang berwenang memberikan sanksi administrasi dengan (walau masih multitafsir: antara kewenangan Bawaslu dan KPU) Memperluas subjek hukum pemberi uang/materi: (Paslon + tim kampanye + anggota Parpol + relawan), meski kalimatnya kurang jelas

5 Mekanisme Penanganan....(1)
Pasal 135A Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.

6 Mekanisme Penanganan .....(2)
Pasal 135A Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan. Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon. Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.

7 Catatan thdp Pasal 135A Penjatuhan sanksi administrasi mempunyai syarat yang sangat luas (TSM -sehingga cenderung sulit untuk menyimpulkan) dan pasti memunculkan perdebatan; Pasal 135A ini tidak sinkron dengan Pasal 22B ayat (b): “Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi: (b) menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkannya Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya.” Masalah ini berpotensi membuat Bawaslu menjadi sasaran tembak oleh pihak yang tidak puas dengan tindakan Pembatalan paslon UU memberikan kewenangan atributif bagi Bawaslu untuk mengatur pelaksaan teknis penegakan sanksi administrasi Politik Uang sehingga ada kesempatan untuk membuat pengaturan teknis yang lebih menguntungkan dari segi penanganannya.

8 Sanksi Pidana Pasal 187A Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp ,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp ,00 (satu milyar rupiah). Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

9 Catatan thdp Pasal 187A Ketentuan ini menjadi sangat penting karena dalam UU sebelumnya sanksi ini tidak diatur, sehingga tidak ada dasar hukum untuk menuntut perbuatan money politik tersebut; Namun, karena terhadap penerima juga diancam pidana, norma ini akan mengurangi peran masyarakat dalam mencegah politik uang karena tidak akan Penerima yang berani melapor; Sedangkan jika orang yang bukan-Penerima bertindak sebagai pelapor, akan lebih sulit dalam menyediakan alat bukti (baik dalam bentuk barang bukti maupun sebagai bentuk keterangan saksi).

10 Catatan Umum Ketentuan tentang Politik Uang dalam UU No. 10/2016 ini harus dilihat secara positif. Paling tidak, hal ini dapat dimaknai sebagai indikasi bahwa pembuat UU sudah menyadari bahwa praktik politik uang dalam Pilkada sudah merupakan kejahatan yang mengancam demokrasi dan perlu dicari cara penanggulangannya. Benar bahwa penjatuhan sanksi administrasi berupa pembatalan pasangan calon akan sangat efektif untuk menimbulkan efek jera terhadap pasangan calon untuk tidak melakukan kejahatan tersebut. Namun, sulit untuk menyangkal, bahwa tidak mudah untuk menjatuhkan sanksi pembatalan ini karena harus memenuhi syarat perbuatan itu dilakukan secara TSM (suatu syarat yang sulit dibuktikan dan berpotensi disalahgunakan); Meski demikian, dengan adanya kemajuan dalam sistem penanganan Pidana Pemilu (jika pihak Polri dan Jaksa sepakat dengan Bawaslu membuat sistem penindakan ini berada pada satu atap di Bawaslu), maka politik uang akan lebih mudah ditindak dan karena itu akan menimbulkan efek jera kepada pemilih (sebagai pihak yang akan menerima) maupun terhadap orang-orang yang akan digunakan oleh Paslon sebagai bandit politiknya untuk menyogok pemilih atau penyelenggara Pemilu.

11 Catatan Tambahan Pasal 152 Pasal 146 ayat (1)
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota. Pasal 152 Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, dibentuk sentra penegakan hukum terpadu. Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota. Anggaran operasional sentra penegakan hukum terpadu dibebankan pada Anggaran Bawaslu. Ketentuan mengenai sentra penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.

12 MAHAR PENCALONAN

13 Larangan Menerima Imbalan
Pasal 47 *) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap . Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

14 Sanksi Pasal 47 *) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan. Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima. Catatan: Sebelum Perubahan Kedua, tidak ada norma materil yang tegas sebagai dasar penuntutan untuk mendapat putusan pengadilan BHT. Bahkan, tidak jelas, lembaga pengadilan apa yang berwenang untuk memutus perkara ini. (lihat Pasal 187B UU 10/2016) Secara khusus ayat (5 ) berpotensi disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk merugikan partai tertentu atau seseorang yang dicalonkan dalam Pilkada.

15 Sanksi Pidana Pasal 187B Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp ,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp ,00 (satu milyar rupiah).