REVOLUSI MENTAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PERPRES NO

REVOLUSI MENTAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PERPRES NO
REVOLUSI MENTAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PERPRES NO. 2 TAHUN 2015 – RPJMN ) Didik Darmanto Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga Kementerian PPN/Bappenas Semarang, 23 November 2015

OUTLINE PRESENTASI Revolusi Mental:
Makna, Rasional, Perubahan Pola Pikir & Kandungan Nilai Syarat & Modal Dasar Kerangka Pikir dan Ruang Lingkup Revolusi Mental Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Revolusi Mental Pelembagaan Revolusi Mental Sinergi Lintas Jalan Revolusi Mental Sistem Berlapis Pendukung Revolusi Mental Kerangka Regulasi & Kelembagaan Aneka Lampiran: K/L Terkait Sasaran Revolusi Mental Catatan Pembahasan Musrenbangnas Tindak Lanjut Matriks Lintas Bidang Revolusi Mental

PERPRES No. 2/2015 Tentang RPJMN 2015-2019
Buku I 6.8 Revolusi Karakter Bangsa Revolusi Mental dapat dijalankan, antara lain, melalui pendidikan selain melalui kebudayaan yang diturunkan ke sistem persekolahan dan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Buku II Bab 1 Lintas Bidang Revolusi Mental Revolusi Mental sebagai gerakan kolektif yang melibatkan seluruh bangsa, dengan memperkuat peran semua institusi pemerintahan dan pranata sosial budaya yang ada di masyarakat dilaksanakan melalui internalisasi nilai-nilai esensial pada individu, keluarga, institusi sosial, masyarakat sampai dengan lembaga-lembaga negara.

Apa itu Revolusi Mental?
Revolusi Mental: mengubah cara pandang, pikiran, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Lawrence E. Harrison (1998): “Underdevelopment is a state of mind.” Michael Fairbanks & Stace Lindsay (2000) menyebut: “Mental Model” consists of beliefs, attitudes, and inferences that are pro-innovation & create the conditions for prosperity. It’s a mental map of how the world works. Revolusi Mental sejatinya berkenaan dengan mindset bahwa setiap orang (individual) dan masyarakat & bangsa (kolektif) memiliki energi kreatif untuk meraih prestasi tinggi dan kinerja prima, yang memberi faedah bagi kepentingan publik dan kemaslahatan bersama.

Mengapa Revolusi Mental?
Gerakan Reformasi tahun 1998 telah mengubah secara sangat fundamental struktur politik & sistem pemerintahan. Politik Indonesia mengalami transformasi radikal menuju perubahan mendasar yang ditandai: Otoritarianisme berganti demokrasi Sentralisasi berganti desentralisasi Pemilu langsung legislatif & presiden Proses konsolidasi demokrasi berlangsung relatif mulus-lancar, diikuti pelembagaan politik yang makin kuat & mantap. Struktur politik & sistem pemerintahan sudah sepenuhnya modern (karena mengadopsi sistem demokrasi modern Barat), namun perilaku sosial & praksis politik belum selaras dengan sistem yang telah mengalami modernisasi. Untuk itu, diperlukan suatu gerakan sosial-budaya untuk mengubah pola pikir & sikap mental agar sejalan dengan modernisasi sistem politik & pemerintahan.

Rasional: Revolusi Mental (1)
Bangsa Indonesia harus mempunyai ambisi besar dan cita-cita mulia untuk menjadi negara maju, modern, dan bermartabat. Bangsa yang bermartabat ditandai oleh tiga hal pokok (konsep Trisakti): Berdaulat secara politik Berdikari secara ekonomi Berkepribadian dalam kebudayaan Bangsa yang maju ditentukan oleh mentalitas yang tangguh, baik individual maupun kolektif dari warga negara Indonesia. Revolusi Mental bermula di alam pikiran yang menuntun bangsa dalam meraih cita-cita bersama dan mencapai tujuan kolektif bernegara: memajukan kesejahteraan umum; dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Revolusi Mental membangkitkan kesadaran bahwa bangsa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif, dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern.

Revolusi Mental sebagai gerakan kolektif yang melibatkan seluruh bangsa dengan memperkuat peran semua institusi pemerintahan dan pranata sosial-budaya yang ada di masyarakat. Revolusi Mental dilaksanakan melalui internalisasi nilai-nilai esensial pada individu, keluarga, instititusi sosial politik, masyarakat, sampai dengan lembaga-lembaga negara – pelaku dan penyelenggara pemerintahan negara.  Bertujuan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan dan peningkatan produktivitas bangsa.

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat ditentukan, antara lain, oleh hal-hal berikut: sikap & dorongan untuk giat bekerja sikap untuk menjadi produktif sikap dalam mengelola kekayaan dan materi sikap dalam berkeluarga dan merawat anak motivasi meraih pencapaian tinggi dorongan untuk melakukan penemuan (invention) dan pembaruan (innovation) Karakteristik sikap dan perilaku tersebut berpangkal pada akal budi dan pikiran manusia, yang terbingkai di dalam mentalitas individual  kolektif: mentalitas bangsa.

Revolusi Mental: Perubahan Pola Pikir
Revolusi Mental ditandai oleh perubahan pola pikir dan perilaku yang berkebalikan: Negatif  Positif Malas  Kerja Keras Melanggar Hukum  Taat Hukum Tak Disiplin  Disiplin Tinggi Bohong  Jujur Korupsi  Antikorupsi Konflik  Harmoni, Konsensus Prasangka  Saling Percaya Tidak punya tanggung jawab  Bertanggung jawab Terkungkung Masa Silam  Berorientasi Masa Depan

Kandungan Revolusi Mental
Revolusi Mental mengandung nilai-nilai esensial (elemen-elemen pokok) yang sangat diperlukan untuk menggerakkan masyarakat dan bangsa meraih kemajuan dan kemodernan: Integritas Etos kemajuan Etika kerja Motivasi berprestasi Produktif Inovatif Adaptif Disiplin Taat hukum & aturan Sportivitas & Fairness Berpandangan optimistis Gotong royong, kerja sama Kepedulian & solidaritas sosial Saling menghargai, toleran Berorientasi pada kepentingan umum Berpedoman pada kebajikan publik (civic virtue, al-mashlaha al-ammah)

SYARAT REVOLUSI MENTAL
Untuk mencapai Indonesia yang maju, makmur dan sejahtera serta mandiri diperlukan manusia-manusia unggul: berpendidikan baik berpengetahuan dan menguasai teknologi memiliki keahlian dan keterampilan pekerja keras dan punya etos kemajuan Manusia unggul juga harus punya sikap optimistik dalam menatap masa depan dan memiliki nilai-nilai luhur: gotong royong toleransi, solidaritas rukun, saling menghargai dan menghormati Manusia unggul juga harus memiliki kesadaran bahwa: sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah aset yang harus digunakan secara efisien dan tetap dijaga kualitasnya. tanpa mengurangi hak & kesempatan generasi mendatang melakukan eksplorasi kekayaan alam tersebut bagi kesejahteraan mereka.

MODAL DASAR REVOLUSI MENTAL
Indonesia adalah archipelagic country – negara maritim yang bertaburan pulau-pulau: Sekitar 75% luas wilayah Indonesia adalah lautan dengan garis pantai terpanjang nomor dua di dunia (setelah Kanada) mencapai panjang kilometer. Terletak di antara dua benua: Asia & Australia – dua samudera: Hindia & Pasifik. Berposisi membentang di atas 1/8 garis equator yang mengelilingi dunia. Sebagai negara maritim, posisi geografis Indonesia sangat strategis yang berpotensi menjadi salah satu pemain kunci perdagangan internasional dan transportasi laut antarnegara: Sekitar 50% kapal niaga melewati perairan Indonesia (selat Malaka) menuju berbagai negara di dunia. Berperan sebagai pelabuhan alamiah di antara semua negara yang mengitarinya. Jumlah penduduk besar (254 juta jiwa): modal manusia  meningkatkan produktivitas nasional. Posisi geo-ekonomi dan geo-politik yang sangat strategis ini sangat menguntungkan: Dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi-politik tangguh di kawasan Asia dan dunia.

KERANGKA PIKIR REVOLUSI MENTAL
RASIONAL Mentalitas menentukan kemajuan suatu bangsa Revolusi Mental bermula di alam pikiran, menuntun dalam meraih cita-cita dan mencapai tujuan bernegara. Revolusi Mental membangkitkan kesadaran untuk berprestasi tinggi, produktif menuju bangsa maju dan modern. SYARAT RM Manusia unggul dengan pendidikan yang baik, memiliki keahlian dan keterampilan, menguasai teknologi, pekerja keras, mempunyai etos kemajuan HASIL AKHIR Bangsa Indonesia yang maju, modern, makmur, sejahtera & bermartabat Ditunjukkan melalui: Kedaulatan Politik Meningkatnya Indeks Pembangunan Hukum Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Kemandirian Ekonomi Menurunnya Indeks Gini Meningkatnya PDB per Kapita Kepribadian dalam Kebudayaan Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia Meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat PILAR REVOLUSI MENTAL Kedaulatan Politik Kemandirian Ekonomi Kepribadian dalam Kebudayaan NILAI-NILAI ESENSIAL RM Integritas: jujur, taat hukum dan aturan, disiplin, sportivitas dan fairness Etos kerja dan etos kemajuan: motivasi berprestasi, berpandangan optimistis, produktif, inovatif , dan adaptif Gotong royong: kerja sama, toleran, saling menghargai, berorientasi pada kepentingan umum, berpedoman pada kebajikan publik dan kemaslahatan umum. MAKNA REVOLUSI MENTAL Mengubah cara pandang, pikiran, sikap, perilaku untuk berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, Gerakan kolektif yang melibatkan seluruh komponen bangsa dengan memperkuat peran institusi pemerintahan dan pranata sosial-budaya di masyarakat. Internalisasi nilai-nilai esensial pada individu, keluarga, insititusi sosial, masyarakat dan lembaga negara. MODAL DASAR RM Posisi geografis: strategis sebagai negara maritim Geo-ekonomi dan geo-politik: strategis menjadi kekuatan ekonomi-politik tangguh di kawasan Jumlah Penduduk yang besar (254 juta jiwa) Kekayaan Sumber Daya Alam

RUANG LINGKUP REVOLUSI MENTAL
Kemenkum & HAM, TNI-POLRI, Kejaksaan RI, KPK, MK, Komnas HAM, Ombudsman RI, Kemenhub, Kemen PP & PA, Peningkatan kepatuhan & penegakan hukum dan reformasi lembaga peradilan Kemendagri, Kemenag, Kemensos, Kemenkominfo, Kemenpora, Kemenkes, Kemen PP & PA BKKBN, Kemenko PMK Peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga, media publik Perkuatan kelembagaan politik & reformasi birokrasi pemerintahan Kemendagri, Kemen PAN & RB, KPU, Kemenkes, Kemenko Polhukam, Bawaslu, LAN, BPKP, Ombudsman RI, Kemen Desa, Trans, PDT, Kemen PP & PA, Kemenkominfo, Kemenlu Kemedikbud, Kemenag, Kemendagri, Kemenko Polhukam, Kemenpora, Kemen LH & Hutan, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kemenkes, Kemen PU & PR, KPK, Perpusnas Bappenas: Koord Perencanaan; Menko: Koord Pelaksanaan MELAKSANAKAN REVOLUSI MENTAL Kemendag, Kemenperin, Kemen KP, Kemenpar, KPPU, KemRistek & Dikti, Kementan, Kemen ESDM, Kemen PP & PA, BPOM, BKPM, Kemenkes Pengembangan kepribadian & peneguhan jati diri bangsa Peningkatan kemandirian ekonomi & daya saing bangsa Pemanfaatan Modal Sosial dan Modal Budaya Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta & inovasi Kemensos, Kemen Desa, Trans, PDT, Kemen PP & PA Kemdikbud, KemRistek & Dikti, Kemenag; Kemen KP, Kemenkes, Kemenhub Kedaulatan Politik Kemandirian Ekonomi Kepribadian dalam Kebudayaan

Sasaran: Kedaulatan Politik (1)
Mantapnya proses konsolidasi demokrasi yang ditandai oleh: meningkatnya peran dan kapasitas lembaga demokrasi; terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak politik termasuk keterwakilan perempuan; meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi yang beradab; meningkatnya partisipasi politik rakyat, terutama dalam proses pengambilan keputusan politik dan perumusan kebijakan publik, diukur melalui peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia dan tingkat partisipasi politik rakyat. Meningkatnya stabilitas sosial politik ditandai berkurangnya konflik dan meningkatnya kerukunan antarkelompok masyarakat yang didukung dengan berkurangnya kesenjangan sosial ekonomi, birokrasi pemerintahan yang bersih, menurunnya ancaman kebebasan sipil dan perlindungan aparat keamanan.

Sasaran: Kedaulatan Politik (2)
Efektifnya penegakan hukum dan meningkatnya budaya hukum dalam bentuk kepatuhan pada hukum dan aturan, serta munculnya kesadaran dan ketaatan dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan oleh aparat dan lembaga peradilan yang berintegritas, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Meningkatnya peran Indonesia dalam forum-forum internasional yang ditandai dengan semakin kuatnya kebijakan luar negeri dengan dukungan kemampuan nasional di bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan birokrasi pemerintahan dan layanan perizinan yang ditandai oleh tumbuhnya budaya pelayanan (service culture), yang berorientasi pada pelayanan prima dan transparan, yang berdampak pada peningkatan efisiensi dan kepuasan masyarakat.

Sasaran: Kemandirian Ekonomi (1)
Meningkatnya produktivitas bangsa yang tercermin pada meningkatnya aktivitas ekonomi dan industri, yang tidak lagi bertumpu pada eksplorasi sumber daya alam yang bersifat ekstraktif, serta menguatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi, pemerintah, dan masyarakat. Meningkatnya kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing, yang ditandai oleh: menguatnya kecintaan terhadap produksi dalam negeri dan mantapnya kedaulatan energi dan kedaulatan pangan; berkembangnya ekonomi dan industri kreatif dan manufaktur yang didukung oleh peningkatan kapasitas SDM nasional; dan terlindunginya ekonomi rakyat (ekonomi subsisten, ekonomi sektor informal), untuk menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat.

Sasaran: Kemandirian Ekonomi (2)
Berkembangnya ekonomi nasional yang bertumpu pada budaya maritim, yang ditandai oleh: optimalnya pemanfaatan potensi laut dan pariwisata bahari; berkembangnya perdagangan internasional melalui jalur laut; dan terbangunnya poros maritim dunia melalui kemitraan antarnegara yang saling menguntungkan. Meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi, sejalan dengan meningkatnya budaya inovasi di masyarakat, yang didukung oleh sistem logsitik nasional yang baik untuk mendukung ditribusi bahan produksi dan konsumsi.

Sasaran: Kepribadian dalam Kebudayaan (1)
Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa (gotong royong, toleransi, solidaritas, harmoni) berdasarkan falsafah Pancasila dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penguatan karakter bangsa dan untuk menegaskan identitas nasional dan meneguhkan jati diri bangsa, yang ditandai oleh: semakin kuatnya partisipasi generasi muda Indonesia dalam mengapresiasi budaya nasional; semakin kuatnya ketahanan masyarakat dari pengaruh budaya asing yang kurang produktif; dan semakin majunya industri kreatif berbasis budaya nasional.

Sasaran: Kepribadian dalam Kebudayaan (2)
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang unggul, maju, mandiri, berakhlak mulia, berbudaya, dan berkeadaban yang didukung oleh menguatnya etika kerja dan sikap gotong royong baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam kegiatan produktif yang membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Meningkatnya partisipasi publik dalan berbagai kegiatan untuk menggerakkan agenda Revolusi Mental, yang berbasis pada kelompok-kelompok strategis di masyarakat dan pelibatan lembaga publik yang berpengaruh, seperti pejabat publik, pelaku usaha, organisasi sosial, asosiasi profesi, lembaga dan pemangku adat, tokoh agama, dan pemuka masyarakat.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan: Kedaulatan Politik (1)
Peningkatan kualitas peran dan fungsi lembaga-lembaga demokrasi, disertai jaminan pemenuhan kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat, termasuk peningkatan peran organisasi masyarakat sipil dan peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan publik. Pemantapan iklim kondusif bagi terpeliharanya stabilitas sosial politik yang ditandai dengan menurunnya konflik sosial politik. Pemantapan ini diupayakan melalui penerapan strategi nasional pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan: Kedaulatan Politik (2)
Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum serta reformasi peradilan secara konsisten dan berintegritas untuk menciptakan ketertiban sosial dan mewujudkan keadilan, serta pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan layanan perizinan yang bersih, transparan, dan akuntabel, yang sejalan dengan pengembangan budaya pelayanan. Peningkatan kontribusi dan kualitas peran kebijakan luar negeri Indonesia dalam berbagai forum internasional untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional di dalam negeri, serta sebagai upaya untuk turut mewujudkan perdamaian dan keadilan dunia.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan: Kemandirian Ekonomi (1)
Peningkatan kemandirian ekonomi nasional melalui: pemberian akses yang merata ke sumber daya ekonomi bagi seluruh masyarakat, sejalan dengan pengembangan ekonomi berbasis maritim dengan penerapan doktrin poros maritim dunia; pengelolaan energi dan pangan melalui hilirisasi produk-produk pertanian (pangan) dan pengolahan minyak bumi dan hasil tambang, untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat; peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas hasil pertanian dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pasar global (impor); peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan (i) meningkatkan proporsi produk dalam negeri yang diperdagangkan di pasar dalam negeri; (ii) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri; dan (iii) meningkatkan kesadaran produsen untuk menggunakan komponen produk dalam negeri yang lebih tinggi.

Pemberdayaan pelaku usaha kecil-menengah, ekonomi dan industri kreatif, ekonomi rakyat dan ekonomi subsisten, dengan meningkatkan pemerataan peluang dalam pengembangan ekonomi dan distribusi aset-aset produktif yang adil. Penguatan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi, pemerintah dan masyarakat untuk mencegah praktik monopoli yang menyebabkan kegiatan usaha tidak sehat dan ekonomi tidak efisien melalui: pendidikan formal dan nonformal untuk mendorong internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum dalam pengembangan kebijakan, dan pembentukan mekanisme harmonisasi kebijakan persaingan usaha yang sehat.

Peningkatan pemasyarakatan budaya produksi melalui peningkatan pemahaman dan penyadaran bahwa konsumsi berlebihan (excessive consumption) tidak baik dan tidak bijak, serta penyebaran pengetahuan teknik-teknik pembuatan barang dan jasa yang dilakukan sendiri baik melalui jalur pendidikan maupun pemasyarakatan sehingga terbangun budaya swadesi. Peningkatan dan pengembangan iklim yang kondusif bagi inovasi melalui pemberian penghargaan bagi temuan-temuan baru dan penegakan hak kekayaan intelektual, serta penyediaan ruang publik yang mendorong kreativitas dan yang memfasilitasi perwujudan ide kreatif ke dalam bentuk barang, audio, visual, grafis, koreografi, dan lain-lain.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan: Kepribadian dalam Kebudayaan (1)
Peningkatan pendidikan yang berkualitas untuk melahirkan manusia-manusia unggul, yang mampu mengembangkan kebudayaan, daya cipta dan kreativitas, daya saing, serta merancang masa depan bangsa yang maju, modern, dan mandiri. Peningkatan kualitas lembaga pendidikan (sekolah/madrasah dan unversitas) sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), yang tercermin pada: proses pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan iptek, pengembangan bahasa asing (Inggris, Arab, Mandarin, Jepang, Prancis, Jerman) sebagai instrumen untuk mengakses sumber-sumber ilmu pengetahuan dan membangun peradaban modern.

Peningkatan peran keluarga sebagai basis utama dan pertama pembentukan karakter dan kepribadian anak melalui pengasuhan dan pendidikan di rumah, pembinaan akhlak mulia dan budi pekerti, serta wahana sosialisasi dan persemaian nilai-nilai luhur. Peningkatan kesadaran masyarakat akan kemajemukan yang menuntut setiap warga negara hidup rukun, toleran, gotong royong, dan menjaga hubungan sosial yang harmonis, dengan menghargai perbedaan suku, agama, bahasa, adat istiadat, agar tercipta keutuhan, persatuan, dan kesatuan dalam kebhinnekaan. Pengembangan karakter dan jati diri bangsa yang tangguh, berbudaya, dan beradab, serta berdaya saing dan dinamis, yang dilandasi oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdasarkan Pancasila.

Pencanangan proyek percontohan dalam bentuk Komunitas Berkarakter sebagai “kantung-kantung perubahan,” untuk mengawali gerakan nasional kampanye revolusi mental di kalangan aparatur negara, pengelola BUMN/BUMD, dan masyarakat umum. Peningkatan kampanye publik melalui berbagai media (film, sastra, iklan layanan masyarakat), untuk menumbuhkan etos, semangat berkarya, daya juang, sikap antikorupsi, orientasi mencari ilmu, hidup toleran dan menjaga harmoni sosial di dalam masyarakat majemuk.

Pelembagaan Revolusi Mental
Institusi pendidikan: sekolah, universitas—berperan sangat penting untuk menyiapkan warga negara (penduduk usia sekolah) menjadi insan-insan terpelajar, fokus pada pengembangan literacy & scientific knowledge. Institusi pendidikan juga harus dapat menjalankan dua fungsi sekaligus: sebagai l’homme de science dan sebagai l’homme de culture. Lembaga negara & institusi politik: kebijakan publik dan keputusan politik, keteladanan pejabat publik. Lembaga hukum dan peradilan—para penegak hukum mendasarkan pada prinsip moralitas publik dan keadilan dalam proses penegakan hukum. Lembaga agama, lembaga keluarga dan pranata sosial-budaya: berperan sangat penting untuk menjadi wahana sosialisasi nilai, etika, moral; menanamkan civility, civic virtues, public moralities untuk membangun cultured society & civilized nation.

Sinergi Lintas-Jalan dalam Menggerakkan Revolusi Mental
Pendidikan untuk mewujudkan insan cerdas, berkarakter Pendidikan untuk pengembangan literacy dan scientific knowledge Budaya sekolah Guru sebagai role model Pendidikan karakter Pendidikan kewargaan Pendidikan bahasa Indonesia Institusi kebudayaan menjadi kekuatan penggerak untuk mengembangkan daya cipta kebudayaan dan membangun peradaban unggul Pemanfaatan cultural capital dalam wujud sistem pengetahuan, sistem nilai dan norma sosial, sistem hukum, local wisdom, pranata sosial-budaya-ekonomi untuk mendorong meraih kemajuan Jalan Pendidikan Jalan Kebudayaan Jalan Hukum Jalan Politik REVOLUSI MENTAL Praktik politik berlandaskan civic virtues Penyelenggaraan negara berorientasi pada kepentingan publik dan untuk mewujudkan common goal s Politik pemerintahan tidak berbasisi transaksi ekonomi-politik yang berbuah korupsi Tata kelola pemerintahan bersih (anti-korupsi) Birokrasi pemerintahan efisien Penegakan hukum tegas berprinsip keadilan Hukum berpihak dan tunduk pada kebenaran, serta dijalankan dengan prinsip equality before the law Lembaga peradilan dan aparat penegak hukum berintegritas (antikorupsi) Moralitas menjadi sandaran tertinggi dalam proses penegakan hukum

Sistem Berlapis Pendukung Revolusi Mental
BANGSA MAJU, MODERN, BERPERADABAN UNGGUL

KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN
Harmonisasi Peraturan Perundangan Untuk mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan lintas bidang Revolusi Mental, perlu ditelaah dan dikaji lebih lanjut semua peraturan perundangan yang terkait, agar tidak bersifat kontraproduktif bagi pencapaian arah kebijakan dan strategi pencapaian yang sudah ditetapkan. Sinergi antar kementerian/lembaga dan SKPD Pembangunan lintas bidang Revolusi Mental akan dilaksanakan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait, dan satuan kerja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten. Saat ini telah banyak prakarsa dan ide pembangunan Revolusi Mental yang telah dilakukan oleh berbagai tokoh masyarakat dan masyarakat sipil, tidak saja berasal dari pusat, tetapi juga dari daerah. Kesemua inisiatif tersebut harus berjalan sinergi satu sama lain.

Hightlight Pelaksanaan Revolusi Mental
KEGIATAN TARGET 2016 K/L Kedaulatan Politik Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat 300 desa Kementerian Hukum dan HAM TOT Diklat Revolusi Mental dalam Pelayanan Publik PNS Pusat dan Daerah Lembaga Administrasi Negara (LAN) Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik 400 inovasi Kementerian PAN dan RB Kemandirian Ekonomi Pembinaan Keteknikan, Perlindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Mineral dan Batubara 6.700 Ha Reklamasi wilayah bekas tambang 98% Perusahaan yang memenuhi batu mutu lingkungan Kementerian ESDM Pengawasan Persaingan Usaha 50% dunia usaha memahami nilai-nilai persaingan usaha yang sehat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Peningkatan kualitas SDM koperasi dan UKM 2.420 orang yang dilatih diklat perkoperasian termasuk perkoperasian syariah Kementerian Koperasi dan UKM Pemberdayaan Dagang Kecil, Menengah dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 92,5% kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional Kementerian Perdagangan Kepribadian Dalam Kebudayaan Pendidikan karakter melalui pembelajaran di kelas dan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler Semua jenjang pendidikan Kemdikbud, Kemenag Peningkatan kualitas guru sebagai figur teladan Seluruh guru Penghargaan Tokoh Inspiratif Bidang Kebudayaan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Budaya Kemdikbud Peningkatan Sensor Film produk film Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 514 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi dan Kab/Kota Kemenag Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial generasi muda Kemsos

Tindak Lanjut: Revolusi Mental (1)
Penetapan Payung Hukum Pelaksanaan Gerakan Revolusi Mental (Perpres/Inpres Gerakan Revolusi Mental); Penetapan penanggung jawab pelaksanaan Kampanye Gerakan Revolusi Mental secara massif di tingkat pusat dan daerah; Kementerian/Lembaga (K/L) melakukan sosialisasi pelaksanaan program/kegiatan dalam Matrik Rencana Tindak Pembangunan Lintas Bidang Revolusi Mental; Kementerian/Lembaga (K/L) menyusun indikator khusus Revolusi Mental, selain petikan dari indikator yang relevan dari K/L, agar pelaksanaan program dan kegiatan Revolusi Mental lebih fokus dan terarah;

Pemerintah Daerah diharapkan melakukan penyesuaian program/kegiatan daerah untuk mendukung pelaksanaan Revolusi Mental; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Revolusi Mental dalam program/kegiatan di K/L perlu dilakukan di bawah koordinasi Kemenko PMK; Matriks Rencana Tindak Pembangunan Lintas Bidang Revolusi Mental dapat disesuaikan pada proses perencanaan setiap tahun, baik dalam RKP maupun Renja K/L.

Terima kasih

ANEKA Lampiran:

K/L TERKAIT SASARAN REVOLUSI MENTAL

NAWACITA KEMENTERIAN/LEMBAGA/BUMN DIREKTORAT BAPPENAS Kedaulatan Politik Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum dan reformasi lembaga peradilan Kementerian Hukum dan HAM TNI-POLRI Kejaksaan RI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) MK Komnas HAM Ombudsman RI Kementerian Perhubungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dit. Hukum dan HAM Dit. Pertahanan dan Keamanan Dit. Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dit. Transportasi Perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan. Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kementerian Kesehatan Kemenko Polhukam Bawaslu LAN BPKP Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Luar Negeri Dit. Politik dan Komunikasi Dit. Aparatur Negara Dit. Otonomi Daerah Dit. Kesehatan dan Gizi Masyarakat

K/L TERKAIT SASARAN REVOLUSI MENTAL KEMENTERIAN/LEMBAGA/BUMN
NAWACITA KEMENTERIAN/LEMBAGA/BUMN DIREKTORAT BAPPENAS Kemandirian Ekonomi Peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa. Kementerian Perdagangan Kementerian Perindustrian Kementerian Pariwisata Kementerian Kelautan Perikanan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kementerian Ristek dan Dikti Kementerian Pertanian Kementerian ESDM Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan POM Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Dit. Industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dit. PIKEI Dit. Pangan dan Pertanian Dit. Kelautan dan Perikanan Dit. SDEMP Dit. KP3A Dit. KGM Dit. Pendidikan

NAWACITA KEMENTERIAN/LEMBAGA/BUMN DIREKTORAT BAPPENAS Kepribadian dalam Kebudayaan Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta dan inovasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian RISTEK dan DIKTI Kementerian Agama Kementerian Kelautan Perikanan Kementerian Kesehatan Kementerian Perhubungan Dit. Pendidikan Dit. AKPO Dit. Industri, Iptek, Pariwisata dan Ekraf Dit. KP Dit. KGM Dit. Transportasi Pemanfaatan modal sosial dan modal budaya. Kementerian Sosial Kementerian Desa , PDT, dan Transmigrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dit. Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Dit. KP3A

K/L TERKAIT SASARAN REVOLUSI MENTAL KEMENTERIAN/LEMBAGA/BUMN
NAWACITA KEMENTERIAN/LEMBAGA/BUMN DIREKTORAT BAPPENAS Pengembangan kepribadian dan peneguhan jati diri bangsa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agama Kementerian Dalam Negeri Kemenko Polhukam Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kemenko Bidang Kemaritiman Kementerian Kesehatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Komisi Pemberantasan Korupsi Perpustakaan Nasional RI Dit. Pendidikan Dit. AKPO Dit. Politik dan Komunikasi Dit. Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Dit. KP Dit. KGM Dit. Perkim Dit. Kumham Peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga dan media publik Kementerian Sosial Kementerian Komunikasi dan Informasi Kementerian Pemuda dan Olah Raga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kemenko PMK Dit. KP3A Dit. Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat

Catatan pembahasan musrenbang

Kegiatan Revolusi Mental di Daerah (1)
No Provinsi Kegiatan Revolusi Mental 1 Aceh Penyusunan kurikulum terkait Revolusi Mental 2 Sumatera Barat Pendidikan; Reformasi Birokrasi; Penciptaan produk hukum daerah; Kaukus Politik Perempuan 3 DIY Pengentasan kemiskinan; pemahaman kepahlawanan, karang taruna 4 DKI Pencegahan dan penanggulangan konflik serta pengembangan wawasan kebangsaan; Fasilitasi Komisi Intelejen Daerah; Gema Gotong Royong Pancasila; PTSP, Roadshow pendidikan nilai-nilai kejuangan di sekolah-sekolah; Peningkatan kualitas pelayanan front office dan back office di kelurahan 5 Jawa Timur Jambore Animasi Nasional dengan tema kepahlawanan dan sejarah; Kota Layak Anak 6 Kepulauan Riau Fokus pada keamanan wilayah perbatasan 7 Lampung Peningkatan kesadaran siswa akan negara maritim dan cinta tanah air; sosialisasi perlindungan konsumen; pengembangan kawasan industry 8 Sumatera Selatan Penguatan 3 R (reorientasi, reposisi); Penguatan jiwa enterpreneursip; Pelaksanaan event internasional 9 Kalimantan Selatan Penanggulangan kemiskinan; Program Capacity Building KTM di Barito 10 Kalimantan Timur Kerja sama Diskominfo dengan sektor pendidikan dan agama 11 Bali Penyelenggaraan dialog budaya untuk 100 siswa SMA/SMK 12 Banten RAD Reformasi Birokrasi; Penanganan masyarakat miskin melalui pemberdayaan; Fasilitasi Kampung Adat 13 Nusa Tenggara Barat Pengembangan Generasi Emas NTB 2025; Kewajiban membaca karya sastra; NTB Membaca/NTB Cerdas

Kegiatan Revolusi Mental di Daerah (2)
No Provinsi Kegiatan Revolusi Mental 14 Nusa Tenggara Timur Mengubah proporsi belanja publik menjadi lebih besar dari pada belanja aparat (60:40); Pengembangkan sekolah hijau; Program seni masuk sekolah; Dialog pelestarian nilai-nilai budaya 15 Gorontalo Pembinaan Imtak; Himbauan Gubernur untuk menghentikan aktivitas pada saat ibadah; Aturan terkait pergaulan bebas pegawai pemda dan merokok; tes kesehatan mental pegawai dengan menggunakan computer based test 16 Sulawesi Barat Wawasan Kebangsaan; Bina Sosial 17 Sulawesi Tengah Telah disusun satu perda terkait pendidikan karakter; pendidikan kebangsaan dan harmoni untuk anak-anak eks konflik Poso; aturan sanksi pegawai; Mendorong lomba membaca dan literasi; Mendorong penulis-penulis lokal menyusun buku-buku terkait cerita tradisional yang mengandung kearifan lokal; Pengenalan kembali permainan tradisional kepada masyarakat 18 Maluku Utara Pelayanan dan perizinan satu pintu 19 Maluku Hibah kepada lembaga pendidikan; Beasiswa S2; merayakan hari-hari besar kebudayaan; Hibah untuk program keagamaan; Program untuk peningkatan kualitas pemuka agama; pendidikan karakter dan kompetisi guru 20 Papua Barat Peningkatan kualitas guru dan pembekalan muatan lokal; Pemberdayaan ekonomi; Pengiriman siswa dari Papua Barat untuk belajar di luar daerah (Jawa) dan ke luar negeri 21 Papua Program Strategis Pembangunan Ekonomi Kampung 22 Sulawesi Tenggara Pemutaran film keliling bertema kebudayaan dan sejarah bangsa; Dialog budaya; Pemberdayaan masyarakat di Buton Selatan

Kegiatan Revolusi Mental K/L yang Akan Dilaksanakan di Daerah (1)
No Kementerian/ Lembaga Kegiatan Revolusi Mental 1 Kementerian Dalam Negeri fasilitasi politik dalam negeri, dengan indikator, antara lain: jumlah anggota Parpol yang memiliki keterampilan legislasi dan prinsip good governance; Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan; kegiatan fasilitasi pembentukan tim penanganan konflik sosial di 34 provinsi; Pendidikan politik bagi perempuan; Penguatan forum-forum seperti FKUB 2 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Pembentukan kelembagaan sosial budaya di lokasi transmigrasi 3 Kementerian PP dan PA Mengembangkan program perlindungan anak dan wanita melalui partisipasi masyarakat desa fasilitasi penyuluhan di desa terkait bahaya TPPO Sosialisasi pengasuhan anak yang berkualitas 4 Kementerian Komunikasi dn Informatika Strategi Komunikasi Revolusi Mental 5 Kementerian Sosial pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan,dan kesetiakwanan sosial, melalui kegiatan baru seperti wisata sejarah, ziarah wisata, bulan bakti kesetiakawanan sosial, membangun karakter nasional ( nation character building); taman makam pahlawan (pahlawan center), Olimpiade Kebangsaan di daerah secara nasional; pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat. Kegiatan lain diarahkan untuk tingkat siswa di sekolah, karang taruna dan masyarakat umum. Pembuatan kampung siaga bencana; pembentukan tenaga pendamping sosial, Penanganan Korban Narkoba; tenaga gerak cepat untuk penjangkauan 7 masalah sosial.

No Kementerian/ Lembaga Kegiatan Revolusi Mental 6 BKKBN Peran peningkatan fungsi keluarga melalui kegiatan Tribina: Bina Keluarga Balita dan Anak (BKB), Bina ketahanan remaja (BKR), dan Bina ketahanan keluarga lansia dan rentan (BKL). 7 Kementerian Agama meningkatkan budaya religius siswa; meningkatkan fasilitas sekolah dan pesantren, laboratorium; meningkatkan kapasitas guru-guru (agama dan pendidikan umum); peningkatan pelayanan perguruan tinggi (BSM, kompetensi dosen dan sertifikasi dosen) pembangunan KUA dan asrama haji melalui dana SBSN pengadaan kitab suci untuk seluruh agama mengadakan pelatihan untuk penyuluh dan pembinaan agama konghucu fasilitasi penyediaan Sekber FKUB dan bantuan operasional 8 Kementerian Kesehatan pembinaan kesehatan dasar dan rujukan, terutama dengan akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit; Peningkatan intelegensia kesehatan; pengembangan kawasan bebas rokok; kegiatan kefarmasian dan rujukan; pelaksanaan jaminan kesehatan nasional; dan pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan. 9 Kementerian Ristek dan Dikti Pendidikan kewirausahaan bagi mahasiswa yang berminat; penguatan dosen melalui pendidikan S2, S3, dan sertifikasi; pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan bermutu

No Kementerian/ Lembaga Kegiatan Revolusi Mental 10 Kementerian Hukum dan HAM peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pengembangan desa sadar hukum 11 Kementerian PAN dan RB Penciptaan inovasi baru dalam pelayanan publik 12 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan peningkatan ekstrakurikuler di masing-masing jenjang formal (SD, SMP, SMA); pendidikan karakter untuk siswa SMA/K; peningkatan kualitas kepala sekolah; kegiatan bina kecakapan hidup serta pendidikan kewirausahaan; pengembangan kepribadian dalam kebudayaan; fasilitasi komunitas budaya; revitalisasi desa adat; internalisasi nilai budaya; pemberian penghargaan pada maestro di bidang kebudayaan; pemutaran film di ruang-ruang terbuka (bioskop keliling); kegiatan fasilitasi alat kesenian di satuan pendidikan/sekolah; fasilitasi laboratorium seni budaya di satuan pendidikan (SMASMK); revitalisasi museum 13 Kementerian Koordinator Bidang PMK Melakukan sosialisasi program revolusi mental melalui media elektronik dan cetak untuk pelatihan pelopor revolusi mental 14 Kementerian Pemuda dan Olahraga kegiatan olahraga rekreasi, yaitu untuk melestarikan olahraga tradisional; pengembangan kepramukaan, bantuan pendanaan untuk kwarda dan kwarcab dan pembinaan pembina pramuka; kegiatan ketiga adalah peningkatan wawasan pemuda; Kegiatan kewirausahaan untuk pemuda melalui bantuan pendampingan dan permodalan.

No Kementerian/ Lembaga Kegiatan Revolusi Mental 15 Kementerian Perdagangan Pemberdayaan konsumen (sosialisasi pemerintah dengan target konsumen cerdas, peringatan hari konsumen; Kegiatan daerah tertib ukur, yaitu bantuan pelaksanaan tera dan tera ulang serta pembelian alat ukur baru. 16 Badan Koordinasi Penanaman Modal dibentuknya PTSP Pusat; mendorong penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai SOP yang disusun. 17 Kepolisian Republik Indonesia penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan polri; perbaikan kurikulum diklat polri; pembinaan potensi keamanan 18 Kejaksaan RI Penerangan dan penyuluhan hukum, untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Target sebesar 512 satker di kajati dan kajari. 19 Perpustakaan Nasional RI fasilitasi untuk kegiatan terkait budaya baca; penghargaan dibidang perpustakaan 20 Komisi Pengawas Persaingan Usaha tingkat pemahaman dunia usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat; jumlah universitas yang mengajarkan mata kuliah persaingan usaha; implementasi competition checklist untuk perda terkait persaingan usaha 21 Kementerian Pertanian infrastruktur dan peningkatan kualitas tanaman pangan 22 Badan Pengawas Obat dan Makanan inspeksi suplemen, kosmetik dan obat tradisional inspeksi dan sertifikasi makanan dan obat 23 Komisi Pemberantasan Korupsi Pendidikan Masyarakat melalui pengembangan kesadaran masyarakat anti-korupsi 24 Komisi Nasional HAM penguatan kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara

Lingkup Usulan Tambahan Daerah
Provinsi Keterangan Kedaulatan Politik Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum dan reformasi lembaga peradilan Gorontalo, DKI Jakarta, Aceh, Sulteng, Kaltim, Maluku Penanganan radikalisme dan terorisme; Pembinaan karakter, wasbang, dan nasionalisme di Lapas, perbatasan dan daerah rawan konflik Perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan Maluku, Kepri, Kaltara, Babel, Jatim, Malut, Sultra, Sulbar, NTB, Jateng, Papua, Sulteng, NTT, Jambi, Sumsel FKUB sebagai bagian pembinaan wasbang; Penguatan monev konflik sosial; Penguatan SDM Aparatur Daerah Kemandirian Ekonomi Peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa Kaltim, Papua, Jabar, Jambi, Sulsel, Kaltara, Malut, Kalsel, NTT, Kalbar Bantuan pembangunan infrastruktur dan ekonomi, review metode DAK

Lingkup Usulan Tambahan Daerah
Provinsi Keterangan Kepribadian dalam Kebudayaan Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta dan inovasi Maluku, Malut, Papua Barat Peningkatan kompetensi guru melalui sertifikasi dan afirmasi; Pengembangan pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus; Beasiswa untuk putra daerah Pemanfaatan modal sosial dan modal budaya Bali, Jatim, Sumsel Bantuan event kebudayaan; bantuan untuk pendaftaran HAKI; Bantuan untuk Jambore Animasi Nasional; Bantuan program Kota Layak Anak Pengembangan kepribadian dan peneguhan jati diri bangsa Lampung, Sulteng, Kalteng, Gorontalo, Malut, Maluku, Sulbar, Sultra Sosialisasi Revolusi Mental di Fasilitas Umum; Program Satu Desa Satu PAUD; Penyediaan Fasilitasi Penyandang Cacat; Peningkatan Pengawasan Narkoba; Peningkatan Dialog Keagamaan; Pembinaan Pramuka; Penguatan TKSK; Pengadaan Alat Olahraga Peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga dan media publik Kalbar, Jabar, Kaltara Penguatan Pengelolaan Arsip Negara; Penguatan penguasaan bahasa untuk daerah perbatasan

Beberapa Catatan dalam Pembahasan MUSRENBANGNAS
Mengingat Revolusi Mental merupakan agenda pembangunan yang baru, Daerah kesulitan memasukkan usulan Program dan Kegiatan khusus terkait Revolusi Mental; Beberapa Daerah menilai indikator Revolusi Mental tidak cukup hanya memetik dari indikator yang relevan dalam Program/Kegiatan di K/L yang terkait; Mengingat indikator Revolusi Mental merupakan petikan dari indikator yang relevan dari K/L, Daerah menganggap kegiatan Revolusi Mental menjadi tidak fokus dan terkesan duplikasi dari kegiatan yang sudah ada di K/L; Daerah mengusulkan indikator khusus untuk Revolusi Mental yang terpisah dari indikator yang terpilih dari Program/Kegiatan K/L. Untuk itu, Bappenas dan K/L perlu merumuskan kembali indikator yang spesifik untuk Revolusi Mental; Meskipun demikian, sejumlah daerah antara lain Sumatera Barat, NTT, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Banten, Kalimantan Barat dan Maluku sudah berusaha melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung Revolusi Mental.

Penetapan Payung Hukum Pelaksanaan Gerakan Revolusi Mental (Perpres/Inpres Gerakan Revolusi Mental); Penetapan penanggung jawab pelaksanaan Kampanye Gerakan Revolusi Mental secara massif di tingkat pusat dan daerah; Kementerian/Lembaga (K/L) melakukan sosialisasi pelaksanaan program/kegiatan dalam Matrik Rencana Tindak Pembangunan Lintas Bidang Revolusi Mental; Kementerian/Lembaga (K/L) menyusun indikator khusus Revolusi Mental, selain petikan dari indikator yang relevan dari K/L, agar pelaksanaan program dan kegiatan Revolusi Mental lebih fokus dan terarah;

Kemenko PMK selaku koordinator pelaksanaan Revolusi Mental perlu memandu K/L dalam menyusun indikator spesifik Revolusi Mental, yang terpisah dari indikator yang terpilih dari Program/Kegiatan K/L. Penyusunan idikator spesifik Revolusi Mental ini penting untuk menghindari duplikasi dari indikator kegiatan yang sudah ada di K/L; Pemerintah Daerah diharapkan melakukan penyesuaian program/kegiatan daerah untuk mendukung pelaksanaan Revolusi Mental; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Revolusi Mental dalam program/kegiatan di K/L perlu dilakukan di bawah koordinasi Kemenko PMK; Matriks Rencana Tindak Pembangunan Lintas Bidang Revolusi Mental dapat disesuaikan pada proses perencanaan setiap tahun, baik dalam RKP maupun Renja K/L.

MATRIK LINTAS BIDANG REVOLUSI MENTAL

CONTOH INDIKATOR REVOLUSI MENTAL BERDASARKAN PROGRAM K/L
SASARAN NAWACITA KEMENTERIAN/ LEMBAGA PROGRAM/KEGIATAN TARGET 2016 INDIKATOR A. Kedaulatan Politik 1. Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Program Bina Otonomi Daerah Kegiatan Fasilitasi KDH, DPRD dan Hubungan Antarlembaga 2 Gubernur danPimpinan DPRD, 83 Bupati dan Pimpinan DPRD,15 Walikota dan Pimpinan dan Anggota DPRD" Fasilitasi Kepala Daerah dan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Fasilitasi Politik Dalam Negeri 34 Provinsi Jumlah Penguatan Pokja Demokrasi Badan Pengawasan Pemilu Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu 34 paket Jumlah fasilitasi penguatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif Komisi Pemilihan Umum Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW (3364) 9 Jumlah kegiatan pendidikan pemilih

SASARAN NAWACITA KEMENTERIAN/ LEMBAGA PROGRAM/KEGIATAN TARGET 2016 INDIKATOR A. Kedaulatan Politik 1. Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi pemerintahan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Pembangunan Sumber Daya Manusia dan modal sosial budaya masyarakat desa 2. Perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan 100% update indeks kohesi sosial Indeks kohesi sosial tersusun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Pengarusutamaan gender bidang politik dan pengambilan keputusan 3 Kebijakan Jumlah kebijakan bidang politik dan pengambilan keputusan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender Kementerian Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Aplikasi Informatika Pembinaan dan Pengembangan TIK Untuk Pemberdayaan Masyarakat 2 Jumlah penguatan dan pembuatan purwarupa fasilitas umum untuk Internet Boat CAP dan M-CAP Kementeriann Koordinator Bidang Polhukam Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Koordinasi Wawasan Kebangsaan 50% Kementerian/ Lembaga Jumlah K/L/Prov/Kab/Kota yang menerapkan wasbang/karbang dalam kebijakan dan regulasi

SASARAN NAWACITA KEMENTERIAN/ LEMBAGA PROGRAM/KEGIATAN TARGET 2016 INDIKATOR A. Kedaulatan Politik 1. Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi pemerintahan Kemenkominfo Program Pengembangan Aplikasi Informatika 2. Perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan Pembinaan dan Pengembangan TIK Untuk Pemberdayaan Masyarakat 2 Jumlah penguatan dan pembuatan purwarupa fasilitas umum untuk Internet Boat CAP dan M-CAP Kementerian PAN dan RB Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perumusan Kebijakan Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik 400 inovasi Jumlah inovasi di bidang pelayanan publik Lembaga Administrasi Negara Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional 100 Peserta Jumlah peserta TOT Diklat Reformasi Mental dalam Pelayanan Publik BPKP Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pembinaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) K/L/P 80% Jumlah K/L/P menerapkan SPIP dalam Perencanaan Pembangunan

SASARAN NAWACITA KEMENTERIAN/ LEMBAGA PROGRAM/KEGIATAN TARGET 2016 INDIKATOR A. Kedaulatan Politik 1. Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi pemerintahan Kemenkes Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2. Perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar 210 Jumlah Kab/Kota yang siap akreditasi fasilitas kesehatan primer Kementerian Luar Negeri Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme 90% Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan terorisme

SASARAN NAWACITA KEMENTERIAN/ LEMBAGA PROGRAM/KEGIATAN TARGET 2016 INDIKATOR A. Kedaulatan Politik 1. Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi pemerintahan Kejaksaan Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ipoleksosbud Hukum dan Hankam 2. Perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan Penerangan dan Penyuluhan Hukum 512 Kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Kepolisian RI Program Pemberdayaan Potensi Keamanan Pembinaan Potensi Keamanan orang Jumlah Bhabinkantibmas yang ditempatkan di desa Kementerian Hukum dan HAM Program Pembinaan Hukum Nasional Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat 300 Desa Jumlah desa sadar hukum dan kelompok kadarkum di setiap wilayah Komisi Nasional HAM Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan Hukum Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara 50 orang/aparatur Jumlah aparatur negara dan masyarakat yang memperoleh pendidikan pelatihan (ToT) HAM Mahkamah Konstitusi Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara serta Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK 16 kegiatan Jumlah laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga negara

SASARAN NAWACITA KEMENTERIAN/ LEMBAGA PROGRAM/KEGIATAN TARGET 2016 INDIKATOR B. Kemandirian Ekonomi 1. Peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa Kementerian Pertanian Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia 550000 Penyaluran Bantuan Pengembangan Budidaya Padi (GAP) (Ha) Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hasil Pertanian Pengembangan Pemasaran Domestik 14 Pengembangan unit pemasaran poktan/gapoktan (UPPG) Cabai dan bawang merah (unit usaha) - dalam rangka Program Nawacita Kementerian Perindustrian Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I 90 Tumbuhnya Wirausaha Industri Baru IKM Pengolahan Kopi Spesial di Aceh, Sumatera Utara, Lampung Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika dan Alat Pertahanan Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 280 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian (orang) Komisi Pengawas Persaingan Usaha Program Pengawasan Persaingan Usaha 50% Tingkat pemahaman dunia usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat

SASARAN NAWACITA KEMENTERIAN/ LEMBAGA PROGRAM/KEGIATAN TARGET 2016 INDIKATOR B. Kemandirian Ekonomi 1. Peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa Kemenkes Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS 99,6 Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi Program Pendidikan Tinggi Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerja Sama Persentase mahasiswa diploma dan sarjana yang dilatih kewirausahaan dengan bekerjasama dengan dunia usaha/dunia industri Kementerian Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis 28 Jumlah kawasan konservasi yang dilakukan upaya perlindungan dan pelestariannya (kawasan) Kementerian Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Industri Pariwisata 5 Pembinaan karakter pelaku usaha dan pekerja jasa pariwisata yang memberikan pelayanan terbaik kepada pendatang (Lokasi) Kementerian ESDM Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Pembinaan Keteknikan, Perlindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Mineral dan Batubara 6700 Reklamasi wilayah bekas tambang (Ha) 98 Persentase perusahaan yang memenuhi batu mutu lingkungan (%) 375 Tingkat keparahan kecelakaan pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara (Keparahan)

SASARAN NAWACITA KEMENTERIAN/ LEMBAGA PROGRAM/KEGIATAN TARGET 2016 INDIKATOR B. Kemandirian Ekonomi 1. Peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Pengarusutamaan gender bidang ketenagakerjaan 4 Jumlah kebijakan bidang ketenagakerjaan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender "Pengarusutamaan gender bidang Koperasi,Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan" 2 Badan POM Program Pengawasan Obat dan Makanan Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan 66 Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) BKPM Program Peningkatan Daya Saing 70% Persentase PTSP Pusat yang telah menyelenggarakan pelayanan perizinan investasi yang sesuai dengan SOP perizinan yang telah ditetapkan

SASARAN NAWACITA KEMENTERIAN/ LEMBAGA PROGRAM/KEGIATAN TARGET 2016 INDIKATOR C. Kepribadian dalam Kebudayaan 1. Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta dan inovasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Program Pendidikan Dasar dan Menengah Penjaminan kepastian layanan pendidikan SD 31526 Jumlah SD yang Menerapkan Proses Pembelajaran dan Penilaian Sesuai Kurikulum yang berlaku 2. Pemanfaatan modal sosial dan modal budaya Penjaminan kepastian layanan pendidikan SMP 7760 Jumlah SMP yang menerapkan Kurikulum yang berlaku 3. Pengembangan kepribadian dan peneguhan jati diri bangsa Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB 626 Jumlah SDLB/SMPLB/SLB yang melaksanakan Kurikulum yang berlaku Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA 443 Jumlah sekolah SMA yang menerapkan pendidikan karakter Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK 3300 Jumlah sekolah SMK yang menerapkan pendidikan karakter 4. Peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga dan media publik Program Pelestarian Budaya Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi 175 Komunitas Budaya yang difasilitasi Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional 20481 Peserta internalisasi nilai budaya Pengembangan Sejarah 6 Penyusunan Buku Tokoh Inspiratif Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanan Tugas Teknis Lainnya Kemdikbud Pengembangan Perfilman Indonesia 4 Pengkayaan Materi Ajar melalui media film Program Pengembangan dan Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Pembinaan dan Pemasyarakatan Bahasa dan Sastra 1600 Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan apresiasi sastra

SASARAN NAWACITA KEMENTERIAN/ LEMBAGA PROGRAM/KEGIATAN TARGET 2016 INDIKATOR C. Kepribadian dalam Kebudayaan Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta dan inovasi Pemanfaatan modal sosial dan modal budaya Pengembangan kepribadian dan peneguhan jati diri bangsa Peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga dan media publik Kementerian Agama Program Pendidikan Islam Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah 3.000 Jumlah MTs yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya 10 Jumlah madrasah daerah tertinggal/perbatasan/pedalaman yang meningkat kualitasnya 2000 Jumlah Siswa MA yang mengikuti program pemagangan di DU/DI Program Bimbingan Masyarakat Islam Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 75313 Jumlah penyuluh agama yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan Program Bimbingan Masyarakat Kristen Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Kristen 415 Penguatan Pengawas Pendidikan Agama Kristen Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 35 Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Kristen (kegiatan) Program Bimbingan Masyarakat Katolik Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 100 Jumlah Pengawas Pendidikan Agama Katolik Tingkat Dasar dan Menengah yang memenuhi standar kompetensi Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Katolik (kegiatan)

SASARAN NAWACITA KEMENTERIAN/ LEMBAGA PROGRAM/KEGIATAN TARGET 2016 INDIKATOR C. Kepribadian dalam Kebudayaan Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta dan inovasi Pemanfaatan modal sosial dan modal budaya Pengembangan kepribadian dan peneguhan jati diri bangsa Peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga dan media publik Kementerian Agama Program Bimbingan Masyarakat Hindu Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Agama Hindu 269341 Jumlah siswa yang memperoleh layanan pendidikan Agama Hindu Peningkatan kualitas pembinaan dan pengelolaan Urusan Agama Hindu 35 Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Hindu (kegiatan) Program Bimbingan Masyarakat Budha Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Agama Budha 3.555 Jumlah peserta didik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Buddha (kegiatan) Program Kerukunan Umat Beragama Bimbingan Umat Khonghucu 1.340 Jumlah Guru Agama Konghucu yang kompeten Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 461 Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dialog antarumat beragama di kalangan tokoh agama, guru agama, pendakwah, cendikiawan, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan

SASARAN NAWACITA KEMENTERIAN/ LEMBAGA PROGRAM/KEGIATAN TARGET 2016 INDIKATOR C. Kepribadian dalam Kebudayaan Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta dan inovasi Pemanfaatan modal sosial dan modal budaya Pengembangan kepribadian dan peneguhan jati diri bangsa Peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga dan media publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Pendidikan Kelautan dan Perikanan 6500 Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan KKP sistem vokasi yang kompeten (orang) Kementerian Ristek dan Dikti Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan Peningkatan Layanan Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir Jumlah mahasiswa yang dilatih kewirausahaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Perlindungan Anak Pemenuhan Hak Anak Bidang Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur (PNNL) 5 Jumlah kebijakan pemenuhan hak anak bidang lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan BKKBN Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga Pembinaan Keluarga Balita dan Anak 55,5% Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak

SASARAN NAWACITA KEMENTERIAN/ LEMBAGA PROGRAM/KEGIATAN TARGET 2016 INDIKATOR C. Kepribadian dalam Kebudayaan Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta dan inovasi Pemanfaatan modal sosial dan modal budaya Pengembangan kepribadian dan peneguhan jati diri bangsa Peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga dan media publik Kementerian Sosial Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial 15380 Jumlah Generasi Muda yang mengikuti Pra-Manggala dan Manggala Indonesia, internalisasi dan keterampilan transformasi nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiawakanan Sosial (K2KS) Kementerian Dalam Negeri Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 34 Provinsi, 34K/L, 27 LNPK Jumlah fasilitasi kampanye nasional terkait revolusi mental dan restorasi sosial Kementerian Koordinator Bidang Polhukam Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Koordinasi Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi 34 Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan konsolidasi terkait pencegahan dan penanganan konflik sosial Kementerian Pemuda dan Olahraga Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Kepramukaan 5600 Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan Kementerian Kesehatan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan 19260 Jumlah tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan masyarakat yang ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan

SASARAN NAWACITA KEMENTERIAN/ LEMBAGA PROGRAM/KEGIATAN TARGET 2016 INDIKATOR C. Kepribadian dalam Kebudayaan Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta dan inovasi Pemanfaatan modal sosial dan modal budaya Pengembangan kepribadian dan peneguhan jati diri bangsa Peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga dan media publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Publik 1 dokumen strategi komunikasi kampanye revolusi mental Strategi komunikasi kepada masyarakat kampanye revolusi mental pada proyek percontohan ruang terbuka di kecamatan Kementerian PU dan Pera Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Proyek percontohan ruang terbuka publik untuk menonton bersama video/film bertema revolusi mental 300 Jumlah kecamatan percontohan Kementerian LH dan Kehutanan Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kemitraan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat 412 komunitas dan 480 orang jumlah role model perilaku peduli lingkungan dan kehutanan meningkat setiap tahun Kemenko Bidang Kemaritiman Program Koordinasi Pengem-bangan Kebijakan Kemaritiman Peningkatan Koordinasi Kebijakan Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim 100% Persentase permasalahan sektoral mengenai diklat maritim, pendayagunaan iptek maritim, seni, budaya dan olahraga maritim, penguatan inovasi dan ekonomi kreatif maritim, sistem observasi dan informasi maritim, yang dapat dipecahkan dan dikoordinasikan implementasinya (%) Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan PMK Koordinasi Kebijakan Bidang Kebudayaan 1 dokumen Jumlah laporan hasil sosialisasi dan komunkasi publik kegiatan revolusi mental

SASARAN NAWACITA KEMENTERIAN/ LEMBAGA PROGRAM/KEGIATAN TARGET 2016 INDIKATOR C. Kepribadian dalam Kebudayaan Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta dan inovasi Pemanfaatan modal sosial dan modal budaya Pengembangan kepribadian dan peneguhan jati diri bangsa Peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga dan media publik Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Program Pembangunan Desa Pembangunan Sumber Daya Manusia dan modal sosial budaya masyarakat desa 20 kabupaten/ kota Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Perpustakaan Nasional Program Pengembangan Perpustakaan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca 137 Pemasyarakatan Minat Baca (kali)

REVOLUSI MENTAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PERPRES NO

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "REVOLUSI MENTAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PERPRES NO"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan

Masuk

Otorisasi melalui jaringan sosial:

REVOLUSI MENTAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PERPRES NO

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "REVOLUSI MENTAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PERPRES NO"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan