Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas medan area

Presentasi berjudul: "Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas medan area"— Transcript presentasi:

1 Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas medan area
Mata Kuliah: Analisis Kebijakan dan Kebijakan Publik Bobot: 3 Sks Kelas: Pagi Semester/Tingkat: IV/II Program Studi: Ilmu Pemerintahan Dosen Pengampu: Armansyah Matondang S.Sos. M.Si Universitas Medan Area 2015

2 i. Teori pengamatan terpadu (mixed scanning theory)
Penganjur Amitai Etzioni seorang sosiologi organisasi, model inkremental hanya mengakomodir kelompok kuat dan mengabaikan kelompok yg lemah. Relatif memperhatikan tujuan jangka pendek, sehingga menutup peluang untuk suatu pembaharuan sosial (social inovation) secara fundamental. Inkremental adalah cenderung menghasilkan suatu kelambanan (status quo) sehingga merintangi upaya meyempurnakan proses pembuatan keputusan itu sendiri.

3 Lanjutan Tidak cocok diterapkan di negara2 berkembang
Sebab di negara negara berkembang perubahan kecil kecilan (inkremental) tidaklah memadai untuk tercapainya perubahan yg besar2an. Keputusan keputusan fundamental seperti pernyataan perang tidak pernah terpikirkan dalam model inkremental. Walaupun terbatas dalam jumlah keputusan2 fundamental kerap kali memberikan sumbangan berharga terhadap sejumlah keputusan2 inkremental.

4 Konsepsi mixed scanning (pengamatan terpadu)
Mixed scanning adalah perpaduan model rational comprhensif dan model inkremental. Model pengamatan terpadu akan memungkinkan para pembuat keputusan untuk memanfaatkan model rasional komprhensif dan model inkremental sekaligus pada situasi yg berbeda beda. Model pengamatan terpadu jg memperhitungkan tingkat pembuat keputusan yg berbeda2. Secara umum dapat dikatakan, semakin besar kemampuan para pembuat keputusan untuk memobilisasikan kekuasaannya guna mengimplementasikan keputusan2 mereka, semakin besar keperluannya melakukan scanning dan semakin menyeluruh scanning itu, semakin efektif pengambilan keputusan itu.

5 Kesimpulan model mixed scanning
Model pengamatan terpadu ini hakikatnya merupakan pendekatan kompromi yang menggabungkan pendekatan dan pemanfaatan model rasional komprehensif dan model inkremental dalam proses pengambilan keputusan.

6 g. Model teori permainan (game theory): kebijakan sebagai pilihan rasional dalam situasi kompetitif
Varian dari model rasional dan merupakan studi mengenai pembuatan keputusan rasional Terjadi karena pilihan dari dua partisipan atau lebih atas suatu kebijakan dimana hasilnya bergantung pada pilihan masing masing. Istilah game mengandung arti pembuat kebijakan harus memutuskan sesuatu yg hasilnya bergantung pada pilihan aktor yang terlibat.

7 Lanjutan Para pemain harus menyesuaikan diri untuk saling merefleksikan pertimbangan masing masing, efektifitas kebijakan bukan hanya bergantung pada keinginan dan kemampuan, melainkan juga terhadap job discription masing masing. Teori ini merupakan bentuk dari rasionalisme yg diterapkan dalam situasi kompetitif, yaitu keberhasilannya bergantung pada hal2 yg dikerjakan oleh para partisipan. Ide model ini bermula dari chicken game, dalam permainan ini dua mobil dalam jalur yg sama dng posisi ditengah dan berlawanan melaju sama kencangnya . Tentu masing2 pengemudi ingin menghindari kematian, tetapi sama2 menghindari gelar tidah terhormat dng sebutan chicken.

8 Lanjutan Kunci dari model game adalah strategi . Strategi adalah pembuatan keputusan yg rasional dengan seperangkat tindakan yg dirancang untuk mencapai payoff yg optimal setelah meramalkan yg akan dilakukan oleh lawan. Konsep penting lainnya minimax yg maknanya meminimalkan kekalahan maximum atau memaksimalkan pencapaian manfaat minimal bagi para pemain yg bersaing setelah memperhitungkan hal2 yg dikerjakan lawan. strategi minimax adalah strategi konservatif yg dirancang untuk melindungi pemain dari permainan terbaik lawan.

9 Lanjutan Rancangan tersebut untuk mengurangi kekalahan dan mencapai manfaat minimum daripada mencapai manfaat maksimal dengan risiko mengalami kekalahan besar pada waktu lain. Dalam chicken game pemain sebaiknya memilih menghindar karena merupakan pilihan yg meminimalkan kekalahan maksimum.

10 h. MODEL pilihan publik (public choice theory): kebijakan sebagai pengambilan keputusan kolektif oleh kepentingan diri individu Teori ini berasumsi bahwa seluruh aktor politik, seperti pemilih, pembayar pajak, kandidat, legislatif, birokrat, kelompok kepentingan, partai, dan pemerintah berusaha memaksimalkan keuntungan dalam politik ataupun dalam pasar. Pilihan publik adalah studi ekonomi pengambilan keputusan non market, khususnya penerapan analisis ekonomi untuk pembuatan kebijakan publik. Dalam ilmu politik dipelajari perilaku dalam arena publik dan berasumsi bahwa individu2 dipengaruhi gagasannya dalam kepentingan publik.

11 LANJUTAN Versi versi berbeda mengenai motivasi manusia yg dikembangkan dalam ilmu ekonomi dan politik yaitu gagasan dari: Homo economics diasumsikan kepentingan pribadi seorang aktor untuk meraih keuntungan pribadi. Homo politics diasumsikan jiwa publik seorang aktor yg berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial.

12 Lanjutan Teori pilihan publik mengakui bahwa pemerintah harus menjalankan fungsi tertentu ketika pasar tidak mampu mengatasinya, yaitu kegagalan pasar. Menurut James Buchanan, individu datang bersama sama dalam politik untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, orang akan mengikuti kepentingan pribadinya, baik dalam politik maupun pasar. Akan tetapi, dengan motivasi diri pribadi saling menguntungkan melalui pengambilan keputusan kolektif.

13 Lanjutan – menjelaskan posisi parpol dalam public policy
Partai politik dan kandidat2nya tidak tertarik dalam memajukan prinsip, tetapi memenangkan pemilu. Mereka merumuskan posisi kebijakan untuk memenangkan pemilu, mereka tidak memenangi pemilu untuk merumuskan kebijakan.

14 Teori pengambilan keputusan: kebijakan publik
Tahap pengambilan keputusan dalam siklus kebijakan mendapatkan perhatian lebih dalam tahap awal pengembangan ilmu kebijakan ketika para analis banyak meminjam dari berbagai model pengambilan keputusan dalam organisasi yg kompleks, sebagaimana dikembangkan oleh para ahli administrasi publik dan organisasi bisnis (Anthony Cahill & Sam Overman:1990). 1960-an diskusi tentang pengambilan keputusan kebijakan publik berubah fokus ke perdebatan seputar model rasional dan model inkremental (David Braybrooke&Charles Lindblom: 1959:79-88).

15 Lanjutan Model rasional dipilih sebagai model tentang cara mengambil keputusan, sementara model inkremental digambarkan sebagai model yang secara aktual paling banyak dipraktikkan dalam pemerintahan (Yehezkel Dror:1967: ). Tahun 1970-an kuatnya upaya untuk mengembangkan berbagai model pengambilan keputusan alternatif dalam berbagai organisasi yg kompleks. Sebahagian upaya diarahkan untuk menyintesiskan model rasional inkremental.

16 Pengambilan keputusan kebijakan publik 1
Pengambilan keputusan kebijakan publik 1. berbagai isu konseptual (Pertemuan 7-Kriteria) Gary Brewer & Peter De Leon (1983:179) menggambarkan tahap pengambilan keputusan dalam kebijakan publik sebagai: “ pilihan berbagai alternatif kebijkan yg selama ini dimunculkan dan dampak yg mungkin muncul dalam masalah yg diestimasi. Tahap ini adalah tahap yg bersifat politis ketika berbagai solusi potensial bagi suatu masalah tertentu harus dimenangkan dan hanya satu atau beberapa solusi yg dipilih dan dipakai. Jelasnya, pilihan2 yg paling mungkin tidak akan direalisasikan dan memutuskan untuk tidak memasukkan alur tindakan tertentu adalah suatu bagian dari seleksi ketika akhirnya sampai pada keputusan yg paling baik”.

17 Poin kunci tentang tahap pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan
Pertama, pengambilan keputusan bukan suatu tahap yg berdiri sendiri atau sebuah sinonim bagi keseluruhan proses pembuatan kebijakan publik. Melainkan sebuah tahap spesifik yg berakar pada tahap-tahap sebelumnnya dalam siklus kebijakan. Kedua, pengambilan keputusan dalam kebijakan publik bukan sebuah hal teknis, melainkan sebuah proses politik secara inheren. Keputusan kebijakan publik menciptakan pemenang dan pecundang, bahkan jika keputusan yg diambil adalah keputusan untuk tidak melakukan apapun atau mempertahankan status quo.

18 2. Perbedaan dan persamaan model
Berbagai model memiliki perbedaan yg signifikan, tetapi juga memiliki beberapa kesamaan. Setiap model mengakui bahwa jumlah aktor kebijakan yg relevan semakin berkurang seiring dengan berjalannya proses kebijakan. Tahap pengambilan keputusan kebijakan publik melibatkan aktor yg lebih sedikit lagi karena tahap ini menyisihkan seluruh aktor non negara, termasuk yg berasal dari level2 pemerintahan yg lain. Hanya para politisi dan pejabat pemerintah yg memiliki kekuasaan otoritatif dalam area permasalahan yg berpartisifasi dalam tahap ini.

19 Lanjutan - perbedaan & persamaan
Berbagai model ini juga mengakui bahwa dalam pemerintahan modren derajat kebebasan yg dinikmati oleh pengambil keputusan dibatasi oleh sejumlah aturan yg mengatur jabatan jabatan politik dan administratif serta membatasi pilihan2 pemegang jabatan. Aturan ini mulai dari konstitusi negara hingga mandat spesifik yg ditujukan pada individu pengambil keputusan melalui berbagai undang2 dan regulasi (Jhon Markoff: 1975).

20 3. Manfaat prosedural operasional
Allisons & Halperin (1972:40-79)), berbagai aturan dan proses operasional memberikan action – channels bagi para pengambil keputusan, yaitu seperangkat prosedur yg teregularisasi untuk menghasilkan tipe2 keputusan tertentu. Pada level makro berbagai negara memiliki aturan yg berbeda beda tentang struktur keagenan pemerintah serta aturan perilaku pejabat yg berbeda beda. Sebagian sistem politik mengonsentrasikan otoritas pengambilan keputusan di lembaga eksekutif yg dipilih dan birokrasi, sementara sebagian yg lain memilih lembaga legislatif dan yudikatif untuk memainkan peranan yg lebih besar.

21 Lanjutan Sistem parlementer cenderung pada kategori yg pertama dan sistem presidensil masuk kategori yang kedua. Australia, Inggris, Kanada dan negara2 demokrasi parlementer lain, tanggung jawab pengambilan keputusan terletak di pundak kabinet dan birokrasi. Keputusan terkadang muncul lewat legislatif dikarenakan kabinet (pemerintah yg berkuasa) tidak mencapai mayoritas di parlemen. Bisa juga aturan tersebut datang dari cabang yudikatif ketika lembaga ini menjalankan perannya sebagai penafsir konstitusi. Tetapi ini hal ini tidak rutin terjadi.

22 Lanjutan – pada level mikro
Di USA atau di negara yg menganut sistem presidensil meskipun otoritas untuk mengambil keputusan ada ditangan Presiden (dan kabinet dan birokrasi yg bertindak mewakili Presiden), semua itu mensyaratkan adanya persetujuan legislatif. Pada level mikro, para pengambil keputusan juga berasal dari latar belakang, pengetahuan, dan pilihan yg berbeda beda yg memengaruhi cara menafsirkan suatu masalah dan solusi yg tepat untuk masalah tersebut (Ralph K. Huitt: 1968).

23 b. Model model pengambilan keputusan
Dua model yg paling dikenal dalam pengambilan keputusan kebijakan publik disebut dengan nama model rasional dan model inkremental. Model rasional adalah model pengambilan keputusan bisnis yg diaplikasikan di arena publik Model inkremental adalah model politik yg diaplikasikan dalam kebijakan publik. Model model yg lain berusaha untuk mengombinasikan rasionalitas dan inkrementalisme dengan komposisi yg berbeda untuk setiap model.

24 1. Model rasional komprehensif
Menurut Michael Carley (1980:11), sebuah model ideal dalam pengambilan keputusan kebijakan publik secara rasional terdiri atas seorang individu rasional yg menempuh aktifitas2 berikut ini: a. Menentukan sebuah tujuan untuk memecahkan sebuah masalah. b.seluruh alternatif strategi untuk mencapai tujuan dieksplorasi dan didaftar. c. Segala konsekuensi yg signifikan untuk setiap alternatif diperkirakan dan kemungkinan munculnya setiap konsekuensi diperhitungkan. d. Strategi yg paling dekat dengan pemecahan masalah atau dapat memecahkan masalah dengan biaya paling rendah dipilih berdasarkan kalkulasi tersebut.

25 Lanjutan Model rasionalitas adalah rasional dalam pengertian bahwa model tersebut memberikan preskripsi berbagai prosedur pengambilankeputusan yg akan menghasilkan pilihan cara yg paling efisien untuk mencapai tujuan kebijakan. Teori rasionalis berakar dalam aliran positivisme dan rasionalisme pada zaman pencerahan yg berusaha mengembangkan pengetahuan ilmiah untuk meningkatkan kondisi hidup manusia (Michael Charley:1980:531). Ide2 ini didasarkan pada keyakinan bahwa berbagai permasalahan sosial seharusnya diselesaikan melalui cara yg ilmiah dan rasional, melalui pengumpulan segala informasi yg relevan berbagai alternatif solusi, kemudian memilih alternatif yg dianggap terbaik (Carol H. Weiss:1977:531).

26 Argumen para analis pengusung persfektif rasional comprehensive
Bentuk pengambilan keputusan ini hanya akan memberikan hasil maksimal jika seluruh alternatif yg mungkin dan biaya dari setiap alternatif dipertimbangkan sebelum keputusan diambil disebut model pengambilan keputusan rational comprehensive (Ward Edwards, 1954:380). Model ini merupakan model perumusan kebijakan yg paling terkenal dan luas diterima para kalangan pengkaji kebijakan publik. Elemen elemen dasarnya adalah Sbb: 1. pembuatan keputusan dihadapkan pada masalah tertentu. Masalah ini dapat dipisahkan dng masalah lain atau dapat dipandang bermakna dibandingkan dng masalah lain.

27 Lanjutan – elemen elemen dasar
2.Tujuan, nilai, atau sasaran yg mengarahkan pembuat keputusan dijelaskan dan disusun menurut arti pentingnya. 3. Berbagai alternatif untuk mengatasi masalah perlu diselidiki. 4. konsekuensi (biaya dan keuntungan) yg timbul dari setiap pemilihan alternatif diteliti. 5. setiap alternatif dan konsekuensi yg menyertainya dapat dibandingkan dengan alternatif lain. Pembuat keputusan memiliki alternatif beserta konsekuensi yg memaksimalkan pencapaian tujuan, nilai atau sasaran yg hendak dicapai. Keseluruhan proses tersebut akan menghasilkan suatu keputusan rasional, yaitu keputusan efektif untuk mencapai tujuan tertentu.

28 Lanjutan Model rasional komprehensif didasarkan atas teori ekonomi atau konsep manusia ekonomi (concept of an economic man). Dalam model ini, konsep rasionalitas sama dng konsep efisiensi. Kebijakan yg rasional adalah kebijakan yg efisien. Rasio antara nilai yg dicapai dng yg dikorbankan adalah positif dan lebih tinggi dibandingkan alternatif lain.

29 Kritik terhadap model rational comprehensive
Kritik paling keras, Herbert Simon (1955:99) seorang ilmuwan behavioral 1950-an, ia berpendapat ada hambatan yg tidak memungkinkan para pengambil keputusan untuk mencapai rasionalitas yg murni dan komprehensif, antara lain Sbb: a. Adanya batasan batasan kognitif pada kemampuan pengambil keputusan untuk mempertimbangkan seluruh opsi yg ada sehingga harus bertindak selektif dalam mempertimbangkan alternatif2 tersebut. Jika demikian, harus memilih di antara opsi yg ada berdasarkan landasan ideologi atau politik, atau secara acak tanpa merujuk dampak dari pilihannya terhadap efisiensi.

30 Lanjutan-kritik b. Model ini mengasumsikan bahwa adalah mungkin bagi para pengambil keputusan untuk mengetahui konsekuensi dari setiap keputusan yg diambil, yg dalam kenyataanya kasus seperti ini sangat jarang terjadi. c. Setiap opsi kebijakan diikuti oleh berbagai konsekuensi, baik yg bersifat positif maupun negatif, yg menjadikan upaya komparasi berbagai konsekuensi tersebut menjadi sulit untuk dilakukan. Karena opsi yg sama dapat efisien atau tidak efisien bergantung pada situasinya, tidak mungkin bagi pengambil keputusan untuk sampai pada kesimpulan mutlak tentang alternatif yg lebih baik daripada alternatif lain.

31 Lanjutan – kesimpulan kritik simon herberth
Keputusan publik pada praktiknya tidak memaksimalkan manfaat di atas beban, tetapi hanya cenderung untuk memenuhi kriteria yg ditetapkan oleh para pengambil keputusan untuk diri pribadi dalam masalah yg sedang menjadi perhatian. Satisfying criterion adalah sesuatu yg nyata, sebagai sesuatu yg muncul dari hakikat rasionalitas yg terbatas.