DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP TAHUN 2019

Presentasi berjudul: "DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP TAHUN 2019"— Transcript presentasi:

1 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP TAHUN 2019
STRUKTUR PROGRAM DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP TAHUN 2019 Surakarta, 12 Juni 2017

2 PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
AMANAT RPJMN BIDANG PERUMAHAN & PERMUKIMAN 1 Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen 2 Tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia 3 Optimalisasi penyediaan layanan air minum 4 Peningkatan efisiensi layanan air minum dilakukan melalui penerapan prinsip jaga air, hemat air dan simpan air secara nasional 5 Penciptaan dokumen perencanaan infrastruktur permukiman yang mendukung 6 Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 % pada tingkat kebutuhan dasar 7 Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan 6 SASARAN PRIORITAS RPJMN PRIORITAS NASIONAL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEGIATAN PRIORITAS Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi

3 Universal Access untuk Sanitasi
RPJMN 2015 – 2019 Target: Universal Access 2019 100% 15% 85% 85% onsite system 15% offsite system + 2%/year increase SDG’s Reported in MDGs Perkembangan Sanitasi di Indonesia Universal Access untuk Sanitasi RPJMN

4 CAPAIAN SANITASI DAN TARGET AKSES UNIVERSAL PROVINSI
Perencanaan yang disusun oleh kab/kota termasuk SSK dan dokumen perencanaan lainnya harus mengacu kepada pemenuhan target tersebut. SSK merupakan gambaran kebutuhan kab/kota dalam pencapaian akses universal

5 TARGET & CAPAIAN RENSTRA TA
TARGET & CAPAIAN RENSTRA TA AIR LIMBAH, PERSAMPAHAN, DRAINASE DIT. PENGEMBANGAN PLP No Program/Kegiatan Satuan Target Renstra Capaian Dit. PPLP Target RPJMN 1 Infrastruktur SPAL Terpusat Skala Regional kab/kota 3 438 2 Infrastruktur SPALTerpusat Skala Kota 9 Infrastruktur SPALTerpusat Skala Kawasan 150 37 4 Infrastruktur SPALTerpusat Skala Komunal 403 5 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 222 90 409 6 Infrastruktur TPA Regional 11 341 7 Infrastruktur TPA Skala Kota 163 160 8 Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R 334 325 Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Antara Sampah (FPAS) 41 112 10 Infrastruktur Drainase Ha 4.500 3.500 22.500 Terdapat deviasi minus yang cukup besar untuk beberapa output infrastruktur Realisasi anggaran lebih rendah dibandingkan target

6 Target Pendanaan Mencapai Universal Akses
TARGET, CAPAIAN & KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN AIR LIMBAH, PERSAMPAHAN, DRAINASE (%) Target Pendanaan Mencapai Universal Akses 273,7 T GAP Rencana APBN *) 35,645 T Tahun * Sesuai RPJMN Target Akses Capaian Akses layak Kondisi PENDANAAN APBN (Rp. Trilyun) 2015 2016 2017 2018 2019 Target (Rp. T) 3.78 5.58 6.89 9.07 10.3 Realisasi APBN (Rp. T) 3.15 3.62 3.35 - Tahun Capaian (%) Target (%) Deviasi (%) Layak Dasar Total 2015 62.14 9.79 71.93 64 +7.93 2016 67.20 8.88 76.08 72 +4.08 2017 - 85 2018 92 2019 100

7 100% Target Pembangunan Sanitasi
Terpenuhinya akses pelayanan sanitasi sebesar 100% 100 % Pelayanan Air Limbah 100 % Pelayanan Sampah Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan Sampah 85% Pemenuhan Akses Layak Sistem On Site 85% perkotaan dan perdesaan Pengurangan sampah 20% perkotaan Sistem Off Site 15% Penanganan sampah 80% 15% Pemenuhan Akses Dasar Sistem cubluk, jamban, PHBS 100% perdesaan Penimbunan & pengomposan

8 Input : Program/Kegiatan
KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN DIT. PPLP Input : Program/Kegiatan SSK RPI2JM RENCANA INDUK Kondisi eksisting sanitasi Analisa kebutuhan program/kegiatan pembangunan sanitasi Analisa pembiayaan Dokumen anggaran bidang Cipta Karya Rencana pelaksanaan pembangunan sanitasi PROSES PENGANGGARAN

9 Skala Kawasan Tertentu
Aspek Teknis SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SPALD Setempat Terpusat Komunal Individu Skala Permukiman Skala Kawasan Tertentu Skala Perkotaan

10 SR Konsep Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik LLTT PENGANGKUTAN
Sistem Setempat (On-Site) Sistem Terpusat (Off-Site) PENGANGKUTAN PENGOLAHAN AKHIR PENAMPUNGAN & Pengolahan Tangki Septik Individual/Komunal Motor dan Truk Tinja SR  JARINGAN PERPIPAAN AIR LIMBAH SR MANHOLE Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Skala Perkotaan Skala Permukiman Skala Kawasan Tertentu Pengolahan lumpur residu IPAL ke IPLT LLTT

11 Aspek Teknis SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PENGURANGAN 1 2 3
PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PEMANFAATAN KEMBALI SAMPAH PENDAUR ULANG SAMPAH 1 2 3 PENANGANAN PEMROSESAN AKHIR PENGOLAHAN SAMPAH PENGANG-KUTAN PENGUMPU-LAN PEMILAHAN & PEWADAHAN

12 Pengangkutan Langsung
Konsep Penanganan Sampah PERMEN PU 03/2013 PEMILAHAN, PEWADAHAN & 3R PENGUMPULAN PENGOLAHAN PENGANGKUTAN PENGOLAHAN AKHIR TPA Kertas dll Pengangkutan Langsung Gelas dll Organik TPS TPS 3R SPA/ITF Bahan Beracun Berbahaya Residu RUMAH TANGGA Waste to Energy Plastik Methan Pengomposan Pengelolaan B3 Kompos Energi

13 Konsep Sistem Penanganan Drainase
Ditjen SDA dan PEMDA LAUT Drainase Sekunder Kondisi 1 outlet ke drainase sekunder Drainase Primer Genangan Kolam Retensi Sungai Drainase Tersier Ditjen CK dan PEMDA Kondisi 2 outlet langsung menuju ke laut Ecodrain * ecodrain: sumur resapan, kolam retensi, rain water harvesting, reservoir, d.l.l

14 Dukungan Kementerian PUPR
BIDANG SANITASI Non Fisik Dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fisik infrastruktur Dilaksanakan dalam bentuk pengaturan, pembinaan dan pengawasan bidang PLP Pendanaan non fisik diarahkan untuk mendorong/membina kab/kota untuk melaksanakan pembangunan fisik secara mandiri Pengaturan Pembinaan Pengawasan Pengawasan dan Evaluasi bidang Pengembangan PLP Penyusunan NSPK bidang sanitasi Fasilitasi pelaksanaan kampanye dan edukasi bidang sanitasi Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan strategis bidang sanitasi Fasilitasi penyusunan Masterplan/DED bidang sanitasi Fasilitasi penguatan/pembentukan kelembagaan bidang sanitasi Fasilitasi kemitraan bidang sanitasi Peningkatan kapasitas SDM Fasilitasi penyusunan Ranperda bidang sanitasi

15 Dukungan Kementerian PUPR
BIDANG SANITASI Fisik Infrastruktur Merupakan stimulus bagi pemda untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri Dilaksanakan mengacu kepada dokumen perencanaan yang dibuat daerah Air Limbah SPAL Terpusat - Skala Regional - Skala Kota - Skala Kawasan - Skala Komunal SPAL Setempat - IPLT (LLTT) Persampahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tempat Pengolahan Sampah (TPS 3R) Fasilitas Pengolahan Antara Sampah (FPAS/ITF) Drainase Drainase Lingkungan

16 STRUKTUR PROGRAM DIT PPLP TA 2018
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman KEGIATAN Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman OUTPUT KEGIATAN Peraturan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Drainase Sistem Penanganan Persampahan

17 STRUKTUR PROGRAM DIT PPLP TA 2018

18 STRUKTUR PROGRAM DIT PPLP TA 2018

19 READINESS CRITERIA PEMBANGUNAN SANITASI
SPALD Terpusat Skala Regional Masterplan dan DED Terdapat kesepakatan kerjasama dan pembiayaan antar kab/kota terkait Prioritas  provinsi yang sudah siap dengan kelembagaan /institusi pengelola IPAL regional Skala Kota Pembangunan dilaksanakan di kab/kota baru serta pengembangan jaringan untuk kab/kota eksisting Pengembangan IPAL Terpusat skala kota eksisting diarahkan pada pengembangan jaringan perpipaan dan penambahan SR Skala Kawasan Pembangunan diutamakan di kawasan kumuh perkotaan Pembangunan diprioritaskan untuk kab/kota yang siap dengan MP dan DED, lahan dan belum belum memiliki IPAL Terpusat skala kota dan sesuai dengan rekomendasi teknis Berbasis Masyarakat Pembangunan diprioritaskan untuk kab/kota dengan capaian akses sanitasi rendah (di bawah 50% akses) dengan target 5-10 lokasi selama 5 tahun di setiap kab/kota SPALD Setempat Pembangunan diprioritaskan untuk kab/kota yang belum memiliki IPLT dengan cakupan akses sanitasi layaknya lebih dari 50% jumlah penduduk Kegiatan rehabilitasi diprioritaskan untuk kab/kota eksisting yang berminat difasilitasi kegiatan bantek layanan lumpur tinja terjadwal baik

20 READINESS CRITERIA PEMBANGUNAN SANITASI
Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Masterplan dan DED Untuk TPA Regional, diutamakan dibangun di lokasi yang sudah memiliki kesepakatan kerjasama & pembiayaan antar kab/kota yang akan dilayani Untuk TPA Regional, diutamakan di lokasi yang provinsinya sudah siap dengan kelembagaan/institusi pengelola Untuk kegiatan optimalisasi TPA diprioritaskan untuk fasilitas utama dan selesai di tahun 2018, kecuali untuk multiyear contract (MYC) Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/ 3R Diutamakan pada lokasi (desa/kelurahan) rawan sanitasi berdasarkan SSK dan kawasan kumuh perkotaan Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Sementara Sampah ITF diutamakan untuk kota besar dan atau metropolitan Infrastruktur Drainase Lingkungan Pembangunan drainase lingkungan diutamakan untuk menangani genangan di kawasan strategis permukiman

21 READINESS CRITERIA PEMBANGUNAN SANITASI
Pendampingan penyusunan ranperda Menyampaikan peminatan untuk difasilitasi Diutamakan bagi kab/kota yang sudah memiliki infrastruktur air limbah, persampahan, drainase lingkungan Diutamakan bagi kab/kota yang memiliki institusi pengelola sanitasi Pendampingan penguatan kelembagaan Pendampingan pelaksanaan LLTT Diutamakan bagi kab/kota yang sudah memiliki IPLT Menyampaikan peminatan untuk didampingi LLTT Pendampingan penyusunan MP dan DED Diutamakan bagi kab/kota strategis nasional

22 READINESS CRITERIA PEMBANGUNAN SANITASI
NO KRITERIA PELAKSANA WAKTU PENYIAPAN 1 Surat Minat Usulan Kegiatan Pemda / Kepala Daerah Tahun N-1 2 MoU antara pemda dan pihak terkait mengenai peran, tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak dalam pembangunan sanitasi 3 Master Plan/DED yang sudah direview oleh pihak Direktorat terkait Pemda/SKPD terkait 4 Kesiapan Lahan (sertifikat kepemilikan lahan, bebas dari masalah sosial dan sesuai kriteria teknis) 5 Institusi Pengelola Pasca Konstruksi (KSM, UPTD, SKPD) 6 Tersedianya alokasi dana untuk OP Sarana Pasca Konstruksi (ditunjukan dengan RKA untuk kegiatan pengelolaan) 7 Surat Kesediaan Menerima Hibah Pemda/Kepala Daerah Ketidaksiapan pemenuhan readiness criteria menghambat terlaksananya pembangunan sanitasi Kriteria No. 3,4,5 & 6 juga perlu disiapkan untuk kegiatan yang didanai non APBN (APBD Kab/Kota)

23 TERIMA KASIH