Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

INVESTASI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "INVESTASI."— Transcript presentasi:

1 INVESTASI

2 Investasi merupakan prasyarat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, krn mell investasi akan meningkat kapasitas ekonomi dan menjaga kesinambungan laju pertumbuhan ekonomi. Agar roda pembangunan dpt berjalan, maka perlu diciptakan iklim yg kondusif bagi par investor utk menanamkan investasinya baik investor domestik (PMDN) maupun asing. Kebijakan pemerintah utk menaikkan iklim investasi dituangkan dlm UU no. 1/1967 ttg Penanaman Modal Asing dan UU No. 6/1968 ttg Penanaman Modal Dalam Negeri. Implementasi kedua UU tsb sejalan dgn tampilnya rezim Orde Baru yg pro masuknya investasi asing sbg koreksi terhadap kebijakan anti investasi asing yg diberlakukan semasa Orde Lama.

3 Dlm rangka menarik investasi asing dan domestik, pemerintah menindaklanjuti kedua UU tsb dgn berbagai paket kebijakan debiroktisasi dan deregulasi. Maksud paket tsb adalah penyederhanaan proses perizinan dan menekan biaya danpungutan yg tdk relevan. Tingginya pungutan liar proses perizinan yg resmi lebih dikenal dgn pungutan liar (jungle) menjadi salah satu kendala masuknya para investor krn: akan menambah biaya produksi (high cost economy), dan mengurangi daya saing produk Indonesia di luar negeri.

4 PERANAN INVESTASI DLM PEREKONOMIAN
Mendorong pertumbuhan ekonomi shg dpt meningkatkan kapasitas produksi, meningkat kualitas produk dan penciptaan lapangan kerja. Melalui investasi, kegiatan ekonomi dpt berkembang dan kesejahteraan masyarakat dpt semakin meningkat. Jadi investasi merupakan prasyarat yg harus dipenuhi bagi suatu perekonomian yg sdg membangun, disamping faktor pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.

5 Kajian Rostow – tahap2 pertumbuhan ekonomi (the stage of economic growth)
Tahap masyarakat tradisional; Prasyarat tinggal landas; Tahap lepas landas; Menuju kedewasaan; Masa konsumsi tinggi. Masa krusial bagi proses pembangunan suatu negara adalah tahap prasyarat tinggal landas menuju tahap lepas landas krn pd masa itu merupakan proses pembentukan dasar2 pembangunan ekonomi yg menentukan tahap berikutnya.

6 Suatu negara dikatakan telah mencapai tahap lepas landas atau belum, jika telah memenuhi cir-ciri:
Berlakunya kenaikan dlm penanaman modal yg produksi dr 5% atau kurang menjadi 10% dr produk nasional netto. Berlakunya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dgn pertumbuhan yg tinggi. Terciptanya suatu rangka dasar politik, sosial dan kelembagaan yg akan menciptakan menjadi kenyataan utk perluasan sektor modern serta tumbuhnya sektor ekonomi eksternal shg proses pertumbuhan ekonomi akan terus berlanjut.

7 RANIS dan FEI serta teori Nelson
RANIS dan FEI; mensyaratkan adanya kegiatan investasi agar tercapainya pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi; Nelson; mensyaratkan adanya penanaman modal yg tinggi agar masyarakat dapat terlepas dr the low level equilibrium trap. Utk meningkatkan penanaman modal perlu dilakukan dgn meningkatkan tabungan masyarakat.

8 Dalam menganalisis fenomena kemiskinan di negara ketiga, NURKSE mengungkapkan:
A country is poor because it is poor (suatu negara miskin krn negara itu miskin). Utk mengatasi persoalan lingkaran kemiskinan (the vicious circle), hrs diputuskan dgn adanya suatu langkah utk terciptanya pembentukan modal (capital forming) yg tinggi. Jadi pandangan para ahli ekonomi pembangunan di atas dpt diketahui pentingnya kegiatan invetasi atau penanaman modal utk mendorong kegiatan ekonomi.

9 KEBIJAKAN INVESTASI DI INDONESIA
Kebijakan yg berorientasi domestik ( ); Kebijakan substitusi impor ( ); Kebijakan peningkatan iklim investasi ( ); Kebijakan liberalisasi investasi (1994- sekarang)

10 Kebijakan yg berorientasi domestik (1945-67)
ditandai dgn situasi perekonomian kurang mendukung krn: politik yg berimbas pd rusaknya pilar ekonomi nasional. inflasi yg tinggi, pengangguran dan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Arah kebijakan ekonomi berorientasi domestik yg sempit dgn melakukan nasionalisasi perusahaan asing dan pengawasan yg ketat pd investasi domestik dan asing. Semangat nasionalisme yg berlebihan berdampak pd menurunnya para investor.

11 Kebijakan substitusi impor (1967-84)
Tekad pemerintah orde baru utk mendorong masuknya investor diwujudkan dlm bentuk pengurangan dan penghapusan pajak (tax holiday) pd bidang ekonomi yg tertentu yg diprioritaskan. Pemberian insentif investor PMA dan PMDN utk mendorong berkembangnya para pelaku ekonomi nasional disamping membuka pintu bagi masukan para investor asing, juga pembatasan2 kpd PMA. Ada lima pembatasan bagi perusahaan PMA: Perusahaan PMA tdk diizinkan masuk jenis tertentu; Diberlakukan berbagai persyaratan pd kegiatan tertentu dan harus mendapat izin tertentu; Akses perusahaan PMA thdp modal domestik diawasi dgn ketat; Perusahaan PMA tdk dpt menikmati sepenuhnya program insentif dr pemerintah; Perusahaan PMA dikenakan berbagai peraturan khusus menyangkut: batas modal minimum, batas minimum kepemilikan modal dan laih kemepilikan dr pihak asing ke mitra lokal.

12 Kurun waktu , perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yg pesat krn boom minyak dan peningkatan harga minyak dan gas.

13 Kebijakan peningkatan iklim investasi (1984-94);
Ada pergeseran arah ke perubahan tantangan dan struktur ekonomi global. Pd periode ini perekonomian Indonesia bergeser semakin terbuka yg ditandai dgn munculnya: Kebijakan deregulasi impor dan kepabeanan; Pelonggaran peraturan penanaman modal domestik dan asing; Pengurangan ketergantungan pd perusahaan publik dan milik negara; Pengembangan kontribusi sektor swasta.

14 Paket kebijakan deregulasi telah diluncurkan, yaitu Paket Mei 86 (Pakem) yg memperkenalkan sejumlah pembebasan dan pengecualian yg bertujuan utk meningkatkan ekspor dan mengarahkan invetasi di kawasan timur (Katimin) dan mendorong perkembangan iklim investasi dan pasar modal. Kemudian paket Desember 87 (Pakdes): mengenai konsesi ttg alih kepemilikan saham. Paket Oktober 93 (Pakto): memberi kelonggaran yg semakin besar dgn membolehkan kepemilikan 100% oleh pihak asing dan minimum modal yg disetor.

15 Kebijakan liberalisasi investasi (1994-sekarang)
Pd Mei 94 pemerintah mengeluarkan paket deregulasi penting yg merupakan tonggak baru dlm usaha mendorong kekuatan ekonomi Indonesia dlm konteks ekonomi global. Thn 1996 diluncurkan kebijakan deregulasi dgn tujuan untuk: Meningkatkan iklim bisnis sbg usaha utk meingkatkan ekspor dan daya saing; Meningkatkan efisiensi dan menghilangkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy).

16 Permasalahan investasi di Indonesia
Hanya mengandalkan dr dorongan dr sektor konsumsi dan terjadi pd sektor2 yg padat modal dan nontradeble sehingga kurang memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi secara mantap dan berkesinambungan. Minimnya investasi pd kegiatan ekonomi menyebabkan pertumbuhan ekonomi tdk diikuti dgn aspek pemerataan dan menimbulkan gelombang pengangguran dan keimiskinan.

17 Aspek penting dlm UU Penanaman Modal, yaitu ada insentif bagi para investor baik fiskal maupun non fiskal. Ada 2 macam insentif investsi yg menarik para investor: Insentif diberikan kpd semua jenis industri shg dpt mendorong perkembangan industri nasional. Bentuk insentif berupa pengurangan pajak dan atau pembebasan pajak. Diberikan kpd jenis industri tertentu utk mendukung kebijakan industri nasional.

18 Kriteria dlm pemberian insentif yg bersifat selektif:
Dampak terhadap penciptaan lapangan kerja; Comparative dan competitive advantage; Nilai tambah (value added); Perkembangan sosio ekonomi.

19 Insentif dapat diberikan dalam bentuk :
Pengurangan dan pembebasan pajak; Insentif lokasi; Pembebasan penggunaan tenaga kerja, dsb.

20 Formulasi pemberian insentif
Perlu mempertimbangkan bentuk dan arah pemberian insentif yg diberikan negara pesaing spt China, Vietnam dan Malaysia. Negara pesaing memberi insentif kpd calon investor secara agresif spt: Pembebasan pajak bahan baku dan barang modal.

21 Rumusan bentuk insentif
Bentuk insentif adalah tanpa harus mengorbankan kepentingan negara dalam arti luas melalui bentuk: Pengurangan pajak korporat dan pajak individu secara agresif namun dilakukan secara bertahap; Pemutihan pajak (whitewashing tax) sbg alat transisi dlm era patuh pajak; pengampunan pajak ini diharapkan sbg strategi utk menarik para pemilik harta di luar negri utk membawa uangnya kembali ke Indonesia; Menyederhanakan prosedur pajak, bea cukai, dan restitusi pajak. Mudahnya pembayaran pajak dgn prosedur yg singkat/pendek dan waktu cepat sangat membantu para pengusaha dlm menekan biaya produksi.

22 Faktor yang menyebabkan rendahnya nilai investasi
Faktor eksternal, yaitu meningkatnya persaingan dgn negara2 tetangga dlm bentuk investasi asing: Faktor internal: Prosedur perizinan yg panjang dan mahal; Rendahnya kepastian hukum; Kualitas SDM yg masih rendah; Keterbatasan dan menurunnya kualitas infrastruktur; Kurangnya insentif yg diberikan kpd investor.

23 EKSPOR NON-MIGAS Sejak krisis , ekspor non migas Indonesia belum mengalami perbaikan yg cukup signifikan untuk beberapa tahun yg lalu. Permasalahan yg dihadapi dlm mendorong ekspor non-migas yaitu produk ekspor yg masih memiliki keragaman dan nilai produk yg rendah. Tujuan ekspor didominasi AS, Jepang dan Singapura shg sangat rentan terhadap perubahan2 permintaan pd ketiga pasar ekspor tsb. Kendala lain dihadapi adalah masih adanya hambatan perdagangan baik non-tarif dan diskriminasi tarif di beberapa negara maju.

24 Upaya pemerintah utk meningkatkan ekspor non migas:
Perbaikan dan peningkatan efisiensi perdagangan dlm negeri yg akan diupayakan melalui pengembangan sistem distribusi nasional yg efektif dan efisien. Pengembangan dan penguatan lembaga pengujian mutu barang, terutama produk ekspor yg terus ditngkatkan. Penyempurnaan dan penyederhanaan prosedur ekspor agar praktek ekonomi biaya tinggi dpt dihapuskan; Optimalisasi pemanfaatan berbagai perjanjian kerjasama perdagangan antara indonesia dgn berbagai negara atau kawasan


Download ppt "INVESTASI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google