Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Presentasi berjudul: "Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima"— Transcript presentasi:

1 Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima
Oleh: Drs. Usman Tarigan, MS Berastagi, 06 – 07 Agustus 2016 UNIVERSITAS MEDAN AREA – PROGRAM PASCASARJANA – MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

2 Latar Belakang Terangkan terlebih dahulu tentang:
Sulitnya mencari pekerjaan di sektor formal Pertumbuhan penduduk di kabupaten Z Perkembangan PKL Pertumbuhan PKL di Kabupaten Z sampai dengan tahun 2015 berdasarkan jenis dagangan dan persebarannya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1. Jumlah Anggota PKL, Tahun 2003 No. Jenis Mata Dagangan KEC. Z1 KEC. Z2 KEC. Z3 KEC. Z4 Jumlah % 1 Makanan dan minuman 60 309 69 173 611 54,50 2 Pakaian - 17 131 149 13,29 3 Kaset 15 33 50 4,46 4 Bensin 5 6 9 24 2,14 Tambal ban 7 21 87 Lain-lain 54 31 109 9,72 Asongan 157 14,01 68 546 130 377 1121 100 Workshop Metodologi Penelitian - Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

3 Jumlah Pelanggar Ditindak
Latar Belakang Tabel 2. Data Tentang Jenis dan Jumlah Pelanggaran PKL No. Jenis Pelanggaran Pasal yang Dilanggar Jumlah Pelanggar Ditindak 1 Tidak menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban lingkungan Pasal 2 2 orang 2 Mendirikan tempat usaha semi permanen/permanen Pasal 9 18 orang 3 Meninggalkan sarana dagang dilokasi usahanya setelah selesai kegiatan usahanya 90 orang 4 Melakukan usaha yang tidak sesusi dengan lokasi yang diijinkan pemerintah 17 orang 5 Tidak memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas Pasal 3 65 orang 6 Pelanggaran lain Pasal 3,7,9 29 orang JUMLAH 226 orang Sumber Data: Workshop Metodologi Penelitian - Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

4 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini selanjutnya ingin mengevaluasi tentang: Bagaimana implementasi peraturan Daerah Kota Z Nomor XXXXXXX tentang Penataan dan Penertiban Pedagang kaki lima di Kota Z Mengapa dalam proses implementasi Peraturan Daerah Kota Z Nomor XXXXXXXXX tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Z mengalami penyimpangan. Workshop Metodologi Penelitian - Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

5 Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:
Mendeskripsikan implementasi kebijakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) (Perda nomor XXXXXXXX) di Kota Z. Mengidentifikasi faktor-faktor atau aspek-aspek penghambat dan pendukung implementasi kebijakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) Workshop Metodologi Penelitian - Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

6 Manfaat Penelitian Manfaat Teoritis Manfaat Praktis
Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan di bidang adminisrasi publik khususnya tentang evaluasi implementasi kebijakan publik dengan merujuk pada model implementasi yang dikemukkan oleh George Edward III. Mengidentifikasi faktor-faktor atau aspek-aspek penghambat dan pendukung implementasi kebijakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL). Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kota Z khususnya bagi lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penataan dan penertiban pedagang kaki lima. Workshop Metodologi Penelitian - Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

7 Tinjauan Pustaka Konsep Kebijakan Publik Evaluasi Kebijakan
Implementasi Kebijakan Publik Komunikasi Sumberdaya Sikap Pelaksana Struktur Birokrasi Workshop Metodologi Penelitian - Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

8 Kerangka Pikir dalam Penelitian
Workshop Metodologi Penelitian - Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

9 Tempat dan Waktu Penelitian
Workshop Metodologi Penelitian - Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

10 Bentuk Penelitian Workshop Metodologi Penelitian - Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

11 Populasi dan Sampel Workshop Metodologi Penelitian - Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

12 Teknik Pengumpulan Data
Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut: Data Primer, data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan imforman dan hasil obsevasi. Data sekunder, yaitu data yang didapat dari dokumentasi, buku-buku atau literatur dan arsip-arsip lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: Observasi Wawancara Dokumentasi Workshop Metodologi Penelitian - Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

13 Definisi Konsep dan Definisi Operasional
No. Fokus Aspek Operasional 1 2 3 4 1. Efektifitas implementasi kebijakan (Perda No. 4 tahun 2003) Tingkat kepatuhan aparat pelaksana terhadap peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 tahun 2003 Ketaatan aparat pelaksana terhadap ketentuan yang terdapat dalam Perda Banyumas nomor 4 Tahun 2003. Penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pelaksana Perda Banyumas Nomor 4 tahun 2003 Ketaatan para pedagang kaki lima terhadap perda Nomor 4 tahun 2003. Out put kebijakan Penyimpangan yang dilakukan aparat pelaksana terhadap juknis Perda Nomor 4 tahun 2003 Adanya persoalan dalam kegiatan penataan dan penertiban PKL Ketidak sesuaian antara Perda Nomor 4 tahun 2003 dengan kondisi lokasi PKL Input kebijakan Ketegasan Pemda khususnya aparat pelaksana untuk memberikan teguran dan tindakan terhadap para anggota PKL yang melakukan pelanggaran di lapangan Workshop Metodologi Penelitian - Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

14 Definisi Konsep dan Definisi Operasional
No. Fokus Aspek Operasional 1 2 3 4 2. Komunikasi Proses Komunikasi Media komunikasi Intensitas komunikasi Efektifitas komunikasi Faktor penghambat komunikasi Frekuensi komunikasi Keberhasilan komunikasi Menyerap informasi Kemampuan penerima pesan yang disampaikan Keserasian pemahaman antara para aparat pelaksana terhadap ketretapan (Perda Nomor 4 tahun 2003) Kemampuan dalam mengkomuni-kasikan kebijakan. Konsistensi Tidak terjadinya kesalahpahaman terhadap pesan yang diterima Kesesuaian informasi dan tujuan kebijakan/prosedur kebijakan. Kejelasan Dipahaminya isi kebijakan secara benar Kejelasan petunjuk pelaksana Workshop Metodologi Penelitian - Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

15 Definisi Konsep dan Definisi Operasional
No. Fokus Aspek Operasional 1 2 3 4 3. Sumber-sumber Aparatur pelaksana Jumlah personil/pegawai atau aparat pelaksana cukup memadai Mutu aparatur atau pegawai yang berkualitas Informasi Informasi tentang proses pelaksanaan program Informasi tentang kepatuhan aparat pelaksana program dan masyarakat penerima program Wewenang Wewenang lembaga bakesbangtiblinmas dan disperindakop untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan Fasilitas Anggaran dana yang memadai Sarana dan prasarana yang mendukung 4. Sikap aparat pelaksana Tanggung Jawab Tanggungjawab aparat pelaksana Komitmen aparat pelaksana terhadap tugas dan tanggungjawabnya Presepsi Proses penerapan ilmu pengetahuan yang dialami melalui panca indera yaitu, penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. 5. Struktur birokrasi Struktur organisasi Pesanan dan tugas berjalan secara sinergis sehingga dapat mendukung terhadap kelancaran proses pelaksanaan kebijakan (Perda Nomor 4 tahun 2003). Proses organisasi Sistematika terhadap kegiatan dalam mengkoordinasikan, mempengaruhi, dan mengawasi kegiatan Workshop Metodologi Penelitian - Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

16 Kesimpulan Workshop Metodologi Penelitian - Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

17 Implikasi Workshop Metodologi Penelitian - Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

18 Terima Kasih