BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ASN Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Presentasi berjudul: "BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ASN Pendayagunaan Aparatur Negara dan"— Transcript presentasi:

1 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ASN Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ASN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Malang, 31 Agustus 2015

2 OUT LINE PAPARAN A. KONDISI SAAT INI NORMA ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN SDM APARATUR IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

3 A. KONDISI SAAT INI

4 KELEMBAGAAN PEMERINTAH
PRESIDEN WAPRES LEMBAGA NEGARA 7 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LEMBAGA NONSTRUKTURAL 91 2 SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 7 SEKRETARIAT LNS 1 KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KOORDINATOR KEMENTERIAN (cluster 1&2) KEMENTERIAN (cluster 3) LPNK 3 20 10 28 SETKAB KEJAGUNG RI T N I POLRI APARATUR NEGARA

5 PEMBUBARAN LEMBAGA NONSTRUKTURAL
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 176 TAHUN 2014 1. DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL RI. 2. LEMBAGA KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PENINGKATAN KESE-JAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT. DEWAN BUKU NASIONAL. KOMISI HUKUM NASIONAL. BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN NASIONAL. KOMITE ANTAR DEPARTEMEN BIDANG KEHUTANAN. BADAN PENGEMBANGAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU. KOMITE AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK . DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA. DEWAN GULA INDONESIA.

6 JUMLAH INSTANSI DAERAH 542 (34 PROPINSI – 415 KAB – 93 KOTA)
Desember 2014 jumlah PNS orang, sedangkan periode yang sama 2013 tercatat jumlahnya masih orang atau menyusut orang atau sekitar 2,08%. Januari 2013 jumlah PNS orang, sedangkan periode yang sama 2011 tercatat jumlahnya masih orang atau menyusut orang atau sekitar 5,1%.

7 KOMPOSISI ASN BERDASAR JABATAN
Guru 40,35 % Medis 31.754 0,73 % Paramedis 6,94 % JF Profesional 5,08 % JF Umum 45,79 % J Struktural 48.847 1,12 % TOTAL PNS 100, % TOTAL HONORER : (25% PNS NASIONAL) TH K-1 = ORANG TH K-2 = DOKTER PTT = ORANG

8 PROFIL BELANJA PEGAWAI TERHADAP APBN
(juta) SUMBER: SATYA-KEMENKEU, 2014

9 SUMBER: SATYA-KEMENKEU, 2014

10 PROVINSI SUMBER: SATYA-KEMENKEU, 2014 KOTA KABUPATEN

11 B. NORMA

12 PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN SDM APARATUR
12 PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN SDM APARATUR Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

13 PENYUSUNAN KEBUTUHAN TERINTEGRASI CPNS DAN PPPK
Penyusunan kebutuhan PPPK dilakukan bersamaan dengan penyusunan kebutuhan CPNS.

14 PENYUSUNAN KEBUTUHAN ANALISIS JABATAN ANALISIS BEBAN KERJA
FORMASI EKSISTING BELANJA PEGAWAI TENAGA HONOR BELANJA PEGAWAI (APBD) JUMLAH PENDUDUK LUAS WILAYAH

15 PENYUSUNAN ALOKASI FORMASI ASN DIAJUKAN MELALUI E-FORMASI
DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL ………….. KAB/KOTA : Kota …… Luas Wilayah : …………….. Jumlah Penduduk : ……………. % Belenja Aparatur - APBD : …….% NO NAMA SATUAN ORGANISASI (ABK) PNS TH 2013 REALISASI CPNS TH 2013 RIIL PEGAWAI ASN KELEBIHAN USUL FORMASI FORMASI KUALIFIKASI PENDIDIKAN KET. RIIL PNS (TH 2014) PNS BUP, PINDAH, DLL KEKURANGAN TH 2014 TH 2015 TH 2016 TH 2017 TH 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 I Sekretariat Daerah Kota Eselon II/ Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Kota -1 Eselon II/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Politik Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan SDM Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan A Asisten Pemerintahan Eselon III/Administrator Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Eselon IV/ Pengawas a Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerjasama Antar Daerah 1) Fungsional Umum/Pelaksna a) pengadministrasian umum b) operator komputer -2 b Kasubbag Pemerintahan Umum

16 JML PNS di Eformasi / Total PNS (per 18 Mei 2015)
STATUS INSTANSI YANG TELAH MENYELESAIKAN FORMASI MELALUI E- FORMASI No Instansi JML PNS di Eformasi / Total PNS (per 18 Mei 2015) BLM SDH 100% 90% s.d. 100% 80% s.d. 90% 70% s.d. 80% 60% s.d. 70% 50% s.d. 60% < 50% KET 1 Pusat 7 69 18 6 3 2 35 Daerah 68 474 71 58 23 19 10 12 281 CATATAN: KENAPA RENDAH?

17 FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PERTIMBANGAN TAMBAHAN ALOKASI FORMASI Pemerintah Daerah: a. Rasio belanja pegawai; b. Jumlah PNS yang mencapai batas usia pensiun; c. Alokasi formasi CPNS tahun sebelumnya yang tidak terlaksana; d. Jumlah pegawai yang ada pada saat ini; Perbandingan jumlah pegawai ASN dengan jumlah penduduk. Daerah baru pemekaran; Alokasi formasi diutamakan jabatan fungsional; Kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan nasional; Ruang lingkup instansi.

18 Jumlah PNS yang mencapai batas usia pensiun;
Pemerintah Pusat: Jumlah PNS yang mencapai batas usia pensiun; Alokasi formasi CPNS tahun sebelumnya yang tidak terlaksana; Jumlah pegawai yang ada pada saat ini; Jumlah lulusan Ikatan Dinas Alokasi formasi diutamakan jabatan fungsional; Kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan nasional; Ruang lingkup instansi.

19 JENIS FORMASI YANG DITAWARKAN
FORMASI UMUM FORMASI KHUSUS FORMASI IKATAN DINAS

20 B. FORMASI KHUSUS PUTRA/PUTRI TERBAIK DARI PTN
PUTRA/PUTRI DAERAH PAPUA PENYANDANG DISABILITAS PELATIH/ATLIT BERPRESTASI TENAGA GURU DAERAH TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERPENCIL

21 C. FORMASI SISWA IKATAN DINAS
IPDN STAN STTD AKIP-AIM STSN STIS STIN STMKG

22 PERUBAHAN KEBIJAKAN FORMASI PADA PENDIDIKAN KEDINASAN
PP 97 Tahun 2000 tentang Formasi jo PP 54 Tahun 2003. Formasi Pusat untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh MENTERI PAN RB. Setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN dan persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan. Keputusan Presien 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. Pengadaan pegawai hanya diperkenankan dalam batas formasi yang disahkan, dengan memberi prioritas antara lain kepada siswa/mahasiswa ikatan dinas, setelah lulus dari pendidikan.

23 PENERIMAAN SISWA/SISWI IKATAN DINAS
Bagi siswa ikatan dinas alokasi formasinya akan ditetapkan/disetujui setelah para siswa dinyatakan lulus dari pendidikan. Pemerintah mulai tahun 2012 dalam pengadaan CPNS menetapkan kebijakan setiap peserta seleksi ikatan dinas wajib mengikuti TKD (TKP, TIU, dan TWK) dengan CAT. Penetapan kelulusan berdasarkan passing grade yang telah ditentukan.

24 C. ARAH KEBIJAKAN

25 GRAND DESAIN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM

26 D. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

27 KEBUTUHAN PENAMBAHAN PEGAWAI KEBUTUHAN PENGURANGAN PEGAWAI
KEBIJAKAN KEBUTUHAN SDM APARATUR PENATAAN ORGANISASI PENATAAN SDM APARATUR PROFILING Kelompok 1 – Kelompok 2 – Kelompok 3 - KEKURANGAN - DISTRIBUSI – REALOKASI – REKRUT BARU PENYELENGGARAAN PEMERINTAH AN EFETIF EFISIEN KEBUTUHAN PENAMBAHAN PEGAWAI KEBUTUHAN PENGURANGAN PEGAWAI MORATORIUM ASN Penurunan jumlah pegawai sejak 2012 Distribusi pegawai tidak merata 1 4 Belanja aparatur terus meningkat Batas Usia Pensiun (BUP) 2 5 Proporsi Jabatan Fungsional Umum yg tinggi Peningkatan kebutuhan pelayanan publik 3 Zero Growth secara Nasional 6 Secara Instansional menggunakan 3 pola: Growth, Zero Growth, Minus Growth

28 PENGECUALIAN MORATORIUM
THN 2015 BAGI K/L YANG MEMILIKI LEMBAGA PENDIDIKAN KEDINASAN, YANG SAAT PENDAFTARAN MAHASISWA TELAH MENDAPAT IZIN DARI MENTERI PAN-RB DENGAN KETENTUAN HARUS MENGIKUTI DAN LULUS TES KOMPETENSI DASAR

29 KEMENTERIAN/LEMBAGA MENYELESAIKAN PROSES
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA SERTA MELAKUKAN PERBAIKAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI KEBUTUHAN PEGAWAI DALAM 5 TAHUN KE DEPAN JUMLAH KEBUTUHAN JPT UTAMA, MADYA DAN PRATAMA JUMLAH KEBUTUHAN JABATAN ADMINISTRATOR, PENGAWAS DAN PELAKSANA JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TINGKAT AHLI JENJANG UTAMA, MADYA, MUDA DAN PERTAMA JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TINGKAT TERAMPIL JENJANG PENYELIA, MAHIR, TERAMPIL DAN PEMULA NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA SESUAI DNG APLIKASI E-FORMASI

30 NAWA CITA 3 PROGRAM WAJIB, 4 PROGRAM PRIORITAS & 1 PROGRAM DUKUNGAN
KESEHATAN PENDIDIKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN POROS MARITIM PEMBANGUNAN KETAHANAN ENERGI PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN PROGRAM DUKUNGAN REFORMASI BIROKRASI

31 RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN KEGIATAN UTAMANYA
Minyak dan Gas, Batubara, Kelapa Sawit , Besi Baja, Bauksit, Perkayuan Pertanian Pangan (Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu), Kakao , Perikanan , Nikel , Minyak dan Gas ,Bumi (Migas) Pertanian Pangan – MIFEE, Tembaga , Nikel, Minyak dan Gas Bumi , Perikanan Kelapa Sawit, Karet , Batu Bara, Perkapalan , Besi Baja, Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda Makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, telematika, alutista, Jabodetabek area Pariwisata, Perikanan, Peternakan INTERKONEKSI ANTARA RENCANA PEMBANGUNAN DENGAN SDM APARATUR: ROADMAP PENGEMBANGAN SDM APARATUR & ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL PERENCANAAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN PEGAWAI SERTA KEBIJAKAN MUTASI DAN ROTASI PEGAWAI (ANTAR DAERAH)

32 KORIDOR EKONOMI JAWA KEBUTUHAN SDM APARATUR
KEGIATAN EKONOMI MAKANAN MINUMAN Boga & Gizi KEGIATAN EKONOMI TEKSTIL Tekstil KEGIATAN EKONOMI TRANSPORTASI, PERKAPALAN & ALUTISTA Mesin & Elektro KEGIATAN EKONOMI TELEMATIKA Informatika & Elektro JABODETABEK AREA & PENUNJANG Ekonomi Industri Lingkungan Perenc. Wilayah

33 KONDISI SDM KORIDOR EKONOMI JAWA
KETERSEDIAAN GURU PENDIDIKAN PEGAWAI ASN SD KECUKUPAN TENAGA PENYULUH SMP AKREDITASI BAN PT TAHUN 2013 SMA

34 KORIDOR EKONOMI SUMATERA
KEBUTUHAN SDM APARATUR KEGIATAN EKONOMI KELAPA SAWIT & KARET Perkebunan Industri Penyuluh KEGIATAN EKONOMI BATU BARA & BESI BAJA Pertambangan Geologi KEGIATAN EKONOMI PERKAPALAN Mesin Elektro KAWASAN STRATEGIS & PENUNJANG Ekonomi Lingkungan Perenc. Wilayah

35 KONDISI SDM KORIDOR EKONOMI SUMATERA
KETERSEDIAAN GURU SD SMP SMA AKREDITASI BAN PT TAHUN 2013 KECUKUPAN TENAGA PENYULUH PENDIDIKAN PEG. ASN

36 KORIDOR EKONOMI KALIMANTAN
KEBUTUHAN SDM APARATUR KEGIATAN EKONOMI KELAPA SAWIT & PERKAYUAN Perkebunan Kehutanan Industri Penyuluh KEGIATAN EKONOMI MINYAK GAS, BATUBARA & BESI BAJA Perminyakan Pertambangan Geologi PENUNJANG Ekonomi Lingkungan Perenc. Wilayah

37 KONDISI SDM KORIDOR EKONOMI KALIMANTAN
KETERSEDIAAN GURU SD SMP SMA AKREDITASI BAN PT TAHUN 2013 PENDIDIKAN PEG. ASN KECUKUPAN TENAGA PENYULUH

38 KORIDOR EKONOMI SULAWESI
KEBUTUHAN SDM APARATUR KEGIATAN EKONOMI PERTANIAN PANGAN & KAKAO Pertanian Perkebunan Penyuluh KEGIATAN EKONOMI MINYAK GAS & NIKEL Perminyakan Pertambangan Geologi KEGIATAN EKONOMI PERIKANAN Perikanan Kelautan PENUNJANG Ekonomi Lingkungan Perenc. Wilayah

39 KONDISI SDM KORIDOR EKONOMI SULAWESI
KETERSEDIAAN SD SMP SMA GURU AKREDITASI BAN PT TAHUN 2013 PENDIDIKAN PEG. ASN KECUKUPAN TENAGA PENYULUH

40 KORIDOR EKONOMI BALI-NUSA TENGGARA
KEBUTUHAN SDM APARATUR KEGIATAN EKONOMI PARIWISATA Pariwisata Perhotelan KEGIATAN EKONOMI PERIKANAN Perikanan Kelautan KEGIATAN EKONOMI PETERNAKAN Peternakan PENUNJANG Ekonomi Industri Lingkungan Perenc. Wilayah

41 KONDISI SDM KORIDOR EKONOMI BALINUSTRA
PENDIDIKAN PEGAWAI ASN KETERSEDIAAN GURU SD KECUKUPAN TENAGA PENYULUH SMP AKREDITASI BAN PT TAHUN 2013 SMA

42 KORIDOR EKONOMI PAPUA MALUKU
KEBUTUHAN SDM APARATUR KEGIATAN EKONOMI PERTANIAN PANgan Pertanian Industri Pertanian Penyuluh KEGIATAN EKONOMI MINYAK GAS, NIKEL & TEMBAGA Perminyakan Pertambangan Geologi PENUNJANG Ekonomi Lingkungan Transportasi Perenc. Wilayah

43 KONDISI SDM KORIDOR EKONOMI PAPUA MALUKU
KETERSEDIAAN GURU SD SMP SMA AKREDITASI BAN PT TAHUN 2013 PENDIDIKAN PEG. ASN KECUKUPAN TENAGA PENYULUH

44 DALAM PENGUSULAN KEBUTUAAN SDM APARATUR 2014
PERMASALAHAN DALAM PENGUSULAN KEBUTUAAN SDM APARATUR 2014 Terdapat Instansi yang belum menyampaikan ANJAB dan ABK. Belum semua instansi menyampaikan nama-nama jabatan fungsional yang berlaku di instansi masing-masing. Jabatan yang di usulkan belum tercantum dalam e Formasi. Penyusunan formasi berdasarkan unit organisasi (seharusnya disusun per Jabatan) Jumlah rincian tidak sesuai dengan jumlah persetujuan prinsip. Permohonan perubahan jabatan setelah pengumuman lamaran. Usulan belum di tandatangan oleh PPK. Usulan mundur dari jadwal yang ditentukan. Permohonan perubahan syarat pendidikan Jumlah yang diusulkan tidak selalu terpenuhi. Permohonan perbedaan passing grade.

45 JML PNS di Eformasi / Total PNS (per 18 Mei 2015)
OPTIMALISASI E- FORMASI No Instansi JML PNS di Eformasi / Total PNS (per 18 Mei 2015) Belum Sudah 100% 90% s.d. 100% 80% s.d. 90% 70% s.d. 80% 60% s.d. 70% 50% s.d. 60% < 50% 1 Pusat 7 69 18 6 3 2 35 Daerah 68 474 71 58 23 19 10 12 281 75 543 618 89 64 153 0.248

46 Terima Kasih