Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2017

Presentasi berjudul: "Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2017"— Transcript presentasi:

1 Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2017

2 PENILAIAN PROVINSI

3 TAHAPAN PENILAIAN RKPD PROVINSI
Penilaian Tahap I (Penilaian RKPD Provinsi) BOBOT 40% Penilaian Tahap II (Verifikasi Proses Penyusunan RKPD Provinsi) BOBOT 30% Penilaian Tahap III (Presentasi dan Wawancara di Pusat) PENETAPAN PEMENANG PROVINSI

4 TAHAPAN DAN KRITERIA PENILAIAN RKPD PROVINSI 2017
Penilaian Tahap III melalui persentasi dan wawancara terhadap provinsi nominasi (BOBOT 30%) Penilaian terhadap dokumen RKPD (25%) Keterkaitan (5%) Konsistensi (5%) Kelengkapan dan kedalaman (5%) Keterukuran (5%) Inovasi Kebijakan (5%) Penilaian terhadap proses penyusunan rencana (25%) Proses Perencanaan Dari Bawah (bottom-up) (5%) Proses Perencanaan Dari Atas (top-down) (5%) Proses Perencanaan Teknokratik (5%) Proses Perencanaan Politik (5%) Inovasi (5%) Tampilan dan Materi Presentasi (25%) Kemampuan Presentasi dan Penguasaan Materi (25%) Penilaian Tahap I terhadap 34 dokumen RKPD Provinsi yang menghasilkan provinsi nominasi (BOBOT 40%) Keterkaitan (15%) Konsistensi (25%) Kelengkapan dan kedalaman (40%) Keterukuran (10%) Inovasi Kebijakan (10%) Penilaian Tahap II terhadap proses perencanaan di provinsi nominasi (BOBOT 30%) Proses Perencanaan Dari Bawah (bottom-up) (25%) Proses Perencanaan Dari Atas (top-down) (20%) Proses Perencanaan Teknokratik (25%) Proses Perencanaan Politik (10%) Inovasi Proses & Program Daerah (20%)

5 KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN (40%)
KRITERIA PENILAIAN TAHAP I PENILAIAN DOKUMEN RKPD PROVINSI 2017 (BOBOT 40%) Kriteria Indikator KETERKAITAN (15%) 1. Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Provinsi 2017 yang terkait dengan: visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD (5%) 2. Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Provinsi 2017 yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKP 2017 (10%) KONSISTENSI (25%) 3. Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi 2017 dengan isu strategis (10%) 4. Terwujudnya konsistensi antara isu strategis dengan prioritas pembangunan (5%) 5. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi 2017 dengan pagu anggaran SKPD (5%) 6. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi 2017 dengan program/kegiatan SKPD (5%) KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN (40%) 7. Tersedianya kerangka ekonomi daerah, pendanaan, kebijakan keuangan daerah tahun 2017, dan uraian strategi serta arah kebijakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya (5%) 8. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan manusia (7,5%) 9. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan sektor unggulan (7,5%) 10. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan (7,5%) 11. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan tata kelola dan reformasi birokrasi (7,5%) 12. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan yang berdampak pada perubahan iklim dan berwawasan lingkungan (5%) KETERUKURAN (10%) 13. Tersedianya rumusan sasaran pembangunan daerah, hasil program, dan output kegiatan tahun 2017 dengan indikator kinerja yang terukur (berbasis kinerja), prakiraan maju –berdasarkan matrik (5%) 14. Tersedianya kerangka pendanaan untuk program/kegiatan prioritas (5%) INOVASI KEBIJAKAN (10%) 15. Tersedianya kebijakan pembangunan daerah yang inovatif yang ditunjukkan oleh penerapan konsep holistik-tematik, integratif, dan spasial (HTIS) (7,5%) 16. Tersedianya informasi usulan dan justifikasi penetapan hasil pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dalam lingkup provinsi (2,5%)

6 Keterkaitan  Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Provinsi yang terkait dengan: visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD RPJMD Visi Misi Tujuan Sasaran Startegi Arah Kebijakan RKPD Visi Misi Tujuan Sasaran Tema Arah Kebijakan pada RPJMD pada tahun berikut menjadi dasar untuk menentukan tema dan arah kebijakan RKPD tahun bersangkutan

7 Keterkaitan Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Provinsi yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKP RKP Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas RKPD Priotitas Daerah Program Prioritas Kegiatan Prioritas

8 Permasalahan Pembangunan
Konsistensi Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi dengan isu strategis BAB IV RKP BAB III Evaluasi Aspek Kesejahteraan Aspek Pelayanan Umum Aspek Daya Saing Isu Strategis Permasalahan Pembangunan RPJMD

9 Prioritas Pembangunan
Terwujudnya konsistensi antara isu strategis dengan prioritas pembangunan Prioritas Pembangunan Isu Strategi

10  Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi dengan pagu anggaran SKPD
Prioritas Daerah Program Prioritas Pagu Anggaran OPD Penanggungjawab

11 Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi dengan program/kegiatan SKPD Prioritas Daerah Program Prioritas Kegiatan Prioritas OPD PenanggungJawab

12 Tersedianya kerangka ekonomi daerah, pendanaan, kebijakan keuangan daerah, dan uraian strategi serta arah kebijakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya Data yang ditampilkan lebih tinggi nilai kalau disajikan dalam bentuk Time series

13 RANCANGAN PRIORITAS NASIONAL DAN PROGRAM PRIORITAS 2018
PENDIDIKAN Pendidikan Vokasi Peningkatan kualitas guru KESEHATAN Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Penyediaan Perumahan Layak Air Bersih dan Sanitasi PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10) Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi KETAHANAN ENERGI EBT dan Konservasi Energi Pemenuhan Kebutuhan Energi KETAHANAN PANGAN Peningkatan Produksi pangan Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi) PENANGGULANGAN KEMISKINAN Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran Pemenuhan Kebutuhan Dasar Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika PEMBANGUNAN WILAYAH Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal Pembangunan Perdesaan Reforma Agraria Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan) Percepatan Pembangunan Papua Perubahan Iklim Revolusi Mental Pemerataan Kesetaraan Gender POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN Penguatan Pertahanan 29, Kepastian Hukum Stabilitas Politik dan Keamanan 30. Reformasi Birokrasi Tata kelola Pemerintahan yang Baik = contoh penajaman prioritas dari slide sebelumnya = Highlight prioritas pada slide selanjutnya = Pengarusutamaan/Mainstreaming

14 I. PN PENDIDIKAN (1/2) 1. Program Prioritas Pendidikan Vokasi
Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas Penguatan Kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja Pemenuhan Sarpras Pendidikan Vokasi yang Berkualitas Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi Proyek Prioritas Proyek Prioritas Proyek Prioritas Proyek Prioritas Proyek Prioritas Proyek Penguatan Pengembangan Model Kerjasama Satuan Pendidikan dengan Industri/Swasta Proyek Penyelarasan Kurikulum Pendidikan Vokasi Proyek Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja Proyek Peningkatan Prasarana Pembelajaran dan Praktek Kerja Pendidikan Vokasi Proyek Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Pendidik Vokasi Proyek Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi Proyek Peningkatan Kualitas Sarana Pembelajaran dan Praktek Kerja Pendidikan Vokasi Proyek Peningkatan Pemagangan dan Praktek Kerja Kerjasama dengan Industri/Swasta Proyek Peningkatan Penilaian Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi Proyek Pengembangan Sistem Insentif/Regulasi untuk Mendorong Peran Industri/Swasta dalam Pendidikan Vokasi Proyek Pengembangan Karir Lulusan Pendidikan Vokasi

15 I. PN PENDIDIKAN (2/2) 2. Program Prioritas Peningkatan Kualitas Guru
Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas Revitalisasi LPTK Peningkatan Profesionalisme Guru Pengelolaan dan Distribusi Guru Peningkatan Kesejahteraan Guru Proyek Prioritas Proyek Prioritas Proyek Prioritas Proyek Prioritas Proyek Peningkatan Kapasitas LPTK Proyek Peningkatan Kompetensi Guru Proyek Pemetaan Kebutuhan dan Pemerataan Distribusi Guru Proyek Penyediaan Tunjangan Guru Proyek Penilaian Kinerja Guru Proyek Pemenuhan Guru di daerah 3T Proyek Penyediaan Penghargaan dan Perlindungan Guru Proyek Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru Proyek Sertifikasi Guru

16 Contoh : Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan manusia
RKPD 2018 RKP 2018 Strategi/Arah Kebijakan Prioritas Daerah Program/Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas Program Prioritas Nasional Dimensi Penguatan Kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri Pendidikan Vokasi Pendidikan Pembangunan Manusia Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja Pemenuhan Sarpras Pendidikan Vokasi yang Berkualitas Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi Peningkatan Kualitas Guru

17 Prioritas Daerah dan Proram Prioritas (Inovasi HITS)
Program Prioritas Program Prioritas OPD : - OPD : - Prioritas Daerah Program Prioritas Program Prioritas OPD : - OPD : -

18 Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas (Inovasi HITS)
OPD : - OPD : - Program Prioritas Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas OPD : - OPD : -

19 Proses Penyusunan RKPD
Tersedianya informasi usulan dan justifikasi penetapan hasil pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dalam lingkup provinsi Proses Penyusunan RKPD RANCANGAN AWAL RKPD RANCANGAN RKPD Integrasi Dengan Nasional Musrenbang RKPD Rancangan Akhir RKPD Integrasi Dengan Renja OPD Informasi Tentang Proses Musrenbang

20 KRITERIA PENILAIAN TAHAP II (BOBOT 30%) VERIFIKASI PROSES PENYUSUNAN RKPD 2017
Parameter Indikator DARI BAWAH (BOTTOM-UP) (25%) 1. Usulan dari Musrenbang Kabupaten/ Kota dalam penyusunan RKPD Provinsi 2017 Persentase usulan Musrenbang Kabupaten/ Kota yang ditanggapi dalam proses penyusunan RKPD Provinsi 2017 (12,5%) 2. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD Provinsi 2017 Persentase keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang RKPD Provinsi 2017 (12,5%) DARI ATAS (TOP-DOWN) (20%) 3. Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Provinsi 2017 dan Prioritas Nasional dalam RKP 2017 Tingkat kesesuaian tujuan dan sasaran, dan prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi 2017 dengan RKP 2017 (10%) 4. Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Provinsi 2017 dan RKP 2017 Persentase program dan kegiatan RKPD Provinsi 2017 yang mendukung RKP 2017 (10%) TEKNOKRATIK 5. Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Provinsi 2017 Persentase program dan kegiatan RKPD Provinsi 2017 yang dilengkapi dengan indikator kinerja (12,5%) 6. Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RKPD Provinsi 2017 Tingkat kapasitas perencana Bappeda Provinsi dalam penyusunan RKPD Provinsi 2017 (12,5%) POLITIK (10%) 7. Pertimbangan dan Pendapat DPRD Provinsi dalam penyusunan RKPD Provinsi 2017 Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD Provinsi 2017 dengan usulan DPRD Provinsi (5%) 8. Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPD Provinsi 2017 Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD Provinsi 2017 dengan usulan masyarakat sipil (LSM, PT, dan pelaku usaha) (5%) INOVASI PROSES & PROGRAM DAERAH (20%) 9. Inovasi pada proses perencanaan Inovasi pada proses perencanaan melalui pendekatan non-konvensional (10%) 10. Inovasi program pembangunan daerah Inovasi program pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat atau pelayanan publik atau daya saing daerah (10%)

21 KRITERIA PENILAIAN TAHAP III PROVINSI PRESENTASI DAN WAWANCARA (BOBOT 30%)
No Kriteria 1 Penilaian terhadap dokumen RKPD (25%) Keterkaitan (5%) (keterkaitan antara RKPD dengan RPJMD dan RKP 2017) Konsistensi (5%) (konsistensi antara evaluasi dengan isu strategis, isu strategis dengan prioritas, prioritas dengan program dan kegiatan SKPD) Kelengkapan dan kedalaman (5%) (tersedianya analisis kerangka ekonomi, keuangan, pendanaan, dan pertumbuhan ekonomi serta analisis terhadap dimensi pembangunan nasional dan lingkungan hidup) Keterukuran (5%) (tersedianya rumusan sasaran pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang terukur dan perkiraan maju tahun berikutnya) Inovasi kebijakan (5%) (penerapan holistik-tematik, integratif, dan spasial dalam perencanaan pembangunan daerah dan justifikasi penetapan hasil Musrenbang) 2 Penilaian terhadap proses penyusunan rencana Dari bawah (bottom-up) (5%) (persentase usulan yang menjadi kegiatan RKPD dan partisipasi keterlibatan masyarakat didalam Musrenbang) Dari atas (top-down) (5%) (kesesuaian tujuan, sasaran, prioritas, program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD dengan RKP 2017) Teknokratik (5%) (persentase program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja serta kapasitas perencana Bappeda Provinsi) Politik (5%) (persentase program kegiatan yang sesuai dengan usulan DPRD, masyarakat sipil, Perguruan Tinggi, dan pelaku usaha) Inovasi proses dan program daerah (5%) (inovasi proses perencanaan melalui pendekatan non-konvensional dan inovasi program pembangunan pada kesejahteraan masyarakat) 3 Tampilan dan Materi Presentasi (25%) (Visualisasi (tabel, gambar, grafik, peta), alur, konsistensi, IT) 4 Kemampuan Presentasi dan Penguasaan Materi (pengetahuan tentang RPJMN , institutional leadership, bahasa penyampaian, gesture, kualitas argumentasi, waktu ) (25%)

22 TERIMA KASIH